10 Jurnalis Australia Kunjungi Flores Pos

Rombongan menerima selendang tenun ikat tradisional yang ditenun perempuan Ende, Flores.

Sebanyak 10 jurnalis Australia dari Asia Pacific Journalism Centre (APJC) mengunjungi Redaksi Harian Flores Pos di Jl El Tari Ende, Senin 21 Juli lalu. Beyond Australia, judul besar dari program Understanding Near Neighbours ini.

Helen Musa (APJC), Whitney Fitzsimmons (presenter dari ABC Television), Jessica Mahar (Journalist dari Macarthur Advertiser), Gary Cox (associate producer dari SBS World News), Alexandra Kennedy (project officer APJC), Christine Webster (presenter dari Radio Australia), Benjamin Doherty (journalist The Age), Carlo Oreglia (Presenter dari SBS Radio), Dawn Gibson (news journalist dari The West Australian) dan Amy McQuire (journalist dari National Indigenous Times).
“Kami mau kenal kebudayaan, agama, pendidikan, dan pembangunan di Indonesia. Kami ingin mengenal secara dekat tentang kondisi Flores yang berada sangat jauh dari pusat pemerintahan Indonesia di Jakarta,” kata Helen Musa.
Rombongan jurnalis Australia ini sempat bertemu Bupati Ende, Paulinus Domi dan kunjungi SMAK Syuradikara, sebuah sekolah unggul milik Serikat Sabda Allah (SVD/Divine Word Missionary Society).
“Kami sangat gembira. Sekarang kami mau bertemu dengan para jurnalis. Kami mau mendengar dari para wartawan tentang Flores Pos dan tentang Flores,“ kata Helen.
Direktur Keuangan PT Arnoldus Nusa Indah, Br Wilfrid Kromen SVD dan P Charles Beraf SVD (editor Flores Pos) menerima rombongan di ruang Redaksi.
Helen minta media, terutama Flores Pos peka dengan kehidupan ekonomi masyarakat. Masyarakat miskin karena korupsi. Jurnalis, kata dia, perlu independen berhadapan dengan pemerintah. Dia juga minta Flores Pos bertanggung jawab dan menyuarakan kepentingan masyarakat lokal.

"Flores Pos bertanggung jawab dan menyuarakan kepentingan masyarakat lokal"

“Jangan berdiam diri. Harus bertanggung jawab, meskipun dengan risiko dibenci seperti yang terjadi pada jurnalis-jurnalis di Australia. Jurnalis di Australia dibenci, terutama oleh pemerintah, politisi, tetapi disenangi oleh para mahasiswa dan aktivis,” katanya.
Alexandra Kennedy, project officer dari APJC mengatakan independensi pers terwujud dalam tanggung jawab pers terhadap kepentingan masyarakat. Tanggung jawab butuh keberanian.

Anggur Lama, Kirbat Baru

Departemen Agama Kabupaten Ende bikin diskusi mengenai agama, etnis, dan demokrasi, menghadirkan kaum muda dari berbagai agama.

Oleh FRANS OBON

DEPARTEMEN Agama Kabupaten Ende tidak ingin kehilangan momentum. Meski belum tuntas seratus persen pengerjaannya, mereka bikin diskusi di kantor mereka yang baru di Jln Katedral. Kantor berlantai dua ini belum dipasang keramik dan gorden. Untuk menutup lantai aula yang masih kasar itu, dua karpet warna hijau dan merah dibentangkan. Tapi kantor ini representatif bagi sebuah kantor pemerintah untuk urusan hubungan antaragama-agama di Indonesia.

Indonesia memang bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler. Pemerintah mendirikan Departemen Agama, yang dalam masa reformasi pasca pemerintahan Soeharto tidak termasuk departemen yang diserahkan ke pemerintah daerah, untuk mengurus dan mengatur hubungan antaragama-agama. Departemen Agama adalah konsensus founding fathers (pendiri-pendiri bangsa Indonesia) untuk mengakomodasi pandangan kelompok-kelompok agama dan kelompok-kelompok nasionalis dalam sejarah kemerdekaan Indonesia modern.
“Agama, Etnisitas, dan Demokrasi”, begitu tema diskusi 28 Mei lalu itu menghadirkan sekitar 50 kaum muda dari berbagai agama. Di deretan panelis, dosen Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero Pater Budi Kleden SVD, Pendeta Gereja Syaloom Ende, Y. A. R Tarully, Kepala Departemen Agama Kabupaten Ende Agustinus Tungga Gempa, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Fransiskus A R Senda, dan Basirun Samlawi dari Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Ende dengan pemandu diskusi Frans Obon dari Harian Flores Pos.
Menurut Ketua Panitia Yosef Nganggo, momentum yang menjadi trigger (pemicu) diskusi adalah Indonesia sedang merayakan seratus tahun kebangkitan nasional, sepuluh tahun reformasi Indonesia, dan dalam usianya yang ke-50 tahun Kabupaten Ende yang dibentuk tahun 1955 akan menggelar pemilihan bupati dan wakil bupati secara langsung. Bersamaan dengan itu, Provinsi NTT menggelar pemilihan langsung gubernur dan wakil gubernur untuk pertama kalinya oleh 2,6 juta pemilih dari 4 juta lebih penduduk provinsi kepulauan ini pada tanggal 11 Juni 2008.
Pemilu kepala daerah yang dilakukan secara langsung, kata dia, menjadi tonggak bagi demokrasi di tingkat lokal, sekaligus menjadi momentum bagi rakyat untuk memilih bupati dan wakil bupati yang berkualitas yang mampu mengelola pemerintahan secara lebih efisien, efektif, dan produktif.
Faktor etnisitas dan agama dalam konteks Indonesia justru berperan penting di dalam pembentukan karakter pembangunan bangsa. Pluralitas jika ditransformasikan secara produktif, akan menyumbangkan pertumbuhan demokrasi, namun sebaliknya bisa memicu konflik kalau setiap kelompok gagal membangun sikap solidaritas sebagai warga negara-bangsa (nation-state).
Agama dan etnisitas, kata Budi Kleden, punya hubungan tak terpisahkan di dalam masyarakat agraris-tradisional. Satu kelompok etnis punya konsep mengenai relasi dengan Yang Ilahi. Ritme keagamaan bersatu dengan ritme sosial. Struktur keagamaan menjadi bagian dari struktur masyarakat secara keseluruhan. Ritus pertanian, misalnya, diawali dan disertai dengan ritus keagamaan suku. Kesatuan kepercayaan dan kebersamaan dalam ritus keagamaan merupakan jaminan keutuhan masyarakat. “Prinsip yang berlaku di sini adalah satu masyarakat, satu kepercayaan”. Agama menjadi sesuatu yang alamiah seperti etnisitas.
Orientasi masyarakat sebagai satu kesatuan ini masih terbilang kuat ketika agama-agama mondial seperti Kristen, Islam, Hindu, dan Budha masuk ke Flores. Tetapi bisa saja orang-orang dari etnis yang sama memeluk salah satu agama mondial yang sama. Namun agama mondial umumnya memisahkan etnisitas dan agama. Hal itulah yang memungkinkan, misalnya, agama Kristen dianut pula oleh orang-orang di luar Yahudi kendati tokoh-tokoh awalnya berkebangsaan Yahudi. Demikian dengan Islam. Di sini agama tidak lagi terikat dengan etnisitas dan bersatu dengan struktur masyarakat awal. Agama lebih sebagai pilihan pribadi seseorang, meski mayoritas dari etnis tertentu memeluk agama lain.
Meski mengandalkan kebebasan pribadi, kata Budi Kleden, tetap saja ada kemungkinan satu etnis memeluk agama tertentu. Pilihan ketua suku, pilihan seorang raja juga menjadi pilihan warganya. Agama diturun-temurunkan bersamaan dengan etnisitas. Dalam kekristenan dikenal dengan apa yang disebut cuius regio eius religio, yang artinya siapa punya wilayah, dia punya agama.
Meski agama di masa modern tidak secara otomatis berkaitan lagi dengan etnisitas, namun bagaimanapun agama dan etnisitas tetap saja menjadi unsur penting dalam menentukan identitas seseorang. Identitas atau kesadaran diri seseorang ditentukan oleh kelompok. Semakin kuat ikatan kelompok, makin kuat pula pengaruhnya pada pembentukan identitas seseorang. Agama dan etnisitas di dalam masyarakat tradisional cukup kuat mempengaruhi identitas seseorang. Karena kuatnya pengaruh kedua unsur ini, maka seseorang bisa mengidentifikasikan dirinya dengan kepercayaan dan etnisitas kelompok.
“Saya adalah anggota suku atau bangsa tertentu dan umat beragama atau kepercayaan tertentu. Apa yang terjadi dengan saya mengundang reaksi dari suku dan orang seagama dengan saya. Apa yang dikatakan orang tentang suku dan agama saya, merupakan pujian atau penghinaan terhadap diri saya,” katanya.

