Peranan Pers Lokal dalam Peningkatan Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan

Oleh FRANS OBON

Pertanyaan yang ingin dijawab di sini adalah apa kontribusi pers lokal dalam usaha-usaha peningkatan kesadaran dan kesetaraan gender di Flores, terutama dalam bidang pendidikan? Tema ini berada di bawah tema besar yang menjadi fokus bahasan kita selama tiga hari ini (tanggal 18-20 April 2006): “Strategi Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Dasar melalui Pendekatan Budaya dan Agama”.
Bahasan ini mengandaikan tiga hal. Pertama, gender umumnya dipahami sebagai konstruksi budaya. Kedua, lembaga pendidikan sebagai salah satu institusi kebudayaan memiliki peranan penting dalam proses pencarian dan peningkatan kesadaran kesetaraan gender. Ketiga, pers sebagai institusi publik juga memainkan peranan penting sebagai medium pendidikan nilai dalam masyarakat. Pers menjalankan tugas kebudayaan untuk melakukan kritikan terhadap budaya dan mendorong pembentukan nilai-nilai baru dan habitus baru dalam masyarakat. Kita tahu bahwa salah satu fungsi pers adalah edukasi, selain fungsi hiburan dan informatif.
Jika kita melakukan life story interview di kalangan perempuan kita mengenai persepsi diri mereka: apa yang dikatakan orang tua mereka mengenai diri mereka, apa yang dikatakan masyarakat tentang diri perempuan, dan apa yang dikatakan oleh para guru di lingkungan sekolah, hampir semua persepsi, pola laku, dan pola pikir kaum perempuan kita dipengaruhi oleh apa yang dikisahkan oleh orang tua mereka (apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan), oleh nilai dan materi bahan ajar yang mereka terima dari para pendidik, dan oleh kebiasaan-kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat mereka. Nilai-nilai budaya ini akan membentuk gambaran diri perempuan.
Karena itu Simone de Beauvoir mengatakan, “Kita tidak dilahirkan sebagai wanita, melainkan kita dibuat menjadi wanita. Bahwa wanita itu kekal dan kodrati, hanyalah merupakan kebohongan belaka; karena alam atau kodrat memainkan peranan yang terbatas dalam perkembangan manusia. Padahal kita manusia lebih merupakan makhluk sosial”. Simone de Beauvoir tidak hendak mengkritik fisik kewanitaan, melainkan pola pikir naturalis dan deterministik, yang menetapkan bahwa segala fungsi dan jabatan sosial seseorang mesti berdasarkan jenis kelaminnya.
Ini berarti, persepsi diri perempuan merupakan sesuatu yang terberikan secara kultural. Namun, sikap dan cara penerimaan tiap perempuan terhadap nilai-nilai ini berbeda-beda. Sebagian perempuan menerimanya secara taken for granted, tetapi sebagian lagi menerimanya secara kritis. Sikap kritis ini timbul akibat perjumpaan mereka dengan nilai-nilai baru, pengalaman baru, dan tantangan baru dari lingkungan hidup mereka. Sesungguhnya pers dan institusi pendidikan ingin memperbesar lingkaran kelompok-kelompok kritis ini untuk menyadari situasi mereka.Dari pengalaman, lembaga pendidikan merupakan salah satu pintu masuk untuk mencairkan kebekuan dalam persoalan kesetaraan gender.
Transformasi kultural ini mengandaikan adanya pemahaman yang tepat mengenai budaya bahwa budaya bukanlah kata benda, melainkan kata kerja. Budaya adalah sebuah agenda bersama, sebuah kerja bersama untuk menenun nilai-nilai yang menopang keberadaan bersama. Ini berarti budaya tidak dilihat sebagai sesuatu yang statis, melainkan sebagai sesuatu yang dinamis. Melalui proses-proses kreatif, manusia akan terus membarui kebudayaannya. Proses ini sendiri dapat dimengerti karena manusia memiliki sisi imanensi dan transendensi dalam dirinya. Sebagai makhluk yang memiliki sisi imanensi, manusia membutuhkan segala sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan fisiknya, tetapi dimensi transendensi menyebabkan manusia melampui makhluk lainnya.
Kalau budaya itu mempengaruhi pola pikir dan pola tindak masyarakatnya, maka kebudayaan juga terbuka terhadap penafsiran. Ada tiga lapisan dalam kebudayaan. Pertama, manusia menciptakan alat-alat/teknologi untuk memudahkan dia mencapai tujuannya. Kedua, etos sosial masyarakat yang merupakan kompleksitas kebiasaan dan sikap-sikap manusia terhadap waktu, alam, dan kerja. Ketiga, inti kebudayaan adalah pemahaman diri masyarakat, bagaimana manusia menafsirkan sejarahnya, jati dirinya, dan tujuan hidupnya.
Gerakan kebudayaan di mana pun selalu berada dalam dua ketegangan yakni gerakan sentripetal (gerakan mempertahankan diri) dan gerakan sentrifugal (mengembangkan diri keluar) yang nantinya akan bersentuhan dengan kebudayaan lain. Pertemuan dengan kebudayaan lain menyebabkan kita mendapatkan sintesa baru. Dalam kata-kata Selo Soemarjan, kebudayaan selalu bergerak dalam tiga tahap: integrasi-disintegrasi-integrasi. Dalam alur pemikiran itu, kita akan melihat kebudayaan sebagai agenda cipta dan panggung tempat di mana kreativitas manusia tercipta. Kebudayaan yang sehat akan selalu memberi ruang pada kemungkinan untuk masuknya unsur-unsur perubahan dan perkembangan.
Budaya juga sebagaimana dikatakan Paul Ricouer selalu berdialektika antara sedimentasi atau pemantapan dan inovasi/pembaruan. Sedimentasi tanpa inovasi, budaya menjadi mandek, sebaliknya inovasi tanpa sedimentasi tidaklah mungkin.
Jadi, di sini kita lihat bahwa kebudayaan, berdasarkan dimensi imanensi dan transendensi manusia, akan selalu berkembang dan berubah. Pertemuan dengan kebudayaan lain akan sangat memungkinkan muncul pengalaman dan nilai-nilai baru. Karena itu yang diperlukan di sini adalah perlunya dikembangkan hermeneutic suspicion (kecurigaan hermeneutis), bahwa kebudayan mesti dicurigai karena mengandung unsur-unsur yang bisa membelenggu perempuan dan menciptakan diskriminasi.

Dua Sisi dari Mata Uang Sama

Di dalam sejarah perkembangan masyarakat Flores, institusi pendidikan dan institusi pers adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Sejak kegiatan misi Katolik di Flores, lembaga pendidikan dan pers dinapdang sebagai pintu masuk bagi pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia serta kemajuan sosial dan ekonomi di Flores. Ada keyakinan yang kuat bahwa lembaga pendidikan adalah salah satu institusi kebudayaan yang dapat berperan mendorong perubahan dan kemajuan suatu masyarakat. Lembaga pendidikan berkembang pesat di Flores terjadi karena ada sikap akomodatif dari masyarakatnya. Ada keterbukaan untuk menerima nilai-nilai baru yang bisa diperoleh dari lembaga pendidikan. Dari sejarah pendidikan di Flores, kita tahu bahwa pendidikan telah menjadi institusi baru yang diterima masyarakat.
Pada tahun 1914, Serikat Sabda Allah (Societas Verbi Divini/SVD), sebuah kongregasi Gereja Katolik yang cukup berpengaruh di kawasan ini mengambil alih misi dari Serikat Yesus (Jesuit) — sebelumnya pada tahun 1913 SVD menerima pengalihan misi dari Jesuit di Timor.
Yang menjadi pertanyaan pokok pada saat itu adalah bagaimana membangun Flores yang masih miskin dan terbelakang ini. Para misionaris pada masa itu berpendapat bahwa sekolah adalah lorong masuk menuju masyarakat adab, yang mandiri dan sejahtera. Hal itu ditopang oleh keyakinan iman yang mendalam bahwa ekonomi keselamatan manusia tidak saja terletak pada keselamatan jiwa atau penyembuhan jiwa-jiwa (cura animarum/healing the souls), melainkan keselamatan manusia seutuhnya.

Kurt Piskaty menulis:

A crucial matter for the missionaries at the beginning was how they would gain access to the people. ... Luckily, the missionaries soon had an avaibale means which helped them with the confidence of the people: catholic schools. ... The schools performed several functions for the mission. First of all, they were means of forging links of trust between the people and mission in new areas. The schools gave children and parents the chance to realize the mission brought was useful and at the service of the people. Secondly, the schools were and are very important promoters of economic and social development. [Sebuah persoalan krusial bagi misionaris pada awalnya adalah bagaimana mereka memperoleh akses pada masyarakat. ... Beruntung, para misionaris segera mendapatkan sarana-sarana yang cocok yang dapat menolong mereka untuk mendapatkan kepercayaan dari umat: sekolah-sekolah Katolik. Sekolah-sekolah ini memainkan beberapa peran bagi misi. Pertama, mereka menjadi sarana yang memperkuat lingkaran kepercayaan antara umat dan misi di daerah baru itu. Sekolah-sekolah itu memberikan kepada anak-anak dan orang tua kesempatan untuk merealisasikan apa yang berguna yang dibawakan misi bagi pelayanan umat. Kedua, keberadaan sekolah-sekolah itu sangat penting bagi promosi pembangunan sosial dan ekonomi.

Tetapi pembangunan sekolah-sekolah ini diadaptasikan dengan konteks masyarakat setempat. Filosofi gotong royong masyarakat Flores diimplementasikan dalam keseluruhan proses pendidikan. Ini ditunjang lag ioleh kebijakan pemerintah Belanda pada masa itu, yang memberikan subsidi penuh pada sekolah-sekolah ini. Pada tahun 1913 di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Idenburg muncul peraturan yang dikenal dengan FLORES-TIMOR-SOEMBA CONTRACT/REGEELING, sebuah kontrak yang menyebutkan bahwa pendidikan di Flores diserahkan ke Misi Katolik dan pendidikan di Timor dan Sumba diserahkan ke Zending. Kebijakan ini diumumkan 20 Oktober 1915. Tetapi keputusan ini dicabut pada tahun 1925. Pada masa itu beban keuangan ditanggung pemerintah untuk sekolah desa (volksschool) sedangkan untuk Standaardschool (sekolah dasar 2 tahun) tiga perempat biayanya ditanggung pemerintah. Pada masa itu gedung sekolah dan rumah para guru dibangun oleh masyarakat. Kalau saat ini hal itu muncul kembali dalam konteks lain yakni peran Komite Sekolah, maka sesungguhnya itu bukan sesuatu yang baru di dalam sejarah pendidikan Flores.
Di samping membangun gedung sekolah, salah satu fokus utama adalah peningkatan mutu guru. Guru-guru yang hanya tamat Opleiding tot Volksonderwijs (OVO) dikirim ke Tomohon untuk ikut pendidikan Normaal School. Selain itu para siswa yang berprestasi diberi beasiswa.
Tetapi sekolah-sekolah Inpres yang didirikan pada masa Orde Baru pada tahun 1970-an telah menghilangkan semua proses keterlibatan masyarakat di dalam pendidikan. Sejak itu sekolah-sekolah swasta mengalami kesulitan, seolah-olah masa jayanya telah berlalu.
Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, sejak awal juga misi Gereja Katolik memandang pers sebagai medium pengembangan nilai-nilai baru di dalam masyarakat di mana masyarakat diperkenalkan dengan pengalaman-pengalaman di tempat lain. Kemajuan suatu masyarakat hanya akan diperoleh kalau sumber daya manusianya maju. Salah satu dari usaha mewujudkan impian ini adalah pendirian media massa.
Pada tahun 1925, untuk pertama kalinya masyarakat Flores diperkenalkan dengan media cetak. Bintang Timoer, sebuah majalah bulanan diterbitkan pertama kali tahun 1925, yang dicetak di Percetakan Kanisius Yogjakarta. Pada tahun 1926, didirikan percetakan pertama di Flores yang diberi nama Percetakan Arnoldus Nusa Indah. Tetapi karena mesin-mesin cetak dari Eropa belum lengkap, maka Bintang Timoer masih dicetak di Percetakan Kanisius. Baru pada tahun 1928, Bintang Timoer dicetak di Percetakan Arnoldus Nusa Indah. Tetapi pada tahun 1937, majalah ini mati.
Pada tahun 1946, majalah bulanan Bentara dan bulanan anak-anak yang diberi nama Anak Bentara didirikan. Tetapi kedua majalah ini ditutup tahun 1961. Pada tahun 1973, masa kebangkitan kembali pers di Flores. Tanggal 24 Oktober 1973, terbit majalan Dwimingguan DIAN dan majalah anak-anak yang bernama Kunang-Kunang. Majalah Dian pada tahun 1987 berubah menjadi Suratkabar Mingguan Dian (tabloid). Sejarah baru kembali tercipta. Tanggal 9 September 1999, terbit harian pertama di Flores: Flores Pos.
Perlu juga disampaikan di sini bahwa Flores pernah mempelopori suratkabar berbahasa daerah, yakni Christus Ratu Itang yang diterbitkan Juni 1929 tetapi ditutup Agustus 1940.
SKM Dian yang hidup sampai saat ini mengambil moto “Membangunan Manusia Pembangun”. Tentu saja moto ini secara sengaja dipilih untuk menunjukkan bahwa media ini secara kontinyu mendorong proses pembangunan di wilayah ini dalam segala segi. Dan hampir 33 tahun lamanya, Dian terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di kawasan ini, membentuk pikiran kritis, dan membantuk sumber daya manusia yang cerdas.
Sama halnya dengan Harian Flores Pos. Sejak berdirinya, Harian ini mengambil moto, “Dari Nusa Bunga untuk Nusantara”. Flores yang pada tahun 1521 disebut sebagai cabo da Flores oleh Portugis ingin memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat majemuk; Flores ingin memberikan kontribusi bagi penerimaan kemajemukan di Indonesia. Seperti Seokarno, presiden pertama Indonesia, mendapatkan inspirasi sila-sila Pancasila di Ende, Flores, Harian Flores menyimpan obsesi yang sama untuk memberikan inspirasi bagi pembangunan Indonesia ke depan yang berkeadaban, yang menerima perbedaan sebagai sesuatu yang wajar. Karena itu Flores Pos ingin mengembangkan perlunya koeksistensi secara damai.

