Di sebuah kampung, orang menaiki kendaraan pkl. 03.00 dinihari menuju ibu kota kabupaten, yang jaraknya hanya 30 kilometer. Agar tidak terlambat, orang harus sudah bangun pkl. 02.00 dinihari.
Oleh: FRANS OBON
UDARA dingin Poco Kuwus menusuk ulu hati. Angin menghanyutkan embun menyapu ubun-ubun. Warga Kampung Lasang, Kecamatan Kuwus, Manggarai Barat terlelap dalam tidur. Musik dan lagu Manggarai yang diputar keras-keras dari Bus Kembang Indah memecah keheningan Minggu (23/9) malam lalu. Klakson Colt Diesel itu memberi isyarat bahwa penumpang yang hendak ke Ruteng di tengah malam itu segera bergegas menaiki kendaraan.
Malam pkl. 03.00, Feri, Fince bersama anak lelaki mereka yang lagi lucu dan lincah Alfin, Gun, Fensi, Moni, dan saya meneteng tas menuju kendaraan. Barang bawaan lainnya seperti beras sudah ditaruh di dekat sebuah kios. Ayah dan ibu mereka, Mikael dan Regina dengan amat setia mengantar di tengah kegelapan malam itu.
Di wilayah ini, jika keesokannya Anda hendak ke Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai, Anda harus berjaga-jaga pada pukul 02.00 dinihari. Kalau Anda tidur terlambat, risikonya Anda harus bangun dengan rasa kantuk yang berat. Lewat dari jam itu, Anda akan ketinggalan kendaraan. Orang-orang di daerah ini sudah terbiasa. Bahkan lebih ngeri lagi, orang-orang dari kampung Ndieng, Kondok harus sudah bergegas lebih awal jika tidak ingin ketinggalan kendaraan. Padahal bus Harapan Bersama ada tiga. Ditambah Kembang Indah. Semua ini tidak mengubah kebiasaan berangkat di tengah malam gelap. Ketika saya tanya ke beberapa orang, mereka hanya bilang, kebiasaannya begitu.
“Ini untuk menghindari antrean panjang mengisi bahan bakar di Ruteng,” kata Mikael.
Kendaraan meninggalkan Lasang. Musik dan lagu-lagu Manggarai diputar dengan keras sebagai isyarat ke kampung lainnya bahwa kendaraan menuju Ruteng lagi menunggu mereka. Di Dadar beberapa penumpang naik. Di pertigaan ke Teno, di Tebang, di Suka, penumpang terus membludak. Sebagian akan berangkat ke Ruteng, sebagian lagi turun di Golowelu, ibu kota Kecamatan Kuwus.
Kendaraan terus menari-nari di atas jalan yang sebagian besar sudah diaspal dan beberapa ruas belang bonteng penuh bebatuan. Pantat terasa sakit karena duduk di atas papan kayu. Sandarannya juga dari kayu. Ketika kendaraan terus melaju dengan kencang, angin terasa menusuk dengan keras menembus relung hati. Kita menggigil kedinginan. Udara dingin di sepanjang kaki Poco Kuwus yang telah menjadi hutan lindung itu tak dapat mengusir kantuk penumpang.
Musik dangdut lagu Manggarai berdentum di tengah kelolakan mendaki Wae Gelong. Tidak ada rasa gentar di hati penumpang. Padahal tanjakan dan tikungan tajam terus menanti di depan mata. Beruntung di ruas jalan mendaki Wae Gelong sudah diaspal.
Di ujung tanjakan-tanjakan itu, kita menari-nari lagi di atas bebatuan sampai di Golowelu. Di pertigaan ini, sebagian besar penumpang turun. Menunggu kendaraan lain menuju tujuan masing-masing.
Kendaraan berhenti sekitar 10 menit. Dari Golowelu hingga Goloworok, jalan penuh bebatuan. Matahari mulai menyingsing. Runing kaka ngkiong, ngkiong le poco menandakan bahwa fajar merekah, matahari akan keluar dari peraduannya menerangi kembali hidup para penghuni lembah-lembah Poco Kuwus.
Dari Cancar, kendaraan melaju dengan kencang. Jalan beraspal mulus. Sebelum masuk terminal Mena, kendaraan berhenti. Konjak menagih uang tarif kendaraan. Ada yang langka di sini. Penumpang yang minta diantar bus Kembang Indah perlu menyiapkan uang dua ribu rupiah untuk membayar angkutan kota. Di Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai, terdapat kebiasaan bahwa penumpang dari luar kota yang hendak menggunakan kendaraan yang sama menuju tempat tujuan harus membayar tarif angkutan kota dua ribu rupiah, meski kita tidak menggunakan angkutan kota tersebut. Hari itu sopir angkutan kota menaiki kendaraan memungut uang.
“Potiwolo,” kata saya dalam hati. “Enak-enak dia terima uang dua ribu dari tiap penumpang, tanpa buang bensin. Tidak kerja dapat duit. Yang begini cuma di Manggarai”.
KOTA Ruteng, Rabu (19/9) lagi sibuk. Para pedagang kaki lima yang memasang tenda-tenda jualan di depan pertokoan membuat pusat perdagangan di kompleks pertokoan jauh dari kesan indah. Orang-orang berdatangan dari kampung-kampung memadati setiap pusat perbelanjaan dan perdagangan. Apalagi sekarang lagi musim cengkeh. Aktivitas di toko Nugi Indah yang menjadi pusat pembelian komoditas perdagangan terus meningkat tiap hari.
Saya bergegas ke terminal Mena menggunakan ojek, yang tarif resminya dua ribu rupiah. Saya melihat bus Harapan Bersama, yang dikemudi Johny dari Dereisa Boawae, Kabupaten Nagekeo. Saya berhenti. Kuberi uang lima ribu rupiah kepada ojek. Dia senang.
Rupanya kendaraan ini berada di tempat yang salah. Dua polisi lalulintas datang. “Mana sopir?”. Sopir bus dengan trayek Mbay kena. Surat Izin Mengemudi (SIM) sang sopir diambil. Nasib sial juga menimpa Johny. SIM-nya diambil. Hari itu di ruas jalan yang sama Bupati Manggarai Christian Rotok mau membuka kegiatan Bimtek. Petugas Satpol PP mengatur lalulintas. Seorang petugas Dinas Perhubungan marah-marah. “Kalau main tilang terus begini, kapan sopir bisa cari makan?”. “Mungkin cari uang rokok,” kata warga di situ yang ikut menyaksikan. Saya tidak tahu urusan selanjutnya.
Bus Harapan Bersama menuju terminal Mena. Saya melihat Johny setengah putus asa karena penumpang lagi sepi. Dia hanya punya satu konjak yang terbilang pengalaman, sedangkan satunya “anak baru”. Belum lagi SIM-nya ditahan polisi. Dia berpikir tentang denda dan dari mana lagi uang dia peroleh untuk membayarnya di tengah penumpang lagi sepi.
Kendaraan menuju Ranggu sebagai titik akhir bus Harapan Bersama biasanya keluar pkl. 10.00 pagi. Jika Anda terlambat, Anda harus menunggu keesokannya lagi. Karena semua kendaraan menuju tujuan ini berangkat pada jam hampir bersamaan.
Keluar dari belanga Wae Garit, yang menggerakkan turbin listrik tenaga air yang pernah menjadi kebanggaan Manggarai, yang dibangun jaman Bupati Frans Sales Lega, di dataran Cumbi, Anda langsung merasakan sejuknya udara pegunungan. Hamparan hijau padi sawah di Cancar dalam bentuk lodok (kebun komunal Manggarai) memberikan pemandangan yang indah. Jalan berkelok-kelok di antara kopi, cengkeh, dan kebun-kebun yang baru dibuka. Rumah-rumah penduduk makin banyak di sepanjang jalan. Mulai dari Golowelu hingga Lasang, warga seakan berlomba-lomba membuat rumah batu dengan pengecatan yang indah. Di Manggarai kemajuan ekonomi bisa terlihat dari rumah-rumah warga. Sebelas tahun lalu, Juni 1996, saya datang ke wilayah ini, rumah-rumah di sepanjang ruas jalan Golowelu hingga Lasang sedikit jarang. Sekarang rumah-rumah bagus berderet di sepanjang jalan.
Pemandangan pedesaan yang indah dan sejuk, air jernih yang mengalir dari Poco Kuwus yang mengairi sawah-sawah penduduk, dan padi-padi yang lagi sebulan dipanen bersama dentuman musik dan lagu Manggarai membawa kita kepada angan-angan bahwa betapa Tuhan menciptakan Manggarai dalam keadaan terjaga penuh dengan segala dahsyat kuasanya yang mengagumkan.
SEORANG anak dengan luka pada pipi kanan duduk dekat ibunya di sebuah rumah, di Kampung Suka yang bagian depannya dijadikan kios. Rumah ini sering menjadi tempat orang-orang di kampung itu menunggu kendaraan menuju Ruteng. Ibunya dengan kulit yang keras menggambarkan dia seorang pekerja keras menangis. Banyak orang berkerumun. Rabu (19/9) Kampung Suka tidak lagi bersukacita. Anak ini digigit anjing. Semua khawatir ini gigitan anjing rabies.
Bus Harapan Bersama berhenti. Warga menceritakan, mereka lagi menunggu kendaraan ke Ruteng untuk membawa anak ini agar mendapatkan suntikan Vaksin Anti Rabies. Namun pada jam-jam seperti itu (sekitar pkl.12.30) kendaraan menuju Ruteng sudah tidak ada lagi. Karena semua kendaraan dari wilayah ini menuju Ruteng hanya pada pagi buta sekali dan jam 10.00 mereka keluar dari Ruteng. Satu-satunya harapan adalah menggunakan ojek, yang lagi menjamur. Saya tidak tahu lagi selanjutnya karena bus terus melaju menuju Ranggu.
Saya diam membayangkan bagaimana kegalauan hati sang ibu. Karena dia tahu bahwa Kecamatan Kuwus termasuk daerah rabies. Telah banyak anak seusia anaknya menjadi korban keganasan rabies. Apakah anak kesayangannya akan menambah deretan korban rabies? Itulah yang membuatnya menangis.
Bus Harapan Bersama terus melaju diiringi musik dan lagu-lagu berbahasa Inggris. Bus berhenti di Lasang. Saya turun.
Di Labuan Bajo, ibu kota Manggarai Barat stok baru VAR kosong. Pemerintah masih menunggu VAR dari Provinsi. “Stok VAR masih ada, sisa dari pemakaian tahun lalu. Namun itu stok lama. Kita inginkan VAR baru. Jika sudah tersedia, pemerintah akan melakukan vaksinasi massal,” kata Kepala Dinas Peternakan Manggarai Barat Mateus Janing, Sabtu (22/9).
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat masih menunggu 5.000 VAR yang dialokasikan pemerintah Provinsi NTT, yang hingga sekarang belum didrop ke daerah itu. Sementara di Kupang, pemerintah sedang melakukan tender pengadaan VAR itu.
Betapa jauh Suka dan Kupang. Betapa Kupang dan Labuan Bajo sering tidak merasakan duka dan kecemasan seorang ibu di sebuah kampung di Kuwus, yang anaknya lagi digigit anjing (yang diduga rabies). Birokrasi sering mengambil dan memperlebar jarak dari denyut kehidupan orang-orang sederhana. Ibu itu membisu dalam kepasrahan.
*Flores Pos/Feature/ 27 September 2007
27 September 2007
Konflik Hutan dan Masyarakat Lokal
Oleh: FRANS OBON
Warga Desa Cireng Kecamatan Satarmese, Manggarai ditangkap polisi, Selasa lalu dalam sebuah operasi gabungan karena dituduh merambah atau melakukan aktivitas di dalam wilayah hutan lindung.
Kawasan itu masuk dalam wilayah hutan lindung Todo RTK 14 yang ditetapkan pemerintah tahun 1983/1984 dan berita acara tapal batas tanggal 2 Januari 1986, dikukuhkan menjadi kawasan hutan lindung melalui SK Menteri Kehutanan No. 239/Kpts-II/1987 tanggal 6 Agustus 1987 dengan jumlah pal batas 800 buah. Luas kawasan itu mencapai 10.098,20 hektare.