Paradoks
Globalisasi punya dampak besar melonggarkan dan mungkin pula melepaskan ikatan etnis dan agama. Kemajuan komunikasi dan ilmu pengetahuan, kata Budi Kleden, serentak menjauhkan atau mengasingkan dan mendekatkan kita. Ciri mendua dari globalisasi itu dapat terlihat di dalam dua gejala ini. Pertama, terjadi perenggangan ikatan etnis dan religius. Orang dari berbagai etnis dan agama berbeda bisa saja bersatu dan bekerja sama menanggapi keprihatinan kemiskinan, misalnya. Globalisasi mendorong terbentuknya persekutuan-persekutuan baru yang mungkin jauh lebih mengikat daripada kelompok-kelompok tradisional. Kedua, terjadi penguatan ikatan etno-religius. Globalisasi tidak saja melonggarkan, tetapi dapat pula mendorong menguatnya kembali ikatan kesukuan dan keagamaan. Hal itu dimungkinkan dua hal. Pertama, pencarian kepastian dan identitas. Keberagaman orientasi dan nilai membuat orang gamang mengenai identitasnya. Nilai-nilai goyah. Pengetahuan baru dan rombaknya struktur lama membawa kegoncangan identitas. Orang lalu kembali kepada identitas lama. Kedua, reaksi terhadap tekanan dan dominasi yang tidak adil atau pengalaman ketertindasan. Penindasan itu bisa terjadi pada level global, nasional, dan lokal. “Dalam tingkat yang lebih sempit, suku-suku tertentu merasa tertindas secara politik. Maka isu inipun menguat,” katanya.
Basirun Samlawi juga melihat globalisasi telah mempengaruhi identitas kesukuan dan religius masyarakat modern. Migrasi penduduk yang makin cepat oleh penemuan teknologi komunikasi dan transportasi tidak saja menggeserkan nilai-nilai, tetapi juga mengubah komposisi penduduk. Masyarakat yang sebelumnya mayoritas berubah jadi etnik minoritas, katanya.
Akibat dari interaksi ini, katanya, terjadi dialektika pemikiran dan pemahaman yang mendorong terjadinya tafsiran baru mengenai agama, budaya, dan politik. Perubahan ini mengakibatkan disorientasi nilai dan kultural. Tidak banyak orang siap memasuki global village atau global city ini. Mereka mencari bentuk hubungan lama baik budaya maupun agama yang memberi mereka rasa aman dan identitas. Alienasi kultural dan politik diperkuat lagi oleh proyek-proyek kapitalisme yang menindas, yang cukup sulit dilawan secara personal. Modernisasi tidak memberi jawaban terhadap masalah masyarakat, sehingga lahirlah gerakan-gerakan sempalan.
Globalisasi memang membawa paradoks dan ketegangan. Orang jauh bisa terasa dekat, orang dekat bisa terasa jauh, begitu kata Budi Kleden. Ketegangan tidak saja terjadi antarbangsa, tetapi ketegangan terjadi antara kepentingan individu yang mendapat tempat yang wajar di dalam negara demokratis dan kepentingan umum. Seperti terjadi banyak kali, demi kepentingan umum, pemerintah menggilas hak-hak individu. Atas nama kepentingan umum, pemerintah membayar ganti rugi tanah dengan cara yang tidak wajar. Ataupun sebaliknya, demi kejayaan individu, orang mengabaikan kepentingan umum yang lebih besar. Demi menumpuk kekayaan pribadi, misalnya, orang bisa melakukan korupsi sehingga mengabaikan kepentingan umum. Rakyat dirugikan oleh perilaku pengambil kebijakan publik yang tidak pro kepentingan rakyat banyak.
Ketegangan juga terjadi antara universalisme dan partikularisme. Semua agama memiliki dimensi universalitasnya. Tetapi serentak pula agama punya dimensi partikularitasnya di dalam konteks penghayatan dan tafsirannya. Karena agama terikat pula pada konteks dari orang-orang yang menghayatinya.
Basirun menegaskan hal ini dalam sesi diskusi. Menurut dia, agama tidak lahir dalam situasi hampa kultural. Kalau kita mau pahami agama, harus paham pula kultur dan konteksnya. Ilmu pengetahuan, misalnya, adalah produk kultural.

Pelangi Esoterisme
Tema diskusi ini dikeroyok dari berbagai perspektif. Y A Reiwuty Tarully dari perspektif Kristen, Budi Kleden dari perspektif Katolik, Basirun Samlawi dari perspektif Islam, Agus T Gempa dari perspektif pemerintah, dan Frans A R Senda menjelaskan mekanisme demokrasi dari sudut pandang Komisi Pemilihan Umum. Keberagaman perspektif tentu saja akan memperkaya sudut pandang dan melipatgandakan cara-cara baru dalam menafsir realitas kehidupan. Ini sama artinya keberagamaan agama dan etnis akan memperkaya kehidupan bersama. Sekaligus ingin menegaskan lagi bahwa keberagamaan menyumbangkan sesuatu yang berarti bagi pengembangan demokrasi.
Agama, begitu Agus T Gempa, punya sumbangan besar bagi pembangunan masyarakat, mendorong terjadinya perubahan sosial dan perubahan nilai-nilai lama ke nilai-nilai baru. “Agama berfungsi sebagai daya gerak, daya dorong serta sumber inspirasi yang sanggup mengubah hati dan sikap manusia, yang menentukan arah dasar hidup manusia serta menata ulang mentalitasnya,” katanya.
Dia mencontohkan pulau Flores. Pengaruh agama Katolik yang dikembangkan misionaris Eropa begitu kuat mengubah mentalitas dan membangun jati diri orang Flores melalui pendidikan dan dunia kerja. Pengaruh transformatif serupa terjadi oleh perkembangan Islam, Kristen dan Hindu di Flores.
Meski demikian, agama juga perlu menafsirkan ulang perannya ketika menghadapi makin derasnya arus globalisasi, yang mengagungkan kejayaan individu dan kebebasan pribadi serta timbulnya pluralisme akibat dari makin intensnya perjumpaan orang dari berbagai latarbelakang politik, ekonomi, budaya, dan agama. Agama dituntut menafsir ulang perannya sehingga tetap aktual dan relevan. “Agama adalah kekuatan penafsir, pemakna dan pengarti setiap peristiwa hidup penganutnya,” ujarnya.
Pemerintah, lanjutnya, berkewajiban memenuhi hak dasar warganya yakni hak memeluk agama dan beribadat menurut keyakinannya. Departemen Agama adalah institusi negara yang mengatur hubungan dan kepentingan agama-agama tanpa campur tangan soal doktrin, ibadah, dan urusan internal lainnya.
Keberagaman ibarat bunga warna-warni yang biasa menghiasi altar kehidupan manusia. “Kalau hanya kuning, itu tidak indah. Saya kira tidak ada orang yang tidak suka pelangi. Dekorasi di depan meja panelis ini menunjukkan pluralisme,” kata Tarully.
Pada masa Yesus, begitu dia menjelaskan, pelayanan dan dialog Yesus menjangkau orang Yahudi dan bukan Yahudi, menyentuh berbagai lapisan mulai dari akar rumput hingga elite agama. Santo Paulus (1 Korintus 12) menggambarkan jemaat Kristen itu sebagai satu tubuh tapi banyak anggota. “Rasul Paulus melihat dan membaca realitas kehidupan jemaat yang pluralistis, terdiri dari berbagai suku, bahasa, budaya, tradisi, namun dipersatukan di dalam Kristus,” katanya.
Ini artinya secara internal agama Kristen menerima dan mengakui pluralitas suku, budaya, tradisi, dan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Secara eksternalpun, agama Kristen mengakui kepelbagaian agama sebagai realitas sosial yang tidak dapat dimungkiri. “Pluralitas itu dipandang sebagai rahmat Allah yang memperkaya kehidupan internal dan eksternal agama”.
Konsekuensinya, jika secara internal Gereja menolak adanya kepelbagaian, maka akan terjadi konflik. Demikian pula jika agama menolak kepelbagaian agama-agama lain. Karenanya demokrasi adalah jalan yang bisa dilalui untuk mendapatkan kedamaian dan kerukunan.
Jika kepelbagaian itu adalah pelangi indah, maka bagaimana agama-agama menjalin kebersamaan untuk mengeroyok dan menggempur musuh kemiskinan, ketidakadilan, dan otoritarianisme di dalam pemerintahan yang menyalahi prinsip-prinsip demokrasi.
Basirun Samlawi mengusulkan agar nilai-nilai dasar dan terdalam (esoterisme) di dalam budaya dan agama menjadi basis bersama untuk membangun keajekan hubungan antaragama dan etnik demi membangun kebaikan dan kepentingan bersama. “Esoterisme secara instrinsik memang bersifat universal dan terbuka serta meniscayakan pluralisme,” katanya.
Namun, bukanlah berarti pluralitas agama-agama yang sifatnya eksoteris bertentangan dengan esoterisme. Karena dimensi eksoterisme adalah perwujudan dari dimensi historis dari agama-agama. Agama-agama memiliki tradisinya masing-masing dan beragam wajahnya. Karenanya dia menganjurkan agar dimensi esoterisme agama-agama dijadikan pijakan bersama untuk mempererat kerja sama demi membangun kebersamaan sosial yang konstruktif.

