Oleh FRANS OBON |
PENDUKUNG PASANGAN Ngiso Laurensius-Hubertus Manu melakukan protes ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ngada karena KPU menggugurkan pasangan ini setelah melakukan verifikasi partai politik pengusung di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Jakarta dan setelah mempelajari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai (Flores Pos edisi 15 Arpil 2010).
Salah satu partai pengusung paket yang bernama Restu Rakyat ini adalah Partai Demokrasi Pembaruan. Surat Keputusan (SK) penetapan paket ini ditandatangani Ketua Pelaksana Harian Petrus Selestinus dan Sekretaris Matheus Formes. Sedangkan satu paket lagi yakni paket Majus (pasangan Martinus Djawa-Hendra Yusuf), SK penetapannya ditandatangani Pimpinan Kolektif Nasional PDP Roy BB Janis dan Sekretaris Didit Supryanto. Dari klarifikasi dan verifikasi yang dilakukan KPU Ngada di Kementerian Kehakiman dan HAM di Jakarta dan sesuai dengan AD/ART partai, maka KPU menetapkan pasangan Martinus Djawa-Hendra Jusuf. Dengan demikian pasangan Ngiso Laurensius-Hubertus Manu kehilangan tiga kursi dari PDP dan hanya didukung dua kursi dari Partai Hanura.
Tampilkan postingan dengan label politik pilkada. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label politik pilkada. Tampilkan semua postingan
17 April 2010
25 Februari 2010
Rakyat
Oleh FRANS OBON
BANYAK yang bilang, sulit kita menebak ke mana suara rakyat bergerak pada pemilihan kepala daerah. Hari ini dia bicara begini, esok dia bicara lain lagi. Hari ini dia mengaku di pihak kita, esok dia mengaku di pihak lain. Sulit dipegang.
Kehadiran massa di lapangan kampanye tidak mencerminkan dukungan massa sesungguhnya. Mobilisasi massa adalah sebuah arena di mana tim sukses memperlihatkan “kerja keras” mereka kepada calon bupati dan wakil bupati. Tapi ini ibarat pedang bermata dua. Jika tidak dikelola dengan baik oleh tim sukses akan jadi bumerang. Perilaku pemilih yang berubah-ubah itu juga dipengaruhi oleh perilaku tim sukses di lapangan.
BANYAK yang bilang, sulit kita menebak ke mana suara rakyat bergerak pada pemilihan kepala daerah. Hari ini dia bicara begini, esok dia bicara lain lagi. Hari ini dia mengaku di pihak kita, esok dia mengaku di pihak lain. Sulit dipegang.Kehadiran massa di lapangan kampanye tidak mencerminkan dukungan massa sesungguhnya. Mobilisasi massa adalah sebuah arena di mana tim sukses memperlihatkan “kerja keras” mereka kepada calon bupati dan wakil bupati. Tapi ini ibarat pedang bermata dua. Jika tidak dikelola dengan baik oleh tim sukses akan jadi bumerang. Perilaku pemilih yang berubah-ubah itu juga dipengaruhi oleh perilaku tim sukses di lapangan.
25 Januari 2010
Baliho
Oleh Frans Obon
BANYAK baliho para calon bupati dan wakil bupati yang dipasang di Kota Ruteng dan Labuan Bajo porakporanda akibat angin kencang dan hujan lebat pada awal Januari tahun ini.
Di Flores pada tahun ini ada empat kabupaten yang akan menggelar pemilihan umum daerah (Pilkada) yakni Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, dan Flores Timur. Para kandidat akan diusung oleh partai atau koalisi partai-partai atau melalui jalur independen.
BANYAK baliho para calon bupati dan wakil bupati yang dipasang di Kota Ruteng dan Labuan Bajo porakporanda akibat angin kencang dan hujan lebat pada awal Januari tahun ini. Di Flores pada tahun ini ada empat kabupaten yang akan menggelar pemilihan umum daerah (Pilkada) yakni Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, dan Flores Timur. Para kandidat akan diusung oleh partai atau koalisi partai-partai atau melalui jalur independen.