Di pihak lain, warga Desa Cireng menganggap sebagian dari kawasan hutan lindung itu adalah lingko Cireng (tanah komunal). Mereka beralasan bahwa masyarakat tidak tahu penetapannya dan belum pernah mereka tahu bahwa lingko Cireng masuk dalam kawasan hutan lindung.
Polisi membebaskan 31 warga Cireng yang ditahan selama semalam setelah mereka diberi ceramah dan menonton film bencana Gapong, Lambaleda, dan Reo.
Kasus Cireng adalah satu dari sekian konflik antara masyarakat lokal dan pemerintah daerah mengenai hutan lindung, terutama di Kabupaten Manggarai. Meningkatnya jumlah penduduk dan sektor pertanian masih dominan sebagai sektor penyerapan tenaga kerja, menjadikan masalah tanah makin meluas.
Petani sudah berada pada tingkat lapar akan lahan pertanian untuk mengatasi pengangguran di kalangan pedesaan. Satarmese, misalnya merupakan salah satu wilayah yang paling banyak orang yang bekerja di luar negeri sebagai TKI. Sempitnya lahan pertanian mendorong masyarakat merambah hutan. Muncul satu kesadaran baru bahwa penyerahan tanah lingko untuk menjadi hutan lindung di waktu lalu adalah sebuah kekeliruan.
Suasana yang ditimbulkan oleh reformasi pemerintahan pasca kejatuhan Soeharto ikut memberi peluang pada konflik hutan lindung ini. Penetapan kawasan hutan terakhir di Manggarai dilakukan pada masa Soeharto dan ketika itu tidak ada satu konflik terbuka dengan pemerintah daerah mengenai kawasan hutan lindung. Iklim demokrasi dan pemilihan langsung baik DPRD maupun bupati dan wakil bupati ikut menyumbangkan terjadinya konflik ini. Karena pemilihan langsung memberikan daya tawar yang cukup tinggi kepada masyarakat. Akibatnya politisi yang haus kursi bermain-main dengan isu lingkungan hidup ini.
Yang kita perlukan sekarang adalah pemerintah bersikap tegas terhadap penertiban kawasan hutan demi kepentingan yang lebih besar. Bencana tahun ini di seluruh Manggarai hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi semua orang.
*Flores Pos/Bentara/Hutan/28 September 2007
Warga Desa Cireng Kecamatan Satarmese, Manggarai ditangkap polisi, Selasa lalu dalam sebuah operasi gabungan karena dituduh merambah atau melakukan aktivitas di dalam wilayah hutan lindung.
Kawasan itu masuk dalam wilayah hutan lindung Todo RTK 14 yang ditetapkan pemerintah tahun 1983/1984 dan berita acara tapal batas tanggal 2 Januari 1986, dikukuhkan menjadi kawasan hutan lindung melalui SK Menteri Kehutanan No. 239/Kpts-II/1987 tanggal 6 Agustus 1987 dengan jumlah pal batas 800 buah. Luas kawasan itu mencapai 10.098,20 hektare.
Di pihak lain, warga Desa Cireng menganggap sebagian dari kawasan hutan lindung itu adalah lingko Cireng (tanah komunal). Mereka beralasan bahwa masyarakat tidak tahu penetapannya dan belum pernah mereka tahu bahwa lingko Cireng masuk dalam kawasan hutan lindung.
Polisi membebaskan 31 warga Cireng yang ditahan selama semalam setelah mereka diberi ceramah dan menonton film bencana Gapong, Lambaleda, dan Reo.
Kasus Cireng adalah satu dari sekian konflik antara masyarakat lokal dan pemerintah daerah mengenai hutan lindung, terutama di Kabupaten Manggarai. Meningkatnya jumlah penduduk dan sektor pertanian masih dominan sebagai sektor penyerapan tenaga kerja, menjadikan masalah tanah makin meluas.
Petani sudah berada pada tingkat lapar akan lahan pertanian untuk mengatasi pengangguran di kalangan pedesaan. Satarmese, misalnya merupakan salah satu wilayah yang paling banyak orang yang bekerja di luar negeri sebagai TKI. Sempitnya lahan pertanian mendorong masyarakat merambah hutan. Muncul satu kesadaran baru bahwa penyerahan tanah lingko untuk menjadi hutan lindung di waktu lalu adalah sebuah kekeliruan.
Suasana yang ditimbulkan oleh reformasi pemerintahan pasca kejatuhan Soeharto ikut memberi peluang pada konflik hutan lindung ini. Penetapan kawasan hutan terakhir di Manggarai dilakukan pada masa Soeharto dan ketika itu tidak ada satu konflik terbuka dengan pemerintah daerah mengenai kawasan hutan lindung. Iklim demokrasi dan pemilihan langsung baik DPRD maupun bupati dan wakil bupati ikut menyumbangkan terjadinya konflik ini. Karena pemilihan langsung memberikan daya tawar yang cukup tinggi kepada masyarakat. Akibatnya politisi yang haus kursi bermain-main dengan isu lingkungan hidup ini.
Yang kita perlukan sekarang adalah pemerintah bersikap tegas terhadap penertiban kawasan hutan demi kepentingan yang lebih besar. Bencana tahun ini di seluruh Manggarai hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi semua orang.
*Flores Pos/Bentara/Hutan/28 September 2007
Pers, Bertolaklah Lebih Dalam
Oleh: FRANS OBON
Hari ini, 9 Februari diperingati sebagai Hari Pers nasional. Adalah sesuatu yang seharusnya, kalau momen ini dipakai untuk merefleksikan jati diri diri insan pers. Sekaligus menjadi momen “membuka pintu” bagi masukan-masukan dari para pembaca dan masyarakat luas terhadap cara kerja jurnalis demi perbaikan mutu jurnalisme.
Mengapa mutu jurnalisme itu begitu penting?
Pertama, hingga sekarang ini pers masih tetap dipandang sebagai sumber informasi bagi masyarakat. Informasi itu bermutu atau tidak, tergantung pada cara kerja para jurnalis mulai dari reporter, editor, redaktur pelaksana, hingga pemimpin redaksi. Penciptaan informasi bermutu tergantung juga pada seberapa jauh mereka memiliki dan memegang teguh standar-standar jurnalsime yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, sikap fair, berimbang. Jika informasi yang disajikan makin bermutu, maka akan makin bermutu pula masyarakat pembacanya. Karena informasi yang bermutu itu akan membantu masyarakat dalam membuat keputusan-keputusan konkret. Di sini amatlah penting pers terus menerus didorong untuk menciptakan wacana intelektual yang bermutu bagi masyarakatnya.
Kedua, pers dalam proses kerjanya seringkali mendayung di antara karang. Reporter yang bergerak di lapangan dengan naluri ingin tahunya terus menerus mengejar informasi sedetail dan sedekat mungkin. Sedangkan editor dengan kecakapan mereka mengemas berita sehingga berita yang tersajikan bermutu. Dengan kata lain, tangan editor akan menentukan berita itu enak dibaca, bermutu, atau tidak. Redaktur pelaksana membantu reporter menghasilkan laporan yang berkualitas dan pemimpin redaksi menentukan arah kebijakan redaksi. Tetapi reporter hingga pemimpin redaksi akan mendayung di antara berbagai kepentingan yang saling bersinggungan. Kepentingan narasumber, kepentingan pemerintah, kepentingan pemilik modal, dan kepentingan pribadi mereka sendiri. Pertautan kepentingan ini jika tidak dikelola dengan baik, bisa menimbulkan distorsi kebenaran.
Ketiga, pers harus bertolak lebih dalam. Kata-kata ini disitir dari Injil Lukas 5:4-6. “Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak”.
Poin ketiga ini erat kaitannya dengan yang pertama bahwa pers harus bekerja lebih keras lagi, melakukan reportase tidak hanya menyentuh di bagian permukaan saja, tetapi menukik lebih dalam sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan informasi yang bermutu.
Informasi bermutu akan diperoleh jika para jurnalis mampu mendayung di antara karang kepentingan dan di atas kepala mereka hanya ada kepentingan masyarakat luas, ada proses kerja yang benar, ruang redaksi mereka bebas dari intervensi kepentingan, dan kepekaan mereka terus diasah untuk lebih tajam.
Pers, bertolaklah lebih dalam hanyalah untuk mengingatkan bahwa informasi bermutu diperoleh dengan kerja keras dan penuh keberanian.
*Flores Pos/Bentara/Pers/9 Februari 2007
Hari ini, 9 Februari diperingati sebagai Hari Pers nasional. Adalah sesuatu yang seharusnya, kalau momen ini dipakai untuk merefleksikan jati diri diri insan pers. Sekaligus menjadi momen “membuka pintu” bagi masukan-masukan dari para pembaca dan masyarakat luas terhadap cara kerja jurnalis demi perbaikan mutu jurnalisme.
Mengapa mutu jurnalisme itu begitu penting?
Pertama, hingga sekarang ini pers masih tetap dipandang sebagai sumber informasi bagi masyarakat. Informasi itu bermutu atau tidak, tergantung pada cara kerja para jurnalis mulai dari reporter, editor, redaktur pelaksana, hingga pemimpin redaksi. Penciptaan informasi bermutu tergantung juga pada seberapa jauh mereka memiliki dan memegang teguh standar-standar jurnalsime yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, sikap fair, berimbang. Jika informasi yang disajikan makin bermutu, maka akan makin bermutu pula masyarakat pembacanya. Karena informasi yang bermutu itu akan membantu masyarakat dalam membuat keputusan-keputusan konkret. Di sini amatlah penting pers terus menerus didorong untuk menciptakan wacana intelektual yang bermutu bagi masyarakatnya.
Kedua, pers dalam proses kerjanya seringkali mendayung di antara karang. Reporter yang bergerak di lapangan dengan naluri ingin tahunya terus menerus mengejar informasi sedetail dan sedekat mungkin. Sedangkan editor dengan kecakapan mereka mengemas berita sehingga berita yang tersajikan bermutu. Dengan kata lain, tangan editor akan menentukan berita itu enak dibaca, bermutu, atau tidak. Redaktur pelaksana membantu reporter menghasilkan laporan yang berkualitas dan pemimpin redaksi menentukan arah kebijakan redaksi. Tetapi reporter hingga pemimpin redaksi akan mendayung di antara berbagai kepentingan yang saling bersinggungan. Kepentingan narasumber, kepentingan pemerintah, kepentingan pemilik modal, dan kepentingan pribadi mereka sendiri. Pertautan kepentingan ini jika tidak dikelola dengan baik, bisa menimbulkan distorsi kebenaran.
Ketiga, pers harus bertolak lebih dalam. Kata-kata ini disitir dari Injil Lukas 5:4-6. “Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak”.
Poin ketiga ini erat kaitannya dengan yang pertama bahwa pers harus bekerja lebih keras lagi, melakukan reportase tidak hanya menyentuh di bagian permukaan saja, tetapi menukik lebih dalam sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan informasi yang bermutu.
Informasi bermutu akan diperoleh jika para jurnalis mampu mendayung di antara karang kepentingan dan di atas kepala mereka hanya ada kepentingan masyarakat luas, ada proses kerja yang benar, ruang redaksi mereka bebas dari intervensi kepentingan, dan kepekaan mereka terus diasah untuk lebih tajam.
Pers, bertolaklah lebih dalam hanyalah untuk mengingatkan bahwa informasi bermutu diperoleh dengan kerja keras dan penuh keberanian.
*Flores Pos/Bentara/Pers/9 Februari 2007
24 September 2007
KKN dalam CPNSD
Oleh: FRANS OBON
Pengumuman formasi calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) Kabupaten Lembata diperkirakan atau diduga terjadi masalah. Disebutkan hampir 100 orang lebih terbilang bermasalah yakni tiba-tiba saja nama mereka tercantum di dalam pengumuman formasi. Bahkan ada yang masih kuliah di Kupang, masuk dalam daftar yang namanya lulus. Bupati Andreas Duli Manuk cepat-cepat menggelar konferensi pers bahwa kesalahan bukan terletak di Lembata, tetapi nama-nama itu dikirim dari BKN.
