Oleh FRANS OBON
Beberapa posisi penting di lingkup Pemerintahan Kabupaten Nagekeo telah diisi dengan dilantiknya beberapa pejabat eselon II dan III meski di tengah mencuatnya masalah tanah, terutama kasus pemagaran Kantor Bupati Nagekeo. Paling tidak pelantikan ini menandakan dimulainya derap pembangunan di kabupaten baru itu.
Yang menarik adalah peringatan Bupati Ngada Piet Jos Nuwa Wea. Selain menegaskan posisinya bahwa penunjukan pejabat yang dilantik saat itu lepas dari intervensinya dan berbagai perhitungan kepentingan, tetapi juga dia mengingatkan bahwa di pundak pejabat yang dilantik itulah, tujuan pemekaran kabupaten akan tercapai atau tidak. Ini tentu tidak dimaksukan bahwa kesuksesan sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka dalam masa jabatan yang singkat itu. Tetapi, oleh jabatan yang mereka emban tanggung jawab mereka untuk tercapainya tujuan pemekeran jauh lebih besar.
Selama ini memang ada kesan bahwa pemekaran tidak pertama-tama untuk menyejahterakan rakyat, memperpendek pelayanan atau mengubah model pelayanan pemerintah, melainkan menjadi ajang di kalangan para pejabat birokrasi pemerintahan untuk membagi-bagi jatah jabatan. Karena jabatan yang diemban membawa serta berbagai kemudahan dan akumulasi uang baik dari fee proyek maupun dari perjalanan dinas yang dilakukan. Dengan kata lain, memperpendek pelayanan dan menggenjot pembangunan menjadi lebih berkembang, hanyalah jargon.
Mobilisasi dukungan pembentukan, begitu kritik-kritik dilontarkan, dilakukan pegawai negeri sipil akan dijadikan modal klaim mereka kemudian untuk mendapatkan jatah kekuasaan. Karena mereka akan mengklaim diri paling berjasa dalam usaha pemekaran itu. Jadi, pemekaran bukan pertama-tama bagi kepentingan rakyat, melainkan kepentingan birokrasi pemerintahan. Karena itu pula birokrasilah yang paling ngotot dengan pemekaran.
Peringatan Bupati Piet Jos Nuwa Wea menjadi penting lantaran peran birokrasi pemerintahan amat menentukan. Dalam konteks daerah pemekaran baru, terpenuhi atau tidaknya tujuan pemekaran itu, sebagian besar terletak pada birokrasi. Karena apa? Merekalah yang mengambil keputusan mengenai prioritas program. Di tagan mereka apakah dana miliaran rupiah yang dikucurkan pemerintah pusat akan efektif digunakan atau malah ubazir, apakah dana-dana itu lebih banyak digunakan untuk kepentingan diri atau kemaslahatan umum? Semuanya di tangan birokrasi pemerintah. Partisipasi masayrakat juga bergantung pada manajemen birokrasi.
Dengan ini hendak pula kita katakan, justru karena peranan penting birokrasi itulah, sudah sering masyarakat meminta agar penempatan seseorang untuk menduduki jabatan tertentu bukan didasarkan pada kongsi politik semata atau karena relasi keluarga, melainkan atas dasar kompetensi. Kualitas keputusanlah yang menentukan. Semua itu ikut menentukan sukses dan tidaknya pemekaran daerah.
Flores Pos / Bentara / Pemekaran / 3 November 2007 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar