KALANGAN DPRD Ngada mempersoalkan proyek irigasi pedesaan di Boti, Kelurahan Mataloko Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Proyek bernilai dua ratusan juta lebih itu terkesan tidak tuntas dan tidak bermutu karena dikerjakan asal jadi. Meski begitu pemerintah sudah mengajukan ke DPRD tambahan dana lima puluh juta. Dinas Pekerjaan Umum sebagai pemilik proyek mengatakan, penambahan tersebut diajukan karena ada permintaan dari masyarakat.
Mengapa kita ingatkan agar dalam proyek irigasi, pemerintah harus bisa menunjukkan komitmen seriusnya agar mutu proyek menjadi lebih baik. Pertama-tama karena proyek irigasi erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasar kita semua. Risikonya amat besar jika kontraktor yang mengerjakan proyek irigasi setengah hati. Apalagi kalau proyek irigasi itu terbengkalai. Kita punya pengalaman banyak. Para petani sawah kita tidak bisa mengerjakan lahan mereka pada waktunya karena keterlambatan penyelesaian proyek irigasi. Dampak lanjutannya adalah produksi sawah menurun. Stok beras menjadi tidak aman. Para petani jatuh miskin.
Mengapa miskin? Karena karakter petani sawah kita sebagian besar mengandalkan panen padi untuk membiayai semua kebutuhan mereka. Ongkos produksi padi sawah cukup tinggi dan semua ongkos tersebut dibayar setelah panen selesai. Tentu saja bukan hanya para petani sawah yang rugi, tetapi semua kita yang makan beras. Kita akan membayarnya mahal. Kita terpaksa memasok beras dari daerah lain. Kita menjadi tergantung pada produksi daerah lain. Yang menikmati keuntungan dari perdagangan seperti ini tentu bukan petani kita melainkan petani di daerah lain.
Di negara-negara maju, masalah pangan sungguh diperhatikan oleh pemerintah. Bagaimana pemerintah Amerika Serikat melakukan negosiasi dan perundingan dengan negara-negara Eropa mengenai harga gandum dan bea impor masuk untuk produk pertanian.
Ini kita sampaikan untuk mengingatkan pemerintah kita bahwa masalah pangan haruslah menjadi agenda prioritas mereka. Bahkan bila perlu keberhasilan dalam meningkatkan produksi pangan menjadi ukuran dan prioritas pertama dalam menilai sukses atau tidaknya kepemimpinan di daerah kita. Jika ini menjadi ukurannya, maka pemerintah kita tidak bisa lagi main-main dengan pertanian. Tidak lagi setengah hati urus pertanian. Tidak lagi menggali potensi daerah seperti tambang, yang merusak pertanian kita. Yang merusak daya dukung pertanian kita. Tidak lagi menunjuk kontraktor yang tidak beres mengerjakan proyek irigasi. Dengan kata lain pemerintah akan menunjuk kontraktor yang bermutu untuk mengerjakan proyek irigasi karena irigasi merupakan proyek vital.
Flores Pos |10 Juli 2009 | bentara
Tidak ada komentar:
Posting Komentar