Subsidiaritas
Di dalam Gereja Katolik, begitu kata Budi Kleden, orang Katolik didorong untuk terlibat aktif di dalam kehidupan politik. Dalam pidato radionya untuk perayaan Natal 1944, Paus Pius XII mengajak orang Kristen tidak hanya memainkan peran sosial-karitatifnya di dalam tananan negara demokrasi, melainkan mesti lebih tegas dan aktif melibatkan diri dalam kehidupan politik. Orang Kristen perlu menyumbangkan kepada umat manusia, “yang merindukan bentuk-bentuk yang lebih baik dan lebih sempurna dari demokrasi”.
Gereja Katolik melihat partisipasi dalam politik sebagai “panggilan berat namun mulia”. Konsili Vatikan II mengingatkan orang yang mendapat panggilan sebagai politikus berani “menentang setiap bentuk ketidakadilan dan penindasan, melawan kesewenang-wenangan dan intoleransi terhadap kelompok lain”.
Meski Gereja Katolik mendorong demokratisasi kekuasaan, namun Gereja mengingatkan beberapa hal ini. Pertama, melindungi kelompok etnis dan agama dalam negara demokratis. Gereja Katolik selalu mengawasi tendensi sentralisasi kekuasan yang memangkas segala tanggung jawab dan inisiatif warga. Dengan ini Gereja Katolik ingin menegaskan bahwa demokrasi tidak menjadi satu bentuk legitimasi untuk meniadakan kelompok-kelompok warga. Inilah prinsip subsidiaritas, yang menghargai “kemampuan setiap manusia baik pribadi maupun kelompok untuk mengutamakan usahanya sendiri, sementara pihak yang lebih kuat siap membantu”.
Kedua, fanatisme dan fundamentalisme. Menurut Gereja Katolik, kedua hal ini akan membahayakan demokrasi. Fundamentalisme dan fanatisme agama dan etnis juga akan membahayakan demokrasi karena menutup mata terhadap kepentingan umum.
Ketiga, pengerahan suara demi membentuk mayoritas. Demokrasi dilihat sebagai wadah pemerintahan yang menjamin hak-hak asasi manusia. Namun dengan mekanisme yang demokratis, orang bisa mengambil keputusan dengan “tidak mempertimbangkan norma-norma keadilan dan moralitas, melainkan berdasarkan kekuatan jumlah suara yang diperoleh dan kemampuan finansial kelompok-kelompok yang mendukugnya” (Centesimus Annus 47). Di sini Paus Johanes Paulus II mengingatkan dua hal yakni pertama, menggunakan isu-isu tertentu untuk menggalang mayoritas suara. Di sini orang bisa menggunakan etnik dan agama sebagai isu untuk menggalang mayoritas suara. Kedua, kekuatan finansial atau politik uang menjadi salah satu sarana yang banyak kali digunakan untuk merebut dukungan.

Beri-Terima
Demokrasi, kata Budi Kleden, berbasiskan pada rakyat. Kekuasaan dari rakyat yang tercermin dalam seleksi pemimpin, rakyat terlibat di dalam pengambilan keputusan, dan kekuasaan harus diabdikan untuk rakyat. Rakyat di sini dimengerti, pertama, sebagai individu tiap warga negara. Karenanya demokrasi adalah sistem penyelenggaraan kekuasaan yang mendukung penghormatan hak asasi manusia sebagai individu. Individu diberi ruang di dalam negara demokrasi untuk ikut menentukan kepentingan seluruh rakyat. Kualitas demokrasi ditentukan oleh kesediaan dan kesiapan setiap warga untuk menjadi warga yang demokratis. Jika demikian, kita menghadapi masalah serius sebenarnya bila keputusan individu diserahkan kepada pemimpin suku, agama, partai.
Kedua, rakyat dimengerti sebagai kelompok warga. Dalam konteks ini, demokrasi tetap mengakomodasi dimensi sosial dari individu. Di dalam negara demokratis terdapat kemajemukan kepentingan yang tampak di dalam pengorganisasian diri masyarakat. Tiap individu dapat membentuk satu wadah untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Dalam konteks demikian, dalam pandangan Budi Kleden, demokrasi sedang terancam bila ada kelompok kepentingan tertentu tanpa alasan mendasar tidak menghendaki kelompok kepentingan lain hidup di dalam negara demokrasi itu. Sebaliknya demokrasi bisa terwujud apabila semua kelompok termasuk kelompok agama dan etnis dibiarkan hidup dan memberikan kontribusinya bagi kehidupan bersama.

“Kita tidak dapat menilai sebuah keputusan sebagai keputusan demokratis apabila isi dari keputusan itu adalah penindasan terhadap kelompok agama tertentu atau pemangkasan etnis tertentu. Perjuangan menuju demokrasi serentak berarti perjuangan untuk mengukuhkan hak-hak suku-suku kecil atau kelompok-kelompok religius yang membentuk minoritas,”

katanya.
Agama dan etnisitas bisa berperan positif terhadap demokrasi karena demokrasi mengandaikan adanya nilai-nilai seperti solidaritas, penghargaan terhadap orang lain, kesediaan berkorban, dan kerelaan menerima kekalahan. “Tidak ada demokrasi apabila tidak ada belarasa, kalau yang kuat hanya mau menang sendiri, jika tidak ada kesediaan menerima kekalahan”.
Namun agama dan etnisitas dapat merongrong demokrasi bila ada sikap arogan dan triumfalistis, menindas dan memperlakukan kelompok etnis dan agama lain secara tidak adil. “Egoisme dapat muncul dari arogansi mayoritas atau sakit hati minoritas. Demokrasi terwujud apabila kita sanggup keluar dari arogansi dan sakit hati”.
Dalam sesi diskusi, Budi Kleden menegaskan lagi bahwa karena kita hidup di dalam masyarakat majemuk, maka mestinya ada kerelaan memberi-menerima. Ada konsensi untuk tidak menggunakan apa yang dituntut oleh agama saya. “Salah satu prinsip demokrasi adalah memberi dan menerima. Masyarakat harus saling belajar”.
Hubungan agama dan etnisitas sebagaimana ditunjukkan oleh Budi Kleden memang berjalan evolutif. Pada masyarakat tradisional-agraris, agama dan etnis berbaur menjadi satu. Struktur-struktur sosial kemasyarakatan memperlihatkan relasi yang ajek antara etnis-agama. Tetapi migrasi penduduk terutama di dalam kehidupan masyarakat modern, agama dan etnisitas merenggang, terutama oleh penekanan pada kejayaan dan kebebasan individu. Pilihan terhadap agama-agama mondial melalui jalan pertobatan entah pribadi maupun massal menunjukkan bahwa ikatan etnis-agama mulai longgar.
Namun di pihak lain globalisasi memperlihatkan hubungan yang paradoks. Masyarakat yang kalah mencari imbangan di dalam tata hubungan internasional atau nasional ataupun lokal kembali kepada identitas suku dan agama. Globalisasi tidak sepenuhnya memperlebar ruang bagi bertumbuhnya masyarakat terbuka (open society), tetapi di sana-sini menimbulkan ketakutan kehilangan identitas. Agama dan suku menjadi ruang lama yang terbuka kembali untuk penegasan identitas. Anggur lama etnis dan agama (etno-religio) ditaruh di dalam kerbat baru (konteks baru) masyarakat modern. Idealnya adalah anggur baru, kerbat baru.
Agama dan etnisitas dapat memberikan sumbangan pada demokrasi jika anggur lama etnis dan agama itu difermentasi kembali untuk menghasilkan anggur baru esoterisme yang menekankan nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sehingga apa yang terjadi adalah kerbat baru globalisasi tidak lagi membuat orang kembali ke identitas lama kesukuan dan agama, melainkan makin terbuka dalam membangun kerja sama untuk kebersamaan sosial yang lebik baik. Dengan itu agama dan etnisitas menyumbangkan bagi kemajuan dan kebaikan bersama dalam tatanan yang lebih demokratis.

Flores Pos Feature Demokrasi 21-23 Juli 2008

Kerikil Budaya dalam Sepatu Bupati

Bupati Flores Timur, Simon Hayon (kiri) dan P. Charles Beraf, SVD


Bupati Flotim membantah tuduhan bahwa dia telah menyebarkan ajaran sesat

Oleh FRANS OBON

SABTU, 12 Juli lalu, Bupati Flotim Simon Hayon bicara mengenai kebijakannya mengurus rakyat di ujung timur pulau Flores. Simon Hayon diundang Flores Pos ke dalam ruang diskusi untuk membahas kebijakan pemerintahannya. Februari 2007, Flores Pos mengundang Wakil Bupati Flotim Yoseph Lagadoni Herin untuk bicara soal perampingan struktur di birokrasi Flores Timur. Kata Yosni Herin kala itu, dampak positif perampingan struktur birokrasi, pemerintah bisa menghemat miliaran dana.