Bagaimana pers lokal berperan

Cerita mengenai sejarah pendidikan dan sejarah pers di Flores secara sengaja saya sampaikan untuk menunjukkan bahwa kita ingin membangun Flores ke depan dalam sebuah rangkaian yang tak terputuskan. Rangkaian usaha-usaha yang tak terputuskan ini adalah benang merah di mana kita bisa menelusuri jejak perjuangan kita untuk membangun masyarakat yang mandiri, bebas, otonom, cerdas, dan tidak terbelenggu oleh kemiskinan, keterbelakangan, diskriminasi, dan lain-lain. Dengan kata lain, bagaimana kita meneruskan warisan tak ternilai ini dan bagaimana kita mesti berperan ke depan. Di sini saya ingin mengedepankan peran pers (lokal) sebagai bagian dari proses pencerahan dan pencerdasan masyarakat.

1). Menjadi Forum Publik

Sejak awal, Mingguan Dian dan Harian Flores Pos membangun komitmen untuk menjadi forum bersama di mana setiap orang mengambil bagian dalam pembicaraan mengenai keseluruhan proses pembangunan, tidak terkecuali di dalam persoalan kesetaraan gender. Karena setiap kali kami bertanya: kepada siapa pers mengabdi? Apakah pers mengabdi kepada kepentingan bisnis atau kepada kepentingan warga?
Kami tidak pernah ragu mengatakan bahwa kami mengabdi dan akan selalu mengabdi kepada kepentingan warga (publik). Kami akan terus mengambil bagian dalam setiap proses-proses penting yang menjadi turning point bagi perubahan masyarakat, serta terus mendorong terciptanya masyarakat sipil yang sehat dan kuat.
Sejak awal Flores Pos, kami ingin memelihara forum publik ini agar tidak didominasi oleh kelompok tertentu, tetapi sebaliknya memberikan tempat kepada semua orang. Kami memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk mengisi Mimbar Jumat dan Mimbar Minggu (setiap Sabtu) kepada umat Katolik dan Protestan untuk secara bergilir menawarkan perspektif agama dalam menjawabi persoalan masyarakat. Kami membuka rubrik Marhaban ya Ramadhan pada saat umat Islam menjalankan ibadah puasa. Kami tidak ingin Flores Pos didominasi oleh kelompok tertentu, ideologi tertentu. Prioritas kami adalah melayani kepentingan warga, menjunjung tinggi kebenaran dan sikap fair.
Tetapi dalam menjaga forum publik ini, terutama fungsinya sebagai pembentuk pendapat umum, kami akan selalu memperhatikan kualitas. Sebagaimana dikatakan oleh Paus Paulus VI dalam Instruksi Pastoral, Communicatio et Progressio yang diterbitkan 23 Mei 1971 bahwa media komunikasi sebagai forum pendapat umum itu merupakan tempat di mana orang bisa belajar dan bertukar pikiran. Menurut Paus, pendapat umum merupakan pengungkapan hakiki kodrat manusia yang terorganisir dalam masyarakat. Kualitas pendapat umum itu terjamin hanya kalu ada kebebasan berbicara di mana setiap orang secara bebas mengemukakan pendapatnya tanpa rasa takut. Pendapat umum yang berkualitas tidak sama dengan suara mayoritas dalam masyarakat. Karena itu sebagai forum publik, yang menjalankan tugas edukasi, membangun sikap kritis, otonom, dan mandiri, kami selalu terbuka terhadap kritikan, koreksi dan perbaikan-perbaikan agar forum publik itu bisa menjadi tempat terbentuknya opini publik yang berkualitas, yang pada gilirannya mendorong perubahan nilai dan kemajuan masyarakat.

2). Mendorong Terciptanya Kelompok Alternatif

Dalam memperkuat dan menjamin opini publik yang sehat dan berkualitas, sejak awal Flores Pos mengambil kebijakan untuk menciptakan kelompok-kelompok alternatif yang bisa memberikan pendapat alternatif dari pengarusutamaan yang tercipta selama Orde Baru. Pada masa Orde Baru, arus utama yang menguasai opini publik di media adalah eksekutif. Apa yang benar menurut pemerintah, itulah yang merupakan realitas kebenaran. Kita ingin mengimbangi peranan birokrasi pemerintah yang kuat dengan memperkuat kelompok-kelompok alternatif seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO’s), DPRD, forum-forum perempuan, dan para pemikir lainnya di dalam masyarakat. Inilah garis kebijakan yang selalu kami perjuangkan agar jangan ada dominasi di dalam pembentukan opini publik.

3) Mendorong Terciptanya Penulis-Penulis Perempuan

Dalam perjalanan Flores Pos, sesungguhnya secara diam-diam kami ingin menjadi tempat di mana penulis-penulis perempuan bertumbuh subur. Sampai sekarang memang, dalam rubrik opini misalnya, jumlah penulis perempuan masih sedikit. Tetapi kami sadar ini menjadi agenda kami (hidden agenda), yang hanya saya sampaikan di dalam forum ini. Kami perlahan-lahan melihat ada harapan ke depan bahwa akan ada penulis-penulis perempuan yang berani menulis opini. Bukan hanya opini yang mau kami tampilkan bagi kaum perempuan kita, tetapi kami sering menjadikan perempuan sebagai sumber berita. Tentu saja ini bertujuan agar perempuan mengambil bagian dalam pembentukan opini umum dan mempengaruhi para pengambil kebijakan. Yang saya lihat, kelemahannya justru di manajemen (humas) forum-forum perempuan kita yang tidak “proaktif” mengambil bagian dalam pembentukan opini publik itu. Kendati demikian, kami ikut bertanggung jawab untuk menumbuhkan kelompok-kelompok kritis di kalangan perempuan atau seperti yang telah saya sebutkan di depan yakni bagaimana kita mengembangkan hermeneutic suspicion (hermeneutika kecurigaan) bahwa budaya mengandung elemen-elemen diskriminatif dan dominasi seringkali mengekalkan kondisi diskriminatif ini.
Selain ini, dalam peliputan, kami juga menerapkan teknik penulisan yang empati, peka terhadap masalah-masalah perempuan serta tidak menggunakan bahasa-bahasa sensasional, perlukisan yang detail dalam kasus-kasus pemerkosaan.

4). News in Education (NiE)

Inti gagasannya adalah bagaimana koran bisa masuk sekolah. Dari perhitungan bisnis, para siswa yang sedang berada di bangku pendidikan adalah pembaca potensial di masa depan. Karena itu Flores Pos berusaha dan berjuang melakukannya. Sampai sekarang memang kami belum mampu secara finansial untuk menyediakan suplemen khusus di mana para siswa bisa berkreasi melalui media. Tetapi kami beruntung, NTT-PEP mengisi peluang ini dengan menciptakan suplemen khusus yang diselipkan di Harian Flores Pos, tempat di mana anak-anak kita bisa berkreasi. Grup media kami memang punya Majalan Bulanan Kunang-Kunang, tetapi masih terbatas dalam banyak hal. Memang sebelum Flores Pos, pernah ada dua SMA di Flores yang mengisi satu halaman pendidikan di Dian yakni SMA St. Aquinas Ruteng dan SMAK Syuradikara Ende di mana halaman tersebut diisi oleh para siswa. Setelah itu tidak pernah lagi.
Kendati ini kami tidak laksanakan dengan alasan keterbatasan finansial, tetapi kami tetap konsisten melaksanakan obsesi kami untuk menumbuhkan penulis-penulis muda di kampus-kampus dan lembaga pendidikan menengah. Beberapa kali tim Dian dan Flores Pos sejak 1995 sampai sekarang memberikan kursus jurnalistik di kalangan pelajar SMA dan Perguruan Tinggi (Universitas Flores), di kalangan organisasi kemahasiswaan seperti PMKRI dan GMNI. Kami ingin membangun pers mahasiswa, sekaligus membangun budaya menulis.

Inilah kemungkinan-kemungkinan dan komitmen-komitmen yang telah dan akan tetap kami bangun ke depan. Dalam diskusi nanti, kita akan membahas kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa kita lakukan bersama untuk kemajuan dan peningkatan kesetaraan gender ke depan.

Makalah yang dibawakan pada akhir Program Gender NTT-PEP di Kabupaten Ende, Sikka, dan Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur, bertempt di Wsima Detusoko, Ende, 19 April 2006.