Kalangan DPRD mengkritik bahwa formasi CPNSD penuh dengan kolusi dan nepotisme. Dewan mendesak bupati menindak tegas pejabat terkait yang terlibat dalam manipulasi ini. Bentuk tindakan tegasnya belum dapat diketahui karena tergantung pada bupati. Karena pintu SK kontrak dan data base ke lembaga terkait yang lebih tinggi juga melalui pintu bupati. Maka persoalannya adalah apakah sungguh bupati berani memberantas KKN dalam pengangkatan pegawai kontrak.
Karena apa? Hampir terdapat di setiap kabupaten, tenaga kontrak yang ditetapkan melalui SK Bupati memiliki koneksi baik dengan pihak penguasa terutama dari segi keluarga (nepotisme). Hal ini bisa dimengerti dan diterima karena rekrutmen tenaga kontrak tidak pernah dilakukan secara transparan. Kesempatan pengangkatan tenaga kontrak dipakai seluas-luasnya oleh pejabat di berbagai instansi untuk mempekerjakan orang-orang yang memiliki koneksi pribadi dan keluarga dengan dirinya.
Dengan ini mau dikatakan bahwa tenaga kontrak yang diangkat menjadi pegawai negeri dapat dijadikan bahan kajian menarik untuk melihat koneksi pengangkatan mereka menjadi pegawai daerah atau pegawai kontrak.
Suburnya budaya balas jasa dan utang budi di dalam masyarakat sungguh cocok dengan kebijakan pemerintahan SBY-Kalla yang memprioritaskan pengangkatan tenaga kontrak menjadi pegawai negeri sipil. Kebijakan ini ibarat durian runtuh bagi pejabat-pejabat daerah untuk memasukkan sebanyak mungkin orang-orang baik dari kerabat dekatnya, anaknya, dan sanak familinya untuk memperebutkan peluang menjadi pegawai negeri melalui tenaga kontrak.
Menguatnya kultur balas budi (politik dan ekonomi serta koneksi kekerabatan) ibarat ruas dan buku dengan kebijakan presiden yang memprioritaskan pengangkatan tenaga kontrak menjadi pegawai negeri sipil. Karena itu usaha reformasi birokrasi yang lebih efisien dan efektif, menjadi slogan kosong. Karena rekrutmen pegawai kontrak ini tidak didasarkan pada kompetisi yang sehat, melainkan berdasarkan koneksi tertentu.
Amat sulit di dalam kultur yang mementingkan balas budi untuk menepikan nepotisme dan kolusi dalam pengangkatan pegawai negeri. Padahal kedudukan dan peran pegawai negeri sangat kuat dan penting dalam konteks Indonesia.
Dalam kasus Lembata, kita hanya menunggu keberanian bupati untuk membersihkan birokrasinya dari unsur-unsur KKN ini.
*Flores Pos/Bentara/CPNSD/18-09-2007/
Pengumuman formasi calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) Kabupaten Lembata diperkirakan atau diduga terjadi masalah. Disebutkan hampir 100 orang lebih terbilang bermasalah yakni tiba-tiba saja nama mereka tercantum di dalam pengumuman formasi. Bahkan ada yang masih kuliah di Kupang, masuk dalam daftar yang namanya lulus. Bupati Andreas Duli Manuk cepat-cepat menggelar konferensi pers bahwa kesalahan bukan terletak di Lembata, tetapi nama-nama itu dikirim dari BKN.
Kalangan DPRD mengkritik bahwa formasi CPNSD penuh dengan kolusi dan nepotisme. Dewan mendesak bupati menindak tegas pejabat terkait yang terlibat dalam manipulasi ini. Bentuk tindakan tegasnya belum dapat diketahui karena tergantung pada bupati. Karena pintu SK kontrak dan data base ke lembaga terkait yang lebih tinggi juga melalui pintu bupati. Maka persoalannya adalah apakah sungguh bupati berani memberantas KKN dalam pengangkatan pegawai kontrak.
Karena apa? Hampir terdapat di setiap kabupaten, tenaga kontrak yang ditetapkan melalui SK Bupati memiliki koneksi baik dengan pihak penguasa terutama dari segi keluarga (nepotisme). Hal ini bisa dimengerti dan diterima karena rekrutmen tenaga kontrak tidak pernah dilakukan secara transparan. Kesempatan pengangkatan tenaga kontrak dipakai seluas-luasnya oleh pejabat di berbagai instansi untuk mempekerjakan orang-orang yang memiliki koneksi pribadi dan keluarga dengan dirinya.
Dengan ini mau dikatakan bahwa tenaga kontrak yang diangkat menjadi pegawai negeri dapat dijadikan bahan kajian menarik untuk melihat koneksi pengangkatan mereka menjadi pegawai daerah atau pegawai kontrak.
Suburnya budaya balas jasa dan utang budi di dalam masyarakat sungguh cocok dengan kebijakan pemerintahan SBY-Kalla yang memprioritaskan pengangkatan tenaga kontrak menjadi pegawai negeri sipil. Kebijakan ini ibarat durian runtuh bagi pejabat-pejabat daerah untuk memasukkan sebanyak mungkin orang-orang baik dari kerabat dekatnya, anaknya, dan sanak familinya untuk memperebutkan peluang menjadi pegawai negeri melalui tenaga kontrak.
Menguatnya kultur balas budi (politik dan ekonomi serta koneksi kekerabatan) ibarat ruas dan buku dengan kebijakan presiden yang memprioritaskan pengangkatan tenaga kontrak menjadi pegawai negeri sipil. Karena itu usaha reformasi birokrasi yang lebih efisien dan efektif, menjadi slogan kosong. Karena rekrutmen pegawai kontrak ini tidak didasarkan pada kompetisi yang sehat, melainkan berdasarkan koneksi tertentu.
Amat sulit di dalam kultur yang mementingkan balas budi untuk menepikan nepotisme dan kolusi dalam pengangkatan pegawai negeri. Padahal kedudukan dan peran pegawai negeri sangat kuat dan penting dalam konteks Indonesia.
Dalam kasus Lembata, kita hanya menunggu keberanian bupati untuk membersihkan birokrasinya dari unsur-unsur KKN ini.
*Flores Pos/Bentara/CPNSD/18-09-2007/
Prihatin Pendidikan di Manggarai
Oleh: FRANS OBON
Wakil Bupati Manggarai Kamelus Deno melaporkan situasi pendidikan di Manggarai yang dinilainya memprihatinkan di depan DPRD Manggarai sebagaimana tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Manggarai, Christian Rotok, Senin lalu. Angka-angka dalam pidato itu didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2005. Angka-angka itu menunjukkan bahwa situasinya amat memprihatinkan. Namun kita belum mendapatkan gambaran jelas mengenai situasi pendidikan di bawah kepemimpinan Rotok-Deno dalam dua tahun terakhir.
Gejala umum pada masa era otonomi, bukan saja di Kabupaten Manggarai, namun hampir merata di seluruh Flores, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak saja menjadi kawah tempat penggodokan strategi pendidikan demi memacu mutu anak didik, tetapi sekarang menjadi tempat di mana perselingkungan politik dan kekuatan uang bersatu. Dinas ini sekarang sudah menjadi salah satu “dinas basah” di mana proyek-proyek pembangunan sarana dan prasarana lagi banyak. Demikian pula proyek pengadaan buku-buku sekolah. Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS). Ini menjadi sebuah daya tarik baru di dinas tersebut.
Tidak ada yang salah dengan semua ini karena kita memerlukan dana yang cukup untuk membangun sarana dan prasarana sekolah. Karena ini merupakan syarat yang utuh demi kemajuan pendidikan. Yang salah adalah orientasi kita dalam mengelola semua ini, yang bersumber dalam hati kita.
Dengan ini mau dikatakan bahwa keprihatinan pendidikan di Manggarai tidak saja soal sarana dan prasarana, meski pengadaan dan pengelolaannya masih terdapat kekurangan di sana-sini. Kita prihatin bukan saja soal kurangnya partisipasi anak-anak usia sekolah yang kurang. Pun kita prihatin karena mutu sekolah yang tidak beranjak naik, meski satu dua lembaga pendidikan mutunya luar biasa setidaknya dilihat dari hasil ujian akhir nasional.
Yang lebih memprihatinkan kita adalah lembaga pendidikan kita tidak lagi menjadi kawah tempat penggodokan siswa untuk menghayati nilai-nilai seperti kejujuran, kebaikan, keadilan, dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia.
Korupsi, misalnya, berakar di dalam ketidakjujuran. Baku bunuh dalam konflik pertanahan berakar di dalam hati kita yang tidak lagi menghargai kehidupan. Pembabatan hutan terjadi karena kita kehilangan nilai harmonisasi dalam kehidupan baik terhadap alam maupun sesama. Kita seenaknya menjual di depan pertokoan tanpa memperhitungkan hak pemilik toko. Semua konflik sosial di Manggarai berakar di dalam krisis nilai. Inilah krisis terbesar dalam sistem pendidikan kita di Manggarai.
*Flores Pos/Bentara/Pendidikan 14–09–2007
Wakil Bupati Manggarai Kamelus Deno melaporkan situasi pendidikan di Manggarai yang dinilainya memprihatinkan di depan DPRD Manggarai sebagaimana tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Manggarai, Christian Rotok, Senin lalu. Angka-angka dalam pidato itu didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2005. Angka-angka itu menunjukkan bahwa situasinya amat memprihatinkan. Namun kita belum mendapatkan gambaran jelas mengenai situasi pendidikan di bawah kepemimpinan Rotok-Deno dalam dua tahun terakhir.
Gejala umum pada masa era otonomi, bukan saja di Kabupaten Manggarai, namun hampir merata di seluruh Flores, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak saja menjadi kawah tempat penggodokan strategi pendidikan demi memacu mutu anak didik, tetapi sekarang menjadi tempat di mana perselingkungan politik dan kekuatan uang bersatu. Dinas ini sekarang sudah menjadi salah satu “dinas basah” di mana proyek-proyek pembangunan sarana dan prasarana lagi banyak. Demikian pula proyek pengadaan buku-buku sekolah. Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS). Ini menjadi sebuah daya tarik baru di dinas tersebut.
Tidak ada yang salah dengan semua ini karena kita memerlukan dana yang cukup untuk membangun sarana dan prasarana sekolah. Karena ini merupakan syarat yang utuh demi kemajuan pendidikan. Yang salah adalah orientasi kita dalam mengelola semua ini, yang bersumber dalam hati kita.
Dengan ini mau dikatakan bahwa keprihatinan pendidikan di Manggarai tidak saja soal sarana dan prasarana, meski pengadaan dan pengelolaannya masih terdapat kekurangan di sana-sini. Kita prihatin bukan saja soal kurangnya partisipasi anak-anak usia sekolah yang kurang. Pun kita prihatin karena mutu sekolah yang tidak beranjak naik, meski satu dua lembaga pendidikan mutunya luar biasa setidaknya dilihat dari hasil ujian akhir nasional.
Yang lebih memprihatinkan kita adalah lembaga pendidikan kita tidak lagi menjadi kawah tempat penggodokan siswa untuk menghayati nilai-nilai seperti kejujuran, kebaikan, keadilan, dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia.
Korupsi, misalnya, berakar di dalam ketidakjujuran. Baku bunuh dalam konflik pertanahan berakar di dalam hati kita yang tidak lagi menghargai kehidupan. Pembabatan hutan terjadi karena kita kehilangan nilai harmonisasi dalam kehidupan baik terhadap alam maupun sesama. Kita seenaknya menjual di depan pertokoan tanpa memperhitungkan hak pemilik toko. Semua konflik sosial di Manggarai berakar di dalam krisis nilai. Inilah krisis terbesar dalam sistem pendidikan kita di Manggarai.
*Flores Pos/Bentara/Pendidikan 14–09–2007
Daerah Merasa Terabaikan
Oleh: FRANS OBON
Bupati Manggarai Barat Wilfridus Fidelis Pranda membuat kejutan. Pertama, dia mengancam akan mengambil alih pengelolaan Taman Nasional Komodo (TNK) karena akses pemerintah daerah terbatas terhadap kekayaan alamnya. Di dalam konteks Manggarai Barat, daerah tidak memiliki akses mengelola sarang burung walet di Taman Nasional Komodo. Padahal pemerintah sudah menetapkan Perda mengenai Sarang Burung Walet.