28 Juni 2008
Petarung
Bagaimana partai politik di tingkat lokal -- Partai Penegak Demokrasi Indonesia -- merekrut bakal calon bupati dan wakil bupati melalui sebuah debat publik.
Oleh FRANS OBON
DI RUANG pertemuan hotel Sasandi Ketua Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Kabupaten Nagekeo Paul Nuwa Veto memimpin pertemuan “pemantapan”.
PPDI yang punya 4 kursi di DPRD Nagekeo, kabupaten baru yang dibentuk setahun lalu melalui Undang-Undang No. 2/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo, berhak mengajukan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Agustus mendatang.
PPDI menggelar debat publik, Kamis (19/6) di aula Pondok SVD yang terletak di tengah-tengah Kota Mbay, satu-satunya tempat pertemuan yang cukup representatif. Gedung itu bisa menampung seribuan orang dan punya halaman luas untuk parkir kendaraan di bagian depan dan samping kiri masuk.
Empat kandidat bupati dan wakil bupati akan hadir dalam debat publik itu: pasangan Johanes Samping Aoh-Paulus Kadju, Aloysius Dengi Dando-Firmus Madhu Dhengi, Elias Djo-Herman Jos Dema Goa, Josef Juwa Dobe Ngole-Adrianus Satu.
Setiap pasangan sudah pasti punya pengikutnya yang akan hadir dalam debat publik itu. Lagipula, debat publik harus lebih diarahkan untuk menguji kompetensi para bakal calon.
Paul Nuwa Veto dan rekan-rekan separtainya Berno Nuwa, Marianus Waja, Isidorus Goa tidak mau “kecolongan”. Rapat pemantapan itu dimaksudkan untuk menyingkirkan berbagai kemungkinan terburuk dari debat publik semacan ini. Karena PPDI juga tidak mau debat publik ini jadi ajang saling melukai antara bakal calon. Mereka ingin debat ini serasional mungkin. Karena hasilnya akan dijadikan salah satu alat bagi partai untuk mengukur kompetensi calon sehingga membantu partai menentukan calon mereka untuk maju dalam pilkada.
Berno Nuwa menyodorkan kertas skor untuk para bakal calon kepada empat panelis, Pater Paul Budi Kleden SVD, Pater Philipus Tule SVD, Romo Bene Daghi Pr, dan Romo Aster Lado Pr.
Para pastor ini dianggap punya kompetensi untuk menguji kemampuan calon dan integritas mereka tidak diragukan. Jauh lebih penting adalah mereka adalah orang-orang yang bisa menarik garis batas yang jelas dari berbagai kepentingan politik yang tengah terjadi di Nagekeo. Pater Philipus Tule dan Pater Paul Budi Kleden adalah dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) Ledalero. Romo Bene Daghi sekarang tinggal di Seminari Menengah Johanes Berchmans Mataloko dan dosen Islamologi di STFK Ledalero, dan Romo Aster Lado adalah Kepala Perwakilan Yayasan Persekolahan Umat Katolik Ngada (Yasukda) di Mbay.
“Debat publik ini dibuat untuk mendapatkan calon yang akan diusung PPDI. Motivasi dasar kami adalah kami punya tanggung jawab untuk sukseskan Pilkada dan pelaksanaannya berkualitas. Debat ini bukan satu-satunya, tetapi masih ada proses lain yang akan dilakukan partai,” kata Paul Nuwa Veto.
Ketua DPRD Nagekeo ini bilang, isu primordialisme, suku, dan wilayah sudah bertebaran ke mana-mana. PPDI ingin mengeliminir isu-isu semacam ini melalui pendidikan politik yang lebih rasional. Debat publik tersebut dalam pandangan mereka merupakan bentuk pendidikan politik rakyat agar para pemilih lebih cerdas.
Proses ini kemudian meski digelar oleh satu partai, Paul dan kawan-kawannya menganggapnya sebagai sumbangan partai bagi pendidikan politik rakyat. Karenanya debat publik ini disiarkan secara langsung melalui stasiun radio setempat.
Untuk itu panelis diminta menggali lebih dalam visi, misi, dan program bakal calon. Tidak sekadar referensi, tapi harus menyentuh substansi dasar menyangkut strategi, komitmen, dan konsistensi para calon, kata Isidorus Goa.