Kontribusi Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Ekonomi Lokal

Oleh Frans Obon

AGAK sukar bagi saya untuk menelaah lebih mendalam, apalagi secara signifikan memberikan kontribusi bagi diskusi kita pada hari ini mengingat saya harus memberikan tanggapan terhadap 5 makalah yang merupakan hasil penelitian para pemakalah. Kendati demikian, saya memberikan apresiasi positif terhadap topik diskusi pada hari ini yang mengambil setting pengembangan ekonomi lokal dari perspektif perguruan tinggi. Karena ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi kembali ke jati dirinya sebagai kawah cadradimuka dan empu yang berumah di atas angin untuk memberikan arah bagi perkembangan masyarakat. Karena itu diskusi dalam rangka penerbitan perdana Jurnal Uniflor ini sangat mengesankan karena perguruan tinggi kembali menghidupkan tradisinya untuk menjadi penelaah dan pencari arah solusi masalah masyarakatnya.
OPENING papers dari Masyur Abdullah Hamid, SE, MM dengan judul “Kiat Daerah Menjaring Investor melalui Pendekatan Segitiga Positioning, Differentiation, dan Brand” merupakan starting point yang bagus untuk diskusi kita pada hari ini. Ini satu topik yang aplikatif, yang dapat digunakan dalam konteks pengembangan ekonomi rakyat yang berorientasi pasar. Hal itu akan sejalan dengan penelitian Wilibrodus Lanamana, SE.MMA, terhadap petani kemiri dan kopi di Kecamatan Detusoko dan Kecamatan Ende. Studi itu sangat jelas memperlihatkan persepsi masyarakat petani terhadap pertanian berorientasi pasar.
Menurut Mansyur, ada tiga kriteria penyusunan positioning yakni kepuasan konsumen (customer satisfaction) dalam hal ini, investor dilihat sebagai customer; kedua, kompetitor kita. Di sini pemerintah diminta membuat secara tegas pembedaan daerah kita dengan daerah lainnya. Keunikan yang dapat membangun kepercayaan investor. Tentu penting kita memegang prinsip ini, it is better to be different than to be better (adalah lebih baik berbeda daripada menjadi lebih baik). Prinsip ini merupakan pernah dipakai Flores Pos saat pertama kali diluncurkan. Ini salah satu strategi bisnis yang bagus untuk memenangkan persaingan. Ketiga, change, artinya persepsi yang telah dibangun harus bertahan lama, kokoh dan relevan kendati terjadi perubahan.
Poin terpenting di sini adalah tampil beda yang berkualitas. Tampil beda sebagai strategi pemasaran, yang akan dapat menimbulkan terciptanya brand image yang kuat baik persepsi terhadap kualitas (perceived quality, brand assosiation, dan brand ekuitas. Namun, positioning yang kuat, yang bertahan lama, dan yang kokoh terhadap perubahan bukanlah perkara mudah di dalam operasi pemerintahan. Sudah lazim kita jumpai bahwa sering terjadi diskontinuitas dalam program pembangunan. Tiap rezim pemerintahan ingin mengukir prestasinya sendiri, sehingga berdampak pada diskontinuitas prioritas dan opsi-opsi pembangunan yang dibuat. Menurut saya, di sinilah akar ketidakonsisten pemerintah. Tetapi di lain pihak, akan ada selalu kemungkinan-kemungkinan baru bagi pemimpin pemerintahan untuk melakukan re-positioning.
JAUH lebih luas dari strategi pemasaran produk ini, sesungguhnya pelaksanaan otonomi daerah adalah suatu bentuk reposisi (re-positioning) dalam operasi pemerintahan. Menurut saya, ini jauh lebih dalam dan lebih berdaya guna.
Menurut IDEA Internasional dalam Penilaian Demokratisasi di Indonesia (2000), “Krisis Indonesia berhubungan erat dengan produk struktural yang terkait dengan lembaga pengambilan keputusan ekonomi dan proses yang dibangun selama periode Orde Baru selama masa itu, bisnis terkonsentrasi di sejumlah tangan elite dan mempunyai koneksi pribadi yang lebih bergantung pada patronase politik dibandingkan kemampuan bisnis. … Bisnis tidak dijalankan berdasarkan kekuatan pasar sejati dan ekonomi disetir para rentenir dan bukan oleh wirausaha. … Indonesia juga didera oleh keadaan pasar yang yang tidak berdasarkan keragaman aktivitas ekonomi yang bisa memanfaatkan sumber daya dengan efisien”.
Ini penggalan yang tidak utuh tetapi sedikit menggambarkan ekonomi pasar Indonesia di bawah rezim Orde Baru. Otonomi daerah, dalam pandangan saya, adalah jawaban Indonesia (Indonesian way) terhadap perkembangan global yang berdampak pada keterbukaan pasar yang lebih luas yang mengharamkan patronase politik dan ekonomi tapi menjalankan pasar secara efisien.
Kemajuan yang pesat di bidang telekomunikasi dan transportasi telah membawa kita pada percaturan global. Karena itu pilihan untuk menerapkan otonomi terbatas dan bukannya pembentukan negara federal untuk menjawabi perubahan global ini adalah jawaban Indonesia terhadap globalisasi. Peralihan secara terbatas kekuasaan pusat kepada daerah akan memberi ruang kepada daerah untuk merespons terhadap perkembangan global, sehingga beban dan biaya pemerintah pusat menjadi lebih ringan. Hal ini sejalan dengan dinamika dan hukum globalisasi itu yakni di tengah derasnya gaya hidup global, akan muncul counter trend yang mengarah pada lokalitas.
Apa yang harus dilakukan pemerintah menghadapi perkembangan global ini agar ekonomi lokal dapat bertumbuh dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal? Dengan kata lain, globalisasi sendiri menuntut kita untuk merespons perkembangan global itu dalam konteks kita (think globally, act locally=berpikir global, bertindak lokal). Menurut Antony Giddens, ada 6 langkah yang mesti diambil pemerintah untuk menjawabi perkembangan global itu.
Pertama, negara harus merespons globalisasi itu secara structural. Globalisasi menciptakan penalaran dan dorongan kuat tidak hanya transfer otoritas ke bawah, tetapi transfer otoritas ke atas. Gerakan demokratisasi berdimensi ganda seperti itu tidak hanya sekadar menyebabkan lemahnya otoritas negara-bangsa (nation state) tetapi juga merupakan kondisi untuk menegaskan kembali otoritas negara-bangsa karena gerakan ini dapat membuat negara lebih responsif terhadap perkembangan dan kemungkinan-kemungkinan baru dari peradaban manusia.
Kedua, negara harus memperluas peran publik. Salah satu perubahan terbesar yang mempengaruhi ruang politik adalah pemerintah dan warga negara hidup dalam lingkungan informasi tunggal. Menurut Giddens, pratek yang ada selama ini adalah bahwa terdapat kerahasiaan pada tingkat yang lebih tinggi dan informasi hanya berjalan dari satu arah. Eksekutif memegang kekuasaan terlalu besar, tetapi terlalu lemah dalam memberikan pertanggungjawaban publik.
Ketiga, negara harus meningkatkan efisiensi administrasinya. Di mana saja birokrasi selalu diidentikkan dengan sesuatu yang tidak praktis dan efektif. Menurut Giddens, pemerintahan yang efektif harus bisa belajar dari dunia bisnis dan pelaku bisnis. Dunia bisnis amat cepat memberikan respons pada perubahan dan menjadi lebih gesit. Dengan demikian, restrukturisasi pemerintahan harus mengikuti prinsip ekologis ini yakni, “mendapatkan lebih banyak dari yang sedikit”. Namun fakta menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah harus belajar dari praktik bisnis, yakni kontrol sasaran, auditing yang efektif, struktur keputusan yang fleksibel, dan peningkatan partisipasi. Pemerintah harus merespons kritikan dan karena pemerintah kurang memiliki disiplin pasar, maka institusi negara menjadi sesuatu yang menjemukkan, akibatnya pelayanan yang diberikan juga menjadi tidak bermutu. Restrukturisasi pemerintah kadang-kadang berarti pengadopsian solusi yang berdasarkan pasar, tetapi hal itu juga menegaskan kembali efektivitas pemerintah di pasar.
Keempat, tidak hanya memperkenalkan kemungkinan yang ada, tetapi pentingnya bentuk-bentuk lain dari itu. Pemilihan presiden langsung dan tak langsung dapat dipandang sebagai bagian dari pencarian kemungkinan baru dalam proses demokratisasi di mana pemerintah membangun kembali kontak langsung dengan masyarakat.
Kelima, pemerintah harus memiliki kemampuan mengelola risiko. Penentuan risiko itu tidak saja diserahkan pada para ahli, tetapi sejak awal harus melibatkan publik. Prosedur yang dipertimbangkan masak-masak perlu dalam keputusan yang penuh risiko dan itu hanya dapat dilakukan para ahli, pemerintah, dan orang awam.
Keenam, pendemokrasian itu tidak hanya bersifat lokal atau nasional, tetapi kosmopolitan. Jadi, negara harus memiliki pandangan yang kosmopolitan. HAM dan demokrasi bukan hanya persoalan Barat, tetapi juga Timur karena mengacu pada martabat manusia.
Dengan demikian, repositioning tidak saja terhadap product, price, place, and promotion, tetapi reposisi struktural pemerintahan, sehingga pemerintah juga bisa merespons perubahan yang ada dan perkembangan global.
Reposisi struktural yang lebih efisien dan efektif ini juga akan dapat menjawabi masalah berkurangnya anggaran untuk publik dan membengkaknya anggaran aparatur sebagaimana terungkap dalam penelitian Yosef Alfonsus Gadi Jou, SE, M.Si terhadap struktur APBD Kabupaten Ende. Dalam kasus Flores Timur saat ini, pemangkasan jabatan struktural (146?) akan dapat menghemat anggaran aparatur, tidak saja dari segi tunjangan jabatan, tetapi dari perjalanan dinas. Kita berharap, pemangkasan itu akan berdampak pada makin meningkatnya anggaran publik dibandingkan dengan anggaran untuk aparatur pemerintah, meski hal itu akan dapat memberikan kontribusi tak langsung pada perkembangan ekonomi.
Dalam studi Yosef Gadi Jou juga disebutkan pentingnya penentuan skala prioritas anggaran belanja daerah karena adanya keterbatasan sumber dana, hasil dari penjaringan aspirasi masyarakat luas, dan variasi pelayanan masyarakat yang harus disediakan pemerintah daerah dan adanya suatu kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak. Dalam menentukan prioritas anggaran belanja daerah, perlu dipertimbangkan beberapa aspek yakni (a) tingkat pentingnya dalam pencapaian tujuan; (b) risiko atau biaya dan manfaat yang ditimbulkan; (c) kapasitas sumber daya organisasi; (d) kendala-kendala yang mungkin dihadapi; dan (e) dampak akhir dari setiap strategi.
Tetapi saya melihat, proses politik anggaran di DPRD mengaburkan prinsip-prinsip ini. Pemilihan langsung oleh rakyat telah membuat anggota DPRD menggunakan kewenangannya untuk melakukan bargaining dengan eksekutif dalam politik anggaran. Ada banyak proyek yang sesungguhnya tidak menjadi hal yang mendesak sehingga diprioritaskan, tetapi karena ada intervensi dari anggota DPRD, maka proyek itu dicantumkan dan dianggarkan. Akibatnya, yang ada hanya ada proyek pembangunan, tanpa konsep yang jelas. Proyek-proyek mubazir adalah contoh terbaik dari pembangunan tanpa prioritas seperti ini. Adagium ini dapat berlaku di sini, “Makin tinggi tingkat kemubaziran sebuah proyek pembangunan, makin rendah rasionalitas perencanaannya, sebaliknya makin kecil tingkat kemubazirannya, makin tinggi tingkat rasionalitas perencanaannya. Makin kecil korban yang ditimbulkan dari sebuah proyek pembangunan, makin tinggi tingkat rasionalitasnya, demikian sebaliknya”.
DALAM kultur bertani, juga tampaknya agak sulit mendorong perubahan di kalangan para petani kita. Artinya agak sukar melakukan reposisi cara bertani di tengah masyarakat kita. Studi Wilibrodus Lanamana, SE MMA amat jelas memperlihatkan kepada kita bahwa perubahan orientasi bertani yang mengarah pada ekonomi pasar tidaklah mudah. Dari persentase sikap petani yang sangat setuju dan setuju terhadap pengembangan komoditas kemiri, hanya 35,71 persen yang menyatakan sangat setuju pengembangan komoditas kemiri, sedangkan 64,29 persen menyatakan setuju. Hal ini sejalan dengan tingkat pengetahuan petani mengenai komoditas yang dibudidayakan. Sekitar 71,43 persen para petani kemiri memiliki pemgetahuan sedang, dan 28,57 persen memiliki pengetahuan rendah, sedangkan pada petani kopi, 55,56 persen memiliki pengetahuan sedang, dan 44,44 persen memiliki pengetahuan rendah.
Angka ini sudah cukup signifikan untuk menggambarkan kepada kita bahwa amat sulit bagi para petani kita untuk mengembangkan pertanian yang berorientasi pasar. Dari studi ini, kita dapat mengemukakan dua alasan. Pertama, tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah membuat masyakat enggan beralih. Masyarakat petani kita yang berkarakter subsisten tidak ingin mengambil risiko akibat ketidaktahuannya. Karena itu kita mendapatkan alasannya mengapa masyarakat lebih memilih tanaman yang mementingkan pemenuhan kebutuhan dasar langsung daripada pengembangan komoditas pertanian berorientasi pasar. Kondisi subsisten ini dan ketakutan mengambil risiko juga disebabkan karena akses terhadap informasi pasar di kalangan petani kita amat lemah. Di India, pemerintah menggerakan perubahan di kalangan petani dengan membawa internet ke desa-desa. Masyarakat petani mendapatkan informasi pasar.
Kelemahan lain dari ekonomi lokal kita di sini adalah struktur kepemilikan tanah yang timpang. Kendati kita berhasil mencipta strategi pemasaran, diferensiasi yang tepat, dan brand image yang bagus dan kuat, tetapi investor tidak akan berani mengambil risiko untuk melakukan investasi di bidang agrobisnis di tengah ketidakpastian atas penguasaan tanah. Investasi membutuhkan lahan yang luas dan kepastian hak atas tanah, karena investasi membutukan konsensi yang lebih lama.
Makalah Dra. Imaculata Fatima, MMA menggambarkan sisi lain dari karakter petani kita, yakni pertanian yang tidak sustainable. Pertanian yang tidak selaras alam menyebabkan lingkungan hidup menjadi rusak. Studi Imaculata Fatima menyebutkan beberapa faktor yang mendorong masyarakat melakukan eksploitasi pemanfaatan hutan secara tidak seimbang yakni (1) nilai pemanfaatan; (2) tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan; (3) rendahnya sumber daya manusia masyarakat; (4) lemahnya sosialisasi; (5) berkurangnya peran lembaga adat; (6) lemahnya peran masyarakat dalam pembuatan kebijakan pemerintah.
Saya melihat ada dua masalah dasar di sini, pertama, adalah persoalan lapar tanah (land hunger). Kalau kita melihat masalah pembabatan hutan di Flores dan Lembata, sebagian besar dipicu oleh situasi lapar tanah. Tingkat pertambahan penduduk yang tinggi telah mempersempit tata ruang pemukiman dan pertanian. Sempitnya lahan pertanian menyebabkan masyarakat dengan segala dalih melakukan pembabatan hutan. Jadi, akarnya adalah kemiskinan di kalangan petani kita. Situasi bertambah para ketika pemerintah tidak bersikap tegas dan mengambil tindakan represif. Hal itu akan menjadi rentan dengan sistem pemilihan langsung kepala daerah. Tindakan represif untuk menghentikan pembabatan hutan dianggap tidak pro-rakyat dan tidak popular. Hal ini jelas akan menjadi momok bagi penguasa karena takut kehilangan simpatik masyarakat.
Kedua, peran lembaga adat yang memudar. Ini sebenarnya dampak dari sekularisasi di mana manusia memiliki otonomi untuk mengekspolitasi alam. Pandangan mitis-magis terhadap hutan sudah hilang dan masyarakat kita lebih melihat hutan dari sisi sumber daya ekonomai yang mesti dieksploitasi. Di dalam sejarah agama-agama, teologi juga memberikan kontribusi terhadap kerusakan hutan. Dominasi manusia terhadap alam berakar dalam spiritualitas yang tidak seimbang terhadap alam di mana manusia mengasingkan kesucian dari dunia, menyangkal makna terakhir dari dunia material dan jasmaniah. Yang dipentingkan di sini adalah keselamatan jiwa manusia. Manusia berada dalam dunia dan sedang berjalan ke dunia yang abadi. Dalam konsep ini dunia seolah-olah tidak memiliki tujuan akhir dan manusia yang menganggap dirinya begitu istimewa seakan tidak masuk dalam proses-proses inheren dalam dunia adikodrati.
Di tengah muncul keprihatinan-keprihatinan ekologis, muncul kesadaran baru untuk melihat dan merefleksikan kembali tentang prinsip-prinsip teologis tentang ciptaan baru, sehingga dapat mengartikulasikan situasi pluralisme gerakan spiritualitas yang berpusat pada bumi (earth centred spiritualities).
Last but not the least, makalah Rafael Octavianus Byre, SE memberikan kita kerangka dan agenda kerja dengan memperhitungkan lingkungan bisnis. Perkiraan pertumbuhan ekonomi makro dapat memberikan arah ke mana pergerakan ekonomi ke depan. Hal-hal seperti inilah yang diperlukan oleh masyarakat. Menurut saya, di sinilah sumbangan perguruan tinggi kepada masyarakat lokal, yakni kaum intelektual ikut memecahkan persoalan masyarakat. Bagaimana dengan akumulasi pengetahuan yang dimiliki kaum intelektual kampus memberi kontribusi kepada kemajuan masyarakat. Telaahan dampak perkembangan ekonomi global dan nasional terhadap ekonomi lokal adalah kontribusi terbesar kaum intelektual.
Diskusi kita pada hari adalah bagian dari usaha dan pencarian kita untuk memberikan arah perkembangan ekonomi lokal. Ikhtiar ini tidak akan berhenti dan kita mendapatkan momentum dan forum yang tepat melalui Jurnal Ilmiah.

Disampaikan dalam diskusi panel di aula Universitas Flores di Ende, 20 Desember 2005

Poverty Highlighted During Catholic, Muslim Holiday Celebrations

oleh FRANS OBON

ENDE, Indonesia (UCAN) -- Christian and Muslim leaders told people at Christmas and Id al-Adha (feast of sacrifice) celebrations here on Flores Island that working to end poverty provides common ground for practicing one's faith and working with people of other religions.
The Christmas party for civil servants in Ende district was held on Dec. 30, a Saturday, when government offices are closed, in the district office compound in Ende town, 1,630 kilometers east of Jakarta.
"The core of this Christmas celebration is inviting all people of faith to deeper concern for others, especially those who are suffering," Father Frederikus Dedhu, from Ende archdiocese's Christ the King Cathedral, told about 200 Catholics, Protestants and guests from other religions.
Catholics form the largest religious community in the district at 73 percent of the population. Close to 26 percent of the people are Muslims.
On the local government's website, 75 percent of families living in the district in 2005, or 36,576 of 48,678 families, were classified as poor. The total population was given as 254,640. According to the government's Central Bureau of Statistics, a person living in an urban area city with a monthly income under 139,000 rupiah (US$15) is considered poor, while the rural poverty threshold is equivalent to US$12.
The theme the Christmas celebration, organized by Catholic and Protestant civil servants, was With the spirit of Christmas we improve the spirit of work as well as harmony and unity.
"The spirit of Christmas," Father Dedhu said in his address, "means the spirit of helping others. This is reflected in our deeds to help the poor."
After his talk, several other religious leaders delivered short speeches.
Reverend Yoseph Reywuty Tarully from Evangelical Messiah Church of Timor called Christmas a celebration of humanity.
"It is ordinary if people believing in the same faith can live harmoniously, but it is extraordinary if people coming from different religions can work together to free people from poverty," he said.
Laseman, a Muslim leader, similarly stated: "Our tasks in the future include how we create unity, how we promote solidarity to fight against poverty, how we develop the quality of human resources and how we serve."
The next day, poverty also was the focus of an Id al-Adha prayer service held at the town's soccer field. The feast, based on the Islamic lunar calendar, commemorates Ibrahim (Abraham)'s sacrifice of an animal in place of his son. In the Book of Genesis, God orders Abraham to make the switch after first asking him to sacrifice his son and seeing his willingness to do so.
Muslims commemorate this show of faith by offering a cow, lamb or camel for sacrifice and sharing the meat with poor people, orphans and widows.
After the prayer service on Dec. 31, when Muslims in Indonesia marked Id al-Adha this year, 48 cows and 54 sheep were slaughtered. These animals, according to an organizer, came from local Muslims, Catholics and Protestants.
Taufig Rahmat, a Muslim leader, reminded the thousand Muslims attending the prayer service that "the basic spirit of Id al-Adha is in bravely sacrificing our possessions for the sake of the poor." This spirit was reflected "through the distribution of meat of sacrificial cattle to the poor," he added.
Rahmat invited Muslims to get involved in efforts to help end poverty. "We Muslims should work together with people from other religions who also care about the poor," he told them.