Kedua, Bupati Pranda membantah tudingan masyarakat bahwa dia telah menerima suap dari TNK. Berkali-kali dan bahkan dengan suara lantang dia menepis tudingan masyarakat yang menuduhnya telah menerima suap dari TNK. Tudingan itu tentu saja berangkat dari kesan yang diperoleh masyarakat bahwa pemerintah daerah seakan tidak memperjuangkan hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan aset di Taman Nasional Komodo itu.
Sesungguhnya manfaat secara ekonomis bagi masyarakat lokal dalam pengelolaan Taman Nasional sudah lama menjadi gejolak di daerah. Juga hal yang sama terjadi dalam penetapan batas-batas hutan lindung. Banyak masyarakat lokal mempersoalkan batas hutan lindung yang dinilai merugikan rakyat. Tetapi karena pengelolaan hutan lindung masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka sulit bagi daerah untuk mengubah batas hutan lindung itu.
Demikian halnya dengan pengelolaan Taman Nasional Komodo. Kolaborasi dengan PT Putri Naga Komodo, misalnya, sempat menimbulkan protes masyarakat. Pertanyaan di manakah tempat masyarakat lokal dalam pengelolaan aset ini, sempat ramai di perbincangan di media beberapa waktu lalu. Sayangnya di media berbahasa Inggris The Jakarta Post. Sehingga akses masyarakat setempat terhadap eksplorasi pertanyaan penting ini tidak terjangkau cara berpikir dan persepsi masyarakat lokal.
Pernyataan Bupati Pranda sebenarnya membangkitkan kembali pertanyaan ini. Setidaknya ada problem dalam pengelolaan aset di daerah di mana cengkeram kuku pemerintah pusat masih kuat. Ancaman Bupati Pranda, meski tidak mungkin terlaksana, tetapi cukup bagi pemerintah pusat agar daerah diikutsertakan dalam menentukan pengelolaan aset di daerahnya, sehingga pengelolaan aset itu memberi keuntungan bagi masyarakat lokal.
Kita memang percaya bahwa konservasi tetap menjadi prioritas agar kekayaan yang terdapat di dalam Taman Nasional itu terpelihara. Namun dalam megaproyek konservasi itu, pengelola, pemerintah daerah dan masyarakat lokal juga diikutsertakan dan ikut menentukan. Sebab kalau tidak, daerah hanya punya nama, namun dia tidak akan mendapatkan manfaat dari kekayaan daerahnya.*
Bupati Manggarai Barat Wilfridus Fidelis Pranda membuat kejutan. Pertama, dia mengancam akan mengambil alih pengelolaan Taman Nasional Komodo (TNK) karena akses pemerintah daerah terbatas terhadap kekayaan alamnya. Di dalam konteks Manggarai Barat, daerah tidak memiliki akses mengelola sarang burung walet di Taman Nasional Komodo. Padahal pemerintah sudah menetapkan Perda mengenai Sarang Burung Walet.
Kedua, Bupati Pranda membantah tudingan masyarakat bahwa dia telah menerima suap dari TNK. Berkali-kali dan bahkan dengan suara lantang dia menepis tudingan masyarakat yang menuduhnya telah menerima suap dari TNK. Tudingan itu tentu saja berangkat dari kesan yang diperoleh masyarakat bahwa pemerintah daerah seakan tidak memperjuangkan hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan aset di Taman Nasional Komodo itu.
Sesungguhnya manfaat secara ekonomis bagi masyarakat lokal dalam pengelolaan Taman Nasional sudah lama menjadi gejolak di daerah. Juga hal yang sama terjadi dalam penetapan batas-batas hutan lindung. Banyak masyarakat lokal mempersoalkan batas hutan lindung yang dinilai merugikan rakyat. Tetapi karena pengelolaan hutan lindung masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka sulit bagi daerah untuk mengubah batas hutan lindung itu.
Demikian halnya dengan pengelolaan Taman Nasional Komodo. Kolaborasi dengan PT Putri Naga Komodo, misalnya, sempat menimbulkan protes masyarakat. Pertanyaan di manakah tempat masyarakat lokal dalam pengelolaan aset ini, sempat ramai di perbincangan di media beberapa waktu lalu. Sayangnya di media berbahasa Inggris The Jakarta Post. Sehingga akses masyarakat setempat terhadap eksplorasi pertanyaan penting ini tidak terjangkau cara berpikir dan persepsi masyarakat lokal.
Pernyataan Bupati Pranda sebenarnya membangkitkan kembali pertanyaan ini. Setidaknya ada problem dalam pengelolaan aset di daerah di mana cengkeram kuku pemerintah pusat masih kuat. Ancaman Bupati Pranda, meski tidak mungkin terlaksana, tetapi cukup bagi pemerintah pusat agar daerah diikutsertakan dalam menentukan pengelolaan aset di daerahnya, sehingga pengelolaan aset itu memberi keuntungan bagi masyarakat lokal.
Kita memang percaya bahwa konservasi tetap menjadi prioritas agar kekayaan yang terdapat di dalam Taman Nasional itu terpelihara. Namun dalam megaproyek konservasi itu, pengelola, pemerintah daerah dan masyarakat lokal juga diikutsertakan dan ikut menentukan. Sebab kalau tidak, daerah hanya punya nama, namun dia tidak akan mendapatkan manfaat dari kekayaan daerahnya.*
Nasib Petani Jambu Mete
Oleh: FRANS OBON
Sebanyak 50 hektare jambu mete di Desa Maubasa, Kecamatan Ndori Kabupaten Ende terancam gagal panen akibat hujan turun pada saat mete lagi berbunga. Kasus yang sama terjadi di beberapa desa tetangga.
Sesungguhnya hal serupa terjadi hampir di seluruh Flores. Di Manggarai juga sama. Masyarakat di Kecamatan Cibal di bagian utara juga mengalami nasib serupa. Jambu mete hampir pasti mengalami gagal panen.
Ini menunjukkan bahwa nasib petani kita dalam enam bulan ke depan amat rentan dengan kelaparan. Karena mereka tidak memiliki lagi dana untuk membiayai kebutuhan setiap hari. Hal ini mengakibatkan para petani rawan daya belinya. Jika hal ini dibarengi dengan gagal panen untuk komoditas lainnya, maka menghadapi musim tanam tahun ini para petani akan mengalami rawan daya beli. Ibarat lingkaran setan, nasib petani akan terus tertimpa tangga kemiskinan.
Bukan itu saja. Pendapatan pemerintah dari sektor jambu mete juga akan menurun. Kontribusi jambu mete dan kakao terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2006 sebesar Rp377,15 miliar. Diperkirakan ke depan kontribusi kedua komoditas ini akan terus merangkak naik. Hal ini terjadi karena harga kedua komoditas ini di pasar internasional relatif stabil dibandingkan komoditas lainnya. Apalagi kedua komoditas ini memiliki produk derifatifnya cukup banyak, sehingga permintaan pasar tidak akan pernah berhenti.
Amat menggembirakan kita bahwa pada tahun 2006 produksi jambu mete kita sebesar 33. 161 ton. Berarti terjadi peningkatan produksi dari tahun sebelumnya sebesar 32.152 ton. Sedangkan komoditas kakao pada tahun yang sama 14.305 ton dibanding tahun sebelumnya 14.970 ton. Luas lahan jambu mete pun, NTT menyumbang 20 persen atau sekitar 112.162 hektare dari total areal 581.641 hektare.
Dari sini saja, kita bisa melihat bahwa kedua komoditas ini memberikan kontribusi yang cukup besar bagi peningkatan pendapatan petani. Keuntungan tentu saja tidak bagi petani semata, namun pemerintah juga mendapatkan uang bagi kas daerah melalui retribusi dan pajak.
Dalam konteks Nusa Tenggara Timur, Flores dan Lembata komoditas mete memberikan kontribusi yang cukup besar. Karena di Flores dan Lembata terdapat sentra-sentra produksi jambu mete yang berkualitas, seperti di Ngada dan Flores Timur. Termasuk di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat. Beberapa sentra jambu mete di Flores telah mengantongi sertifikat mete organik (IMO), dan sertifikat ini dapat dijadikan semacam “tiket” bahwa produksi mete kita dapat bersaing di pasar internasional dan memenuhi standar mutu yang dituntut konsumen di tingkat internasional.
Yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana pemerintah mengantisipasi keadaan ini. Jambu mete yang gagal berbuah itu akan menurunkan produksi mete dan berakibat pula pada menurunnya pendapatan petani. Ke depan adalah bagaimana mengantisipasi situasi ini sehingga tidak terjadi rawan pangan dan daya beli masyarakat menurun.
Sebanyak 50 hektare jambu mete di Desa Maubasa, Kecamatan Ndori Kabupaten Ende terancam gagal panen akibat hujan turun pada saat mete lagi berbunga. Kasus yang sama terjadi di beberapa desa tetangga.
Sesungguhnya hal serupa terjadi hampir di seluruh Flores. Di Manggarai juga sama. Masyarakat di Kecamatan Cibal di bagian utara juga mengalami nasib serupa. Jambu mete hampir pasti mengalami gagal panen.
Ini menunjukkan bahwa nasib petani kita dalam enam bulan ke depan amat rentan dengan kelaparan. Karena mereka tidak memiliki lagi dana untuk membiayai kebutuhan setiap hari. Hal ini mengakibatkan para petani rawan daya belinya. Jika hal ini dibarengi dengan gagal panen untuk komoditas lainnya, maka menghadapi musim tanam tahun ini para petani akan mengalami rawan daya beli. Ibarat lingkaran setan, nasib petani akan terus tertimpa tangga kemiskinan.
Bukan itu saja. Pendapatan pemerintah dari sektor jambu mete juga akan menurun. Kontribusi jambu mete dan kakao terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2006 sebesar Rp377,15 miliar. Diperkirakan ke depan kontribusi kedua komoditas ini akan terus merangkak naik. Hal ini terjadi karena harga kedua komoditas ini di pasar internasional relatif stabil dibandingkan komoditas lainnya. Apalagi kedua komoditas ini memiliki produk derifatifnya cukup banyak, sehingga permintaan pasar tidak akan pernah berhenti.
Amat menggembirakan kita bahwa pada tahun 2006 produksi jambu mete kita sebesar 33. 161 ton. Berarti terjadi peningkatan produksi dari tahun sebelumnya sebesar 32.152 ton. Sedangkan komoditas kakao pada tahun yang sama 14.305 ton dibanding tahun sebelumnya 14.970 ton. Luas lahan jambu mete pun, NTT menyumbang 20 persen atau sekitar 112.162 hektare dari total areal 581.641 hektare.
Dari sini saja, kita bisa melihat bahwa kedua komoditas ini memberikan kontribusi yang cukup besar bagi peningkatan pendapatan petani. Keuntungan tentu saja tidak bagi petani semata, namun pemerintah juga mendapatkan uang bagi kas daerah melalui retribusi dan pajak.
Dalam konteks Nusa Tenggara Timur, Flores dan Lembata komoditas mete memberikan kontribusi yang cukup besar. Karena di Flores dan Lembata terdapat sentra-sentra produksi jambu mete yang berkualitas, seperti di Ngada dan Flores Timur. Termasuk di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat. Beberapa sentra jambu mete di Flores telah mengantongi sertifikat mete organik (IMO), dan sertifikat ini dapat dijadikan semacam “tiket” bahwa produksi mete kita dapat bersaing di pasar internasional dan memenuhi standar mutu yang dituntut konsumen di tingkat internasional.
Yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana pemerintah mengantisipasi keadaan ini. Jambu mete yang gagal berbuah itu akan menurunkan produksi mete dan berakibat pula pada menurunnya pendapatan petani. Ke depan adalah bagaimana mengantisipasi situasi ini sehingga tidak terjadi rawan pangan dan daya beli masyarakat menurun.
Kunjungan Paus ke Brasil
Oleh: FRANS OBON
Paus Benediktus XVI mengunjungi Brasil dari 9-13 Mei 2007. Inilah kunjungan pertama paus berusia 80 tahun itu ke Amerika Latin sejak pengangkatannya 2005. Paus akan membuka Konferensi umum ke-5 Para Uskup Amerika Latin dan Karibia di Aparecida, Minggu (13/5).