Pemimpin Redaksi Flores Pos Frans Anggal mengatakan pada awal diskusi bahwa diskusi bersama Bupati Flotim ini digelar agar publik Flores dan Lembata tahu bagaimana sebuah pemerintahan mengurus rakyatnya. Merampingkan struktur birokrasi sebagai bagian kecil dari reformasi birokrasi telah dilakukan oleh Simon Hayon-Yosni Herin. Namun, publik juga ingin tahu apa yang terjadi dengan Flores Timur pasca perampingan dan gagasan pembangunan yang dirancang pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Karenanya tema diskusinya, “Seputar Kebijakan Pemkab Flotim”.
Pastor Charles Beraf SVD ditunjuk sebagai moderator. Pastor kelahiran Lamalera, Kabupaten Lembata ini mengerti kultur lamaholot. Lantaran juga Bupati Simon Hayon merancang pembangunan di tanah nagi berbasis kultur lokal. Itu juga alasannya sebagian besar peserta diskusi orang-orang Flores Timur di Ende.
“Guru politik saya adalah Bung Kanis,” kata Bupati Simon pada awal diskusi. Bung Kanis yang dimaksudkan Bupati Simon adalah Kanis Pari, politisi PDI yang telah mengkaderkan banyak mahasiswa NTT untuk tertarik dan terjun dalam kancah politik. Kanis Pari meninggal saat lagi masih aktif jadi anggota DPR RI, beberapa tahun lalu. Orang-orang yang pernah mengenalnya mengumpulkan tulisan, ceramah, karyanya, dan pidatonya dalam berbagai kesempatan dalam sebuah buku.
Bung Kanis, kata Simon, mengajarkan dirinya untuk melihat politik sebagai medan kerasulan awam. Ini istilah di dalam Katolik yang membedakan tugas seorang imam Katolik dan yang bukan imam. “Saya berusaha memenuhinya”. Dengan persepsi begini, politik pembangunan adalah juga bagian dari wilayah kerasulan. Dia bilang, mestinya medan kerasulan ini mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat. Rakyat hidup makin baik. Namun sebaliknya yang terjadi ketidakadilan. Lalu, pembangunan itu untuk apa? “Ada kontradiksi antara apa yang kita ucapkan dan kenyataan yang kita lihat. Kalau terjadi ketidakadilan dan kemiskinan, berarti diri kita sebagai citra Allah direndahkan,” katanya.
Kemiskinan dan ketidakadilan terjadi karena lemahnya leadership (kepemimpinan) dan konsep pembangunan yang keliru. Pemimpin lebih menonjolkan aspek kekuasaan daripada kepemimpinan. “Saya tidak percaya kalau ada yang bilang bangsa kita tidak punya uang. Uang ada, tapi yang diperlukan adalah leadership yang mengelola uang itu”.
Konsep modernisasi bikin orang terperangkap dalam sistem yang rakus. Manusia disubordinasikan dalam sistem yang rakus itu. Ukuran kemajuan dalam sistem modernisasi adalah berapa sekolah yang dibangun, berapa panjang jalan yang diaspal, berapa rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat yang dibangun. “Kadang-kadang angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu direkayasa”. Ukuran keberhasilan adalah apakah ada lapangan kerja baru yang diciptakan dan apakah ada perluasan usaha dan kesempatan berusaha. “Pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu omong kosong,” kritiknya.
Konsep pembangunan kita sekarang menggunakan standar Barat. Kebudayaan ditempelkan pada pariwisata. “Semuanya lari ke ekonomi. Kita menjadi bangsa yang keropos. Kita kehilangan jati diri. Sekarang ini kita alami krisis 3F (food, fuel, finance/pangan, energi, dan keuangan). Bangsa kita hancur dan tak punya harga diri,” katanya.

Lalu, Bupati Simon bicara konteks Flotim. Dia bilang, dia bangun Flores Timur dengan paradigma budaya. Orientasi pijakannya budaya setempat. Budaya lamaholot yang bening, yang jujur, dan adil. Orang-orangnya bisa membedakan mana ujung, mana pangkal. Kekuasaan diabdikan sepenuhnya untuk rakyat. Karenanya sejak awal dia menghindari kesan pemerintahannya memperjualbelikan kekuasaan. Menyitir Injil, “Carilah dahulu Kerajaan Allah, yang lain akan ditambahkan padamu”.
Implementasi dari ini adalah dia mengutamakan pembangunan sumber daya manusia. Manusia Flotim yang baik, jangan diusir seperti hewan. Namun pembangunan itu juga berkeadilan yang berkelanjutan. Dia mau rakyat Flotim itu punya daya saing, punya fitrah yang baik, dan ada kompetisi yang sehat. Karena itu, dalam memenangkan tender proyek, dia sungguh memperhatikan aturan. Kalau kontraktor menangkan tender proyek, itu karena aturan ditegakkan.
Tata kelola keuangan juga dia buat transparan dan akuntabel. Dia menyebutkan program alokasi dana desa (ADD) berkisar Rp70 juta hingga Rp100 juta. Dia menuntut agar pengelolaan dana ini proporsional dalam arti tidak hanya kemajuan fisik, tetapi juga dalam pengelolaannya harus ada kejujuran, keterbukaan, dan gotong royong. “Kalau Anda tidak jujur kelola uang ini, Anda gagal kata saya kepada masyarakat”.
Bupati Simon mengatakan, dia utamakan pembangunan di desa-desa. Kalau orang ke Kota Larantuka dia melihat jalan-jalan di kota kurang baik, itu karena dia mulai dari desa. “Yang sengsara itu desa”. Dampak positif dari memprioritaskan masyarakat pedesaan itu sudah mulai tampak. Di Solor sudah mulai kelihatan.
Dia juga bicara uang lauk pauk yang sempat diprotes para guru. Dia bilang, pemerintah sudah sediakan dana Rp10 miliar untuk uang lauk pauk para pegawai negeri sipil dengan besarnya per hari Rp7.500. Kalau ditambah Rp2.500 lagi, itu berarti pemerintah mesti cari dana tambahan Rp3 miliar. Keputusan untuk memberikan uang lauk pauk itu kita ambil, katanya, karena pemerintah prihatin dengan para pegawai. Tetapi tidak ada uang dari Jakarta. “Meski DPRD sudah setuju, tetapi sebagai pemegang otoritas saya tidak akan lakukan”. Jangan sampai ada tirani minoritas di dalam soal ini. “Kalau 50 persen tambah satu minta saya berhenti karena hal ini, saya berhenti”.
Seorang peserta, John Philipus dalam sesi diskusi bilang, apa yang sedang terjadi di Flores Timur saat ini adalah bagian dari dendam politik dan dalam konteks Pilkada berikut. Bupati Simon jawab, “Jangan kita wariskan dendam politik”. Soal pilkada, “Saya secara pribadi tidak bisa berdiri kangkang. Kaki saya yang satu untuk periode sekarang, satu kakinya lagi untuk periode berikut.” Dia tetap konsentrasi urus rakyat sekarang. Karena itu dia katakan, “Kalau mau jadi bupati, pergi ke rakyat”.
Menurut dia, banyak tokoh adat di kampung-kampung bilang kepadanya bahwa kalau proses penganiayaan ini terus berlangsung, mereka akan turun. “Tetapi saya tidak mau membenturkan mereka. Mungkin orang-orang ini sedang berkelahi dengan dirinya sendiri,” katanya.
Bupati Simon sedikit terenyuh ketika bicara soal lunturnya nilai-nilai lokal. “Maaf, saya terenyuh kalau bicara soal nilai-nilai yang telah hilang”. Berkali-kali ia menegaskan bahwa tidak benar tuduhan ia telah menyebarkan ajaran sesat. Dia menggali tradisi lamaholot untuk menemukan kembali hawa bening yang telah terganggu. “Saya bicara sejarah, bukan ajaran. Sejarah itu kan masih berevolusi. Nanti saya dibilang menyebarkan ajaran sesat”. Hawa bening ini terganggu karena kita terikat dengan hal-hal material. Kita sekarang ibarat sedang diayak. “Yang kita temukan banyak orang punya pengetahuan, tetapi kurang miliki kebijaksanaan”.
Kesulitan saat ini, katanya, adalah kita kehilangan jati diri. Ketika kita angkat, orang kaget. Sekarang pemerintah sedang menyusun sistem lokal (sislok) yang mengeksplorasi potensi budaya lamaholot. Sistem lokal ini akan menjamin keberlanjutan pembangunan nilai di Flotim. “Sehingga ketika saya tinggalkan, hal itu akan berjalan dalam sistem. Bangun sistem juga adalah pembangunan. Jangan kita bicara koordinasi tapi sistemnya tidak ada”.
Dia tidak tertarik membentuk lembaga pemangku adat, sebagaimana dianjurkan seorang peserta diskusi. Dia menghidupkan saja tradisi-tradisi luhur yang tengah dipraktikkan masyarakat di desa-desa yang lahir secara spontan. Kalau pemerintah hidupkan sanggar-sanggar seni, tentu perlu biaya. “Saya lebih suka dengan syair-syair dulu yang lahir secara spontan”.
Sekarang ini sulit membentuk banyak lembaga budaya karena orang bergerak kalau ada uang. Di partai politik, orang lebih pragmatis, sehingga orientasi ideologis jadi lemah. “Orientasi jangka pendek semua”.
Bupati Simon tampaknya begitu terobsesi untuk menghidupkan budaya lokal lamaholot dan menggali nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat. Namun ketika obsesi “meluruskan sejarah” itu bersentuhan dengan sensus religiosus yang hidup di masyarakat, ada kemungkinan dia disalahtafsir. Itu disebabkan karena dia berbicara di depan orang-orang yang tingkat pemahaman dan tingkat pendidikannya beragam. Apalagi ketika analisis “sejarah” untuk memahami buana alit dan buana agung itu didasarkan pada kemiripan nama, yang bisa saja hanya sebuah kebetulan belaka. Meski Bupati Simon mengatakan, semua yang dia katakan sebagai “kawasan sejarah” itu masih perlu diteliti secara empiris oleh lembaga penelitian ilmiah. Sejarah memang terbuka untuk pencarian terus menerus. Namun jangka waktu lima tahun kekuasaannya terlalu singkat untuk “pencarian dan pelurusan sejarah” yang begini rumit. Apalagi kalau pencarian ini melibatkan publik dengan beragam kepentingan. Pencarian historis kultural dengan cara begini rumit sama dengan menempatkan kerikil di dalam sepatu sendiri. Kerikil budaya ini yang akan mengganggu Bupati Simon.

