18 November 2007

Dewan Mestinya Jadi Sapu yang Bersih

Oleh FRANS OBON

Ketua DPRD Manggarai Barat Mateus Hamsi meminta anggota Dewan untuk tidak hanya mengkritik pemerintah, melainkan juga memberikan solusi atas masalah yang dihadapi pemerintah.
Tugas utama Dewan memang adalah mengawasi kinerja pemerintah. Karena itu anggota Dewan diharapkan mengontrol jalannya pemerintah agar birokrasi tidak menjadi sarang kolusi, nepotisme, dan korupsi. Pengawasan juga diberikan agar pemerintah membuat program-program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mendampingi dan memberdayakan masyarakat agar mampu mandiri dan mengatasi kesulitan sendiri.

Karena fungsi kontrol itulah, maka anggota Dewan dituntut untuk membersihkan rumahnya sendiri sehingga rumah dewan tidak menjadi sarang lain di luar birokrasi di mana kolusi dan korupsi merajalela.
Selama ini, tugas kontrol dewan memang sangat terasa. Ada banyak kemajuan yang dicapai, di mana penggunaan anggaran oleh eksekutif terkontrol. Ada program yang tidak tepat sasar dicoret dari anggaran oleh dewan. Di suratkabar-suratkabar suara anggota dewan terbilang keras. Tetapi di balik itu pula, kita masih menemukan adanya praktik-praktik kolusi dan korupsi. Tidak semua anggota dewan menggunakan kekuasaannya ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ada yang jujur, tapi banyak pula yang menggunakan suara keras untuk mendapatkan “umpan balik” (mendapat fee, sebagai cara untuk bernegosiasi mendapatkan proyek, atau supaya didekati agar tidak bersuara keras lagi, dll).
Kalau demikian halnya, maka sesungguhnya anggota dewan bukan lagi pemberi solusi, melainkan menjadi bagian dari masalah yang mesti diselesaikan. Memberikan kontrol terhadap eksekutif sangat diperlukan, tetapi kontrol untuk mendapatkan keuntungan pribadi justru bertentangan dengan hakikat tugas mereka.
Jangan hanya pintar mengkritik pemerintah tapi memberikan solusi juga berarti dewan dituntut untuk memiliki argumentasi yang jelas mengenai perlu atau tidaknya proyek pemerintah. Perlu atau tidaknya satu program. Kalau program pemerintah itu hanya dibuat untuk mendapatkan dana dari pusat berikut fee yang mereka terima, tetapi tidak punya dampak langsung yang wajar terhadap kehidupan masyarakat, maka dewan sebaiknya menolak.
Tentu ini amat bergantung pada visi dan kompetensi anggota dewan. Hal ini tentu akan menuntut mereka untuk terus menerus membekali diri dengan berbagai pengetahuan baik di bidang pemerintah, bidang-bidang sosial, dan bidang ekonomi dan strategi-strategi kebijakan.
Semua ini pada intinya adalah sebuah ajakan bagi anggota dewan, agar mereka jangan lagi menjadi bagian dari masalah, melainkan bertindak sebagai pemberi solusi. Jika mereka berani mengkritik pemerintah, maka pertama-tama mereka sendiri harus menjadi sapu yang bersih. Karena sapu yang kotor tidak akan bisa membersihkan dengan baik kotoran yang menempel di lantai dan pada dinding birokrasi kita.

Flores Pos | Bentara | DPRD
| 24 Januari 2007 |

Tidak ada komentar: