09 Oktober 2007

Dewan Perlu Tolak Pemkot

Oleh: FRANS OBON

SEJAK masyarakat mengetahui secara luas rencana pemerintah membentuk pemerintahan kota (pemkot), masyarakat menggelar aksi demonstrasi ke Dewan. Karena benteng terakhir dalam usaha pembentukan pemerintah kota itu ada di DPRD Ende.

Kita semua tahu bahwa dalam pembentukan atau pemekaran sebuah wilayah, prosesnya harus melalui tiga tahap yakni penjaringan aspirasi, kajian ilmiah, dan rekomendasi DPRD setempat. Dalam konteks pembentukan pemerintah kota Ende, dua tahap sudah dilakukan pemerintah. Tinggal tahap terakhir yakni rekomendasi DPRD Ende. Jika DPRD Ende memberikan rekomendasi persetujuannya, maka rencana pembentukan pemerintah kota ini akan diajukan ke pemerintah pusat. Lalu, rakyat menunggu realisasinya.

Namun, begitu masyarakat mengetahui dan membaca bahwa ada yang tidak beres dalam rencana pembentukan pemerintah kota itu, aksi demonstrasi penolakan pun tidak terhindarkan lagi. Masyarakat melihat ada proses yang tergesa-gesa di sini. Ada sesuatu yang disembunyikan. Yang paling kentara seturut pengakuan masyarakat adalah ada proses rekayasa dalam penjaringan aspirasi. Bahkan aspirasi ini tidak terekam di lembaga Dewan. Dari proses penjaringan aspirasi saja sudah ada yang tidak beres.

Di lain pihak pemerintah sudah melakukan kajian ilmiah sebagai salah satu syarat kelayakan pemekaran dan pembentukan sebuah wilayah baru. Seluruh proses dan metode kajian ini tidak semua diketahui masyarakat. Kajian yang dipesan pemerintah ini menyokong rencana pemerintah. Ini artinya rencana ini mendapat legitimasi ilmiah melalui penelitian ilmiah. Sudah diketahui secara luas kajian ilmiah sebagai pemenuhan syarat pembentukan wilayah selalu memberi legitimasi atas rencana si pemesan penelitian.

Melihat proses seperti ini, DPRD Ende harus mengambil sikap menolak rencana pembentukan pemerintah kota Ende sebelum seluruh masyarakat Kabupaten Ende mengambil bagian dalam rencana pembentukan pemerintahan kota ini.

Sejarah Kabupaten Ende mengajarkan kepada kita bahwa kabupaten ini dibentuk berdasarkan rembuk bersama dua etnik terbesar yakni Ende-Lio. Dua entitas sosial budaya ini membuat kesepakatan etis mereka membentuk kabupaten. Kalau sekarang pemerintah oleh karena kewenangannya mengusulkan pembentukan daerah baru mengabaikan kesepakatan etis ini, maka pemerintah sudah keliru langkah. Benteng terakhir adalah DPRD Ende. Sikap kita adalah sebaiknya DPRD Ende menolak.

*Flores Pos/Bentara/Pemkot/9 Oktober 2007

Rumah Biliar dan Tangisan Perempuan

Oleh: FRANS OBON

EMPAT lelaki berada di atas panggung dengan sebuah rumah mini ditaruh agak ke belakang. Seorang tetua adat dengan mengenakan kain adat Ende-Lio berbincang-­bincang dengan tiga orang lainnya mengenai saksi atas tanah dan rumah warisannya.

Ketika percakapan tengah berlangsung, tiga orang berwajah topeng masuk, mengubrak-abrik rumah dan membunuh sang tetua adat. Setelah melakukan aksinya, tiga lelaki bertopeng keluar sambil berteriak kegirangan karena misi telah berhasil.

Sang tetua tergeletak dan meninggal. Lima perempuan masuk dan menangis histeris, dan bertanya-tanya: apa sebab dan salah sang suami sehingga meninggal mengenaskan(sebagian penonton diam, sebagian tertawa cekikikan).

Seorang bos masuk dengan rokok di tangan, bergaya angkuh. Tiga pria bertopeng tadi muncul dengan wajah yang sebenarnya karena telah menanggalkan topengnya dan dengan bangga menceritakan kepada bos bahwa order telah diselesaikan. Tetapi, dalam adegan ini, terjadi dialog: bagaimana dengan anak, istri, tanah, dan rumah? Bos menjawab, itu urusan mereka.