IS01722.1427 January 10, 2007 50 EM-lines (568 words)

Seminarians 'Dialogue' With Protestant Families Through New Ecumenical Initiative

Oleh FRANS OBON

ENDE, Indonesia (UCAN) -- Thirty-eight seminarians from Divine Word-run St. Paul Major Seminary in Ledalero promoted ecumenical unity on the predominantly Catholic island of Flores, by participating in a unique initiative.
During a five-day live-in program from Jan. 25 to Jan. 29, each seminarian stayed with a family from Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT), an evangelical church in Ende town, 1,630 kilometers east of Jakarta. Seminarians lived, prayed and worked with the families.
The seminarians' presence "actually is a form of dialogue. It touches families as basic communities," Divine Word Father Gregorius Sabon told the seminarians and families at a Jan. 28 prayer service.
Through the live-in program, he said, seminarians experienced the reality of Protestant family life. This "will enrich and strengthen the seminarians' spiritual life, so that they will keep serving as the servants of God," said Father Sabon, who coordinated the seminarians.
Kristianto Naben, a seminarian, agreed. He followed the rhythm of life of a Protestant family and joined their prayer service, he said. In the prayer service, each person shared experiences or problems they are facing. Then they tried to find solutions. He was asked to present a reflection about a passage from Scripture.
"It is interesting to know how Protestant families read the Bible and how they reflect on their experiences," he continued. "It will broaden my thinking about the Protestant Church," he said.
Amandus Klau, another seminarian, told UCA News that the Protestant families' willingness to welcome the seminarians was like opening "the door of a library."
He said, "I learned many useful things after going through their concrete life with them," he admitted. The thing that impressed him most, he said, was "their practice of reading and hearing the Word of God together."
Klau, who coordinates the seminary students, explained that the seminary wanted to develop an ecumenical program outside the seminary complex.
"This live-in program is a continuous ecumenical union. It is also a chance to study," he said. Seminarians, "will become pioneers of ecumenical movement in our future service area." He hoped the live-in program will continue, creating a true and continuous union between Catholic and Protestant Churches.
Meanwhile, Yoseph Reywutty Tarully, chairman of GMIT Church on Flores island, told UCA News that the new initiative could strengthen Christian unity. This first such program showed progress in the ecumenical life of the Catholic and Protestant Churches in the area, he continued.
Tarully, a post-graduate student of Divine Word-run Catholic School of Philosophy in Ledalero, himself is part of a student-exchange program between the school and the Protestant school of theology in Kupang, west Timor.
"I hope the program will echo the Good News to all faithful on Flores island, so that the world will know that we are united in faith, hope and love," he said.
The program also included a seminar on HIV/AIDS, which was attended by young Catholics from three parishes served by Ende archdiocese as well as by young people from GMIT communities.
According to official data, Ende archdiocese has 411,334 Catholics, who make up more than 90 percent of the territory's 449,057 people. They are served by 287 priests, 513 Religious and 567 catechists in 52 parishes.

Berita ini dimuat di Kantor Berita Ucan, February 16, 2007
IS01947.1432 February 16, 2007 50 EM-lines (531 words)

Mengisi Daerah Baru

Oleh FRANS OBON

Diskusi bulanan Dian/Flores Pos, Sabtu 27 Februari 2007 di aula Bung Karno Penerbit Nusa Indah mengangkat tema, “Mengisi Daerah Baru”. Diskusi tidak ingin menyentuh soal persyaratan pembentukan daerah baru atau apakah didukung rakyat banyak atau permainan segelintir elite birokrasi dan politik. Tetapi diskusi ingin mengupas pertanyaan, untuk siapa pemekaran itu dilakukan. Sungguhkah klaim-klaim elite birokrasi dan elite politik lokal itu benar bahwa pemekaran untuk menyejahterakan rakyat dan mendekatkan pelayanan?
Diskusi ini menghadirkan pembicara dokter Johanes Don Bosco Do, seorang mantan birokrat yang pernah berada di hulu kebijakan pemerintah dengan moderator Aloysius Belawa Kelen, mantan Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat (STPM) Santa Ursula Ende. Don Bosco Do mengantar diskusi ini dengan cerdas. Menurut dia, ada tiga trigger yang memicu pemekaran daerah baru ini. Pertama, ada undang-undang yang memungkinkan adanya pemekaran daerah baru. Kedua, birokrasi bermain mencari peluang dalam arena politik. Orang melihat apakah ada kapling baru. Di sini birokrasi menggerakkan dan memobilisasi masyarakat. Ketiga, sentimen lama. Momentum otonomi daerah mendorong bangkitnya sentimen-sentimen lama.
Lalu, apa yang harus dilakukan dalam mengisi daerah baru ini?
Pertama, mulai dengan struktur. Menurut dia, struktur birokrasi harus minimal, berlawanan dengan kecenderungan orang untuk memilih struktur yang paling gemuk atau struktur maksimal. Justru sulitnya di sini. Karena birokrasi berperan besar, maka untuk menampung kepentingan birokrasi, diperlukan struktur maksimal, sehingga terbuka peluang jabatan-jabatan baru. “Bisa dibayangkan bila pilihan jatuh pada struktur maksimal, akan jadi apa daerah baru yang masih disusu kabupaten induk dan provinsi itu,” katanya.
Kedua, pada masa transisi dalam arti belum ada bupati dan wakil bupati terpilih, hindari fenomena membawa laskar lapar. Dalam konteks NTT, terjadi merger beberapa instansi dan kita mendapat limbah dari kemerdekaan Timtim, sehingga terdapat stok banyak pejabat. Di sini akan ada fenomena tiap orang akan membawa gerombolannya. Yang diperlukan di sini adalah dibuat struktur yang ramping dengan kompetisi yang relevan, sehingga kita menghindari praktik bussiness usual.
Ketiga, rakyat tidak dibuai dengan mimpi-mimpi muluk. Katakan bahwa ini daerah baru yang perlu dibangun dengan kerja keras. Sehingga rakyat tidak dibuai dengan investor akan. Yang penting di sini adalah rakyat setempat dilihat sebagai investor karena dia punya rumah, dia punya tanah, punya tatanan, punya tanah ulayat.
Di sini ada tiga core utama yakni pemerintah, Gereja (Katolik) dan lembaga agama lainnya, dan masayrakat adat. “Saya kira masyarakat sipil (civil society) yang paling tua adalah komunitas adat,” katanya. Peran pemerintah adalah menciptakan akses bagi masyarakat ke lembaga-lembaga keuangan. “Saya kira kita punya pengalaman di NTT di mana rakyat menjadi penonton dan penadah beras miskin”. Kalau kita tidak menata komunitas adat, kita bangga sebagai orang Flores karena apa?
Kalau rakyat menjadi fokus pembangunan daerah itu maka salah satu pintunya adalah pengembangan sumber daya manusia. Hal ini menuntut pemerintah untuk menyediakan dana pendidikan bagi masyarakat. Kalau biaya pendidikan kita kecil, maka dampaknya akan kita rasakan 10-20 tahun ke depan dan kita tidak akan bisa bersaing dengan daerah lain, terutama dengan bangsa lain.
Keempat, partai politik harus memberikan pendidikan politik kepada rakyat, bukan hanya memobilisasi rakyat. Kalau tidak, rakyat tidak tahu mau buat apa. Di sini partai politik tidak hanya mencari kapling baru, melainkan juga mengambil peran mendidik rakyat, “Sehingga rakyat betul terwakili dan kebijakan politik ang diambil juga paling kurang tidak merugikan mereka”.

Mobilisasi Dukungan
Di manakah posisi rakyat? Itulah salah satu pertanyaan terpenting dari diskusi tersebut. Sebab dari pengalaman daerah pemekaran baru, tidak ada perbaikan yang berarti bagi kehidupan rakyat. Prioritas-prioritas pembangunan juga tidak menyentuh langsung kebutuhan rakyat. Itu bisa dilihat dari prioritas pembangunan yang mengabaikan sektor pertanian di mana 80 persen penduduk menggantungkan seluruh hidupnya.
Konflik lahan pertanian baik dengan pemerintah maupun antarpara petani (kampung) malah makin meningkat. Pemerintah di daerah baru itu ikut mencabut masyarakat dari tanah miliknya. Karena pemerintah memerlukan lahan untuk pembangunan, maka dengan anggaran negara dari pajak rakyat pemerintah membeli tanah. Maka tanah rakyat pun berpindah tangan kepada pemerintah.
Dalam konteks demokrasi lokal pun hampir sama. Sebagaimana dikatakan Don Bosco Do, karena birokrasi yang paling “berjasa” dalam membolisasi massa untuk mendukung pemekaran, maka yang menikmati kue pemekaran daerah baru itu adalah birokrasi. Wilayah baru ini menjadi kesempatan untuk mendapatkan jabatan baru. Sebuah kapling baru di kalangan elite politik, birokrasi dan ekonomi. Karena logikanya, pusat ekonomi akan mengikuti pusat kekuasaan.
Di manakah posisi rakyat dalam konteks pemekaran? Perilaku birokrasi sebagaimana tercermin dalam fenomena laskar lapar telah mengabaikan rakyat. Rakyat diperlukan dalam memobilisasi dukungan perjuangan, sedangkan kepentingan mereka terbaikan. Mobilisasi dukungan rakyat ini muncul kembali dalam penentuan penjabat bupati. Kelompok-kelompok dalam masyarakat dimobilisasi memberikan dukungan bagi figur tertentu untuk menempati jabatan tersebut, meskipun mereka tahu bahwa penentuan penjabat adalah wawenang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) berdasarkan usulan dari pejabat di tingkat bawahnya.
Mobilisasi dukungan itu dilakukan setahun setelah kabupaten baru itu berdiri sebab pada kesempatan itu diselenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Tetapi karena tidak ada aturan yang menentukan penjabat bupati tidak boleh maju dalam pilkada, maka penjabat bupati menjadi jabatan yang penting. Jabatan ini menjadi kesempatan untuk meratakan jalan bagi pencalonan ke depan. Banyak janji ditaburkan, mobilisasi massa dilakukan, dan berbagai kesempatan digunakan. Semangatnya bukan untuk rakyat.
Satu-satunya keuntungan yang dipetik adalah terbukanya peluang kerja di sektor birokrasi. Daerah hasil pemekaran ini akan membutuhkan banyak tenaga pegawai. Memang hampir sebagian besar dukungan yang diberikan masyarakat lapis bawah dalam usaha pemekaran ini bermotifkan terbukanya peluang kesempatan kerja baru di sektor birokrasi. Di tengah minimnya lapangan kerja baru yang dibuka pemerintah dan sektor swasta, birokrasi tetap memiliki magnet tersendiri. Justru peluang ini pula yang dijanjikan para kandidat bupati dan wakil bupati kepada pemilih. Apalagi kebijaka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengangkat tenaga-tenaga kontrak pemerintah daerah. Nagekeo sebagai daerah baru memerlukan tenaga kontrak yang cukup banyak, maka peluang ini akan terbuka bagi angkatan kerja baru di kabupaten baru tersebut. Meski peluang untuk terjadinya kolusi dan nepotisme juga besar.

Komunitas Adat
Pemekaran tidak saja mendatangkan keuntungan baik dalam hal pelayanan, percepatan pembangunan, dan terserapnya angkatan kerja, melainkan juga membawa persoalan baru. Akan muncul banyak persoalan baru, terutama dalam soal tata ruang.
Komunitas adat, yang menurut Dokter Don Bosco Do adalah masyarakat sipil (civil society) tertua, tetap saja merupakan komunitas yang rentan. Sentimen lama yang menjadi salah satu trigger pemekaran daerah baru, juga akan dipakai untuk mendepak orang luar. Isu primordialisme sempit ini akan dipakai untuk menepikan sebuah kompetisi yang sehat, rasional, dan bertanggung jawab dalam memperebutkan kekuasaan, pengaruh, dan dominasi di daerah baru itu.
Isu primordialisme ini efektif untuk mendepak orang luar, tetapi di satu sisi “orang dalam” hampir tidak bisa menyelamatkan kerapuhan masyarakat adat dalam menghadapi perkembangan global dan percaturan ekonomi kapitalis. Tampaknya ada ambiguitas dalam menghadapi isu ini, pertama sentimen primordial ini dipelihara untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan, tetapi kedua isu ini gagal membangun komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat komunitas masyarakat adat sebagai masyarakat madani tertua.
Kerapuhan komunitas adat ini sangat tampak jelas dalam pemanfaatan tata ruang wilayah. Seperti telah disinggung sebelumnya, pemekaran daerah baru itu ikut memindahkan pusat kekuasaan dan ekonomi. Ini jelas berdampak pada penggunaan tata ruang wilayah. Pemerintah memerlukan banyak tanah untuk membangun kantor dan kepentingan lainnya. Dengan dalih tidak ada cukup dana untuk membeli tanah masyarakat dengan harga pantas, pemerintah membeli tanah rakyat dengan harga yang murah. Bahkan masyarakat seringkali menghibahkan tanah mereka. Elite ekonomi juga memerlukan tanah. Dengan situasi kemiskinan yang akut, masyarakat adat dengan mudah menjual tanah-tanah mereka. Sehingga mereka lalu menjadi orang asing di tanah sendiri sebab kepemilikan tanah telah berpindah baik di tangan pemerintah maupun elite ekonomi. Semua ini terjadi karena pemerintah tidak melibatkan masyarakat adat dalam merencanakan pemanfaatan tata ruang.

Kepemimpinan
Menarik bahwa moderator Aloysius B Kelen setelah sesi diskusi kelompok memfokuskan diskusi pada dua hal yakni kepentingan rakyat dan faktor kepemimpinan.
Faktor kepemimpinan ini penting karena kebijakan adalah hulu dan dampaknya adalah hilir. Kalau di hulu, para pengambil kebijakan bersih, cerdas baik intelek maupun emosionalnya, maka kebijakan yang dihasilkan akan baik. Karena itu Aloysius B Kelen berkesimpulan bahwa dalam memilih pemimpin, yang diperlukan bukan saja karena ia berbaik hati, melainkan juga cerdas untuk menentukan kebijakan yang tepat demi kemakmuran rakyat. Sehingga Kualitas kepemimpinan adalah salah satu faktor yang menentukan apa isi dari daerah baru itu.
Ini sejalan dengan pendapat Direktur Pusat Pastoral Keuskupan Agung Ende Cyrilus Lena Pr bahwa pembangunan juga memerlukan roh. Roh di sini tentu saja tidak lain adalah kecerdasan yang mendasari semua keputusan. Kecerdasan itu tidak saja di level pemimpin, tetapi juga menyangkut sumber daya manusia masyarakat secara keseluruhan.
Jika pemimpin berperan penting, maka proses seleksi dan rekrut pemimpin harus pula berjalan secara baik. Di sini lalu orang berharap bahwa Gereja Katolik mengambil peran yang proporsional dalam menentukan pemimpin di daerah-daerah baru itu. Dia harus menjadi kelompok penekan (pressure group) pada saat kebatilan mulai merajalela, kepentingan masyarakat mulai terpinggirkan oleh kekuasaan politik dan ekonomi. Pendek kata, Gereja Katolik harus berperan memperkuat masyarakat sipil.