Flores Pos Feature Flotim 19 Juli 2008

Bubur Panas Nagekeo

Dokter Johanes Don Bosco Do dan Theofilus Woghe dicalonkan PDI Perjuangan pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Nagekeo, 11 Agustus mendatang. Don dinilai punya public record yang bersih dan jujur

Oleh FRANS OBON

DUA hari setelah ditahbiskan uskup, Rabu 10 Juli 1996, saya bersama wartawati majalah Hidup, Sylvia Marsidi mewawancarai Uskup Agung Ende (alm) Longinus da Cunha. Uskup Longinus yang dikenal teratur bicaranya mengambil moto audiens et proclamans (mendengarkan dan mewartakan) menerima kami di ruang tamunya.

Ada satu pertanyaan remeh temeh dari saya. “Bapak Uskup, apa yang akan dibuat untuk sekolah-sekolah Katolik”. Uskup mengatakan, “Kita akan benahi kembali”. Tampaknya Uskup Longinus punya agenda serius membenahi sekolah-sekolah Katolik. Keuskupan menggelar Musyawarah Pendidikan Katolik (Musdikat) di Mataloko.
Gagasan membenahi sekolah-sekolah Katolik ini kemudian bergulir. Eres Kleden melaporkan untuk Mingguan Dian edisi 21 Maret 1997 pertemuan Majelis Pendidikan Katolik (MPK) Keuskupan Agung Ende di Pondok Bina Pengembangan Sosial Ekonomi, 26-28 Februari 1997. Ada tiga langkah yang diambil yakni pertama, MPK melakukan konsolidasi yayasan-yayasan Katolik meski MPK tidak bisa mencampuri urusan internal yayasan-yayasan; kedua, yayasan-yayasan perlu kreatif membaca peluang-peluang yang tersedia; ketiga, reorientasi menyeluruh mengenai pendidikan Katolik.
Pertemuan akbar Musdikat ini dikoordinasi Pusat Pastoral (Puspas) Keuskupan Agung Ende. Direktur Puspas kala itu, Romo Vincent Sensi Potokota Pr diserahi tanggung jawab. Saya bertemu Romo Sensi – sekarang Uskup Agung Ende – tanggal 4 Juni 1997 di ruang kerjanya dan hasil reportasenya dimuat dalam Dian 13 Juni 1997.
Musdikat yang akan digelar Oktober 1997 di Mataloko itu, katanya, mau membahas tanggung jawab umat Katolik terhadap keberadaan sekolah-sekolah Katolik, terutama keberadaan sekolah-sekolah dasar Katolik. “Sekolah umat seharusnya menjadi tanggung jawab umat. Namun harapan itu belum terpenuhi seluruhnya”. Menurut dia, peran Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) sebagai perwujudan partisipasi umat belum cukup, kita masih memerlukan partisipasi umat secara keseluruhan. “Peluang kerasulan dalam bidang pendidikan adalah sesuatu yang nyata dan amat vital. Kita jangan menghilangkan peluang untuk berkarya di bidang pendidikan, betapapun kita mengalami kesulitan”.
Pertemuan yang lahir dari keprihatinan keuskupan mengenai kondisi sekolah-sekolah Katolik ini, kata Romo Sensi, mau menghasilkan langkah-langkah konkret antisipatif terhadap tantangan ke depan. Musdikat ini tidak saja berbicara mengenai lembaga pendidikan Katolik, melainkan pendidikan Katolik secara keseluruhan.
Redaktur Pelaksana Dian Thom Wigyanta melaporkan hasil reportasenya dengan Ketua Yayasan Persekolahan Umat Katolik Ende-Lio (Yasukel), Romo Domi Balo Pr di kantornya, 30 Juli 1997 pada Dian edisi 8 Agustus 1997. Menurut Romo Domi, Musdikat itu yang dicuatkan dalam Surat Gembala Uskup mau menyamakan wawasan antara pengelola yayasan dan umat sebagai pemilik sekolah. Umat perlu bicara dan tahu tempat dan tanggung jawab mereka, sehingga yayasan tidak melayang-layang sendirian. “Kami sudah turun ke sekolah-sekolah berbicara mengenai wawasan kekatolikan dan tanggung jawab umat. Karena terlalu banyak sekolah, maka kami putuskan untuk menggelar Musdikat. Apa gunanya kita mengklaim sekolah itu jika kita tidak berbuat apa-apa”.
Sebagai Wakil Redaktur Pelaksana Dian kala itu, saya usulkan ke Pemimpin Redaksi Pater John Dami Mukese SVD untuk menggelar diskusi menjelang Musdikat 15-19 Oktober 1997 di Mataloko. Pater Dami setuju dan diundanglah beberapa tokoh yang dianggap kompeten: Dokter Johanes Bosco Do yang saat itu menjabat Kepala RSUD merangkap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Kepala SMK Negeri 2 Ende Stefanus Sugiyono, dosen Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa (STIPAR) Theo Uheng, Ketua Majelis Pendidikan Katolik Keuskupan Agung Ende Thomas Dolaradho, Koordinator Musdikat sekaligus Direktur Puspas Keuskupan Agung Ende Romo Vincent Sensi Potokota Pr. Diskusi berlangsung di Redaksi Dian, 11 September 1997.
“Pendidikan Katolik dalam Dunia yang Berubah,” begitu judul rangkuman diskusi tersebut yang ditulis Thom Wigyanta dalam Dian edisi 19 September 1997. Diskusi ini tidak saja menegaskan kembali pentingnya mempertahankan sekolah Katolik, melainkan juga pentingnya pendidikan Katolik. Dokter Don Bosco Do kala itu menegaskan bahwa Musdikat ini penting dengan dua alasan, pertama, misi sekolah Katolik harus tetap dipertahankan sedangkan visinya akan kita sesuaikan dengan perubahan zaman; kedua, banyak peluang-peluang baru dan kita harus menangkap peluang-peluang ini. “Para penyelenggara dan pelaku pendidikan Katolik harus lebih fleksibel”.
Kesimpulan penting dari diskusi ini adalah kita perlu dan akan tetap mempertahankan sekolah-sekolah Katolik, mempertajam visi dan misinya, menegaskan lagi identitas Katolik, menangkap semangat jaman, dan membangun solidaritas umat untuk menghimpun dana abadi bagi pendidikan Katolik yang akan dikelola secara transparan.
Ketika masalah Korem di Flores lagi hangat, diundanglah tokoh-tokoh Katolik dalam sebuah pertemuan terbatas. Saya hadir saat itu bersama Pater John Dami Mukese. Dari sekian awam Katolik yang diundang, hanya dokter Don Bosco Do dan satu dua awam hadir. Padahal, pertemuan itu sama sekali tidak menjadi forum untuk memutuskan menolak atau menerima. Pertemuan itu hanyalah mendiskusikan dan membahas kecemasan masyarakat mengenai rencana militer membangun Korem di Flores pasca jajak pendapat di Timor Timur, September 1999.
Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa di saat dokter Don dibutuhkan untuk memberikan pendapat, dia selalu siap menyumbangkan apa saja yang dia mampu. Dia tidak kikir membagi ide dan gagasannya untuk kebaikan banyak orang. Dalam banyak kesempatan diskusi mengenai masalah-masalah politik dan kemasyarakatan, dia terkesan memiliki kepedulian dan keprihatinan yang terungkap dari kesungguhannya dalam menghadapi permasalahan dan mencari jalan pemecahannya. Dia mampu merasakan kecemasan masyarakat.

Figur yang Bersih
Tanggal 29 Juni lalu, saya kirim email ke Pater John Dami Mukese SVD yang masih mengambil studi doktoralnya di Filipina bahwa dokter Johanes Don Bosco Do berpasangan dengan Theofilus Woghe dicalonkan PDI Perjuangan dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Nagekeo, yang baru terbentuk setahun lalu. Saya minta pendapatnya mengenai profil dokter Don sejauh dia kenal. Tanggal 7 Juli lalu, dia membalasnya tiga halaman penuh.
Pater Dami bilang, dokter Don adalah seorang cendekiawan. Dia memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup luas. Dia memiliki kemampuan untuk mengasimilasi informasi yang diperolehnya baik dari dunia sekitar melalui pergaulan sehari-hari maupun informasi dari televisi dan surat kabar. Dia mampu mengelola informasi ini bagi kehidupan konkret baik bagi kepentingan pribadinya maupun yang berkaitan dengan profesinya.
Menurut Pater Dami, dokter Don cerdas dalam mengkaji dan mengolah informasi. Satu kemampuan atau skill yang sangat dibutuhkan oleh seorang yang bergerak di bidang politik atau yang berkaitan dengan kepentingan publik (bonum commune). “Dalam banyak kasus ketika bersama di Ende dulu, tampaknya ia tidak naif dalam arti tidak picik dalam memberi tafsiran pada isu-isu atau peristiwa yang dihadapinya.” Dokter Don juga terkesan cukup hati-hati dalam memberikan komentar atau pernyataan dan selalu berusaha bersikap rasional dan arif, tidak terkesan emosional.
Sebagai tokoh politik, kata Pater Dami, dokter Don akan menggunakan politik bagi kepentingan umum. Dia memiliki wawasan dan gagasan tentang pembangunan daerah atau bagaimana membangun daerah dan dia memiliki kemauan baik untuk mewujudkan gagasannya. Ketika menjabat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, memang terbukti memuaskan. Pengalaman-pengalamannya ini akan menjadi pelajaran terbaik untuk memimpin kabupaten baru itu. Keuntungan lain adalah dokter Don memiliki pengalaman kepamongprajaan. “Sekurang-kurangnya dia tahu atau memiliki latarbekalang bagaimana bekerja dalam birokrasi pemerintah dengan segala seluk beluk dan tetek bengeknya”.
Dokter Don yang saya kenal sejak 1990-an, tegasnya, bukan saja memiliki hubungan yang baik dengan Gereja tetapi juga memiliki rekor atau track record yang baik dalam hidup menggerejanya baik sebagai anggota umat Allah maupun sebagai seseorang yang mewakili sekelompok orang dalam lingkungan kerja atau masyarakatnya.
“Sikapnya yang positif dan responsif terhadap isu-isu yang menyangkut kehidupan atau kepentingan Gereja adalah modal yang baik untuk bisa berdiri sebagai tonggak pemberi arah kepada orang-orang Katolik di Kabupaten Nagekeo. Gereja bisa menaruh kepercayaan kepadanya bahwa dalam hal-hal prinsipil kegerajaan, dia dipastikan tidak akan mudah melawan Gereja atau bertindak bertentangan dengan ajaran Gereja dan tidak bakal menyesatkan banyak orang. Dengan kata lain dia memiliki integritas iman yang bisa diandalkan”.
Pergaulannya juga luas, memiliki kemampuan berbicara yang baik sehingga dia bisa mengkomunikasikan ide atau gagasannya dengan jernih dan mudah ditangkap. “Dia tidak berbicara berbelit-belit, sebaliknya lurus dan bahkan terkesan blak-blakan”.
Dia memiliki public record yang baik. “Sejauh yang saya tahu, Don termasuk pejabat yang cukup bersih dalam perjalanan kariernya. Dengan public record ini, saya yakin dia bakal mendapat kepercayaan dari masyarakat pemilihnya”.