Tujuh perempuan dan empat lelaki masuk bersama korban lainnya dan saling tuding pun terjadi antara mereka dengan lelaki yang tadi menggunakan topeng. Istri sang tetua adat mengamat-amati wajah "pembunuh itu". Huru hara tidak terhindarkan. Tuduh menuduh dan pengingkaran terjadi. Bos dengan enteng memerintahkan, bawa segera korban ke rumah sakit.

Istri sang tetua coba dihibur seorang perempuan. "Sudahlah kak". "Kamu tidak tahu apa yang saya rasakan. Anak-anak saya masih kecil," timpalnya.
Tanah yang dirampas itu digunakan untuk membangun biliar, sebuah tempat umum, di atas darah. Pertanyaan yang mengemuka: mungkinkah saya yang menyulut pertikaian itu, kata komentator.

DESKRIPSI ini mungkin tidak secara utuh menggambarkan fragmen yang mengisi acara pembukaan Pelatihan Penelitian Sosial yang diselenggarakan Pusat Pengkajian Indonesia Timur/PPIT (Centre for East Indonesia Affairs/CEIA) Jakarta yang diketuai Dr. Ignas Kleden, MA bekerja sama dengan The Toyota Foundation, bertempat di aula Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat (STPM) Sta Ursula Ende, Rabu (24/7/2002) malam.

Fragmen ini selain menggambarkan hakikat dari pentingnya penelitian sosial bagi perumusan kebijakan, juga menggambarkan sebuah realitas sosial tentang kelompok masyarakat yang sangat rentan terhadap dampak dari perumusan kebijakan yang amburadul, kelompok yang selalu menderita setiap kali konfik horisontal terjadi. Kelompok itu adalah kaum perempuan dan anak-anak.

Perumusan kebijakan publik dan dampak yang ditumbulkan oleh kebijakan yang diambil secara acak dan amburadul adalah dua hal yang bertautan secara mendasar. Yang pertama adalah sebab dan kedua adalah akibat.

Mengapa kajian ilmiah yang rasional dan objektif yang disertai dengan metode penelitian yang valid diperlukan dalam perumusan kebijakan? Yang pertama, metode harus valid. Metode dalam pengertian ini tentu saja dilihat sebagai aparatus, alat yang bisa dipakai untuk mendapatkan hasil/tujuan. Jika alat, aparatus, atau metode yang digunakan serampangan, diperkeruh oleh data-data juga tidak valid dan dipungut secara serampangan, maka perumusan kebijakan publik besar kemungkinan melenceng jauh dari tingkat kewajaran dan rasionalitas. Pendek kata metode yang keliru akan menghasilkan kesimpulan yang keliru.

Kajian ilmiah dianggap penting dan harus mendasari kebijakan pemerintah akan membantu mengurangi kemubaziran suatu proyek. Kasat mata kita saksikan bahwa proyek-proyek pemerintah seringkali mubazir karena tidak disertai dengan analisis yang rasional dan objektif berdasarkan suatu studi dan penelitian yang valid secara metodis. Kemubaziran ini diperparah lagi dengan kontinuitas dan diskontinuitasnya program pembangunan yang diambil oleh bupati atau gubernur. Kalau satu bupati berhenti, misalnya, bupati berikutnya tidak akan secara konsisten mengikuti dan melanjutkan program pendahulunya. Dengan fakta ini diskontinuitas akan menambah kemubaziran proyek pemerintah.

Poin terpenting lainnya yang menjadi alasan mengapa kajian ilmiah yang rasional dan objektif itu diperlukan adalah, untuk menghindari jatuhnya risiko yang lebih besar.

Seperti yang dikatakan oleh Peter L. Berger dalam Pyramide of Sacrifices, kebijakan yang tidak rasional tetapi didasarkan pada kepentingan sesaat selalu memakan korban (Lihat Frans Obon dalam Asal Omong SKM Dian 8/8/1997 dan Dian 1/2/2001). Untuk menakar rasionalitasnya itu, dapat dilihat dari korban yang jatuh. Peter L. Berger mengatakan, semakin satu kebijakan pembangunan menimbulkan risiko-risiko yang lebih besar dan korban berjatuhan, maka makin jelas dan transparan bahwa kebijakan itu tidak rasional. Dengan kata lain, rasionalitas kebijakan publik itu tinggi kalau korban yang jatuh sedikit.