Artikel ini dimuat SKM Dian, edisi 4-11 Februari 2007

Kami Tidak Didengar

Oleh FRANS OBON

TIGA puluh orang anak duduk bersila di lantai gedung pertemuan Pondok Bina Olangari, Kabupaten Ende, Sabtu. Dibagi dalam dua kelompok. Mereka mendiskusikan satu pertanyaan, apa sebab hak-hak anak tidak terpenuhi.
Diskusi baru lima menit, saya minta satu fasilitator John Th Ire mengizinkan saya berbicara dengan seorang dari mereka. John Ire mendekati satu fasilitator lagi, Suster Afra FCJ yang lagi duduk di sebuah kursi plastik berwarna hijau pada sisi kanan pintu masuk ruangan. Dia mengiyakan. John Ire pergi dan memanggil satu dari mereka. Seorang perempuan.
Margareta Herlyani Gama, yang tahun 2006 lalu tamat dari Sekolah Menengah Pertama Santo Gabriel Ndona. Dia anak kedua dari empat bersaudara, lahir dari pasangan Gregorius Gama dan Sabina Nona. Sayang, ia kehilangan ayahnya, yang meninggal selagi dia masih duduk di bangku sekolah. Karena ekonomi orang tuanya tak cukup, ia tak bisa melanjutkan pendidikannya. Ia yang pertama mengulurkan tangan ke saya dan saya bisa merasakan ia lagi ingin membunuh rasa cemasnya.
“Saya senang bisa mewakili teman-teman mengikuti pertemuan ini. Ini kedua kalinya saya ikut kegiatan serupa,” katanya. Tahun lalu dia ikut kegiatan pelatihan dan lokakarya hak-hak anak. Ia makin merasakan bahwa pertemuan ini memberi manfaat. Ia bisa kenal banyak orang, syering dengan teman-teman sebayanya, berbicara di depan orang banyak, pengetahuannya makin luas, dan ia makin pede (percaya diri). Ia pun berjanji, ketika kembali ke kampungnya, akan membagikan pengalaman ini dengan orang-orang dekatnya, orang-orang sebaya, keluarga, dan masyarakat luas. Dia senang dengan proses dan metode kegiatan ini.
“Kami sering tidak didengar dan tidak diberi kesempatan, karena kami dianggap terlalu muda. Hak partisipasi kami terabaikan,” begitu katanya, menutup dialog. Saya persilakan dia kembali ke kelompok dan dia ulurkan tangannya.

KETIKA saya masuk ruangan pertemuan, Suster Maria Sunarni FCJ lagi menulis di laptop yang ditaruh di sebuah meja panjang dengan taplak hijau. Pertemuan istirahat sejenak untuk minum. Saya berkesempatan berbicara dengannya.
“Ini pertemuan memetakan kebutuhan anak dan mendengar aspirasi mereka. Kami hanya fasilitasi menggali pengalaman mereka sendiri dan pengalaman dari luar diri mereka. Harapan-harapan itu dikumpulkan dan pada akhir pertemuan akan dibuat rekomendasi,” katanya. Mereka bisa belajar, mana kekuatan, mana kelemahan, mana ancaman, dan mana peluang yang bisa digunakan untuk memenuhi harapan mereka.
Suster Narni, begitu dia dipanggil belajar psikologi di Universitas Gajah Mada, Yogjakarta dan kongregasi FCJ (Sahabat Setia Yesus/Faithfull Companions of Jesus) menjadikan kaum muda salah satu fokus karyanya. Dia punya pengalaman panjang keterlibatan dengan anak-anak, termasuk anak cacat. Dia pernah menjadi pegawai negeri sipil, bekerja di Dinas Sosial Yogyakarta. Ia juga bergabung dengan Jesuit Refugees Service (JRS) di Aceh pasca tsunami. FCJ mulai berkarya di Ende 2005.
Ketika pertama kali ke desa-desa di Flores, dia melihat perlunya proses penyadaran. “Banyak anak kita setelah sambut baru putus sekolah. Saya melihat adanya motivasi yang rendah. Kami membaca kebutuhan itu”.
Ada dua pendekatan yang bisa dia gunakan. Pertama, pola penyadaran dan kedua pola modeling. Dia ambil contoh. Di Flores banyak yang bilang, anak-anak mesti dididik dengan keras. Guru-guru juga bilang begitu. Mereka bilang banyak yang berhasil karena dididik dengan keras. Tapi apakah untuk berhasil harus dengan keras? Tidak ada cara lain?
“Kita menyadarkan mereka bahwa ada cara lain untuk mencapai kesuksesan yang sama”. Mengubah kebiasaan ini, dia mendekati tokoh-tokoh kunci di masyarakat.
Metode modeling tidak lain adalah memberi contoh. “Anak-anak bosan dengan bicara. Anak-anak perlu contoh”. Anak-anak itu, kata Suster Narni, senang dengan bahasa tubuh dan gerakan. Mereka dengan mudah menangkap bahasa tubuh.
Kalau masalah anak itu ibarat batu, seberapa besar batu itu dan seberapa besar kesulitan menggulingnya?
Suster Narni bilang, ada konsep bahwa tanah Flores itu kering, tanahnya gersang yang membuat orang Flores itu keras. Alam membuat orang Flores harus berjuang untuk hidup. Tapi jangan lupa Tuhan membuka mata kita, ada hidup damai. Dalam keterbatasan itu orang merasa tenteram. Orang sejahtera.
“Kita bisa mengubah orang. Seperti air yang menetes di atas batu, betapapun batu itu keras, akan berubah juga. Tetesan air itu akan mengubah batu menjadi unik, indah”.
Jika analogi ini digunakan dalam membentuk anak-anak, proses penyadaran itu akan membuat mereka sadar bahwa mereka unik dan dihargai.
Tidak mudah mengubah situasi ini. Dia melihat perlu keterlibatan tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat, atau orang-orang kunci. Karena mengubah konsep yang telah membudaya tidak mudah.
“Orang sering bilang pada saya, tidak bisa suster”. Ini karena orang menginginkan proses yang cepat. Orang mau perubahan cepat terjadi tanpa berproses. Ini bisa berjalan karena semua orang terlibat, bukan hanya anak-anak. Ke depan, kegiatan semacam ini melibatkan orangtua dan tokoh-tokoh kunci dalam masyarakat.

LOKAKARYA Komisi Anak Mitra CCF Ende ini berlangsung Jumat dan Sabtu pekan lalu. John Ire mengatakan, selain anak-anak mau mengetahui hak-hak mereka sebagaimana tercantum dalam undang-undang Perlindungan Anak No. 23/2002 dan Konvensi Hak Anak, kegiatan ini juga bertujuan menjaring aspirasi anak-anak. Hasil akhir pertemuan adalah rekomendasi yang akan diberikan kepada pihak terkait.
“Kita mau jaring apa keinginan mereka ke depan, yang akan disampaikan pada perayaan Hari Anak di Ende”.
Dia bilang masih banyak anak yang belum tahu dan sadar mengenai hak-haknya. “Kita mau bangun rasa tanggung jawab dan melihat anak secara utuh. Kitap coba membawa mereka ke tiga hal ini: head, heart, dan hand (otak, hati, dan kecakapan).”
Anak-anak ini akan menjadi vocal point, orang yang akan selalu berbicara mengenai hak-hak anak dan perlunya memenuhi hak-hak anak di lingkungan terdekatnya. Dengan ini, akan memicu sebuah gerakan yang lebih besar di dalam masyarakat. *

Artikel ini dimuat di Flores Pos, 23 Juli 2007

Selendang Persaudaraan

Oleh FRANS OBON

KOTA Ende, Kamis (7/6) lagi mendung. Hujan rintik-rintik. Pagi-pagi orang harus menggunakan mantel hujan: ke kantor, ke sekolah, ke tempat kerja. Ada kasak kusuk akan datang tsunami. Sebagian cuek, sebagian khawatir. Sebagian tenggelam dalam kesibukan mempersiapkan misa pontifikal Uskup Agung Ende Mgr Vincentius Sensi Potokota, yang dihadiri Duta Besar Vatikan untuk Indonesia Mgr Leopoldo Girelli.
Ende dalam bulan Juni ini memperlihatkan posisi historisnya. Dia menjadi pusat pemerintahan daerah Flores masa lalu. Tempat pembuangan Bung Karno, presiden pertama Indonesia yang bersama Mohamad Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Megawati Soekarnoputri awal Juni lalu meresmikan patung Proklamator itu yang berdiri tegak di ujung utara sebuah lapangan yang lagi diusul untuk ganti nama lapangan Pancasila. Sebab Bung Karno mengaku di bawah pohon sukun, di tempat itu dia menemukan sila-sila Pancasila, ideologi bangsa Indonesia merdeka.
Di ruang kerjanya, Wakil Bupati Ende Bernadus Gadobani menerima empat aktivis perempuan dari Timor Leste: Veronica Correia, Zumira Fonseca, Justina Pereira, dan Apolonia dos Santos. Mereka diantar fasilitator Desa Siaga John Th Ire dan Marcel Levi. Dua hari lalu mereka tiba di Ende. Mereka dari Alola Foundation, yang fokus perhatiannya menolong perempuan dan anak Timor Leste.
Timor Leste merdeka melalui sebuah jajak pendapat di masa pemerintahan BJ Habibie September 1999. Tetapi merdeka bukan tanpa luka. Luka dalam konflik pasca jajak pendapat dan luka dalam konflik internal 2006 lalu. Yang paling menderita kelompok perempuan dan anak-anak. Negara Timor Leste, kata Correia, belum punya sistem pensiun. Seperti juga Indonesia dengan kultur patriarki, perempuan bergantung pada suami. Ketika mereka kehilangan suami dalam konflik, mereka seperti barang yang terlepas dari gantungannya.
Alola Foundation, yang didirikan 2001 dan digagas bersama Ibu Negara Kristy Xanana Gusmao hendak menyelamatkan situasi perempuan Timor Leste. “Sekarang masih banyak perempuan hidup di kamp penampungan akibat konflik internal 2006 lalu,” kata Correia. Angka kematian ibu dan anak 420-800/100.000 kelahiran, angka buta huruf 64 persen, ekonomi merayap. Yayasan Alola melakukan advokasi hak perempuan dan anak, membangun capacity building agar perempuan dan anak korban konflik bisa memenuhi sendiri kebutuhan hidup mereka.
Yayasan ini memberikan beasiswa kepada anak-anak sekolah menengah umum selama tiga tahun. Sekarang mereka telah membiayai 800 anak. Mereka membangun sekolah persahabatan antara Timor Leste dan Australia.
Di bidang ekonomi, mereka membantu perempuan-perempuan menenun. Harga ditentukan oleh penenun. Selendang 5 dollar per lembar. Yang lebih besar dibeli 10-15 dollar. Yang besar sekali 20 dollar. Yayasan membantu pemasaran di tingkat nasional dan internasional. Yayasan ini mendapat dukungan penuh dari kementerian terkait yang tertuang dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dua tahun lamanya.
“Ini selendang tenunan perempuan Timor Leste,” kata Correia ketika mengenakan selendang – tais dalam bahasa Timor Leste -- kepada Wakil Bupati Bernadus Gadobani di ruang kerjanya kemarin. “Terima kasih,” kata Gadobani.

SEHARI sebelum bertemu Gadobani, mereka kunjung Desa Borokanda. Desa ini, satu dari lima desa – Manulondo, Borokanda, Wolotolo, Ndungga dan Dile – yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Ende sebagai Desa Siaga. Lima desa ini pilot project pemerintah Kabupaten Ende menuju Ende Sehat 2010. Gadobani meresmikan pilot project ini 2005 lalu. Aus-Aid sebuah lembaga dari Australia ikut mendukung pembentukan Desa Siaga.
Lima aktivis perempuan Timor Leste ini ke Borokanda dan Jumat hari ini ke Manulondo mau melihat dari dekat kemajuan Siaga. Inilah tujuan mereka ke Ende dan Maumere: mau belajar cerita sukses membangun partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak.
Panjang lebar Gadobani menjelaskan program ini. Kerja sama dengan LSM. Transportasi yang mulai lancar. Dia optimistis cerita sukses Desa Siaga akan dilanjutkan. Bahkan sebelum 2010, 128 desa ditetapkan jadi Desa Siaga.
John Th Ire minta Gadobani memberikan komitmen politik pemerintah dalam mendukung Desa Siaga. Gadobani menjanjikan sharing cost yang akan diajukan dalam perubahan anggaran Juli atau Agustus mendatang. “Kita harapkan kegiatan itu besar atau kecil mesti membawa dampak perubahan. Kita memang butuhkan waktu,” kata Gadobani.

HOTEL Mentari di Jln Perwira “disteril”. Seluruh ruangan utama dipakai. Diskusi dilanjutkan di tempat ini. Di deretan peserta hadir Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Frans Lasa, Ketua Desa Siaga Borokanda M Djae HD, Ketua Desa Siaga Manulondo Flavi, Kades Manulondo Anton Te, Bidan Desa, utusan Bappeda, Dinas Kesehatan, plus fasilitator Marcel Levi, John Ire, Rafael Minggu, dan pers. John Ire moderator.
Semua yang terlibat di Desa Siaga bicara. Mereka semangat bercerita. Awal mula dilakukan Problem Participatory Analysis (PPA). Ini dimaksudkan agar masyarakat menemukan masalah mereka sendiri, sadar punya masalah, lalu mencari solusi. Cerita proses pembentukannya dan proses mengubah mindset untuk menerima perubahan yang ditawarkan.
Desa Siaga punya jejaring: jejaring notifikasi tangani masalah pendataan ibu hamil, jejaring darah urus donor darah bila ibu hamil memerlukannya, jejaring transportasi urus kendaraan bila ibu hamil memerlukan bidan desa atau harus dibawa ke polindes, jejaring dana dan jejaring keluarga berencana.
Dua tahun pilot project ini berjalan, manfaatnya mulai dirasakan. Masalah kesehatan ibu dan anak dikeroyok ramai-ramai. Tidak ada lagi yang ditolong dukun jika bersalin. Peserta KB meningkat. Di Manulondo orang lebih suka pakai medote alamiah (KBA). Angka kelahiran menurun. Angka kematian demikian.
Soal dana, masyarakat membuat dua program: tabungan ibu hamil dan dana solidaritas lima ratus rupiah sebulan. Pemerintah daerah masih dukung dana satu juta rupiah per tahun per Desa Siaga.
“Desa Siaga tempat pertemuan antara negara dan partisipasi masyarakat. Kita mau bangun modal sosial,” kata John Ire.
Correia mengatakan, mereka belajar dari pertemuan ini bagaimana memobilisasi masyarakat, menyusun strategi community development yang partisipatoris di Flores dan bagaimana bisa dalam dua tahun (2005-2007) terjadi perubahan signifikan. “Inilah yang dapat kami pelajari dari tukar pengalaman ini,” kata Correia.
John Ire membaptis kunjungan ini sebagai rekonsiliasi antara Timor Leste dan Indonesia. Dialog kultural karena antara Timor Leste dan Flores memang punya simpul kultural. Kalau begitu, ini selendang (tais) persaudaraan.*

Artikel ini dimuat di Flores Pos, 8 Juni 2007

Frans Obon (Flores Pos) & Stefanus Akim (Borneo Tribune-Pontianak).