Ketika tiba di bandara Sao Paolo, Paus menekankan lagi sikap Gereja Katolik mengenai pentingnya mempertahankan hidup, keluarga, dan identitas Katolik Amerika Latin. “Brasil bukan saja terlahir sebagai Kristen dan sekarang ini jumlah orang Katolik paling banyak, tetapi juga karena Brasil adalah sebuah bangsa yang secara potensial kaya dan kehadiran gereja memberikan kegembiraan dan harapan bagi seluruh Gereja”. Menurut Paus, Gereja dipanggil untuk memberikan kesaksian kepada dunia tentang cinta Bapa yang ingin menjadikan bangsa manusia dalam satu keluarga di dalam PutraNya.
Dalam kunjungan yang diliputi 3.200 wartawan dari berbagai media ini, Paus menekankan tiga hal penting. Paling tidak tiga hal ini menjadi pergumulan Gereja Katolik Amerika Latin.
Pertama, soal aborsi. Terakhir parlemen Meksiko melegalkan aborsi melalui undang-undang negara. Paus meminta uskup-uskup Amerika Latin agar dalam konferensi mereka, identitas mereka sebagai negara mayoritas Katolik ditunjukkan lewat sikap menghargai hidup mulai pembuahan hingga kematian yang alamiah.
Kedua, keadilan. Paus mengatakan, keadilan telah menjadi prioritas bagi Amerika Latin. Meskipun terjadi perbedaan dalam memandang dan menilai teologi pembabasan. Dalam perdebatan ini, paus melihat ada ruang perdebatan mengenai bagaimana caranya menciptakan situasi yang membebaskan manusia dari belenggu penindasan dan kemiskinan. Ruang inilah menyebabkan teolog terbagi dua. Namun dia memuji Uskup Agung Oscar Romero dari San Salvador yang mati dibunuh tahun 1980 saat sedang merayakan ekaristi. Paus menyebutnya “penyaksi agung tentang iman”
Ketiga, memberi kontribusi pada kebaikan bangsa. Sebagai mayoritas, orang Katolik perlu memberikan kontribusi bagi kebaikan bangsa, sehingga bangsa menjadi tempat semua orang memiliki kegembiraan dan harapan. Hal ini sejalan dengan tema konferensi “Semoga Semua Orang Memiliki Hidup”.
Situasi Brasil dengan situasi kita di sini hampir tidak jauh berbeda. Bagaimana politisi kita berperilaku tidak lagi dijiwai oleh iman. Ketidakadilan dan kemiskinan meningkat, dan sikap tidak peduli terhadap kebaikan umum makin besar.
Jumlah orang Katolik di wilayah ini mayoritas, mestinya juga besar pula dalam memberikan kontribusi pada kebaikan umum. Paus tengah berada di Brasil, sebuah negara yang jauh dari kita, tetapi situasinya terasa amat dekat dengan kita.
*Flores Pos/Bentara/Paus 11 Mei 2007
Paus Benediktus XVI mengunjungi Brasil dari 9-13 Mei 2007. Inilah kunjungan pertama paus berusia 80 tahun itu ke Amerika Latin sejak pengangkatannya 2005. Paus akan membuka Konferensi umum ke-5 Para Uskup Amerika Latin dan Karibia di Aparecida, Minggu (13/5).
Ketika tiba di bandara Sao Paolo, Paus menekankan lagi sikap Gereja Katolik mengenai pentingnya mempertahankan hidup, keluarga, dan identitas Katolik Amerika Latin. “Brasil bukan saja terlahir sebagai Kristen dan sekarang ini jumlah orang Katolik paling banyak, tetapi juga karena Brasil adalah sebuah bangsa yang secara potensial kaya dan kehadiran gereja memberikan kegembiraan dan harapan bagi seluruh Gereja”. Menurut Paus, Gereja dipanggil untuk memberikan kesaksian kepada dunia tentang cinta Bapa yang ingin menjadikan bangsa manusia dalam satu keluarga di dalam PutraNya.
Dalam kunjungan yang diliputi 3.200 wartawan dari berbagai media ini, Paus menekankan tiga hal penting. Paling tidak tiga hal ini menjadi pergumulan Gereja Katolik Amerika Latin.
Pertama, soal aborsi. Terakhir parlemen Meksiko melegalkan aborsi melalui undang-undang negara. Paus meminta uskup-uskup Amerika Latin agar dalam konferensi mereka, identitas mereka sebagai negara mayoritas Katolik ditunjukkan lewat sikap menghargai hidup mulai pembuahan hingga kematian yang alamiah.
Kedua, keadilan. Paus mengatakan, keadilan telah menjadi prioritas bagi Amerika Latin. Meskipun terjadi perbedaan dalam memandang dan menilai teologi pembabasan. Dalam perdebatan ini, paus melihat ada ruang perdebatan mengenai bagaimana caranya menciptakan situasi yang membebaskan manusia dari belenggu penindasan dan kemiskinan. Ruang inilah menyebabkan teolog terbagi dua. Namun dia memuji Uskup Agung Oscar Romero dari San Salvador yang mati dibunuh tahun 1980 saat sedang merayakan ekaristi. Paus menyebutnya “penyaksi agung tentang iman”
Ketiga, memberi kontribusi pada kebaikan bangsa. Sebagai mayoritas, orang Katolik perlu memberikan kontribusi bagi kebaikan bangsa, sehingga bangsa menjadi tempat semua orang memiliki kegembiraan dan harapan. Hal ini sejalan dengan tema konferensi “Semoga Semua Orang Memiliki Hidup”.
Situasi Brasil dengan situasi kita di sini hampir tidak jauh berbeda. Bagaimana politisi kita berperilaku tidak lagi dijiwai oleh iman. Ketidakadilan dan kemiskinan meningkat, dan sikap tidak peduli terhadap kebaikan umum makin besar.
Jumlah orang Katolik di wilayah ini mayoritas, mestinya juga besar pula dalam memberikan kontribusi pada kebaikan umum. Paus tengah berada di Brasil, sebuah negara yang jauh dari kita, tetapi situasinya terasa amat dekat dengan kita.
*Flores Pos/Bentara/Paus 11 Mei 2007
17 September 2007
Studi Banding Tambang DPRD Lembata
Oleh: FRANS OBON
DPRD Lembata melakukan studi banding (stuba) di kabupaten atau wilayah pengelolaan tambang baik di Minahasa, Sulawesi Utara maupun di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Yang menariknya adalah studi banding itu dilakukan di daerah pertambangan di mana Merukh Enterprises yang hendak melakukan penambangan emas dan tembaga di Lembata memiliki saham. Artinya DPRD Lembata melakukan studi banding mengenai pengelolaan tambang di perusahaan tambang yang sebagian sahamnya juga dimiliki Yusuf Merukh.
Hal menarik lainnya dari studi banding itu adalah DPRD Lembata tidak transparan mengenai biaya studi banding itu. Hal itu terlihat dari sikap Ketua DPRD Lembata Petrus Boliona Keraf yang marah ketika anggota DPRD Lembata Aloysius Uri Murin mempertanyakan sumber dana dan besarnya dana. Menurut Keraf, pertanyaan ini sama saja membuka aib Murin sendiri.
Hasil studi banding itu dilaporkan dan dibacakan di depan sedang paripurna khusus Sabtu (15/9). Dari laporan-laporan yang dibacakan itu, sudah tampak jelas bahwa DPRD menyetujui rencana penambangan emas dan tembaga di Lembata. Bahkan DPRD mengutip hasil stubanya sendiri bahwa tambang memberikan kesejahteraan pada rakyat. Bahkan kekhawatiran akan bahaya tambang sebagaimana disuarakan rakyat yang menolak sama sekali tidak ada.
Sudah sejak awal studi banding ini diragukan objektivitasnya. Studi banding tidak sama dengan sebuah penelitian ilmiah. Yang ilmiah memiliki sampel yang jelas dan metodologi yang jelas sehingga seluruh proses dan metodologinya bisa diuji kembali secara ilmiah. Sebuah penelitian ilmiah mengedepankan metode dan teknik pengumpulan data sehingga seluruh metodologinya dapat diuji kembali.
Berbebda halnya dengan studi banding. Tim studi banding mendengar penjelasan dari orang-orang yang dikunjungi dan melihat-lihat dari dekat. Objektivitas dari pandangan dan penjelasan itu tidak dapat dijamin. Apalagi kalau mereka mendapatkan penjelasan dari orang yang sedang bertujuan mau mengelola tambang di daerah tim studi banding.
Kesan tidak bisa dijadikan landasan untuk mendapatkan rasionalitas dari semua rencana tambang itu. Apalagi dilihat dari laporan Dewan, sebagaimana kesan masyarakat yang hadir hampir tidak berbeda dengan materi sosialisasi yang dilakukan tim pemerintah dan investor. Sebab itu hasil stuba diragukan sekali objektivitasnya. Jika hanya karena kekuasaan yang dimiliknya Dewan dan pemerintah terus memaksakan tambang, maka rakyat sebagai tahta dari kekuasaan itu hanya bisa menangis. Dengan ini legitimasi moral dari keputusan itu patut dipertanyakan.
Flores Pos Bentara 14 –09 –2007
DPRD Lembata melakukan studi banding (stuba) di kabupaten atau wilayah pengelolaan tambang baik di Minahasa, Sulawesi Utara maupun di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Yang menariknya adalah studi banding itu dilakukan di daerah pertambangan di mana Merukh Enterprises yang hendak melakukan penambangan emas dan tembaga di Lembata memiliki saham. Artinya DPRD Lembata melakukan studi banding mengenai pengelolaan tambang di perusahaan tambang yang sebagian sahamnya juga dimiliki Yusuf Merukh.
Hal menarik lainnya dari studi banding itu adalah DPRD Lembata tidak transparan mengenai biaya studi banding itu. Hal itu terlihat dari sikap Ketua DPRD Lembata Petrus Boliona Keraf yang marah ketika anggota DPRD Lembata Aloysius Uri Murin mempertanyakan sumber dana dan besarnya dana. Menurut Keraf, pertanyaan ini sama saja membuka aib Murin sendiri.
Hasil studi banding itu dilaporkan dan dibacakan di depan sedang paripurna khusus Sabtu (15/9). Dari laporan-laporan yang dibacakan itu, sudah tampak jelas bahwa DPRD menyetujui rencana penambangan emas dan tembaga di Lembata. Bahkan DPRD mengutip hasil stubanya sendiri bahwa tambang memberikan kesejahteraan pada rakyat. Bahkan kekhawatiran akan bahaya tambang sebagaimana disuarakan rakyat yang menolak sama sekali tidak ada.
Sudah sejak awal studi banding ini diragukan objektivitasnya. Studi banding tidak sama dengan sebuah penelitian ilmiah. Yang ilmiah memiliki sampel yang jelas dan metodologi yang jelas sehingga seluruh proses dan metodologinya bisa diuji kembali secara ilmiah. Sebuah penelitian ilmiah mengedepankan metode dan teknik pengumpulan data sehingga seluruh metodologinya dapat diuji kembali.
Berbebda halnya dengan studi banding. Tim studi banding mendengar penjelasan dari orang-orang yang dikunjungi dan melihat-lihat dari dekat. Objektivitas dari pandangan dan penjelasan itu tidak dapat dijamin. Apalagi kalau mereka mendapatkan penjelasan dari orang yang sedang bertujuan mau mengelola tambang di daerah tim studi banding.
Kesan tidak bisa dijadikan landasan untuk mendapatkan rasionalitas dari semua rencana tambang itu. Apalagi dilihat dari laporan Dewan, sebagaimana kesan masyarakat yang hadir hampir tidak berbeda dengan materi sosialisasi yang dilakukan tim pemerintah dan investor. Sebab itu hasil stuba diragukan sekali objektivitasnya. Jika hanya karena kekuasaan yang dimiliknya Dewan dan pemerintah terus memaksakan tambang, maka rakyat sebagai tahta dari kekuasaan itu hanya bisa menangis. Dengan ini legitimasi moral dari keputusan itu patut dipertanyakan.
Flores Pos Bentara 14 –09 –2007
12 September 2007
Go East Policy, What Went Wrong?
By: FRANS OBON
Flores Pos daily
In his press conference after meeting President Megawati Soekarnoputri in a few weeks ago, Governor of Central Bank of Indonesia Burhanuddin Abdullah told to media that Megawati urged him and his offices to pay more attention to eastern Indonesia.