Menurut Berger, para politisi seringkali terjebak dalam pola pikir dan terjerumus dalam keputusan seperti ini. Politisi tidak memperhitungkan hal ini dalam mengambil kebijakan. Banyak sekali keputusan politik diambil berdasarkan pengetahuan yang tidak memadai dan dengan asumsi yang keliru. Itulah sebabnya, kata Berger, seringkali keputusan politis berjalan di atas ongkos kemanusiaan yang mengerikan.

Tudingan Berger tentu beralasan. Para politisi kita yang duduk di pemerintahan seringkali mengambil keputusan berdasarkan kepentingan politik atau hanya bersifat populis semata, tanpa ada satu kajian yang mendalam tentang apa yang diperlukan oleh masyarakat. Saat ini sangat terasa cara-cara seperti itu. Menteri-menteri dari partai politik (parpol) ramai-ramai menyumbangkan sesuatu tanpa ada kajian lebih dulu apakah sumbangan itu akan bermanfaat atau tidak.

Kebijakan publik seperti ini diperparah lagi oleh situasi sosial politik masyarakat kita dan peringai pejabat pemerintah kita yang menutup rapat-rapat ruang publik (public sphere), sebuah ruang di mana kebijakan pemerintah didiskusikan dan dibicarakan bersama rakyat. Masyarakat tidak diberi ruang untuk membahas dan membicarakan kebijakan yang diambil yang berdampak pada kehidupan mereka. Sosialisasi, yang begitu tenar saat ini, adalah sebuah pola indoktrinasi karena sosialisasi itu disampaikan setelah sebuah Perda, misalnya, disahkan oleh DPRD, sementara proses pembuatan Perda itu tidak pernah disampaikan secara terbuka untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat.

SIAPAKAH yang paling terkena dampak dari kebijakan publik yang tidak rasional dan tidak objektif yang diambil pemerintah itu? Jawabannya adalah kelompok masyarakat yang paling lemah. Dalam konteks fragmen di atas, kelompok yang paling rentan dan menderita serta terkena dampak kebijakan yang amburadul adalah perempuan dan anak-anak. Kaum perempuan dan anak-anak meratapi konflik itu tanpa bisa mengatasinya. Mereka hidup dalam kepasrahan.

Yang menarik, menghadapi situasi ini, pengambil kebijakan seringkali cuci tangan seperti Pilatus, menyerahkan kesalahan itu kepada bawahan. Di sini pejabat pemerintah menjadi orang yang tidak peka terhadap situasi, menyelamatkan diri sendiri karena perhitungan politis. Mungkin juga dalam konteks ini, pengambil kebijakan dikelilingi oleh pejabat-pejabat yang korup, menggunakan kesempatan dalam kesempitan, meraup keuntungan di dalam penderitaan orang lain. Orang seakan tidak lagi menganggap penting untuk berbicara dan berdialog dengan hati nuraninya.

Dalam beberapa hal, sikap arogan dan tidak peka ini tercermin dalam berbagai kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kasus PDAM di daerah­-daerah di Flores, misalnya, demi membesarkan kas daerah, pemerintah menaikkan tarif berlipat-lipat.

Bagi pejabat pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan gaji yang tiap kali naik dan disertai tunjangan jabatan yang aduhai, kenaikan itu tidak perlu dirisaukan. Apalagi rumah mereka tergolong tarif rumah tangga dan mereka mampu membayar. Demikian pula DPRD kita. Gaji anggota DPRD yang lari di atas angka juta, belum terhitung tunjangan transportasi - yang konon diberi satu kali untuk satu tahun , uang duduk, uang lelah, uang sisa dari perjalanan dinas, uang turba, dll. membuat mereka tidak mengalami kesulitan dalam membayar tarif air.

Lalu, siapakah yang menderita dari kenaikan itu? Rakyat kebanyakan, rakyat yang hidupnya untuk makan saja susah. Pada tataran ini para pejabat kita, DPRD kita seringkali tidak peka, bersikap ingin selamatkan diri masing-masing.