“Membantu para bakal calon tahu peta masalah Nagekeo dan debat ini membantu mereka membaca peta masalah,” kata Romo Bene Daghi.
Moderator Frans Obon dari Harian Flores Pos akan mengatur lalulintas debat di dalam rambu-rambu tidak ada peluang untuk saling melukai dan menyingkirkan semua hal yang membuat diskusi tidak berjalan secara rasional dalam bingkai etika politik yang benar.
Tiap panelis diberi kesempatan presentasi visi, misi, dan program mereka selama 25 menit. Hitungannya, 25 menit ini akan dimanfaatkan oleh bakal calon bupati dan wakil bupati. Ini berarti waktu yang diberikan kepada para bakal calon 100 menit. Sekitar 100 menit berikutnya digunakan oleh panelis untuk menguji kompetensi calon melalui dialog dan tanya jawab.
SEBELUM Pkl. 15.00, orang-orang sudah ada di sekitar aula pertemuan. Di dalam ruang pertemuan, dua bakal calon Yohanes S Aoh dan Aloysius Dando telah duduk berdampingan. Saya menyalami keduanya. Klik, saya mengambil beberapa gambar.
Sedangkan dua bakal calon lainnya Yos Juwa Dobe Ngole dan Elias Djo belum datang. “Kita tunggu sedikit karena Pak Penjabat (Elias Djo) dan Pak Yos belum datang,” kata Paul kepada saya.
Lama menunggu. Orang-orang makin banyak. Panitia mengundang 300 orang. Di luar perkiraan, sekitar 500-an lebih orang menghadiri debat ini. Tidak lama kemudian Yos Juwa Dobe Ngole muncul. Sedangkan Elias Djo, melalui Short Message System (SMS) menyampaikan bahwa dia tidak bisa menghadiri pertemuan itu. Paul yang duduk bersebelahan dengan saya mengaktifkan handphonenya dan menelepon Elias. “Pak Penjabat tidak bisa hadir,” katanya kepada saya. Acara dimulai.
Marianus Waja yang membacakan laporan panitia menegaskan kembali bahwa PPDI punya komitmen untuk mendidik rakyat agar cerdas memilih, mendorong terciptanya politik bersih, dan beretika. Debat publik itu merupakan ruang yang disediakan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam Pilkada Nagekeo. “Nagekeo untuk semua,” katanya.
Dalam sambutan pembukaan, Paul juga bilang bahwa ruang politik adalah wilayah publik dan kewajiban dan tanggung jawab partai untuk mendidik rakyat agar cerdas dalam menentukan pilihan. Dia minta debat publik bukanlah ajang saling cedera, tetapi pilihan komunikasi politik.
Debat ini menunjukkan pentingnya rekrutmen politik yang berkualitas dan mendorong partisipasi politik dari rakyat untuk menjawab kebutuhan Nagekeo. “Debat ini akan jadi medium yang efektif dalam merekrut calon secara terbuka, sehingga rakyat tahu visi, misi, dan program calon. Ini salah satu cara membawa Nagekeo menuju perubahan,” katanya.
Acara break. Minum. Kotak-kotak kue dibagikan. Hari makin sore. Orang-orang terus berdatangan. Ruang telah penuh. Orang-orang tertib. Diam. Tak ada hura-hura. Di luar aula utama, orang berdiri. Orang-orang berdiri dekat jendela, menonton ke dalam. Moderator mempersilakan bakal calon naik ke panggung, mengambil tempat. Empat panelis mengambil tempat: dua sisi kiri (Romo Bene Daghi dan Pater Philipus Tule ) dan dua di sisi kanan (Pater Paul Budi Kleden dan Romo Aster Lado).
Nani Aoh – sapaan akrab mantan bupati Ngada (1994-1999) yang duduk di sebelah kanan saya -- diberi kesempatan pertama. Nani tanpa kehadiran calon wakilnya Paulus Kadju menekankan pentingnya pemimpin Nagekeo menguasai data, kemudian data itu dikonstantir, lalu menyusun visi dan misi untuk memecahkan masalah.