Guru dokter Don di SMAK Syuradikara, Agus Beu Mude mengaku, dokter Don itu orang pintar, tetapi dia bukan tipe yang suka menonjolkan diri. Sifatnya rendah hati dan disipilin. Agus mengatakan kepada saya, 14Juli lalu di rumahnya bahwa sejak masih sekolah, dokter Don punya bakat dan kemampuan memimpin.
“Dia tepat memimpin Nagekeo. Saya lihat anak muda lebih condong memilih tokoh muda yang punya visi dan vitalitas. Saya kira dia cocok, pertama karena fisiknya dan kedua cara dia berpikir. Dia punya wawasan untuk membangun. Orang muda memang lebih mudah menjangkau semua wilayah kabupaten. Nagekeo butuh pemimpin dengan fisik yang kuat dan vitalitas tinggi. Saya kira keduanya (Don dan Theo) punya fisik yang kuat dan sehat dan vitalitas tinggi,” katanya.
Pemimpin Nagekeo, kata Agus, harus punya ote dan ate (otak dan hati). Dokter Don memiliki dua hal ini. Dia pintar, cerdas, dan punya hati. Dia bergaul dengan siapa saja dan tidak ingin menonjolkan diri. Dia punya prinsip. Mungkin karena itu orang menganggap dia sombong. Tapi punya prinsip adalah juga ukuran kualitas seorang pemimpin. “Dia juga orang jujur dan figur macam itulah yang dibutuhkan rakyat.”
Nagekeo sebagai kabupaten baru pasti punya masalah dengan tanah. Menurut Agus Beu, kalau terpilih jadi bupati, dokter Don punya kemampuan untuk mengatasi masalah tanah. Pendekatannya pasti bisa diterima oleh masyarakat.
Don adalah tokoh yang menonjol dari utara dan dia bisa berperan mempersatukan masyarakat Nagekeo menuju visi kesejahteraan bersama. Tugas keduanya nanti adalah membangun etos kerja masyarakat dan keduanya harus memberikan contoh dan teladan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Pasangan ini ideal. Kalau jalan dari utara ke selatan, misalnya perlu fisik yang kuat. Orang muda lebih mudah toh. Keduanya punya ote dan ate”.
Theo sendiri adalah pribadi otodidak, katanya. Dia wakil ketua Induk Koperasi Kredit (Inkopdit) Jakarta. Kopdit di wilayah Ngada dan Ende maju. “Saya bangga dengan kemajuan kopdit ini. Saya kira dia punya tempat di hati insan-insan kopdit,” katanya.

TANGGAL 30 Juni lalu, saya mewancarai dokter Don. Bicaranya jernih dengan nalar yang runtut. Sebelum jadi pemimpin, begitu dia membuka pembicaraannya, orang harus tahu siapa dirinya, who are you atau who am I. Siapa Anda? Siapa saya? Mengenal diri itu penting.
Saya bertanya mengenai impiannya tentang Nagekeo. “Saya ingin masyarakat sehat, cerdas, sejahtera, dan berbudaya”. Seorang pemimpin harus jujur, cerdas dan tegas. Dia harus cerdas menyerap banyak hal, berani membawa orang-orang yang punya keahlian dalam bidangnya ke dalam satu visi dan misi, dan jujur kepada diri sendiri dan terhadap orang lain. Karena banyak kali pemimpin bertindak hanya mau menguntungkan kliknya, tetapi lupa pada panggilan dasarnya. “Kalau sekadar cita-cita mau jadi bupati tapi tidak buat apa-apa untuk masyarakat, buat apa kita jadi bupati”.

Orang Kecil
Dia terkesan dengan pertanyaan guru SMP Negeri 2 Mbay, Moses Boo usai pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum. “Saya bertanya buat kalian berdua,” kata guru itu, “ kalau guru dalam menghayati profesinya, tabernakelnya adalah murid. Kalian berdua?”
Ini pertanyaan mendasar. Metafora ini sangat indah dan menyentuh dan menggugah kesadaran agar kami melihat pencalonan ini sebagai panggilan. Tabernakel pemimpin Nagekeo ke depan adalah rakyat Nagekeo. Metafora ini mengajarkan kami untuk menangani masyarakat Nagekeo itu seperti kita makan bubur panas. “Kalau kita makan bubur panas, kita tidak mungkin mulai dari tengah kan? Kita mulai dari pinggir”. Ini juga mengajarkan kepada kami nanti bahwa membangun masyarakat Nagekeo itu mulai dari masyarakat yang terpinggirkan, masyarakat yang terisolasi, masyarakat kuju noe, yang lemah dan tak berdaya.
Kalau kita bekerja dengan anggaran yang bertumpuk-tumpuk, itu sangat mudah karena tinggal kita atur dan pakai saja. Tetapi kita bekerja dengan anggaran yang sedikit (kecil). Siapa yang didahulukan dalam menggunakan anggaran yang sedikit ini? “Mereka yang terpinggirkan. Adil itu kan bukan berarti bagi rata, melainkan kita menolong yang belum mampu, yang tidak bisa. Kita akan berusaha memenuhi kebutuhan dasar dengan anggaran yang terbatas itu. Pilihan kita kepada petani karena hampir 80 persen penduduk Nagekeo adalah petani,” katanya.
Ini pilihan cerdas. Karena petani punya tanah untuk digarap, mereka bisa beternak di atas lahan pertanian itu. Dari riset penerima hadiah Nobel dari Bangladesh Muhamad Yunus, kita mendorong masyarakat untuk menabung, menyimpan uang dari hasil pendapatannya. Muhamad Yunus berkeyakinan bahwa kita menolong masyarakat yang belum bisa mereka lakukan. “Prinsip kita adalah hanya orang miskin yang bisa menolong orang miskin. Saya tidak mengingkari bahwa ada orang yang sudah jadi kaya memberikan amal kepada orang miskin, seperti Bill Gates”.
Pilihan itu mengharuskan dirinya untuk membangun kultur, budaya Nagakeo. Dokter Don mengatakan, dia tidak akan menggunakan teori-teori yang abstrak dan kerangka kerja konseptual yang tidak dapat diterapkan. Kita hidupkan saja praktik-praktik sederhana yang telah hidup di kalangan masyarakat. Orang di dalam komunitas setempat itu saling menolong. Tentu kita tidak menafikan pengaruh modern sekarang. Tetapi apa yang saya maksudkan adalah dari amatan saya kita bisa menolong orang lain melalui cara share (syering), saling membagi. Kita beli bibit kayu, bibit ternak, kita share. Inilah yang saya sebutkan kita sendirilah investornya. Solidaritas adalah nilai yang akan selalu kita hidupkan terus di dalam komunitas kita. “Mereka akan saling awasi di dalam komunitas mereka. Kalau orang itu tidak bisa dipercaya lagi untuk pimpin komunitas, kepercayaan itu diambil kembali”.
Prakarsa rakyat ini jauh lebih penting untuk dijaga dan terus menerus dibangkitkan. Karena kalau kita hitung, jalan raya yang dibangun masyarakat jauh lebih besar daripada yang dibangun pemerintah. “Jadi, kita tidak sepenuhnya menganut paham bahwa pemerintah punya kewajiban penuh menyediakan semuanya”.