Dalam situasi-situasi seperti ini, suara hati tidak bisa lagi "menghukum" seseorang untuk bersikap peka clan tanggap. Suara hati telah lama "mati" sehingga kepekaan juga dari hari ke hari menjadi tumpul dan dekil. Rumah biliar dan kaum perempuan dalam fragmen SMUK St. Petrus itu adalah contoh terbaik sebuah kebijakan yang memakan korban dan sikap cuci tangan ingin selamatkan diri.

*Flores Pos 26 Agustus 2002

05 Oktober 2007

Betap Sulitnya Nasib Guru

Oleh: FRANS OBON

Guru-guru di Kabupaten Lembata memprotes pemerintah karena gaji mereka selama setahun plus gaji ke-13 belum dibayar. Para guru datang baik-baik menemui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lembata Payong Pukan Martinus.

Dari dialog, diperoleh jawaban bahwa dinas tidak menutup mata terhadap fakta ini. Tetapi karena jumlah guru yang banyak dan sulitnya administrasi, membuat pembayaran gaji guru terlambat. Kadis berjanji tetap membayar gaji guru dalam waktu dekat.

Alasan karena jumlah guru yang banyak yang mengakibatkan menumpuknya urusan administrasi pemerintah mungkin saja tidak masuk akal untuk kalangan umum. Apa sih persoalan administrasi yang sulit itu? Ataukah ada masalah lain di balik itu. Apakah lebih disebabkan karena tidak adanya sikap peduli pemerintah terhadap nasib para guru?

Bilangnya pemekaran wilayah ini dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan dan birokrasi pemerintah akan berjalan efektif dan efisien bila wilayah dimekarkan. Ketika Lembata masih menjadi bagian dari Flores Timur, alasan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat menjadi alasan utama percepatan pemekaran Lembata. Namun kasus terlambatnya pembayaran gaji guru yang telah berlangsung selama setahun itu menunjukkan bahwa tujuan pemekaran wilayah sama sekali gagal. Ternyata efektivitas dan efisiensi pelayanan birokrasi bukan terletak pada luasnya wilayah pelayanan pemerintah, melainkan disebabkan oleh mentalitas kerja birokrasi. Jangka waktu satu tahun bukanlah rentang waktu yang pendek. Dengan demikian alasan karena sulitnya pengurusan administrasi sebenarnya dicari-cari.

Masalah utama dari protes para guru ini adalah tidak adanya perhatian pemerintah terhadap nasib guru. Gaji adalah hal yang esensial bagi para guru. Andaikata selama setahun juga para elite birokrasi tidak menerima gaji yang merupakan satu-satunya sumber yang menghidupi asap dapur mereka, sudah pasti mereka juga akan berteriak. Bagi elite birokrasi mungkin tidak membutuhkan gaji karena masih bisa mendapat tambahan dari sisa perjalanan dinas, dari sumber pendapatan lain yang sulit dilacak, sehingga mereka tidak bisa merasakan kalau gaji tidak diterima. Tidak demikian halnya dengan para guru yang hanya mengandalkan gaji tok untuk menghidupi keluarga dan diri mereka. Tidak menerima gaji sama halnya memotong kehidupan mereka. Maka sebaiknya elite birokrasi pemerintah juga peka dan ikut merasakan apa yang dirasakan para guru.

Banyak kasus yang menunjukkan bahwa betapa sulitnya nasib guru. Memperjuangkan nasib guru hanya slogan belaka.

*Flores Pos/Bentara/Guru / 2 Oktober 2007

Jangan Korbankan Rakyat Lembata

Oleh: FRANS OBON

Ada babak baru dalam masalah tambang di Kabupaten Lembata. Di tengah pro dan kontra tambang, pemerintah Kabupaten Lembata menerima penyerahan tanah dari beberapa orang warga yang mengaku diri punya hak atas tanah tersebut. Namun dari empat suku di wilayah pertambangan, masyarakat menolak dan menyebut penyerahan itu sebagai sesuatu yang ilegal.

Kita memandang titik ini dari keseluruhan pro dan kontra persoalan tambang di Kabupaten Lembata amat krusial dan mungkin juga rawan menimbulkan konflik. Ada dua sudut pandang, yang membuat kita mengambil kesimpulan ini, sekaligus kesimpulan kita harus ditempatkan dalam konteks mengingatkan pemerintah Kabupaten Lembata akan bahaya yang bisa ditimbulkan dari pro dan kontra soal tambang di kalangan masyarakat pada titik pro dan kontra penyerahan hak ulayat.