Nagekeo seluas 1.416,96 Km² dengan jumlah penduduk 120.331 yang tersebar di tujuh kecamatan (Aesesa, Boawae, Nangaroro, Mauponggo, Wolowae, Keo Tengah, dan Aesesa Selatan) dengan kepadatan rata-rata 83 jiwa/Km² mau dirajut dalam kebersamaan.
Kabupaten baru ini menghadapi masalah pembangunan di sektor ekonomi yang dicirikan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) masih kecil, masalah tenaga kerja, masalah ketimpangan antardesa dan kecamatan, ketimpangan pendapatan dan penguasaan aset, masalah penanaman modal, masalah pertanian yang produktivitasnya masih rendah dan lemahnya pelembagaan petani, masalah perkebunan, peternakan, perindustrian dan perdagangan, masalah transmigrasi dan urbanisasi, masalah sumber daya manusia, masalah kesehatan, dan masalah di tubuh pemerintahan sendiri.
Data Nani Aoh diambil dari data Badan Pusat Statistik (BPS) 2005 dikonstatir dengan deretan masalah tersebut untuk memproduksi visi, misi dan program-program konkret. Dia bilang dalam mengatasi masalah ini, perlu membangun solidaritas di kalangan rakyat Nagekeo. “Kita bangun dalam kebersamaan, tidak ada lagi kau-ngao. Kitalah yang bangun bersama,” katanya menjelaskan visinya, “Terwujudnya masyarakat Nagekeo yang sejahtera berdasarkan rasa kebersamaan dan solidaritas yang tinggi berkeadilan dan berkelanjutan”.
Dia berjanji akan membawa rakyat dalam kebersamaan. Rakyat tidak hanya pandai mengkritik, tetapi pandai pula membangun dirinya. Di bidang pemerintahan, dia akan melakukan pembenahan dengan cara the right man on the right place (menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat). Pemerintahan akan dibenah dan diubah orientasinya menjadi pemerintah yang pro-rakyat. Selain itu, dia akan menekankan performance pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Jika performansnya tidak betul, “I am sorry, good bye”.
Aloysius Dando, yang berada di sebelah kiri saya bersama wakilnya Firmus Madhu Dhengi, menekankan pentingnya keterlibatan multistakeholder dalam membangun Nagekeo. Dia mengatakan akan memprioritaskan bidang-bidang infrastruktur karena menyentuh langsung pada kepentingan rakyat. Namun, pasangan ini tidak berani menjanjikan pendidikan gratis karena masalah pendidikan begitu kompleks.
Jika nanti terpilih, dia akan menjadikan Nagekeo kabupaten koperasi sebagai langkah memudahkan masyarakat mengakses dana-dana untuk membiayai usaha mereka. Peran koperasi itu penting karena seluruh kewenangan dan kedaulatan ada di tangan anggota.
ABG
Ini bukan singkatan anak baru gede, melainkan academic, business player, and government (akademisi, pelaku bisnis, dan pemerintah). Menurut Alo Dando, pasangan mereka akan memberi peran kepada kelompok akademisi dan kelompok dunia usaha. Sedangkan pemerintah hanya memfasilitasi. “Kita beri peran kepada rakyat,”.
Yosef Juwa Dobe Ngole, tampil sendirian tanpa calon wakilnya mengatakan, visi, misi para calon sama, hanya bahasanya saja yang berbeda. Undang-undang, kata dia, sudah mengatur secara detil. Karenanya, bagi dia, tinggal melaksanakan saja perintah undang-undang itu secara konsekuen, maka rakyat pasti sejahtera.
Keterlibatannya selama 17 tahun sebagai banker telah memberinya pengalaman bahwa uang (modal) bukanlah masalah. Bank-bank saat ini over likuiditas, tapi tidak ada orang yang pinjam.
Masalahnya terletak pada kepemimpinan (leadership). Seorang pemimpin akan jadi teladan kalau kata dan perbuatannya sama. Nagekeo yang akan dibangun, katanya, tidak saja sejahtera tapi bermartabat. Dia mencontohkan, seseorang punya mobil, tapi karena dibeli dengan uang korupsi, maka dia tidak bermartabat.