Di sela-sela pelatiha JS angkatan ke-12.

Mengendarai Perubahan

Oleh Frans Obon

Jenazah uskup pertama Keuskupan Larantuka, Mgr Gabriel Manek SVD (1951-1962) telah dibawa kembali ke Larantuka dari Techny Illinois Amerika Serikat. Meski sudah meninggal 17 tahun lalu, jenazahnya masih utuh. Tentu saja dari kaca mata iman, dia sungguh menjadi orang pilihan Tuhan, yang dengan kemampuan, kecakapan, keteguhan imannya, ketabahan dan kesabarannya menggembalakan kawanannya dan membawa mereka ke visi gereja masa depan. Dia merasakan semua duka dan derita, kecemasan, dan harapan umatnya meski oleh karena cintanya itu dia menjadi abdi Tuhan yang terluka. Kini dia terbaring dengan tenang di tengah-tengah kawanan yang dia bimbing dengan setia dan orang-orang yang mencintainya di Lebao, biara pusat Tarekat Putri Reinha Rosari (PRR). Dia tentu bangga dengan tarekat yang dia dirikan 15 Agustus 1958 itu karena sebagai pekerja kebun yang setia dia telah menuai buah dari apa yang dia tanam.
Dia tahu dan sadar bahwa membawa gereja ke masa depan, beralih dari gereja yang menerima (tanah misi) menjadi gereja mandiri dan bahkan kemudian mengambil bagian dalam tugas misi gereja universal, bukanlah tugas yang ringan. Tetapi dia juga sadar bahwa dia hanyalah salah satu dari sekian banyak tukang yang meletakkan batu di atas batu lainnya dalam membangun umat Allah agar mereka berjalan dalam Roh Kebenaran dan Roh Kemerdekaan. Kekayaan rohani yang dimiliknya dan devosinya kepada Bunda Maria membawa dia untuk menyerahkan seluruh umatnya di bawah perlindungan Maria. “Maria Protegente,” itulah moto tahbisan uskupnya.
Pilihan itu seakan meneguhkan kembali tradisi religius yang telah berurat akar di Tana Nagi bahwa Kerajaan Larantuka dan seluruh rakyatnya telah diserahkan di bawah perlindungan Bunda Maria.

Angin Perubahan
Jika kita melihat konteks karya pada masa kepemimpinannya, terdapat dua arus besar yang harus dia sikapi. Di satu sisi, ada arus perubahan dalam dunia modern yang hendak ditanggapi Gereja universal, yang memuncak pada Konsili Vatikan II, dan arus balik dari gereja yang menerima menjadi gereja yang mandiri dan bahkan dalam visi jauh ke depan menjadi gereja yang aktif mengambil bagian dalam karya misi sejagat. Ini artinya dia sebagai gembala agung jiwa-jiwa, harus berusaha dan berjuang mengarahkan perubahan itu dan menyiasatinya seturut konteks lokal, atau dalam bahasa keren sekarang ini think globally, act locally (berpikir global, bertindak lokal). Ini tidak lain adalah cara pandang yang coba menarik makna dari perubahan global untuk diimplementasikannya secara lokal demi kemajuan harkat dan martabat manusia yang dia layani.
Masa Uskup Manek adalah sebuah era di mana angin perubahan tengah berembus deras di dalam Gereja Katolik universal. Gereja Katolik membuka lebar-lebar jendela dan pintunya agar angin segar perubahan masuk ke dalam kehidupan Gereja, sehingga Gereja tidak menjadi asing dengan perubahan, sebaliknya memberi arah pada perubahan itu.
Di sini terdapat keinginan kuat di dalam Gereja Katolik untuk membarui diri, memperlengkapi dirinya dengan kemampuan dan daya membaca tanda-tanda zaman sehingga Gereja mengendarai perubahan, bukan melawan perubahan, menghindarinya, lalu menutup diri.
Gereja mulai mendefinisikan dirinya secara baru dalam hubungan dengan tata dunia, dalam hubungan dengan agama-agama, dan yang paling penting adalah membuka diri terhadap perubahan zaman, menyesuaikan diri dan menggunakan semua sarana-sarana dan alat-alat yang merupakan pencapaian akal budi manusia untuk memberitakan kabar baik.
Gereja yang terkenal dengan organisasinya yang rapi memahami dirinya tidak lagi dalam konteks hirarki yang kaku, melainkan sebuah communio, persekutuan umat beriman yang mengelilingi meja perjamuan Tuhan untuk merefleksikan SabdaNya dan menimba dari kekayaan yang sama untuk dibawa ke dalam diri, keluarga, dan masyarakat.
Dengan demikian, Uskup adalah seorang gembala yang dengan tongkat kegembalaannya menuntun domba-dombanya ke padang yang subur nan hijau dan ke sumber-sumber air yang menyegarkan.
Dalam konteks lokal, angin perubahan itu juga menuntut Gereja lokal mengubah reksa pastoralnya agar menjawabi masalah zaman. Seperti dikatakan oleh dokumen Konsili Vatikan II tentang Para Uskup, Christus Dominus (CD No. 13), “Ajaran kristen hendaknya mereka (baca: uskup) sajikan atas cara yang sesuai dengan kebutuhan zaman, yakni yang menjawab kesulitan dan masalah-masalah, yang sangat menekan dan menggelisahkan umat manusia. Ajaran itu pula harus mereka lindungi dan hendaknya mereka mengajar orang beriman untuk melindungi dan menyebarluaskannya.”.
Dalam nafas yang sama dengan Gereja universal, dalam Gereja lokal visi baru menggereja ini diejawantahkan sedapat mungkin. Seluruh perspektif menggereja di Flores dan Lembata pun dituntut berubah sesuai dengan semangat Konsili Vatikan II. Tantangannya adalah bagaimana Gereja muda ini menghidupi dirinya sendiri, memimpin diri sendiri, menghasilkan buah iman dan memberikan sumbangan bagi Gereja universal.
Tentu bukan hal mudah di saat-saat peralihan seperti ini. Ada tarik menarik kepentingan, ada yang ingin beralih (passing over), tetapi ada yang sukar beralih. Ada pertarungan dan dalam pertarungan kepentingan, selalu ada dua sisi, the winners and the loosers.
Konsili Vatikan II (1965) memahkotai dan memberi bingkai pada angin perubahan ini sehingga Gereja berjalan dalam koridor tradisi yang selalu terbarui. Gereja lokal pun memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan dan makin dinamis.

Iman dalam Kehidupan Publik
Pembaruan diri terus menerus adalah semangat dari Konsili Vatikan II. Gereja pun memahami dirinya sebagai Gereja yang selalu membarui diri (ecclessia semper reformanda). Gereja tidak pernah menutup kembali pintu dan jendelanya, sehingga angin perubahan tak pernah berhenti berembus ke dalam kehidupan Gereja.Dengan itu berarti, lain masa, lain pula masalahnya dan lain pula tanggapannya. Masa Uskup Manek berbeda dengan masa kini, dan menuntut jawaban yang berbeda pula. Tetapi semangatnya tetap satu: memberi jawaban pada masalah manusia zaman modern ini. Bagaimana iman menjadi nyata dalam kehidupan publik.
Dewasa ini Gereja berhadapan dengan angin perubahan sekularisasi yang berusaha mengeluarkan Allah dari kehidupan publik. Allah yang berseru di dalam hati kita tidak lagi dirasakan di dalam kehidupan publik kita. Dengan kata lain, iman tidak lagi menjadi ragi yang membuat roti kehidupan kita menjadi enak. Garam tidak lagi kita temukan sehingga kehidupan kita menjadi tawar.
Ada kekeliruan antropologis sekarang dalam memandang otonomi manusia. Krisis antropologis inilah yang menjadi akar dari krisis manusia masa modern. Sekularisasi adalah penegasan dari otonomi manusia, tetapi tidak berarti memotong dimensi transendensinya. Sebab pribadi manusia tidak dapat dimengerti tanpa keterbukaannya pada hal-hal transenden. Semestinya ada keseimbangan antara yang natural dan supernatural, antara kekuasaan politik dan kekuasaan spiritual. Ada koherensi dengan “memberikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah”.
Hal-hal demikian juga sangat konkret kita alami di Flores dan Lembata. Penghayatan keagamaan kita sebatas perayaan. Ekaristi tidak menjadi daging dalam kehidupan nyata. Ada disparitas yang luar biasa besarnya antara perayaan dan penghayatan. Lugas kita katakan, iman tidak lagi menjiwai kehidupan bersama kita. Kita dalam pengelolaan politik, misalnya, tidak lagi dibimbing oleh prinsip-prinsip moral objektif.
Inilah tantangan baru untuk reksa pastoral ke depan. Bagaimana Gereja lokal baik hirarki maupun awam Katolik mempersembahkan Injil kepada manusia, pria dan perempuan zaman ini, pengertian dan orientasi dari eksistensi manusia secara utuh, sehingga gereja memiliki peran yang mengarahkan dan melaksanakan kekuasaan dengan efektif dalam perjalanan bangsa menuju masa depan. Bagaimana kehadirannya dirasakan. Bagaimana umat mendengar suara penuh wibawa soal iman dan moral, yang bisa menggugah dan menggerakkan hati manusia, pria dan perempuan.
Sesuai dengan wewenangnya, uskup adalah pengajar iman dan moral yang harus ditaati dengan ketaatan hati beragama. Lumen Gentium (No. 25) mengatakan, “Antara tugas-tugas utama Uskup, pewartawan Injil menonjol. Karena Uskup adalah bentara iman, yang mengantar murid-murid baru kepada Kristus. Merekalah guru otentik atau yang dilengkapi dengan wewenang Kristus, yang mewartakan kepada umat yang diserahkan kepadanya, iman yang harus dipercaya dan yang harus diterapkan dalam perilaku”.
Ini berarti seorang uskup sebagai gembala agung jiwa-jiwa mempersembahkan Injil kepada kawanannya, meyakinkan pria dan perempuan zaman ini agar memiliki iman yang timbul dari pengajaran dan menghayatinya dalam perilaku.
“Para beriman harus mengikuti paham uskupnya mengenai iman dan susila yang diajukan atas nama Kristus, dan menganutinya dengan ketaatan hati yang beragama” (LG 25). Tugas ini tidak mudah. Seperti telah dikatakan sebelumnya, manusia zaman ini telah memotong dimensi transendensi dari manusia dan mereduksi eksistensinya. Manusia telah jatuh ke dalam perangkap sekularisme yang mengeluarkan iman dari kehidupan publik.
“Memberikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar dan kepada Allah yang menjadi hak Allah” (Mat 22:21) adalah tidak lain dari tanggung jawab sipil dan tanggung jawab politik orang Katolik. Tugas uskup adalah membawa Injil ke dalam kesadaran manusia zaman ini agar hati dan budinya diterangi agar sanggup mengemban tanggung jawab ini.
Kewajiban dasar orang Kristen dalam ruang publik politik lokal ke depan adalah membangun masyarakat adil dan kewajiban para awam Katolik untuk mendedikasikan diri mereka dengan kebenaran, diterangi oleh iman dan ajaran Magisterium Gereja dan dijiwai oleh cinta Kristus untuk membangun budaya adil, jujur, jernih hati, dan demokratis.
Di sini awam Katolik harus didorong untuk memberikan kesaksian tentang kekayaan iman dan moral Katolik dalam ruang publik. Semangat ini tidak dimengerti dalam arti semangat membangun sarana ibadah, memperbanyak doa dan tapa, tetapi bagaimana nilai-nilai kekristenan menjiwai derap pembangunan di sini. Flores dan Lembata harus menjadi tanah yang memberikan kesaksian mengenai iman yang nyata dalam perbuatan. Iman yang memberi inspirasi dalam melayani kepentingan publik. Bagaimana tanah Flores dan Lembata menjadi tanah yang subur bagi kepekaan moral dari anak-anak kita. Biarkanlah anak-anak kita diingatkan, “Jangan sampai uang yang saya gunakan ini hasil dari korupsi babe”.
Uskup dalam tugasnya mewartakan Sabda Allah hendaknya terus menerus menyuarakan hal ini untuk mengingatkan kita agar kita berusaha dengan sekuat tenaga memenuhi kewajiban kita. Iman dan moral menjadi nyata dalam kehidupan publik menjadi tugas mahaberat kita ke depan. Wibawa iman dan moral dari Magisterium Gereja akan dapat membantu dalam usaha menjadikan iman nyata dalam kehidupan publik. Biarkan tingkat kegembalaan menuntun kita dalam roh kebenaran dan kemerdekaan.