Birokrasi
Secara teoritis, organisasi itu bergerak dan hidup seperti organisme yang memiliki daya untuk bertahan hidup dan berkembang menjadi lebih besar. Birokrasi (PNS) juga bergerak dengan cara seperti itu yakni bertahan hidup dan berusaha bertumbuh besar. Namun dia lupa kehadirannya untuk apa. Sampai sekarang ini memang yang tidak jalan adalah reformasi birokrasi. Sesungguhnya reformasi birokrasi itu dapat dipermudah oleh kemajuan teknologi informasi (IT).
Prinsip dasarnya adalah birokrasi itu melayani rakyat. Apa yang bisa kita lakukan adalah merampingkan struktur di kabupaten, membuat gemuk di kecamatan. Satuan kerja perangkat daerah yang karena skill-nya diperlukan oleh masyarakat, maka dia tidak perlu jauh-jauh dari masyarakat. Guru, tenaga kesehatan harus ada di desa. Bagaimana membuat mereka betah di desa, seluruh fasilitas akan dibangun sesuai dengan prinsip tersebut. “Kita akan melihat orang-orang yang punya pengalaman di lapangan dan punya bakat-bakat khusus tidak perlu ada di kabupaten. Orang-orang yang ada di kabupaten adalah orang-orang yang punya kemampuan analisis, sehingga kita tidak perlu kantor besar dan ruang yang besar di kabupaten. Kita manfaatkan bersama saja ruang yang ada,” katanya.
Dokter Don bilang pada saya bahwa dia akan mengembangkan kepemimpinan suportif. Hal ini mengharuskan dia dan wakilnya berlaku sebagai teladan. Tidak perlu perbuatan besar sekali untuk mengimplementasikan prinsip ini. Ketika makan, tidak perlu kita tunggu orang lain ambil piring untuk kita. Sebaliknya kita bisa ambil piring untuk orang lain.
Pilihannya untuk terjun ke politik pilkada boleh dibilang sebuah peralihan. Bergerak dari spesialis ke generalis. Dari urus pasien ke urus rakyat sekabupaten. Memang sudah banyak contoh politisi dan pemimpin dengan latarbelakang profesi dokter. Meski begitu, saya bertanya apa yang bisa dia pelajari dari profesi dokter dalam mengelola pemerintahan, merancang pembangunan masyarakat dan membawa rakyat menuju kesejahteraan.
Dia bilang mari kita lihat cara kerja dokter. Begitu pasien datang, seorang dokter dengan tekun mendengar keluhan pasiennya. Dari keluhan itu, dia mulai periksa. Jika dokter perlu bantuan laboratorium, dilakukan pemeriksaan laboratorium. Semua itu hanyalah alat bantu bagi seorang dokter untuk melakukan diagnosa. Itupun differential diagnosis (kemungkinan diagnosa). Dokter memilih diagnosa yang paling dekat dan paling mungkin (working diagnosis), lalu ambil tindakan. Diagnosa itupun diuji lagi dengan memberikan rentang waktu untuk melihat efeknya pada pasien.
Sistem kerja ini sedikitnya akan berpengaruh ketika kita melihat persoalan masyarakat. “Dalam dua tahun terakhir, saya keliling dari kampung ke kampung untuk ‘mendiagnosa’ masalah masyarakat Nagekeo. Saya berbicara dan bertanya kepada banyak orang. Sedangkan 4-5 bulan terakhir baru saya bertemu dengan kader partai PDI Perjuangan. Saya datang dan melihat sendiri situasi masyarakat”.
Ketika saya kunjung ke Mauwelu dan Boamau, mereka berkata, ”Suara kami terlalu sedikit, mengapa dokter datang?” “Justru karena kamu sedikit dan terpencil maka saya datang,” jawabnya. “Saya juga pergi ke Kelimari yang ditempuh tiga jam berjalan kaki. Kalau tidak sampai di kampung ini, tidak usah jadi dokter,” katanya. “Saya juga minta Pak Theo (Theofilus Woghe calon wakilnya) untuk meninjau Ujian Nasional (UN) sekolah dasar di Kelimari dan Ngera. Saya pikir kalau hanya menggunakan data statistik 2005, data itu tidak mewakili kondisi sekarang”.
Kunjungan ini merupakan bagian dari prinsipnya bahwa pemimpin harus ada di tengah rakyat (leader among the people). Bupati dan wakil bupati harus ada di tengah rakyat, sedangkan Sekretaris Daerah bertugas menjadi penggerak birokrasi. Karena pelaku utama pembangunan adalah rakyat sendiri. Dengan kemajuan teknologi, katanya, urusan administrasi bisa dilakukan di lapangan.
Dia bilang, sederhana saja masyarakat Nagekeo hanya menginginkan hal ini: tuka kami boo (ekonomi), weki kami sehat (kesehatan), dan anak kami sekolah (pendidikan).
Dokter Johanes Don Bosco Do lahir di Watuapi, Nagekeo, Flores 14 April 1957. Dia tamat dari Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada 1985. Tahun 2004 dia mengambil Program Magister dengan spesialisasi Kebijakan dan Manajamen Pelayanan Kesehatan di Universitas Gajah Mada. Dia memulai kariernya dari bawah: dokter pada pengeboran minyak lepas pantai Pertamina 1985, menjabat Kepala Puskesmas Danga, Mbay 1986-1987, Kepala Puskesmas Boawae 1987-1988, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa 1988-1993, Direktur RSUD Ruteng 1993-1995, Direktur RSUD Ende 1995-1997, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende 1997-2001, dan staf Dinas Kesehatan Provinsi NTT 2001-sekarang.


Flores Pos Profil Politik Juli 2008

Mbay, Nagekeo, dan Mimpi Elite Politik

Oleh FRANS OBON

Mbay, ibu kota Kabupaten Nagekeo termasuk salah satu daerah strategis di pulau Flores. Daerah ini yang terletak di bagian utara Flores, amat memungkinkan terbukanya akses yang lebih besar ke Surabaya, Makassar dan kawasan timur lainnya di Indonesia. Wilayah utara sepanjang Flores memang strategis, terbentang dari Labuan Bajo ibu kota Kabupaten Manggarai Barat di ujung barat Flores hingga Maumere, ibu kota Kabupaten Sikka.

Pemerintahan fasis militer Jepang pada masa Perang Dunia II pernah membangun sebuah lapangan terbang di Mbay dengan nama Lapangan Terbang (Lapter) Surabaya II. Tentu saja lapangan ini dibangun demi kepentingan militer Jepang untuk memudahkan kontrol terhadap wilayah timur Indonesia dalam konteks perang pasifik. Para pastor Katolik dari Belanda, Jerman, dan Eropa Timur lainnya yang bekerja di Flores dibuang ke Makasar pada masa pendudukan Jepang.
Sarana transportasi laut juga memungkinkan Mbay menjadi salah satu pusat perdagangan di masa depan. Labuan Bajo, di Manggarai Barat, Reo di Kabupaten Manggarai, Marapokot, di Mbay Kabupaten Nagekeo dan Sadang Bui Maumere adalah titik-titik singgah yang aman bagi kapal-kapal berukuran besar di pantai utara Flores.
Dengan potensi ini ke depan Mbay akan meninggalkan induk semangnya Kabupaten Ngada dalam mobilitas penduduk dan peningkatan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Ngada memiliki Aimere sebagai pelabuhan menuju Kupang. Wae Wole di Kabupaten Manggarai Timur akan menjadi pelabuhan tetangga terdekat. Tetapi letaknya di bagian selatan Flores membuat pelabuhan itu tidak akan semaksimal seperti Marapokot di utara. Sebab bagaimanapun Surabaya tetap menjadi pintu masuk strategis ke pulau Jawa. Apalagi Surabaya masih menjadi salah satu pusat industri dan perdagangan di ujung timur pulau Jawa. Sebagai daerah industri, Surabaya akan tetap membutuhkan bahan baku dari wilayah timur Indonesia. Jumlah penduduk yang makin bertambah dan gerak pembangunan yang mulai menggeliat di bagian timur Indonesia akan menjadi pasar potensial di masa depan.
Demikian pula dalam relasinya dengan Makassar, Sulawesi Selatan, menuju wilayah timur lainnya di Indonesia Mbay tetap diuntungkan. Sekarang mungkin belum terasa karena Jawa masih menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan industri di Indonesia, dan konsentrasi penduduk terbesar, yang dari segi pasar menjadi konsumen potensial. Kejenuhan dan menipisnya sumber daya alam di Pulau Jawa memungkinkan berpindahnya pusat industri ke luar Jawa.