Pertama, demonstrasi masyarakat menolak tambang di Kabupaten Lembata adalah persoalan antara masyarakat dan pemerintah (yang disokong DPRD Lembata). Ini artinya konflik yang terjadi adalah konflik vertikal antara masyarakat dan pemerintah. Konflik demikian tidak mengkhawatirkan kita karena masyarakat memiliki saluran untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat.

Kedua, namun dengan penyerahan tanah oleh sekelompok orang yang mengklaim dirinya berhak, maka konflik menjadi bercabang yakni tidak saja dengan pemerintah melainkan horisontal antarmasyarakat. Masalahnya sekarang tidak lagi sekadar polarisasi pendapat dan sikap soal tambang yang risikonya masih terbilang kecil. Tetapi ketika polarisasi itu sampai pada tingkat penyerahan tanah, maka masalah selanjutnya adalah saling klaim atas hak ulayat di masyarakat. Ini berarti konflik bergeser ke level horisontal.

Kita khawatir dengan situasi ini. Karena dari alasan yang diberikan masyarakat yang menolak tambang, tampak sekali kekhawatiran mereka soal kehilangan tanah dan ladang serta jati diri mereka sebagai sebuah masyarakat adat. Tanah bagi masyarakat adalah soal hidup dan mati. Karena itu masalahnya menjadi sangat sensitif di sini.

Kita sekadar mengingatkan bahwa konflik pertanahan sudah sering menyulut pertikaian berdarah. Kita mengingatkan pemerintah Kabupaten Lembata agar bertindak arif di sini. Masyarakat kita yang rapuh ibarat bejana tanah liat akan mudah pecah ketika mereka berhadapan dengan soal hidup dan mati. Itulah sebabnya ketika masalah bergeser begini, kita mengingatkan pemerintah Kabupaten Lembata agar berpikir ulang dan berpikir keras agar tidak mengorbankan rakyat Lembata. Apa artinya cita-cita tambang menyejahterahkan rakyat, ujung akhirnya menyulut konflik horisontal.

*Flores Pos / Bentara / 6 Oktober 2007

Babak Baru Tambang Lembata

Oleh: FRANS OBON

Selama ini terjadi pro dan kontra mengenai usaha pertambangan emas dan tembaga di Lembata. Masyarakat lokal yang daerahnya akan dijadikan kawasan pertambangan menolak wilayah mereka dijadikan daerah pertambangan yang diusahakan Merukh Enterprise bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Lembata.

Berbagai demonstrasi digelar baik di Lewoleba, ibu kota Kabupaten Lembata maupun di Jakarta. Intinya masyarakat menolak pertambangan. “Sejengkal pun kami tidak akan menyerahkan tanah untuk pertambangan,” kata masyarakat.

Masyarakat lokal sudah menggelar upacara adat, memotong ayam sebagai sumpah bahwa mereka tidak akan menyerahkan tanah mereka untuk dijadikan kawasan pertambangan. Meski dijanjikan berbagai fasilitas dan kemudahan oleh Merukh Enterprises seperti rumah, fasilitas kesehatan dan sekolah, masyarakat lokal tetap menolak.

Serahkan Tanah
Ada perkembangan baru. Sekelompok orang yang mengaku pemangku hak ulayat menyerahkan twilayah yang mau dijadikan areal tambang kepada pemerintah. Selasa 2 Oktober 2007, Abdulah Demon menyerahkan tanah kepada Bupati Lembata, Andreas Duli Manuk.

Acara serah terima itu berlangsung di ruang rapat Bupati Lembata. Hadir menyaksikan Wakil Bupati (Wabup) Lembata, Andreas Nula Liliweri, Sekretaris Daerah (Sekda) Lembata, Aloysius da Silva, Asisten I, Stanislaus Nunang, Asisten II, Lukas Witak Lipataman, para Kepala Bagian (Kabag) di Lingkup Setda Lembata, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lembata, Alex Seru Lazar. Masyarakat didampingi Camat Buyasuri, Mochtar Sarabiti.

Tanggapan Bupati
Bupati Manuk berterima kasi. Ia bilang, rencana tambang mendapat komentar di sana-sini. Selain masyarakat, juga terakhir masuk juga orang yang punya pengetahuan. Banyak orang yang dengar tentang program tambang, tapi, menurut Bupati, tidak mendalami dan tidak menjiwai.