Artikl ini dimuat pada Flores Pos, 3 Mei 2007

Pamor PDI Perjuangan Mulai Naik

Oleh FRANS OBON

Hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mengenai persepsi publik terhadap partai menunjukkan bahwa pamor PDI Perjuangan naik, menyalib Partai Golkar yang memenangkan Pemilu Legislatif 2004 dan Partai Demokrat, partai Presiden. Pada Pemilu 2004 lalu, Golkar memenangkan Pemilu Legislatif (Pemilu 1999 dimenangkan PDI Perjuangan), dan Pemilu Presiden dimenangkan Partai Demokrat.
Menurut Direktur LSI, Denny JA dari 1.200 responden, 22,6 persen memberi dukungan pada PDI Perjuangan, 16,5 persen mendukung Golkar, dan 16,3 persen mendukung Partai Demokrat. Sedangkan partai-partai lainnya berada di bawah tiga partai politik di atas, yakni PKS 5,6 persen, PKB 4,7 persen, PAN 3,4 persen, PBB 0,5 persen, PKPB 0,3 persen, PDS 0,2 persen.
Hasil survei ini menunjukkan bahwa performance PDI Perjuangan dalam pengolahan politik nasional mulai membaik. Setidaknya PDI Perjuangan telah belajar dari kekalahannya pada Pemilu 2004.
Pertanyaan terpentingnya adalah mengapa dalam kurun waktu lima tahun (1999-2004), perolehan suara PDI Perjuangan baik di Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden menurun drastis. Jawabannya tidak lain karena politisi-politisi instan telah menggadaikan partai untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Harapan publik agar PDI Perjuangan memberikan warna baru dalam politik nasional dan lokal tidak terpenuhi. Yang terjadi adalah konflik demi konflik. Politisi-politisinya bergerak melawan arus. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) misalnya telah menjadi alasan (raison d’etre) dari pemerintahan reformasi, sekaligus menjadi alasan runtuhnya keperkasaan pemerintahan Soeharto. Tetapi kita masih ingat kritikan Kwik Kian Gie bahwa partai terkorup adalah PDI Perjuangan.
Terlepas dari kekecewaan Kwik Kian Gie terhadap pimpinan teras partai dan sikap ceplas ceplosnya, kritikan tajamnya yang kontra dengan sikap Megawati yang kalem, tenang, kritikan ini ikut mempengaruhi persepsi masyarakat pemilih. Masyarakat melihat kritikan itu bukan saja sebagai ekspresi kekecewaan pribadi, melainkan riil konkret kritikan itu mengungkapkan kebenaran. Apalagi integritas dan kredibilitas Kwik Kian Gie juga menjadi jaminannya. Perilaku politik anggota parlemen dari PDI Perjuangan baik di tingkat nasional maupun di daerah-daerah kontras dengan semangat reformasi. Belakangan politisi PDI Perjuangan di tingkat nasional maupun teknokrat pendukung Megawati seakan menjadi target dari kampanye pemerintahan bersih SBY-Kalla.
Megawati sendiri telah melakukan pembersihan terhadap tokoh-tokoh partai melalui Kongres Bali. Sikap oposisi PDI Perjuangan dan tidak mau mengambil bagian dalam pemerintahan telah mendongkrak citra partai. Perilaku dan praktik politik di tingkat nasional dan lokal mulai diperbaiki. Kongres Bali yang mengukuhkan lagi Megawati menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan berjalan tenang, jauh dari konflik perebutan kekuasaan di partai. Kongres Bali, kata para pengamat, yang berjalan tenang, jauh dari konflik internal telah mendongkrak citra PDI Perjuangan.
Partai Golkar sebagai pesaing utama mengencangkan ikat pinggangnya. Beberapa waktu lalu politisi-politisi senior Partai Golkar di Jakarta dibawa ke dalam sebuah forum. Ada Oetojo Oesman, Harmoko, Habibie, Akbar Tandjung, Murdiono. Ketua Umum Partai Golkar Yusuf Kalla menghadiri pertemuan ini. Kesimpulannya cuma satu, partai pendukung utama orde baru dan kekuasaan Soeharto ini melakukan konsolidasi, memperkuat barisan. Mereka mengatakan bahwa oposisi adalah sebuah kecelakaan. Artinya politik partai adalah merebut kekuasaan. Golkar dengan ini ingin kembali merebut dominasinya di parlemen dan eksekutif. Tekad ini dengan dukungan sumber daya baik dana maupun sumber daya manusianya adalah pengumuman “perang” total Golkar untuk Pemilu 2009.

Tebar Pesona
Kendati Megawati pada Kongres di Bali mengkritik politik tebar pesona, namun politik bagaimanapun terkait erat dengan persepsi publik. Di tengah situasi ekonomi yang stagnan, popularitas SBY masih tinggi. Ini artinya orang-orang dekatnya SBY terus menerus memberi citra positif pada kinerja presiden kendati angka pengangguran bertambah atau tidak ada kemajuan dalam mengurangi kemiskinan. Padahal ini yang dijanjikan presiden saat kampanye.
Dalam masyarakat yang melodramatik dan dengan tingkat melek politik yang rendah, pengukuran kinerja dengan angka-angka rasional hampir kurang mempengaruhi pencitraan politik. Dalam masa pemerintahan Megawati, terjadi perbaikan ekonomi yang signifikan. Kurs rupiah terhadap dolar menguat. Pertumbuhan ekonomi membaik. Tetapi pencapaian-pencapaian pemerintahan Megawati tidak terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Ini berarti orang-orang dekatnya ataupun pendukung-pendukung Megawati tidak berusaha memberi citra positif pada kinerja presiden. Ini bisa dimengerti karena perilaku dan praktik politik anggota partai baik di tingkat daerah maupun nasional kurang mendukung untuk memberikan citra positif pada kemajuan kinerja presiden.
Pemilihan langsung oleh rakyat dengan beragam kepentingan, pertarungan ide dan konsep yang disampaikan secara terbuka, pembentukan citra amat penting. Politisi-politisi PDI Perjuangan harus bisa belajar bahwa menjaga citra partai dan menghindari perilaku politik ugal-ugalan jauh lebih penting dan memberikan investasi jangka panjang dalam politik.
Dalam iklim keterbukaan politik, kemajuan dalam pencitraan partai dapat diukur. Survei LSI merupakan bagian dari kuantifikasi politik bahwa politik dapat diukur secara kuantitatif.

Pilkada
Partai politik didirikan sebagai wahana untuk mencapai kekuasaan politik. Dalam partai, partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin terlembaga. Sehingga partai politik harus dikelola sedemikian rupa agar dapat menangkap, mengolah, dan merumuskan aspirasi-aspirasi itu dalam program-program politik partai. Ini mengharuskan partai memiliki orang-orang yang kompeten untuk merumuskan kebijakan partai jika berada di puncak kekuasaan. Dengan demikian, partai-partai pada satu sisi berada dalam sebuah pertarungan ide-ide untuk memajukan masyarakat.
Tetapi faktor ini tidak kita temukan hampir pada semua partai. Yang ada dalam partai-partai kita adalah para politisi partai jago dalam menggalang massa. Mereka bisa memobilisasi massa, memberikan sumbangan-sumbangan, menyelenggarakan bazar-bazar politik. Hal ini dimungkinkan karena mereka memiliki uang. Tetapi partai sangat minim memiliki orang-orang yang punya keahlian dan kapasitas teknokrat. Karena hanya mengandalkan mobilisasi massa, maka politisi juga selalu berada dalam “kompetisi” merebut sumber daya dana untuk membiayai mobilisasi massa ini. Di sini berpeluang terjadinya praktik-praktik politik dagang sapi dan politik uang.
Fokus pada penggalangan massa adalah sebuah kegagalan partai politik. Hal ini bisa kita lihat dari pencalonan tokoh-tokoh publik yang menjadi figur di televisi. Dari satu sisi, pencalonan seperti ini merupakan kegagalan partai politik.
Pada tingkat lokal, hal-hal demikian juga terjadi. Tidak adanya terobosan-terobosan berarti dari pengelolaan pemerintahan lokal, mendorong para politisi di partai merasa diri bisa menjadi pemimpin. Bupati dan wakil bupati yang sedang memerintah misalnya, begitu-begitu saja kinerjanya. Kalau demikian, tiap orang merasa bisa. Nah, politisi partai menangkap hal ini dan menggunakan kekuasannya di partai sebagai jalan mulus menuju pencalonannya sebagai kandidat dalam pilkada.
Partai Golkar membuat terobosan baru dalam proses seleksi calon pemimpin dengan menggelar konvensi beberapa waktu lalu. Tetapi calon yang memenangkan konvensi menderita kekalahan karena rivalitas di dalam ruang konvensi dibawa keluar. Artinya peserta konvensi mengarahkan atau “membiarkan” massa konstituennya menyeberang ke pasangan lain. Ini artinya partai gagal meyakinkan dan membawa calon dan peserta konvensi dalam satu komitmen politik yang sama.
Nah, PDI Perjuangan dalam menentukan calonnya untuk berkompetisi di arena pilkada harus bisa mencermati fenomena-fenomena politik ini. Minimal figur-figur yang diusung haruslah orang yang memiliki kapasitas dan kemampuan teknokratis. Karena keberhasilannya mencerminkan dan mempertaruhkan citra partai. Untuk apa partai mencalonkan orang yang sudah tahu bahwa pencalonannya akan menghilangkan peluang partai merebut kekuasaan?
PDI Perjuangan harus bekerja all out dan terus menerus berjuang memberi citra positif pada partai dengan mengendalikan perilaku buruk dalam politik dan mendorong untuk menghormati tata krama politik yang baik, politik yang didasarkan pada moralitas.
Ada empat unsur yang memperlihatkan ciri politik kita sekarang yakni politik uang, lain kata lain perbuatan, mementingkan kelompok, dan munculnya politisi-politisi instan. Persepsi yang positif terhadap partai tergantung pada pemberian warna yang jelas dan keberanian menarik garis pisah dari ciri-ciri politik di atas. Citra positif bukan jatuh begitu saja dari langit, tetapi diciptakan. Jinglenya seperti bunyi sebuah iklan rokok: coba merah!

Dimuat di Flores Pos, 26 April 2007

Moralitas dan Kepemimpinan

Oleh FRANS OBON

Salah satu unsur terpenting dalam kepemimpinan adalah moralitas. Seringkali orang mereduksi moralitas pada moralitas seksual belaka. Padahal moralitas itu mengandung pengertian yang lebih luas. Moralitas pertama-tama mengandung arti kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini berarti kalau pemimpin mengambil sebuah keputusan tentang kehidupan banyak orang, dia harus memperhitungkan baik dan buruknya. Jika keputusan itu membawa kebaikan bagi banyak orang, maka secara otomatis kebijakan yang diambil itu tidak bertentangan dengan moral. Sebaliknya jika keputusan itu merugikan banyak orang, berarti pemimpin dalam mengambil satu keputusan kurang memperhatikan aspek-aspek moral.
Secara alamiah, tiap manusia pasti bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Manusia bisa memberikan penilaian moral terhadap segala tindakannya. Minimal dalam melakukan sebuah tindakan, manusia memperhitungkan aspek moralnya, aspek baik dan buruknya.
Memperhatikan aspek moral, bagi seorang pemimpin adalah sebuah keharusan. Karena pemimpin akan berhadapan denga berbagai persoalan dan akan memutuskan sebuah kebijakan umum yang menyangkut kepentingan banyak orang. Di sini seorang pemimpin dituntut memberikan pertanggungjawaban atas seluruh keputusan yang diambilnya. Tanggung jawab untuk memajukan kebaikan bersama.
Aspek dasariah yang menyentuh inti moralitas adalah penghargaan dan penghormatan terhadap pribadi manusia. Seorang pemimpin harus bertindak dalam tataran penghormatan terhadap pribadi manusia sebab hal itu merupakan hak dasariah atau hak asasi. Seorang pemimpin tidak bisa menginjak-injak harkat dan martabat peribadi manusia. Dengan dasar ini, seorang pemimpin akan bertindak melindungi harkat dan martabat manusia. Dengan kata lain, dalam setiap keputusannya pemimpin dituntut memperhatikan harkat dan pribadi manusia. Dia tidak bisa menggunakan kekuasan dan kewenangannya dengan cara merendahkan martabat dan harkat pribadi manusia. Sehingga dengan demikian pula setiap pemimpin perlu menghormati hak pribadi manusia.
Implementasi lebih luas dari prinsip ini adalah pemimpin harus menghargai hak milik pribadi manusia. Dalam kehidupan bernegara misalnya, pemimpin tidak bisa mengambil begitu saja tanah milik warga negaranya tanpa ada ganti rugi. Jika diambil tanpa ganti rugi, berarti pemerintah atau pemimpin tidak menghargai milik pribadi warganya. Sehingga pemimpin tersebut melanggar keadilan. Dengan demikian pula dia melawan moralitas kehidupan bersama sebagai masyarakat.

Tiang Moral Masyarakat

Dalam konteks kenegaraan, misalnya pemimpin mendapatkan mandat dari warga negara untuk memerintah atas nama rakyat. Dalam pemerintahan demokrasi, mandat itu diberikan oleh rakyat melalui pemilihan umum. Seorang pemimpin yang terpilih secara demokratis melalui pemilihan umum yang demokratis juga tidak saja legitim secara yuridis, tetapi juga legitim secara moral. Maka menjadi kewajibannya untuk mengemban amanat yang telah diberikan oleh rakyat kepadanya dalam bingkai yuridis dan moralitas.
Dalam menjalankan wewenang dan mandat yang diberikan rakyat ini, seorang pemimpin tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Dia harus bertindak berdasarkan aturan dan perundang-undangan yang disepakati melalui proses demokratis.
Di dalam negara modern yang demokratis, wakil-wakil rakyat dipilih melalui pemilihan umum demokratis. Wakil rakyat ini akan bertindak atas nama rakyat untuk menyusun dan mengesahkan undang-undang yang mengatur jalannya pemerintahan dan cara menggunakan kekuasaan. Dalam menyusun peraturan, wakil-wakil rakyat harus memperhatikan aspek kepentingan umum. Sehingga penggunaan kekuasaan oleh seorang pemimpin berjalan dalam koridor kepentingan umum. Penyalahgunaan kekuasaan di luar perundang-undangan yang telah disepakati wakil-wakil rakyat tidak saja salah secara yuridis melainkan juga secara moral. Misalnya seorang pemimpin melakukan korupsi. Korupsi tidak saja salah secara yuridis yang menyebabkan seorang pemimpin dibawa ke pengadilan, melainkan secara moral dia dipersalahkan karena melukai kepentingan bersama.
Kesejahteraan umum masyarakat di sini, juga kita dapat mengerti sebagai kepentingan publik. Kasus korupsi, misalnya, sangat terkait erat dengan kepentingan umum. Korupsi dalam hal tertentu adalah mencaplok kepentingan publik demi diri sendiri. Hal ini terkait erat dengan moralitas suatu masyarakat. Jika masyarakat menganggap bahwa korupsi itu sesuatu yang lumrah, maka secara intrisik nilai-nilai dalam masyarakat itu sudah hancur.
Karena itu di sinilah pentingnya peranan seorang pemimpin untuk menjadi tiang moral bagi masyarakatnya. Semua orang melihat pemimpinnya. Sehingga pepatah mengatakan “ikan busuk mulai dari kepala”. Kalau pemimpinnya korup, maka dia memberikan contoh buruk kepada masyarakatnya. Karena salah satu tugas pemimpin adalah mengawasi, maka bagaimana dia bisa memberikan pengawasan bila dia sendiri menyalahgunakan kekuasannya untuk kepentingan dirinya sendiri? Jadi, tanggung jawab pemimpin untuk menegakkan moralitas masyarakat agar masyarakat berjalan ke arah yang benar berdasarkan nilai-nilai universal.