Membangun Nagakeo, “sederhana saja” mulai dari apa yang dimiliki rakyat. Rakyat punya apa? “Dekatkan mereka dengan pasar”. Dalam hal produksi, sawah misalnya perlu ada modal dan koperasi dan bank bisa membantu membiayainya. Untuk menjamin kehadiran investor, perlu stabilitas. “Kalau ini tidak beres, orang takut”.
Membangun Nagekeo membutuhkan aparat yang andal. Dia berjanji akan merampingkan struktur birokrasi, tidak terlalu banyak. Pegawai yang lainnya outsourching. Untuk menghemat anggaran, para pejabat tidak perlu membeli mobil dinas, melainkan sewa pakai. Dana sewa pakai itu dipinjam dari bank.
Agar jati diri masyarakat Nagekeo tidak hilang, maka dia mau membangun ekonomi rakyat berbasis budaya. “Semua yang kita lakukan akan sia-sia jika jati diri masyarakat tidak kuat. Bangsa yang kuat, juga secara budaya kuat”.
TEPUK TANGAN muncul dari para peserta. Para calon sudah tuntas sampaikan visi dan misinya. Gagasan, program dan strategi membawa rakyat Nagekeo ke hidup yang lebih sejahtera tertera di dalam buku-buku yang mereka telah siapkan.
Kini giliran panelis. Saya persilakan Romo Bene dan Pater Philipus untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat.
“Luar biasa,” begitu kata Romo Bene membuka sesi ini. “Visi dan misi para calon memperkaya kita. Mereka mau jadi pemimpin Nagekeo karena merasa mampu. Mampu merasakan apa yang dirasakan masyarakat Nagekeo”.
Terkait sumber daya, kita mulai dari mana? Pertanyaan ini ditujukan kepada Nani Aoh. “Mulai dari diri sendiri,” jawab Nani Aoh.
Romo Bene beralih ke pasangan Alo Dando-Firmus Madhu. Soal penegakan hukum, hukum sudah tegak, lurus, lalu apanya yang bengkok sehingga perlu ditegakkan?
“Memperlakukan orang sama di depan hukum. Kalau salah, ya salah, kalau benar, ya benar. Jangan yang curi ayam dipenjara, koruptor tidak”.
Lalu, pertanyaan ke Yos Dobe Ngole. Ide aparat harus andal, the right man on the right place. Ini bukan hal gampang untuk dilakukan. Menemukan masyarakat Nagekeo yang jujur dan bersih tidak gampang. “Saya mau tanya, bagaimana aparat jadi andal?”
“Harus mulai dari diri sendiri. Diri sendiri harus jujur. Saya ingat pepatah latin, verba movent, exemplar trahunt”. Ada dua tipe kepemimpinan, lanjutnya, strong leader dan smart leader. “Yang kita atur itu manusia yang punya perasaan”.
“Pak Yos merasa mampu?” tanya Romo Bene.
“Ya, kita bisa lakukan,” jawabnya.
Mike dioper ke Pater Philipus. Dia mengangkat masalah tanah. “Bagaimana merancang bangun Nagekeo ke depan kalau konflik tanah terus meningkat. Kiat apa?”
“Mesti dibedakan dalam dua kelompok: tanah pemerintah dan tanah persekutuan adat,” jawab Alo Dando. Kalau tanah pemerintah, lihat kembali riwayat penyerahan tanah, aturan hukum yang berlaku, dan semua pihak harus tahu posisi dan aturan main. Kalau itu porsi pemerintah, maka pemerintah yang selesaikan. Kalau itu porsi tokoh adat, serahkan ke tokoh adat.
“Tanah memang masalah krusial,” kata Nani Aoh. Kita selesaikan masalah tanah itu berdasarkan kearifan lokal dan budaya. Kita perlu membedakan apakah ini masalah pidana atau perdata.
“Ke depan, perlu ada penelitian atau studi yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Hasilnya akan jadi masukan bagi pemerintah untuk membuat kerangka kebijakan. Penelitian ini akan membantu atasi konflik tanah dengan lebih baik”.