Serah terima itu akan diinformasikan kepada investor agar bisa mulai lakukan kegiatan di tanah yang sudah diserahterimakan. “Makin cepat realisasi hal-hal yang sudah jelas, lebih baik. Bisa kurangi konflik.”

Abdulah Demon mengatakan penyerahan itu berdasarkan kerelaan dan kepedulian terhadap pembangunan di Lembata. “Tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.”
Luas ulayat Walupang bergerak antara pebatasan Desa Bean, Benihading II dan perbatasan Desa Mampir.

Kelompok masyarakat lainnya menilai penyerahan ini ilegal. Antonius S. Liliwana di kediamannya di Lewoleba, Kamis (4/10) mengatakan ini penyerahan ilegal. Anton Liliwana adalah anak sulung Oktavianus Oro Leu, penjaga rumah adat di Walupang. Di Walupang, kata dia, ada lima suku yakni Suku Liliwana, Liliweri, Doluhalang, Belukobi dan Bareng Weheq. Tiap suku punya tugasSuku Liliwana sebagai sulung menjaga Lewo (jaga kampung), Liliweri jaga duli menjaga tanah di luar kampung (kebun). Doluhalang bertugas sebagai molan (dukun) yang membuat seremonial adat. Belukobi dan suku Bareng Weheq menjaga keamanan (tentara).

Suku Liliweri
Dia mengatakan, Hasan Abu dan Dullah Demong masuk dalam suku Liliweri. Dalam masalah tambang empat suku yakni suku Liliwana, Doluhalang, Belukobi dan Bareng Weheq menolak tambang dan tidak menyerahkan sedikitpun tanah untuk kepentingan tambang.

Sementara itu di suku Liliweri hanya Abdullah Demong dan Hasan Abu termasuk Junus Demong yang setuju dengan tambang. Tiga orang ini juga yang ikut studi banding tentang tambang di Minahasa dan Sumbawa Barat.

Pemerintah Kabupaten Lembata membiayai studi banding tambang ini anggota DPRD dan kelompok masyarakat lainnya. “Kami tidak pernah tahu kalau ada penyerahan tanah ulayat itu. Penyerahan tanah oleh Dullah Demong dan Hasan Abu tidak pada tempatnya dan bagi saya penyerahan tanah itu ilegal,” kata Liliwana.

Kuasa
Ia menjelaskan tampaknya pemerintah Kabupaten Lembata masih bersikeras untuk melakukan penambangan emas dan tembaga di Kedang dan Lebatukan. Sementara rakyat terus menolak.

Menuru dia, pemerintah dengan kuasanya dan uang banyak tidak menggubris suara rakyat. Rakyat yang lemah dan tidak punya apa-apa hanya mengandalkan kuasa dari Tuhan dan leluhur. “Kami dalam waktu dekat ini akan melakukan seremonial adat. Rakyat tidak punya apa-apa, kami melawan mereka dengan seremoni adat”.

Sandiwara
Ketua Forum Komuni Tambang Lembata yang juga direktur Lembata Center Philipus Bediona mengatakan penyerahan tanah yang dilakukan Abdullah Demong dan Hasan Abu kepada pemerintah Kabupaten Lembata adalah sandiwara.

Menurut dia, pemegang hak ulayat tertinggi di Waqlupang adalah Oktavianus Oro Leu, yang anak sulungnya Anton S. Liliwana. “Kalau bupati terima penyerahan tanah ulayat dari Dullah Demong yang saya bilang tadi sandiwara, tidak lucu lagi”

Bediona mengatakan tindakan bupati Lembata mencerminkan kekerasan hati. Ia mengatakan Bupati Manuk tahu kalau rakyat dalam puncak kemarahan akibat dikeluarkan surat ijin prinsip dan empat surat ijin lokasi untuk tambang.Jangan

Tergesa
Anggota DPRD Lembata, Yoseph Suban Amuntoda mengharapakan pemerintah jangan tergesa-gesa dengan penyerahan tanah untuk lokasi tambang ini. Ia mengatakan pemerintah Kabupaten Lembata harus belajar dari pengalaman selama ini di mana tanah yang sudah diserahkan kepada pemerintah diambil kembali oleh keluarga atau orang lain yang punya hak atas tanah tersebut.

*Laporan Flores Pos