Hati Nurani

Hati nurani dapat dipandang sebagai “sanggar suci”, inti terdalam pribadi manusia. Orang yang hatinya jujur akan tercermin dalam tingkah lakunya. Tingkah laku yang buruk secara moral menunjukkan hati nuraninya juga buruk. Setiap manusia memiliki hati nurani tempat di mana tiap kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk secara moral.
Tetapi hati nurani yang jujur akan sangat membantu seorang pemimpin dalam mengambil keputusannya. Dalam kasus kenaikan tunjangan komunikasi intensif anggota Dewan, misalnya. Secara yuridis, Dewan bisa saja bertindak mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) No. 37/2006. Mereka tidak dapat dipersalahkan secara yuridis karena mereka mengambil keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.
Namun dari segi kepantasan dan kepatutan atau secara moral, dapatkah anggota Dewan menaikkan tunjangan komunikasi intesif mereka di tengah kemiskinan masyarakatnya? Sehingga protes masyarakat terhadap PP 37/2006 itu adalah tuntutan agar anggota Dewan peka terhadap situasi kemiskinan masyarakatnya. Di sini anggota Dewan dituntut untuk merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat, menangkap denyut nafas rakyat.
Hanya dalam perspektif itulah, Dewan bisa mengubah keinginannya untuk terus menerus menambah pendapatannya, secara legal sekalipun. Hanya dengan kepekaan hati nurani untuk merasakan getaran kehidupan masyarakat sekitarnya, yang juga tidak lain adalah pemilih mereka, yang bisa mengubah pendirian, keinginan, hasrat untuk tetap mempertahankan kenaikan tunjangan komunikasi intensif yang melangit itu. Kita tahu politik membutuhkan uang, tetapi bukankah politik juga perlu memperhatikan etika?
Seluruh kerangka tindak dan kerangka berpikir pemimpin perlu memperhatikan aspek moralitas. Mengacu hanya pada aspek yuridis saja, akan membuat seorang pemimpin akan memimpin tanpa nurani, tanpa etika. Menjalankan kekuasaan tanpa memperhatikan moralitas, akan membuat seorang pemimpin melanggar asas kepatutan dan kepantasan.

Jalan Salib dan Masa Depan Poltik Lokal Kita

Oleh FRANS OBON

Dramatisasi jalan salib Jumat Agung, 6 April 2007 yang mudika Katolik lakukan di Paroki Onekore, Keuskupan Agung Ende telah menggugah hati umat yang hadir. Jalan salib “hidup” ini dimulai di pendopo SMA Syuradikara dan berakhir di depan gereja Paroki Onekore. Tidak sedikit umat meneteskan air mata terutama ketika O Vos dalam bahasa Lio membuka dan menutup acara ini.
Dramatisasi jalan salib oleh mudika ini memberikan kita inspirasi untuk membuat satu komparasi, sekaligus aktualitas dari peristiwa salib dua ribuan tahun lalu dengan kehidupan riil politik kita sekarang dan ke depan.

Refleksi Gereja Lokal
Pada tahun 1999, Konferensi Wali Gereja Nusa Tenggara menggelar pertemuan pastoral ke-5 tanggal 22-27 Agustus di Ruteng untuk merefleksikan perubahan situasi politik di Indonesia. Dan implisit bagaimana respon Gereja Katolik Nusa Tenggara terhadap perubahan iklim politik ini. Wali Gereja Nusra tentu saja ingin menarik benang merah dan memberi arah perubahan itu pada konteks lokal Nusra. Rekomendasi pertemuan itu mengajak umat Katolik melakukan pertobatan sosial dan menata kembali struktur-struktur yang menindas dalam masyarakat demi masa depan bersama yang lebih adil, manusiawi, tulus dan jernih hati.
Refleksi ini menunjukkan bahwa Gereja Katolik sebagai institusi keagamaan terpenting di wilayah ini ingin memberikan kontribusi bagi penataan ke depan, sekaligus menekankan kembali moralitas dan nilai-nilai kekristenan yang bisa menjadi bingkai perubahan di wilayah Nusa Tenggara, terutama di wilayah Flores dan Lembata.
Dari sekian presentasi dan refleksi pada pertemuan ini, yang dianggap relevan dengan tulisan ini adalah artikel Pater Guido Tisera, SVD. Dosen Kitab Suci Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero ini membuat satu komparasi situasi sosio-politik, sosio-religius, sosio-budaya dan sosio-ekonomi antara Palestina abad pertama atau situasi pada masa Yesus dan situasi politik pasca kekuasaan orde baru Soeharto. Ini berarti refleksi Gereja Katolik mengenai iklim perubahan politik di Indonesia berinspirasi pada Sabda Allah dan dengan bantuannya umat Katolik dapat membaca tanda-tanda zaman.
Dalam artikelnya “Inspirasi Sabda Allah dan Pastoral di Zaman yang Berubah,” (John M Prior dan Amatus Woi (ed), Membaca Tanda Zaman pada Akhir Sebuah Zaman, Maumere: Puslit Candraditya, hlm 111-139), Guido menyebutkan bahwa gerakan keagaman Yesus adalah sebuah gerakan alternatif.
Secara sosio-politis dan sosio-religius, Palestina di masa Yesus memikul beban ganda. Penjajah Roma yang dipersepsi sebagai bangsa kafir dan elite Yahudi loyalis kaum penjajah menarik keuntungan ekonomi politik. Penguasa-penguasa setempat menjadi pelaksana setia kekuasaan Roma. Ingatlah kata-kata loyalis kaum penjajah saat drama penyaliban Yesus, “Kalau engkau tidak menghukum dia, berarti engkau bukan sahabat Kaisar”. Menolak, sama artinya menentang kekuasaan Roma.
Secara ekonomis juga demikian, terjadi eksploitasi. Masyarakat lokal terpinggirkan, terutama kaum petani kecil pedesaan. Perkenalan dengan sistem ekonomi modern oleh Alexander Agung dengan membuka rute perdagangan Timur dan Barat telah memaksa rakyat sederhana Palestina untuk menghadapi situasi ekonomi global berwatak kapitalis dalam ciri tradisionalnya. Muncul elite ekonomi baru. Rakyat pedesaan yang bersandar pada tanah pertanian mengalami kekalahan. Tanah-tanah mereka dijual dan digadaikan kepada orang berduit, sehingga rakyat menjadi orang asing di tanah sendiri.
Dari sudut sosio-budaya juga, terjadi karut marut dan guncangan. Pertemuan budaya religius Palestina dan budaya helenisme Yunani menggoyahkan sendi-sendi sosio-religius masyarakat sederhana dan menimbulkan anomali di dalam masyarakat.
Agama Yahudi sendiri tak mampu memberi respon pada perbenturan dengan budaya helenisme ini. Sebab agama telah jatuh pada formalisme hukum-hukum yang mengikat dan menjadi kuk yang dipasang pada manusia atau hukum tidak lagi untuk manusia, tetapi manusia untuk hukum. Agama tidak lagi menjadi sumber inspirasi menjawab tantangan dan tanda-tanda zaman, sebab agama lebih menekankan aturan-aturan formal, bukan pada spiritualitas yang membebaskan.

Memberikan Alternatif
Menjawabi situasi serba kompleks ini, ada banyak gerakan alternatif yang dijanjikan kepada masyarakat. Kelompok para imam, bangsawan, dan Saduki memberikan solusi. Tetapi kerja sama yang erat dengan kekuasaan Roma dan menjadi loyalis kekuasaan pusat di Roma menjadikan mereka jauh dari massa rakyat. Kelompok Farisi menentang penjajah, tetapi pada akhirnya juga bersikap kompromistis dan agama sekali lagi tidak memberikan inspirasi yang membebaskan, melainkan jatuh pada formalisme hukum. Kelompok Zelot adalah kelompok pemberontak bersenjata menentang kekuasaan Roma. Barabas yang diminta dibebaskan berasal dari kelompok ini. Karena pemberontakan bersenjata ini, pada tahun 70 masehi Roma menghancurkan bait Allah Yesusalem, simbol kebanggaan keagamaan Yahudi.
Di tengah karut marut politik dan segmentasi masyarakat seperti ini, Yesus muncul dengan kelompok kecil orang-orang terpilih dari massa rakyat biasa. Gerakan Yesus memberikan satu alternatif yang membebaskan.
Ciri khas gerakan alteranatif Yesus adalah pertama, mulai dari pinggir. Yesus berjalan dari desa ke desa memberitakan kabar baik. Gerakan Yesus menyentuh massa akar rumput. Jadi, Yesus memulai gerakannya dari pinggir ke pusat kekuasaan di Yerusalem. Dengan demikian gerakannya merupakan gerakan terbuka. Siapa saja, asalkan hatinya terbuka pada rencana keselamatan Allah.
Kedua, Yesus tidak memberikan janji-janji muluk, tetapi menjawabi kebutuhan riil masyarakatnya. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan. Yesus peduli dengan apa yang terjadi dengan massa rakyat. Di sini amat jelas keberpihakan Yesus dan solidaritasnya dengan orang-orang sederhana, yang menderita, dan yang terbuang dan terpinggirkan.
Karut marut politik dan segmentasi masyarakat yang tajam serta guncangan budaya helenisme yang “mencemari” tradisi dan kultur religius Yahudi direspon Yesus dan kelompok kecil ini dengan memberikan pembaruan cara keberagamaan dan membangun kecerdasan sosial di ruang publik. Yesus membarui cara penghayatan agama dan menekankan spiritualitas pembebasan. Solidaritas menjadi modal sosial dalam menghadapi globalisasi ekonomi dan penindasan politik.
Inkarnasi Yesus ke dalam kelompok tertindas seperti ini dan mencoba melihat fakta sosial dari sisi korban dipandang membahayakan stabilitas politik keamanan nasional Palestina dan stabilitas sosial. Dengan demikian, konfrontasi pendekatan dalam memberikan solusi atas persoalan masyarakat berakibat pada penilaian yang keliru pada gerakan keagamaan Yesus. Politik kekuasaan yang bertumpu pada dukungan massa akan selalu merasa cemas kehilangan legitimasi jika terjadi kemerosotan dukungan massa. Karena hal itu akan membahayakan stabilitas kekuasaan. Kelompok-kelompok loyalis di Yerusalem cemas dengan makin besarnya pengaruh spiritualitas politik dari gerakan Yesus.

Pilkada
Pengolahan politik kaum loyalis penjajah Roma di Yesusalem hampir memiliki kesamaan dengan pengolahan politik kita pasca kejatuhan orde baru Soeharto. Meminjam istilah Clifford Geertz mengenai negara teater, pengolahan politik kita terutama pada masa pemilihan langsung memperlihatkan ciri teaterikal.
Permainan di ranah persepsi publik menjadi begitu dominan dalam pengolahan politik kita. Akibatnya para politisi kita sibuk memperbaiki citra, membentuk citra dan menebar pesona seolah-olah politisi kita peduli dengan penderitaan rakyat. Pemimpin kita di sini kelihatannya ikut menderita bersama korban bencana, tetapi sesungguhnya mereka ingin mencuri persepsi publik untuk mendapatkan dukungan politik kekuasaan. Politik menggunakan teknik-teknik dagang dengan mempermainkan persepsi publik melalui tindakan dan kata-kata. Tetapi politisi kita gagal menyelesaikan masalah rakyat.
Gema refleksi Gereja lokal di Ruteng sebagaimana diungkapkan pada awal tulisan ini terlalu kecil untuk hiruk pikuk politik lokal di Flores dan Lembata. Politisi-politisi lokal di wilayah ini tergerus oleh arus politik nasional dan semangat konsumerisme yang menjadi ciri ekonomi kapitalis. Semangat konsumerisme sudah masuk ke dalam ruang politik. Sehingga politik tidak lagi memiliki nilai-nilai idealnya sebagai penopang berpolitik. Moralitas sebagai penyanggah utama berpolitik kehilangan daya pikatnya oleh begitu dalamnya konsumerisme masuk dalam ruang publik politik kita.
Moralitas di ruang publik tentu saja beragam. Dan kita pun bisa berdalih dengan cara ini. Yang kita lihat sekarang adalah eros politik jauh lebih kuat daripada spiritualitas politik. Flores dan Lembata justru jatuh pada eros politik tak terkendali sehingga kehilangan identitas kulturalnya sekarang ini.
Kita tidak ingin menafikan pencitraan politik, sebab politik sebagai taktik dan strategi menggunakan segala kemungkinan untuk mendapatkan kekuasaan memerlukan pencitraan demi mendulang dukungan massa. Tetapi teater politik lokal kita ke depan mempromosikan jalan salib sebagai ciri khas yang membedakan politik lokal kita dengan daerah lainnya.
Seperti dalam manajemen penjualan yang mengandalkan positioning, segmentasi, dan diferensiasi, kita pun bisa mempromosikan politik jalan salib sebagai diferensiasi dalam politik lokal kita. Yesus mentransformasikan salib yang merupakan tanda penghinaan menjadi sumber keselamatan. Dalam cara yang sama, kita pun bisa menjadikan jalan salib sebagai sumber moralitas dalam berpolitik.
Jalan salib adalah jalan penyangkalan diri, politik pengosongan diri, dan politik abstinensi dari kerakusan. Jalan salib merupakan inspirasi untuk mengingkari diri sendiri, mematikan kepentingan diri demi kepentingan orang lain. Jalan salib sebagai sumber inspirasi dari diferensiasi politik lokal kita hendaknya tercermin dalam pilkada ke depan. Kita menjadikannya sebagai alternatif politik dan sebagai cara memerangi korupsi.
Memang tidak mudah di saat kebebasan dan kejayaan individu ditempatkan sebagai nilai tertinggi. Sebab dengan itu pula kita sering tergelincir dan mencoba mengeluarkan Allah dari ruang publik kehidupan politik kita. Kita tidak lagi memperhatikan moralitas politik di mana Allah berseru di dalam ruang batin kita.
Dengan ini menjadi jelas bahwa kita memerlukan figur politik yang berani menyangkal dirinya, solider dengan the crucified people dan berani memberikan kita alternatif-alternatif. Tidak cukup kita memiliki pemimpin yang bertindak sebagai administrator yang baik, tetapi kita lebih membutuhkan pemimpin yang menawarkan alternatif yang membebaskan. Jika jalan salib menjadi inspirasi dan inti dari tiap pilkada kita, kita akan menemukan kembali identitas kultur politik kita. Jalan salib sebagai diferensiasi politik akan memberikan kita investasi politik jangka panjang dalam skala politik regional Flores dan Lembata.

Artikel ini dimuat di Flores Pos, 23 April 2007