“Tanah punya nilai ekonomis. Penyelesaian konflik tanah dikembalikan ke akar budaya”. Hukum nasional tidak memberikan penyelesaian yang adil. Penyelesaian adat memberikan rasa keadilan. Masalahnya, banyak masyarakat adat sudah tidak ada. Kembalikan penyelesaian masalah tanah itu kepada masyarakat. Dia setuju perlunya penelitian akademis mengenai masalah tanah.
Pater Philipus kembali mempertanyakan prinsip kebersamaan di dalam koperasi. Alo Dando percaya bahwa koperasi sebagai lembaga keuangan dengan prinsip kebersamaan menjadi institusi keuangan yang mampu membiayai usaha kecil mikro. Dia percaya lapangan kerja dapat tercipta lewat koperasi.
Yose Dobe Ngole mengatakan, bank dan koperasi saling melengkapi. Bank bisa menyalurkan kredit melalui koperasi. Karena koperasi dari segi jaringan sangat kuat. “Kita padukan modal dan jaringan sehingga koperasi jadi penyalur kredit perbankan. UKM paling bertahan terhadap gejolak ekonomi” katanya.
Satu pertanyaan lagi dari Pater Philipus. Saya rasa menukik. Dia bertanya mengenai kaderisasi ke Nani Aoh. Usia Nani Aoh, 63 tahun sekarang (lahir 14 Februari 1945).
Nani Aoh bilang, di jajaran birokrasi perlu peningkatan kualitas pejabat melalui pendidikan dan mereka disiapkan dengan baik untuk menerima tongkat estafet. Di luar birokrasipun, di partai, ada kader yang bagus. Parpol harus dilihat sebagai sarana latih untuk jadi pemimpin. Di sini perlu ada forum dialog antara pemimpin dan kaum muda. “Siapkan mereka untuk terima estafet.
Saya persilakan Pater Paul Budi Kleden dan Romo Aster Lado. Pater Budi bilang, transparansi penting baik di dalam pengelolaan keuangan maupun di dalam rekruitmen pemimpin. Dalam pemaknaan demokrasi kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, tetapi sering bukan untuk rakyat.
“Apa motivasi masing-masing bakal calon jadi pemimpin Nagekeo,” begitu dia bertanya.
Yos Dobe Ngole terhenti sejenak. Dia minum air. “Maaf.” Lalu berkata, “ Sejak kecil saya berkecimpung dengan masyarakat adat. Macam-macam masalah. Saya mencintai dan mengasihi kabupaten ini”.
“Pengalaman saya, mulai dari camat, sebagian besar waktu saya untuk rakyat. Dalam perjalanan, ada sukses dan gagal. Jika dikehendaki, saya kembangkan talenta itu, mengapa saya sembunyikan di bawah bantal. Sisa hidup ini saya abdikan untuk rakyat”.
“Saya merasa terpanggil untuk menggunakan kemampuan yang saya miliki, mengapa saya tidak bisa bangun daerah saya. Masih banyak yang butuhkan sentuhan-sentuhan pembangunan, butuh jalan yang lebih baik, listrik. Demi kepentingan rakyat saya datang,” kata Alo Dando.
Tiba-tiba listrik mati pkl. 19.30. Sekitar 10 menit hidup lagi.
“Ini (listrik mati) jadi motivasi saya untuk jadi bupati. Ada banyak dana,” lanjut Alo Dando.
“Duduk di sini saja, satu providentia Dei (rahmat Tuhan). Saya ingin hidup dengan masyarakat, ingin mendengar mereka,” kata Firmus Madhu.
Pater Budi tanya ke Nani Aoh. “Tadi dalam visi dan misi, Pak Nani gunakan kata saya, bukan kami. Bagimana komitmen dengan wakil bupati, jangan sampai hubungan dua orang ini (bupati dan wakil bupati) jadi macet”.
Karena saat presentasi tidak ada wakil, maka saya gunakan “kata saya”. Ke depan ada pembagian tugas yang jelas antara bupati dan wakil bupati. Jangan karena ego masing-masing, rakyat rugi. Kami akan bicarakan bersama-sama untuk memberikan terbaik kepada rakyat. “Saya tidak mau rakyat tertawakan dua pemimpin yang goblok itu”.