As the same moment Minister of Eastern Indonesia Affairs Manuel Kaisiepo in his speech in Kupang, East Nusa Tenggara admitted that go east policy faced many problems in its implementation.
When the former President Soeharto launched go east policy in 1990s, it is believed that the central government in Jakarta had a serious commitment to solve abject poverty situations with strengthening economic growth and empowering the people in eastern Indonesia. They are all eastern Indonesia greeted enthusiastically.
The same expetations have arisen when Soeharto in April 1996 launched the thirteen Integrated Economic Development Area Programme (Indonesian acronym Kapet). And as a part of go east policy there were twelve of thirteen in eastern Indonesia. But in fact they are all in stagnant hitherto.
But what goes wrong today? According to evaluation of Minister of Eastern Indonesia Affairs, there are some Kapet succesed to push the investor to invest their money, although there are no significant progress. They are Bitung-Manado (North Sulawesi), Pare-pare (North Sulawesi), Kathulistiwa (West Kalimantan), Sesama (East Kalimantan), Batu Licin (South Kalimantan), Biak (Papua) that have given economic advantages and investments are growing rapidly. But how about Mbay of Flores, East Nusa Tenggara? Kaisiepo said a hopeless because of there are two main reasons.
First, the central government in Jakarta failed to support executive boards of Kapet for financial and facilities. Poor facilities like a telephone, internet, offices, and bad transportaion in Flores, East Nusa Tenggara are direct impact of lacking government’s support to this programme.
Maybe someone blames the change of regime and political transition and economic and political crises since 1997 as the reasons but since in the beginning people know that twelve Kapet Programme in eastern Indonesia including Mbay of Flores are just a political rethoric Soeharto’s regime. There is no real progress in its implementation.
Second, poor profesionalism and lack of entrepreneurship spirit. In a case of Mbay, appointed governor as chairman ex officio and pensioner as a executive director brought some problems. It is true when Kaisiepo said that two reasons are the main problems that caused the programme fail today.
I remembered that President Megawati once stated that the Indonesian bureaucracy was like a waste basket. I think that President also realise that the bureaucracy lacks more than just professionalism and it is true for the pension’s bureaucrats.
Media reported a year ago it is estimated that 200 billions rupiah spent by the executive boards to promote and to attend the meeting and seminar in a five years. In 1997 executive boards attended seminar in Darwin Australia, Manado meeting’s North Sulawesi in 1998 and went back to Darwin to promote again as following the Manado Meeting’s in 1999, and the same year took promotion in Japan and Europe. The results there are no investments.
Besides the two reasons I would like to say that in fact at local context, there are still problems that must be solved by the local government.
First, eradicating primordialism. In Ngada district of Flores, the two largest ethnics are Nagekeo where Mbay is a part of Nagekeo ethnics and Ngada, still dominate at political local context. The Ngada’s regent now Albert Nong Botha comes from Ngada ethnics. And the critics said that he does not have more commitment to this programme.
When the former Ngada’s regent Johanes Nani Aoh (1994-1998 periods) that comes from Nagekeo ethnics tried to solve the poor facilities and infrastructures with changing the capital of the Ngada district from Bajawa to Mbay, he faced rigid reaction of Ngada’s ethnics. Nani Aoh believed that two policies could be optimalization the Kapet Programme because Mbay is to become a centre of government administrations and centre of business activities. The two big programme has not finished yet until Nani Aoh resigned to an early retirement. Albert Botha held the power in 1999. But until now changing th capital of the regent is still a sensitive issue.
Second, taking the trust back to the local people. To succes this programme, local government mobilized people to offer their land to build the regent’s offices and Kapet’s offices without a just price.
At the same time the haves came to Mbay to buy the farmer’s land and abject poverty caused of the people without thinking clearly sold their land to earn money.
What does happen today after five years? They are disappointed. They forfeited their land, and give their future to the state but now they feel that they have been cheated by the development and the past promise of the old regime. And now again the government give them a promise. Florinesse people needs a new chapter of this programme that giving them adventage sothat reposition is needed urgently to do.
*Ende, June 24, 2003.
Flores Pos daily
In his press conference after meeting President Megawati Soekarnoputri in a few weeks ago, Governor of Central Bank of Indonesia Burhanuddin Abdullah told to media that Megawati urged him and his offices to pay more attention to eastern Indonesia.
As the same moment Minister of Eastern Indonesia Affairs Manuel Kaisiepo in his speech in Kupang, East Nusa Tenggara admitted that go east policy faced many problems in its implementation.
When the former President Soeharto launched go east policy in 1990s, it is believed that the central government in Jakarta had a serious commitment to solve abject poverty situations with strengthening economic growth and empowering the people in eastern Indonesia. They are all eastern Indonesia greeted enthusiastically.
The same expetations have arisen when Soeharto in April 1996 launched the thirteen Integrated Economic Development Area Programme (Indonesian acronym Kapet). And as a part of go east policy there were twelve of thirteen in eastern Indonesia. But in fact they are all in stagnant hitherto.
But what goes wrong today? According to evaluation of Minister of Eastern Indonesia Affairs, there are some Kapet succesed to push the investor to invest their money, although there are no significant progress. They are Bitung-Manado (North Sulawesi), Pare-pare (North Sulawesi), Kathulistiwa (West Kalimantan), Sesama (East Kalimantan), Batu Licin (South Kalimantan), Biak (Papua) that have given economic advantages and investments are growing rapidly. But how about Mbay of Flores, East Nusa Tenggara? Kaisiepo said a hopeless because of there are two main reasons.
First, the central government in Jakarta failed to support executive boards of Kapet for financial and facilities. Poor facilities like a telephone, internet, offices, and bad transportaion in Flores, East Nusa Tenggara are direct impact of lacking government’s support to this programme.
Maybe someone blames the change of regime and political transition and economic and political crises since 1997 as the reasons but since in the beginning people know that twelve Kapet Programme in eastern Indonesia including Mbay of Flores are just a political rethoric Soeharto’s regime. There is no real progress in its implementation.
Second, poor profesionalism and lack of entrepreneurship spirit. In a case of Mbay, appointed governor as chairman ex officio and pensioner as a executive director brought some problems. It is true when Kaisiepo said that two reasons are the main problems that caused the programme fail today.
I remembered that President Megawati once stated that the Indonesian bureaucracy was like a waste basket. I think that President also realise that the bureaucracy lacks more than just professionalism and it is true for the pension’s bureaucrats.
Media reported a year ago it is estimated that 200 billions rupiah spent by the executive boards to promote and to attend the meeting and seminar in a five years. In 1997 executive boards attended seminar in Darwin Australia, Manado meeting’s North Sulawesi in 1998 and went back to Darwin to promote again as following the Manado Meeting’s in 1999, and the same year took promotion in Japan and Europe. The results there are no investments.
Besides the two reasons I would like to say that in fact at local context, there are still problems that must be solved by the local government.
First, eradicating primordialism. In Ngada district of Flores, the two largest ethnics are Nagekeo where Mbay is a part of Nagekeo ethnics and Ngada, still dominate at political local context. The Ngada’s regent now Albert Nong Botha comes from Ngada ethnics. And the critics said that he does not have more commitment to this programme.
When the former Ngada’s regent Johanes Nani Aoh (1994-1998 periods) that comes from Nagekeo ethnics tried to solve the poor facilities and infrastructures with changing the capital of the Ngada district from Bajawa to Mbay, he faced rigid reaction of Ngada’s ethnics. Nani Aoh believed that two policies could be optimalization the Kapet Programme because Mbay is to become a centre of government administrations and centre of business activities. The two big programme has not finished yet until Nani Aoh resigned to an early retirement. Albert Botha held the power in 1999. But until now changing th capital of the regent is still a sensitive issue.
Second, taking the trust back to the local people. To succes this programme, local government mobilized people to offer their land to build the regent’s offices and Kapet’s offices without a just price.
At the same time the haves came to Mbay to buy the farmer’s land and abject poverty caused of the people without thinking clearly sold their land to earn money.
What does happen today after five years? They are disappointed. They forfeited their land, and give their future to the state but now they feel that they have been cheated by the development and the past promise of the old regime. And now again the government give them a promise. Florinesse people needs a new chapter of this programme that giving them adventage sothat reposition is needed urgently to do.
*Ende, June 24, 2003.
07 September 2007
Pedagang Sepatu Menumpang Bahtera
Oleh: FRANS OBON
BARU saja 10 menit Syafrizal membuka kios sepatunya, seorang pemuda datang membeli sandal seharga Rp30.000. Itulah pembuka yang memberinya rejeki, Sabtu (14/7) di Pasar Potulando, sebuah pasar tradisional paling ramai di Kota Ende pada malam hari. Pasar ini disebut juga Pasar Senggol, karena padatnya orang mengunjungi pasar pada malam hari.
Saya bersama orang-orang dari Koperasi Kredit (Kopdit) Bahtera tiba lima menit lebih awal sebelum dia datang ke tempat usahanya, yang mulai dia tempati 1995, setelah pamannya Buyung John sebelum kembali ke Padang mengopernya. Sepuluh menit lamanya dia membereskan dagangan. Satu persatu dia gantung di pintu, listrik dipasang di atas palang pintu. Baru lima menit wawancara mulai, seorang anak yang hendak masuk sekolah dasar bersama ayahnya datang membeli sepatu dan kaos kaki seharga Rp40.000. “Maaf mas,” katanya.
Dia mulai merangkak dari bawah sebagai pedagang keliling. Modalnya cuma Rp3 juta. Dia berkelana di pasar Mauponggo, Boawae, Mbay, Raja dan Nangaroro. Dia membeli pakaian di Surabaya. Kalau masih kurang, dia membeli di toko di Ende. Dia terus menekuninya dan modalnya bertambah sedikit demi sedikit. Sehari dia mendapat Rp200.000
Tahun 1991, dia menikahi Mawar, yang sekarang memberinya tiga orang putri. Hal ini juga menjadi api yang mendorongnya terus bekerja. “Kuncinya ulet, tekun, sabar. Tantangan hidup ada, ada turun dan naiknya,” katanya.
Dia kemudian memfokuskan usahanya pada sepatu. Dia punya alasan karena sepatu lebih laris sehingga dia tidak lagi menjual pakaian. Meski dia hanya sampai kelas 2 SMP Minatama Jakarta Timur, dia tidak kekurangan instuisi bisnis. “Jangan patah semangat,” katanya. Bolehlah dibilang dia banting produk dengan fokus ke sepatu setelah menempati stand di pasar Potulando. Dia bilang, ini lebih laris terutama pada tahun ajaran baru, Natal dan Tahun Baru, Lebaran. Maret-April adalah bulan-bulan sepi.
Krisis 1998 yang melanda Indonesia juga menimpa usahanya. “Satu bulan saya tidak bisa jual”. Kalau sehari dia mendapat Rp300.000, berarti dia kehilangan Rp9 juta sebulan.
Kenal Kopdit
Suatu hari seorang Petugas Lapangan dari Koperasi Kredit Bahtera datang memperkenalkan program microfinance. Dia pun tertarik. Apalagi istrinya Mawar membuka rumah makan. Jadilah dia meminjam kredit microfinance itu dari Kopdit Bahtera. Awalnya hanya Rp1.500.000 sesuai dengan aturan di Kopdit Bahtera. Angsuran kreditpun lancar. Oleh panitia kredit Kopdit Bahtera yang diketuai Gregorius Latu, Syafrizal dianggap layak. Interaksi pun terus berjalan, makin tertariklah dia ke kopdit. Dia meminjam Rp10 juta Desember 2006. Sudah tujuh bulan, angsurannya lancar-lancar saja. Dia lalu menjadi anggota Kopdit Bahtera.
Dia belum pernah sekalipun meminjam uang di bank sebagai modal usaha. Kredit microfinance dari Kopdit Bahtera boleh dibilang eksperimen pertamanya dan ternyata ia sukses mengelolanya. Syafrizal mengingat ketika pertama kali ke Ende hanya bermodalkan nekat.
“Saya nekat saja. Namanya di kampung, karena susah hidup, nasib baiklah.”
Setelah sukses kembali ke Padang?
“Tidak, kami akan tetap di Ende”.
