Kutuk Kekerasan di Mabar

Oleh Frans Obon


RUMAH KEDIAMAN Sekretaris Gerakan Masyarakat Anti Tambang (Geram) didatangi orang-orang tak dikenal. Kornelis Rahalaka, Sekretaris Geram tidak berada di rumah. Yang ada hanya istrinya Yuliana Tati Hartati. Kejadian itu berlangsung pada tengah malam. Kasus ini telah ditangani pihak kepolisian.

Aksi premanisme di Manggarai Barat sudah sering kita dengar. Ada orang-orang tertentu dengan maksud membela kepentingan atau kebijakan-kebijakan publik tertentu melakukan aksi-aksi premanisme. Mereka mengancam orang yang mengkritik kebijakan atau menolak kebijakan tertentu.

Jika kita melihat kembali esensi dari pemekaran daerah, maka pertama-tama pemekaran daerah dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah dengan masyarakat. Makin dekat pemerintahan dengan rakyatnya diasumsikan makin baik pelayanan pemerintah tersebut. Asumsi itulah yang mendasarkan perjuangan pembentukan Manggarai Barat. Interaksi yang begitu dekat antara pemerintah dan rakyatnya mendorong menciptakan dua hal ini.

Pertama, pemerintah sungguh melayani masyarakat. Itu pulalah yang kita janjikan sewaktu kita meneriakkan di jalan-jalan di Ruteng, di forum-forum di Kupang dan yang kita jual ke pemerintah pusat. Karena kita bilang, pemekaran akan makin mendekatkan rentang kendali pemerintahan. Kedua, rentang kendali yang pendek itu memprasyaratkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Jika pemerintah begitu dekat dengan rakyatnya, hal lain yang muncul dari situ adalah tidak ada yang rahasia. Semua rakyat tahu apa isi di kantong seorang bupati dan wakil bupati, seorang kepala dinas, seorang anggota Dewan, dan aparat bawahan lainnya. Ini tidak lain mencerminkan tidak ada sesuatu yang bisa disembunyikan. Apa yang terjadi di Labuan Bajo akan diketahui rakyat di sebuah kampung di Kecamatan Kuwus.

Interaksi yang meningkat dan semakin dekatnya jarak antara pemerintah dan rakyat mestinya membawa perubahan dalam mengelola pemerintahan. Pemerintah tidak bisa lagi merasa bahwa kebijakan publik yang diambilnya hanyalah urusan pemerintah melulu.

Hanya pemerintah yang boleh menentukan nasib dua ratusan juta rakyat Manggarai Barat. Fungsi representasi Dewan sama sekali tidak menghapus partisipasi rakyat dalam mengontrol kebijakan pemerintah. Dengan demikian efek lain dari pemekaran adalah bertumbuhnya proses demokratisasi di wilayah tersebut. Dengan demikian pula pemerintah mesti mengubah cara pengelolaan pemerintahan. Kritikan dan protes dari manapun datangnya harus diterima untuk mempertajam kebijakan publik pemerintah.

Kalau proses demokratisasi yang tengah berkembang di Mabar dimatikan dengan premanisme hanya karena kepentingan sesaat, maka tujuan dari pemekaran sudah gagal. Jika kita ingin menarik lagi garis yang tepat dari esensi pemekaran, maka sudah seharusnya kita mengutuk segala bentuk premanisme di Mabar.

Flores Pos | 9 Juli 2009 | bentara