Yos Juwa Dobe Ngole bicara soal perampingan birokrasi. “Apakah itu mudah, padahal ada regulasi yang mengatur birokrasi,” kata Pater Budi.
Kendalanya memang regulasi yang rigid. “Masa satu masalah mesti lewat lima meja”. Kita butuhkan pemimpin yang kuat (strong leader). Undang-undang baik, masalahnya dalam pelaksanaan. “Mesti ada keberanian. Apalagi sekarang pemimpin dipilih rakyat”.
Romo Aster Lado bicara perlunya inovasi dan cara yang lebih cerdas menyejahterakan rakyat Nagekeo. Dia minta kandidat menjelaskan posisi mereka dalam menyelesaikan masalah tanah. “Kita tidak hanya duduk bersama, tapi duduk untuk selesaikan masalah dengan jelas”. Kedua, adalah pemimpin harus penuhi kebutuhan minimum warga.
Romo Aster bertanya soal pendidikan gratis ke Alo Dando. “Saya tidak berani menjanjikan pendidikan gratis. Masa seragam juga gratis. Jika terpilih saya akan melihat kemudahan-kemudahan apa yang bisa diberikan kepada murid dan guru”.
Masih ada waktu. Saya berikan kepada empat panelis satu pertanyaan lagi.
“Ingat ikan busuk mulai dari kepala. Saya sering kelakar, para pejabat mati karena serangan jantung karena kelebihan gizi, sedangkan rakyat mati karena kekurangan gizi,” kata Romo Bene.
“Bagaimana membangun pendidikan Nagekeo?” tanya Pater Budi.
“Kita semua bertanggung jawab untuk pendidikan anak-anak. Yang terpenting adalah anak bisa membaca, menulis, dan berhitung,” kata Yos Dobe Ngole.
Masalah kelulusan siswa harus menjadi atensi semua orang yang terlibat, kata Nani Aoh. Membangun pendidikan bukan membangun tembok yang indah. “Ini pekerjaan berat untuk kita. Komite sekolah harus berfungsi secara benar agar dana itu benar-benar dimanfaatkan untuk anak sekolah. Kadang-kadang tidak proporsional,” katanya.
Tidak mudah meningkatkan pendidikan. Kompetensi guru terbatas. Bagaimana bicara mutu guru kalau perutnya lapar. Harga buku juga sangat mahal. Bagaimana belajar, listrik tidak ada. Kebijakan pemerintah juga jadi awal kebangkrutan mutu pendidikan karena guru dididik secara instan. “Siswa kita bekali dengan life skill,” kata Firmus Madhu.
Malam makin larut. Saya persilakan para calon untuk masing-masing menggunakan satu menit terakhir memberi komentar terhadap debat publik ini. Kemudian debat ditutup. Di akhir debat, panitia menyodorkan kertas untuk ditandatangani para bakal calon. Isinya: mereka tidak akan mempersoalkan keputusan partai mengenai hasil akhir dari proses rekrutmen partai.
Para petarung ini kemudian berjabatan tangan.*
Flores Pos Feature Politik 28-30 Juni 2007
Email: franscoid@yahoo.com
Oleh FRANS OBON
DI RUANG pertemuan hotel Sasandi Ketua Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Kabupaten Nagekeo Paul Nuwa Veto memimpin pertemuan “pemantapan”.PPDI yang punya 4 kursi di DPRD Nagekeo, kabupaten baru yang dibentuk setahun lalu melalui Undang-Undang No. 2/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo, berhak mengajukan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Agustus mendatang.
PPDI menggelar debat publik, Kamis (19/6) di aula Pondok SVD yang terletak di tengah-tengah Kota Mbay, satu-satunya tempat pertemuan yang cukup representatif. Gedung itu bisa menampung seribuan orang dan punya halaman luas untuk parkir kendaraan di bagian depan dan samping kiri masuk.
Empat kandidat bupati dan wakil bupati akan hadir dalam debat publik itu: pasangan Johanes Samping Aoh-Paulus Kadju, Aloysius Dengi Dando-Firmus Madhu Dhengi, Elias Djo-Herman Jos Dema Goa, Josef Juwa Dobe Ngole-Adrianus Satu.