“Anak saya semua lahir, besar dan sekolah di Ende. Kami tidak mungkin kembali ke Padang,” timpal istrinya, yang baru saja tiba di tempat jualan 10 menit sebelum wawancara usai.
*Artikel ini pernah dimuat di Flores Pos
BARU saja 10 menit Syafrizal membuka kios sepatunya, seorang pemuda datang membeli sandal seharga Rp30.000. Itulah pembuka yang memberinya rejeki, Sabtu (14/7) di Pasar Potulando, sebuah pasar tradisional paling ramai di Kota Ende pada malam hari. Pasar ini disebut juga Pasar Senggol, karena padatnya orang mengunjungi pasar pada malam hari.
Saya bersama orang-orang dari Koperasi Kredit (Kopdit) Bahtera tiba lima menit lebih awal sebelum dia datang ke tempat usahanya, yang mulai dia tempati 1995, setelah pamannya Buyung John sebelum kembali ke Padang mengopernya. Sepuluh menit lamanya dia membereskan dagangan. Satu persatu dia gantung di pintu, listrik dipasang di atas palang pintu. Baru lima menit wawancara mulai, seorang anak yang hendak masuk sekolah dasar bersama ayahnya datang membeli sepatu dan kaos kaki seharga Rp40.000. “Maaf mas,” katanya.
Dia mulai merangkak dari bawah sebagai pedagang keliling. Modalnya cuma Rp3 juta. Dia berkelana di pasar Mauponggo, Boawae, Mbay, Raja dan Nangaroro. Dia membeli pakaian di Surabaya. Kalau masih kurang, dia membeli di toko di Ende. Dia terus menekuninya dan modalnya bertambah sedikit demi sedikit. Sehari dia mendapat Rp200.000
Tahun 1991, dia menikahi Mawar, yang sekarang memberinya tiga orang putri. Hal ini juga menjadi api yang mendorongnya terus bekerja. “Kuncinya ulet, tekun, sabar. Tantangan hidup ada, ada turun dan naiknya,” katanya.
Dia kemudian memfokuskan usahanya pada sepatu. Dia punya alasan karena sepatu lebih laris sehingga dia tidak lagi menjual pakaian. Meski dia hanya sampai kelas 2 SMP Minatama Jakarta Timur, dia tidak kekurangan instuisi bisnis. “Jangan patah semangat,” katanya. Bolehlah dibilang dia banting produk dengan fokus ke sepatu setelah menempati stand di pasar Potulando. Dia bilang, ini lebih laris terutama pada tahun ajaran baru, Natal dan Tahun Baru, Lebaran. Maret-April adalah bulan-bulan sepi.
Krisis 1998 yang melanda Indonesia juga menimpa usahanya. “Satu bulan saya tidak bisa jual”. Kalau sehari dia mendapat Rp300.000, berarti dia kehilangan Rp9 juta sebulan.
Kenal Kopdit
Suatu hari seorang Petugas Lapangan dari Koperasi Kredit Bahtera datang memperkenalkan program microfinance. Dia pun tertarik. Apalagi istrinya Mawar membuka rumah makan. Jadilah dia meminjam kredit microfinance itu dari Kopdit Bahtera. Awalnya hanya Rp1.500.000 sesuai dengan aturan di Kopdit Bahtera. Angsuran kreditpun lancar. Oleh panitia kredit Kopdit Bahtera yang diketuai Gregorius Latu, Syafrizal dianggap layak. Interaksi pun terus berjalan, makin tertariklah dia ke kopdit. Dia meminjam Rp10 juta Desember 2006. Sudah tujuh bulan, angsurannya lancar-lancar saja. Dia lalu menjadi anggota Kopdit Bahtera.
Dia belum pernah sekalipun meminjam uang di bank sebagai modal usaha. Kredit microfinance dari Kopdit Bahtera boleh dibilang eksperimen pertamanya dan ternyata ia sukses mengelolanya. Syafrizal mengingat ketika pertama kali ke Ende hanya bermodalkan nekat.
“Saya nekat saja. Namanya di kampung, karena susah hidup, nasib baiklah.”
Setelah sukses kembali ke Padang?
“Tidak, kami akan tetap di Ende”.
“Anak saya semua lahir, besar dan sekolah di Ende. Kami tidak mungkin kembali ke Padang,” timpal istrinya, yang baru saja tiba di tempat jualan 10 menit sebelum wawancara usai.
*Artikel ini pernah dimuat di Flores Pos
03 September 2007
Betapa Terlelapnya Flores
Oleh: FRANS OBON
PEKAN ketiga Juni lalu, saya mengikuti kursus jurnalistik sastrawi yang digelar Yayasan Pantau Jakarta, yang diketuai Andreas Harsono. Orang ini amat peduli dengan perkembangan media dan memiliki minat yang besar mengembangkan media lokal, serta meningkatkan mutu jurnalisme di Indonesia. Yayasan Pantau memfokuskan salah satu kegiatannya pada kursus jurnalistik dengan genre sastrawi, sehingga kursus ini disebut kursus jurnalisme sastrawi.
Minggu pertama kursus diampu Janet E. Steele dari The George Washington University. Janet menulis Wars Within, sebuah buku yang memikat mengenai Majalah Tempo. Ini menjadi salah satu contoh karya berupa buku yang menggunakan narrative reporting yang memikat dan mengalir.
Minggu kedua Andreas Harsono tidak saja membahas teknik menulis dengan metode jurnalisme sastrawi, sebuah genre yang belum begitu populer di Indonesia, melainkan juga membahas nasionalisme. Dia membagikan kepada 16 peserta kursus karya-karya peneliti sosial yang membahas konflik komunal di Indonesia. Konflik di Maluku Utara, yang dipicu pemekaran wilayah dan perang yang tak dikenal (unknown war) di Kalimantan di mana etnik Cina menjadi korban.
Selama dua minggu itu, saya menghirup udara Jakarta. Di tengah hilir mudik kendaraan dan lalulalang orang, tiba-tiba saya merasa sendirian. Meski tidak teralienasi, meminjam istilah Karl Marx, tetapi mungkin lebih tepat terlempar ke dalam dunia yang saya belum terlalu kenal.
Pian, seorang satpam berseragam loreng kayak tentara mendekat.
“Dari mana?”
“Flores,” kataku.
“Kerja di mana?”
“Di Flores”
“Buat apa di sini?”
“Ada latihan kewartawanan”.
Dia membangun sikap ramah. Tapi saya tahu, dia hanya perlu tahu penghuni “rumah” yang baru itu. Malam pertama di Jakarta, saya menghabiskan sekitar lima jam untuk melihat denyut Jakarta di malam hari. Sebagai orang baru saya menanggapi setiap keramahan dengan sikap awas. Kriminalitas yang tinggi membuat saya tidak mempercayai setiap keramahan. Tiga hari kemudian ketika saya tanya apakah ia bekas tentara atau tentara yang sedang aktif, dia bilang tidak. Empat satpam di rumah kos di Rawa Blong, Jakarta Timur itu menggunakan celana loreng tentara hanyalah trik agar orang takut.
Hampir tiap malam saya duduk di samping gerobak nasi goreng Mas Yudi dari Pekalongan, Jawa Tengah. Dia merantau ke Jakarta sejak usia 25 tahun. Sekarang usianya 45 tahun. Saya menangkap semangatnya dari peluh keringat dan gerakan tangannya yang lincah.
Semula di Jakarta dia bekerja di sebuah usaha konfeksi. Namun dia tidak tahu nama konfeksi yang mempekerjakan 20-30 orang itu. Dia bekerja selama 15 tahun karena usaha konfeksi ini gulung tikar akibat krisis ekonomi menerpa Indonesia 1998.
Dia kelimpungan ketika usaha konfeksi ini ditutup sebab ia hanya sampai kelas tiga sekolah dasar. Selama bekerja di konfeksi, ia mendapat uang 200 ribu rupiah seminggu dari hasil kerja borongan.
Namun hidup terus berputar. Yudi harus menghidupi Sutinah, istrinya yang ia nikahi 14 tahun lalu dan dua anaknya Jamal dan Mukhron. Ia tidak mengenal ayahnya Yatih yang meninggalkannya semasih dia usia 6 bulan. Bahkan tanggal lahir pun ia tidak tahu lagi.
Enam bulan lamanya ia menjual nasi goreng milik kenalannya. Bulan ketujuh, ia membuka usaha sendiri. Dengan uang 200 ribu rupiah, ia membuat gerobak nasi goreng berukuran panjangnya 1,5 dan lebar satu meter. Dia mangkal di depan sebuah rumah kos berlantai tiga di Jln Palmerah Barat No. 6. Sepuluh meter ke arah kanannya ada warung Barokah masakan Padang. Di depan jalan dua arah berhadapan dengan usahanya ada warung kecil lainnya yang menjual nasi uduk dan nasi ikan. Usahanya hanya nasi goreng dan mi goreng dengan bumbu ala kadarnya. Hanya bawang merah, bawang putih dan kemiri. Dia berjualan mulai pukul 18.30 hingga pukul 02.00. Semalam dia mendapat uang 140 ribu rupiah. Dikurangi ongkos membeli bahan baku, ia mendapat 50 ribu rupiah. Berarti sebulan dia mendapat 1,5 juta. Ini kalau lagi sepi. Kalau lagi ramai, dia bisa mendapat 2 juta sebulan.
Di samping gerobak nasi goreng dan mi goreng itu saya duduk menyaksikan orang datang silih berganti memesan. Sesekali saya menanyai harapan akan masa depannya dan tentang hidup di Jakarta. Saya berusaha menangkap makna dari setiap peluh dan keringatnya. Dia tidak sedang mengajarkan saya pengertian-pengertian abstrak soal jawab dari mana manusia, ke mana manusia, siapa manusia, dan untuk apa manusia. Namun dia memberikan saya pelajaran bahwa hidup bukanlah deretan definisi. Hidup akan terus mengalir seperti air dan setiap tetes sangat berharga di tengah kedahagaan hidup.
Saya mulai bosan dengan nasi goreng dan mi goreng. Rabu malam pekan pertama saya pindah ke warung di seberang jalan dua arah itu, berdinding kain dan bergambar ayam jago, bebek, dan ikan lele. Di situ ada nasi pecel ikan lele dan ikan goreng. Aku ambil dari 10 tempat duduk kursi plastik tak berlengan yang melingkari sebuah meja panjang.
Aisyah, pemilik warung menyodorkan nasi putih dan ikan goreng. Sepiring tujuh ribuan. Aisyah juga tak tamat sekolah dasar. Semalam dia mendapatkan uang 200 ribuan. “Bukan main,” kata saya dalam hati.
Saya melihat matanya sedang menyelidikku. Meski dalam hatinya dia bersyukur satu lagi pelanggan “asing” datang. Saya bersikap sopan. Tiga pengamen datang. Main gitar, nyanyi tidak jelas dan saya tidak mau diganggu. Kuberi seribuan. Mereka pergi. “Cuka minyak orang mau makan diganggu”.
Kamis malam saya mau makan daging kambing. Lima puluh meter dari kos ada warung milik orang Jakarta. Sekali makan tigas belas ribu. Enak bukan main selagi panas. Kalau lagi sepi, semalam pemiliknya bisa mendapat tiga ratus ribu. Kalau lagi ramai, bisa 700 ribu. Kalau dikurangi ongkos, dia mengantongi keuntungan 400 ribu. Sebelum krisis, semalam dia bisa mendapat 3-4 juta.
Orang ini namanya Badillah, sarjana hukum dari Universitas Indonesia tahun 1996. Dia sempat bekerja di sebuah lembaga dengan gaji 2 juta rupiah sebulan. “Saya putuskan berhenti karena merasa terikat. Datang jam 07.00 pulang jam 17.00. Belum lagi diomelin”.
Badillah belum menikah dan berencana baru menikah tahun depan. Saat ini dia lagi kumpulkan uang mengongkosi adiknya kuliah. Ayahnya beristri empat dan punya anak 13 orang. Badillah anak istri kedua dengan lima bersaudara, dua laki dan tiga perempuan. Seorang adiknya sedang kuliah di Universitas Al Azhar Kairo Mesir.