Nostalgia
Mbay menyimpan begitu banyak nostalgia di dalam pembangunan di Ngada dan Nusa Tenggara Timur. Dataran Mbay yang luas dan subur pernah masuk dalam kamus jargon pembangunan Orde Baru sebagai lumbung beras. Dana miliaran rupiah telah dikucurkan untuk membangun dan menata dataran Mbay dan sekitarnya, tetapi Mbay masih tetap seperti yang kita saksikan sekarang.
Yang masih segar dalam ingatan kita adalah ditetapkannya Mbay sebagai pusat pertumbuhan di Flores-Lembata dengan dibentuknya Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu (Kapet) Mbay.
Pada tahun 1990-an, Soeharto meluncurkan program pengembangan kawasan timur Indonesia (go east policy). Sebagai bagian dari program go east policy itu, April 1996 Soeharto meresmikan 13 Kapet, 12 di antaranya terdapat di wilayah Indonesia bagian timur. Mbay termasuk salah satunya. Meski namanya Kapet Mbay, namun cakupan kawasannya kemudian meliputi seluruh pulau Flores.
Rakyat Nagekeo, yang di kala itu masih satu dengan Kabupaten Ngada, menyambut gembira. Di Mbay, suku Lape menyerahkan tanah dalam sebuah upacara kepada Bupati Ngada Yohanes Samping Aoh (1994-1999). Lambert Ruto mewakili sukunya mengucapkan bhea sa. Rakyat dalam kasus ini lagi-lagi diminta berkorban untuk apa yang menjadi legitimasi kekuasaan Orde Baru: pembangunan. Kita semua tahu bahwa Orde Baru memang membangun legitimasi kekuasaannya dengan pembangunan. Apa dan berapapun harga yang harus dibayar, Orde Baru akan melakukannya. Atas nama pembangunan, orang-orang yang tidak berdaya, orang miskin, orang papa, dan yang terpinggirkan, bisa saja dikorbankan. Namun krisis ekonomi 1998 sekali lagi menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan Orde Baru runtuh. Kekuasannya pun tidak bisa dipertahankan lagi.
Dengan demikian hingga turun dari kursi kepresidenan Mei 1998, program Kapet termasuk Kapet Mbay hanyalah retorika politik pembangunan Soeharto. Pencarian legitimasi kekuasaan di atas kesuksesan ekonomi Orde Baru ternyata gagal dengan munculnya krisis keuangan, lalu krisis ekonomi dan politik di Indonesia. Krisis itu telah pula melahirkan krisis Mei 1998 di Jakarta hingga pertikaian etnik di Indonesia: Maluku, Poso, dan Sambas.
Saya pernah menulis mengenai Kapet Mbay dengan judul Go East Policy, What Went Wrong? Apa yang salah dengan Kapet? Menurut Menteri Percepatan Pembangunan Indonesia Timur di era Presiden Megawati, Manuel Kaisiepo pada pertemuan di Kupang, beberapa Kapet sukses mendatangkan investor, tetapi beberapa Kapet gagal, termasuk yang gagal adalah Kapet Mbay. Menurut Kaisiepo, Kapet yang terbilang sukses adalah Bitung-Manado, Pare-pare, Kathulistiwa (Kalimantan Barat), Sesama (Kalimantan Timur), Batu Licin (Kalimantan Selatan), Biak (Papua).
Bagaimana dengan Mbay? Kapet Mbay gagal karena dua alasan. Pertama, fasilitas dan infrastruktur yang minim seperti telepon, internet, dan transportasi yang buruk, sehingga menyulitkan investor menanamkan duitnya di Mbay. Kedua, minimnya profesionalisme dan semangat wirausaha. Dalam kasus Mbay misalnya, ditunjuknya gubernur sebagai pejabat ex officio dan para pensiunan pegawai negeri sipil sebagai direktur eksekutif membawa persoalan sendiri. Kaisiepo benar ketika mengatakan dua alasan ini menjadi sebab Kapet gagal. Megawati pernah mengatakan bahwa birokrasi Indonesia seperti keranjang sampah.
Media pernah melaporkan bahwa diperkirakan miliaran dana telah dihabiskan oleh badan eksekutif untuk mempromosikan Kapet ini ke berbagai ajang dan kesempatan. Beberapa seminar digelar untuk membahas langkah konkret implementasi Kapet. Seminar di Darwin, pertemuan Manado, promosi di Jepang dan Eropa. Tapi hasilnya tidak ada investasi.
Bisa saja orang menyalahkan perubahan rejim kekuasaan di Indonesia, transisi politik dan krisis ekonomi 1997 sebagai alasan dasar Kapet gagal. Namun sebetulnya sejak awal 12 Kapet di Indonesia bagian timur lebih sebagai retorika politik Soeharto. Tidak ada kemajuan yang riil dalam implementasinya.
Pada tingkat lokal, Kapet ini gagal juga karena isu primordialisme. Kekurangan fasilitas untuk menunjang Kapet pernah disiasati dengan keputusan memindahkan ibu kota Kabupaten Ngada ke Mbay sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis, namun gagal.
Kedua, hilangnya kepercayaan masyarakat lokal. Pemerintah akhirnya mesti berjuang mengembalikan kepercayaan masyarakat lokal. Saya kira hal ini menjadi sangat krusial. Untuk menyukseskan Kapet, masyarakat dimobilisasi untuk menyerahkan tanah ke pemerintah baik untuk membangun kantor bupati maupun kantor kapet.
Apa yang terjadi setelah lima tahun? Masyarakat kecewa. Masyarakat sudah menyerahkan tanah yang tidak mungkin dapat diambil kembali kepada pemerintah dengan menjanjikan pembangunan yang lebih sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat. Tetapi pengorbanan itu seakan disia-siakan.

Oke, Llihatlah ke Depan
Kesimpulan sederhana dari tulisan saya adalah florinese people need a new chapter of Kapet Mbay (Orang Flores memerlukan babak baru dari Kapet Mbay). Artikel ini saya tulis tahun 2004 sebelum Nagekeo terbentuk sebagai kabupaten. Pembentukan Nagekeo sebagai kabupaten baru melalui Undang-Undang No. 02/2007 yang ditopang tujuh kecamatan yakni Kecamatan Aesesa, Nangaroro, Boawae, Mauponggo, Wolowae, Keo Tengah, dan Aesesa Selatan, kembali memperkuat keyakinan saya bahwa Kabupaten Nagekeo adalah babak baru untuk menjawabi harapan dan keinginan rakyat untuk menata daerah itu secara baru.
Kapet Mbay sebagai sebuah gagasan membangun ekonomi dalam konteks kawasan terpadu jauh lebih kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan Nagekeo sebagai sebuah kabupaten. Dari segi otoritas, keputusan ada di Nagekeo, bukan lagi di Kupang dan Jakarta. Anggaran jauh lebih terjamin. Rentang kendali sudah diperpendek.
Apa yang diperlukan sekarang adalah, saya kembali lagi pada keyakinan pribadi saya, bahwa pembentukan Kabupaten Nagekeo harus dapat pula mengubah cara pandang rakyat Nagekeo untuk membangun daerah itu. Rakyat Nagekeo harus melihatnya secara baru dan dalam cara pandang baru. Cara pandang baru dicirikan oleh cara pandang yang lebih segar (fresh look). Kata kunci dari ini semua adalah kita membutuhkan perubahan dan pemimpin yang mampu membawa perubahan. Kita memerlukan tokoh baru, orang muda, energik, dan cerdas untuk meletakkan dasar Kabupaten Nagekeo.
Oke, mari kita lihat ke depan dengan ambil contoh di tempat lain. Kecenderungan besar seleksi pemimpin di dunia sekarang adalah memilih tokoh-tokoh muda yang cerdas, yang teguh pendiriannya, punya ide membangun, dan integritasnya tinggi.
Ratu Inggris mencabut penghargaan yang pernah diberikan kepada Robert Mugabe dari Zimbawe karena kehendaknya untuk terus berkuasa di negaranya. Mugabe tidak memberikan kesempatan bagi munculnya tokoh-tokoh baru di panggung politik di negaranya. Dia ingin mengekalkan kekuasaannya selama tiga dasawarsa dan akan terus mempertahankannya ke depan. Tokoh seperti ini dan masih banyak tokoh lainnya di dunia tidak ingin mati sebagai rakyat biasa, melainkan sebagai orang yang tetap berkuasa.
Di Amerika Serikat, perang Vietnam telah memberi dampak politik bagi pencalonan presiden Amerika Serikat. Calon presiden Amerika Serikat, yang di belakang kepalanya mau jadi polisi dunia, menggunakan isu keterlibatan para calon dalam perang Vietnam untuk meraih suara. John Kerry dari Demokrat menggunakan isu tersebut, tapi kalah. Sekarang John McCain dari Republik menggunakan isu perang Vietnam untuk meraih dukungan. McCain adalah bekas pilot Amerika yan pernah ditawan dalam perang Vietnam. Barak Obama dari Demokrat mengusung perubahan sebagai tema kampanye (Change, We Can Believe In). Obama, senator kulit hitam dari Illinois menggaet pemilih dengan isu perubahan. Ini bearti rakyat Amerika mendambakan darah segar baru dalam politik Amerika.
Perang di Irak, peran Amerika di Timur Tengah, telah mempengaruhi cara pandang rakyat Amerika. Pemilih muda di Amerika melihat bahwa mereka membutuhkan babak baru di dalam politik Amerika. Sebuah babak kehidupan tatanan global yang lebih damai, bukan perang. Orang Amerika mengimpikan visi baru yang lebih cerdas dan lebih segar dalam menata Amerika. Orang-orang Amerika memimpikan pemimpin-pemimpin muda yang lebih energik dan lebih cerdas seperti John F. Kennedy dan Robert B Kennedy. Karenanya ketika Obama tampil dalam reli kampanye untuk merebut tiket dari Demokrat, orang mengingat kembali pada figur dan tokoh John F Kennedy yang muda, cerdas, dan energik. Kennedy memang menjadi pemimpin dalam usia muda dan sukses serta tetap dikenang rakyat Amerika sampai sekarang sebagai sumber inspirasi dalam politik rakyat Amerika.
Saya pun melihat rakyat Nagekeo merindukan figur muda yang energik dan cerdas, teguh pendiriannya, dan integritasnya terjamin. Rakyat Nagekeo mesti mampu melihat ke depan dengan cara baru dan cara pandang yang lebih segar. Babak baru, pemimpin baru (new chapter, new leader). Sayapun percaya rakyat Nagekeo terutama generasi-generasi mudanya akan lebih cerdas memilih pemimpinnya.


Flores Pos Opini Mbay Juli 2008