Dia berangkat dari rumah pkl. 15.00 dan pulang pkul 24.00. Siang hari dia bereskan segala sesuatu yang perlu untuk jual pada malam hari. Kalau daging kambing itu belum terjual habis, dia simpan di freezer. “Bisa bertahan 3-4 hari tanpa bau”.
“Saya tetap jaga mutu. Banyak orang kalau sudah pernah datang ke sini, akan datang lagi,” katanya setengah berpromosi.
“Di sini seekor kambing 800 ribu”.
Saya mengangguk.
“Ole!” kata saya dalam hati. Di Flores seekor kambing dijual 200 ribu.
DUA minggu saya berada di sebuah sudut kota Jakarta. Tidak ada lagi rasa terlempar. Jakarta pelan-pelan menjadi sebuah “sekolah baru” tentang semangat wirausaha, bagaimana menciptakan peluang, bagaimana momentum memicu momentum lainnya.
Tiba-tiba saya terkenang Flores. Di Flores, hidup adalah perayaan. Dari lahir hingga mati. Tidak ada fase hidup yang tidak dirayakan. Orang hidup penuh dengan pesta. Waktu lahir pesta, permandian (menjadi Katolik) pesta, sambut baru pesta, 40 hari setelah kematian pesta. Menikah pesta. Belum lagi belis puluhan bahkan ratusan juta. Orang Flores merasa nikmat dengan semua ini.
Siang hari orang Flores tidur lelap (siesta). Malam hari di Flores adalah malam yang sunyi. Di Jakarta malam adalah pergulatan dan pengolahan hidup. Orang berjuang untuk melipatgandakan talenta yang dimiliki. Jakarta tidak hanya memerlukan ijazah, namun semangat wirausaha yang mengandalkan hidup hemat dan kerja keras. Yudi, Aisyah dan Badillah adalah contoh bagaimana semangat dan kerja keras bisa menghidupi orang, bukan ijazah.
Betapa Flores terlelap dalam tidurnya yang panjang dan mungkin akan terus terlelap dalam lomba kehidupan tanpa henti ini. Flores mungkin akan terus terseret oleh gurita korupsi, kolusi, dan nepotisme dan cara hidup boros. Mungkin pula akan terus terseret oleh mentalitas nanti orang bilang apa, terseret oleh struktur sosial yang memakan ongkos. Flores mungkin terlelap dalam banyak hal.*
PEKAN ketiga Juni lalu, saya mengikuti kursus jurnalistik sastrawi yang digelar Yayasan Pantau Jakarta, yang diketuai Andreas Harsono. Orang ini amat peduli dengan perkembangan media dan memiliki minat yang besar mengembangkan media lokal, serta meningkatkan mutu jurnalisme di Indonesia. Yayasan Pantau memfokuskan salah satu kegiatannya pada kursus jurnalistik dengan genre sastrawi, sehingga kursus ini disebut kursus jurnalisme sastrawi.
Minggu pertama kursus diampu Janet E. Steele dari The George Washington University. Janet menulis Wars Within, sebuah buku yang memikat mengenai Majalah Tempo. Ini menjadi salah satu contoh karya berupa buku yang menggunakan narrative reporting yang memikat dan mengalir.
Minggu kedua Andreas Harsono tidak saja membahas teknik menulis dengan metode jurnalisme sastrawi, sebuah genre yang belum begitu populer di Indonesia, melainkan juga membahas nasionalisme. Dia membagikan kepada 16 peserta kursus karya-karya peneliti sosial yang membahas konflik komunal di Indonesia. Konflik di Maluku Utara, yang dipicu pemekaran wilayah dan perang yang tak dikenal (unknown war) di Kalimantan di mana etnik Cina menjadi korban.
Selama dua minggu itu, saya menghirup udara Jakarta. Di tengah hilir mudik kendaraan dan lalulalang orang, tiba-tiba saya merasa sendirian. Meski tidak teralienasi, meminjam istilah Karl Marx, tetapi mungkin lebih tepat terlempar ke dalam dunia yang saya belum terlalu kenal.
Pian, seorang satpam berseragam loreng kayak tentara mendekat.
“Dari mana?”
“Flores,” kataku.
“Kerja di mana?”
“Di Flores”
“Buat apa di sini?”
“Ada latihan kewartawanan”.
Dia membangun sikap ramah. Tapi saya tahu, dia hanya perlu tahu penghuni “rumah” yang baru itu. Malam pertama di Jakarta, saya menghabiskan sekitar lima jam untuk melihat denyut Jakarta di malam hari. Sebagai orang baru saya menanggapi setiap keramahan dengan sikap awas. Kriminalitas yang tinggi membuat saya tidak mempercayai setiap keramahan. Tiga hari kemudian ketika saya tanya apakah ia bekas tentara atau tentara yang sedang aktif, dia bilang tidak. Empat satpam di rumah kos di Rawa Blong, Jakarta Timur itu menggunakan celana loreng tentara hanyalah trik agar orang takut.
Hampir tiap malam saya duduk di samping gerobak nasi goreng Mas Yudi dari Pekalongan, Jawa Tengah. Dia merantau ke Jakarta sejak usia 25 tahun. Sekarang usianya 45 tahun. Saya menangkap semangatnya dari peluh keringat dan gerakan tangannya yang lincah.
Semula di Jakarta dia bekerja di sebuah usaha konfeksi. Namun dia tidak tahu nama konfeksi yang mempekerjakan 20-30 orang itu. Dia bekerja selama 15 tahun karena usaha konfeksi ini gulung tikar akibat krisis ekonomi menerpa Indonesia 1998.
Dia kelimpungan ketika usaha konfeksi ini ditutup sebab ia hanya sampai kelas tiga sekolah dasar. Selama bekerja di konfeksi, ia mendapat uang 200 ribu rupiah seminggu dari hasil kerja borongan.
Namun hidup terus berputar. Yudi harus menghidupi Sutinah, istrinya yang ia nikahi 14 tahun lalu dan dua anaknya Jamal dan Mukhron. Ia tidak mengenal ayahnya Yatih yang meninggalkannya semasih dia usia 6 bulan. Bahkan tanggal lahir pun ia tidak tahu lagi.
Enam bulan lamanya ia menjual nasi goreng milik kenalannya. Bulan ketujuh, ia membuka usaha sendiri. Dengan uang 200 ribu rupiah, ia membuat gerobak nasi goreng berukuran panjangnya 1,5 dan lebar satu meter. Dia mangkal di depan sebuah rumah kos berlantai tiga di Jln Palmerah Barat No. 6. Sepuluh meter ke arah kanannya ada warung Barokah masakan Padang. Di depan jalan dua arah berhadapan dengan usahanya ada warung kecil lainnya yang menjual nasi uduk dan nasi ikan. Usahanya hanya nasi goreng dan mi goreng dengan bumbu ala kadarnya. Hanya bawang merah, bawang putih dan kemiri. Dia berjualan mulai pukul 18.30 hingga pukul 02.00. Semalam dia mendapat uang 140 ribu rupiah. Dikurangi ongkos membeli bahan baku, ia mendapat 50 ribu rupiah. Berarti sebulan dia mendapat 1,5 juta. Ini kalau lagi sepi. Kalau lagi ramai, dia bisa mendapat 2 juta sebulan.
Di samping gerobak nasi goreng dan mi goreng itu saya duduk menyaksikan orang datang silih berganti memesan. Sesekali saya menanyai harapan akan masa depannya dan tentang hidup di Jakarta. Saya berusaha menangkap makna dari setiap peluh dan keringatnya. Dia tidak sedang mengajarkan saya pengertian-pengertian abstrak soal jawab dari mana manusia, ke mana manusia, siapa manusia, dan untuk apa manusia. Namun dia memberikan saya pelajaran bahwa hidup bukanlah deretan definisi. Hidup akan terus mengalir seperti air dan setiap tetes sangat berharga di tengah kedahagaan hidup.
Saya mulai bosan dengan nasi goreng dan mi goreng. Rabu malam pekan pertama saya pindah ke warung di seberang jalan dua arah itu, berdinding kain dan bergambar ayam jago, bebek, dan ikan lele. Di situ ada nasi pecel ikan lele dan ikan goreng. Aku ambil dari 10 tempat duduk kursi plastik tak berlengan yang melingkari sebuah meja panjang.
Aisyah, pemilik warung menyodorkan nasi putih dan ikan goreng. Sepiring tujuh ribuan. Aisyah juga tak tamat sekolah dasar. Semalam dia mendapatkan uang 200 ribuan. “Bukan main,” kata saya dalam hati.
Saya melihat matanya sedang menyelidikku. Meski dalam hatinya dia bersyukur satu lagi pelanggan “asing” datang. Saya bersikap sopan. Tiga pengamen datang. Main gitar, nyanyi tidak jelas dan saya tidak mau diganggu. Kuberi seribuan. Mereka pergi. “Cuka minyak orang mau makan diganggu”.
Kamis malam saya mau makan daging kambing. Lima puluh meter dari kos ada warung milik orang Jakarta. Sekali makan tigas belas ribu. Enak bukan main selagi panas. Kalau lagi sepi, semalam pemiliknya bisa mendapat tiga ratus ribu. Kalau lagi ramai, bisa 700 ribu. Kalau dikurangi ongkos, dia mengantongi keuntungan 400 ribu. Sebelum krisis, semalam dia bisa mendapat 3-4 juta.
Orang ini namanya Badillah, sarjana hukum dari Universitas Indonesia tahun 1996. Dia sempat bekerja di sebuah lembaga dengan gaji 2 juta rupiah sebulan. “Saya putuskan berhenti karena merasa terikat. Datang jam 07.00 pulang jam 17.00. Belum lagi diomelin”.
Badillah belum menikah dan berencana baru menikah tahun depan. Saat ini dia lagi kumpulkan uang mengongkosi adiknya kuliah. Ayahnya beristri empat dan punya anak 13 orang. Badillah anak istri kedua dengan lima bersaudara, dua laki dan tiga perempuan. Seorang adiknya sedang kuliah di Universitas Al Azhar Kairo Mesir.
Dia berangkat dari rumah pkl. 15.00 dan pulang pkul 24.00. Siang hari dia bereskan segala sesuatu yang perlu untuk jual pada malam hari. Kalau daging kambing itu belum terjual habis, dia simpan di freezer. “Bisa bertahan 3-4 hari tanpa bau”.
“Saya tetap jaga mutu. Banyak orang kalau sudah pernah datang ke sini, akan datang lagi,” katanya setengah berpromosi.
“Di sini seekor kambing 800 ribu”.
Saya mengangguk.
“Ole!” kata saya dalam hati. Di Flores seekor kambing dijual 200 ribu.
DUA minggu saya berada di sebuah sudut kota Jakarta. Tidak ada lagi rasa terlempar. Jakarta pelan-pelan menjadi sebuah “sekolah baru” tentang semangat wirausaha, bagaimana menciptakan peluang, bagaimana momentum memicu momentum lainnya.
Tiba-tiba saya terkenang Flores. Di Flores, hidup adalah perayaan. Dari lahir hingga mati. Tidak ada fase hidup yang tidak dirayakan. Orang hidup penuh dengan pesta. Waktu lahir pesta, permandian (menjadi Katolik) pesta, sambut baru pesta, 40 hari setelah kematian pesta. Menikah pesta. Belum lagi belis puluhan bahkan ratusan juta. Orang Flores merasa nikmat dengan semua ini.
Siang hari orang Flores tidur lelap (siesta). Malam hari di Flores adalah malam yang sunyi. Di Jakarta malam adalah pergulatan dan pengolahan hidup. Orang berjuang untuk melipatgandakan talenta yang dimiliki. Jakarta tidak hanya memerlukan ijazah, namun semangat wirausaha yang mengandalkan hidup hemat dan kerja keras. Yudi, Aisyah dan Badillah adalah contoh bagaimana semangat dan kerja keras bisa menghidupi orang, bukan ijazah.
Betapa Flores terlelap dalam tidurnya yang panjang dan mungkin akan terus terlelap dalam lomba kehidupan tanpa henti ini. Flores mungkin akan terus terseret oleh gurita korupsi, kolusi, dan nepotisme dan cara hidup boros. Mungkin pula akan terus terseret oleh mentalitas nanti orang bilang apa, terseret oleh struktur sosial yang memakan ongkos. Flores mungkin terlelap dalam banyak hal.*
Langganan:
Postingan (Atom)