Setiap pasangan sudah pasti punya pengikutnya yang akan hadir dalam debat publik itu. Lagipula, debat publik harus lebih diarahkan untuk menguji kompetensi para bakal calon.
Paul Nuwa Veto dan rekan-rekan separtainya Berno Nuwa, Marianus Waja, Isidorus Goa tidak mau “kecolongan”. Rapat pemantapan itu dimaksudkan untuk menyingkirkan berbagai kemungkinan terburuk dari debat publik semacan ini. Karena PPDI juga tidak mau debat publik ini jadi ajang saling melukai antara bakal calon. Mereka ingin debat ini serasional mungkin. Karena hasilnya akan dijadikan salah satu alat bagi partai untuk mengukur kompetensi calon sehingga membantu partai menentukan calon mereka untuk maju dalam pilkada.
Berno Nuwa menyodorkan kertas skor untuk para bakal calon kepada empat panelis, Pater Paul Budi Kleden SVD, Pater Philipus Tule SVD, Romo Bene Daghi Pr, dan Romo Aster Lado Pr.
Para pastor ini dianggap punya kompetensi untuk menguji kemampuan calon dan integritas mereka tidak diragukan. Jauh lebih penting adalah mereka adalah orang-orang yang bisa menarik garis batas yang jelas dari berbagai kepentingan politik yang tengah terjadi di Nagekeo. Pater Philipus Tule dan Pater Paul Budi Kleden adalah dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) Ledalero. Romo Bene Daghi sekarang tinggal di Seminari Menengah Johanes Berchmans Mataloko dan dosen Islamologi di STFK Ledalero, dan Romo Aster Lado adalah Kepala Perwakilan Yayasan Persekolahan Umat Katolik Ngada (Yasukda) di Mbay.
“Debat publik ini dibuat untuk mendapatkan calon yang akan diusung PPDI. Motivasi dasar kami adalah kami punya tanggung jawab untuk sukseskan Pilkada dan pelaksanaannya berkualitas. Debat ini bukan satu-satunya, tetapi masih ada proses lain yang akan dilakukan partai,” kata Paul Nuwa Veto.
Ketua DPRD Nagekeo ini bilang, isu primordialisme, suku, dan wilayah sudah bertebaran ke mana-mana. PPDI ingin mengeliminir isu-isu semacam ini melalui pendidikan politik yang lebih rasional. Debat publik tersebut dalam pandangan mereka merupakan bentuk pendidikan politik rakyat agar para pemilih lebih cerdas.
Proses ini kemudian meski digelar oleh satu partai, Paul dan kawan-kawannya menganggapnya sebagai sumbangan partai bagi pendidikan politik rakyat. Karenanya debat publik ini disiarkan secara langsung melalui stasiun radio setempat.
Untuk itu panelis diminta menggali lebih dalam visi, misi, dan program bakal calon. Tidak sekadar referensi, tapi harus menyentuh substansi dasar menyangkut strategi, komitmen, dan konsistensi para calon, kata Isidorus Goa.
“Membantu para bakal calon tahu peta masalah Nagekeo dan debat ini membantu mereka membaca peta masalah,” kata Romo Bene Daghi.
Moderator Frans Obon dari Harian Flores Pos akan mengatur lalulintas debat di dalam rambu-rambu tidak ada peluang untuk saling melukai dan menyingkirkan semua hal yang membuat diskusi tidak berjalan secara rasional dalam bingkai etika politik yang benar.
Tiap panelis diberi kesempatan presentasi visi, misi, dan program mereka selama 25 menit. Hitungannya, 25 menit ini akan dimanfaatkan oleh bakal calon bupati dan wakil bupati. Ini berarti waktu yang diberikan kepada para bakal calon 100 menit. Sekitar 100 menit berikutnya digunakan oleh panelis untuk menguji kompetensi calon melalui dialog dan tanya jawab.
SEBELUM Pkl. 15.00, orang-orang sudah ada di sekitar aula pertemuan. Di dalam ruang pertemuan, dua bakal calon Yohanes S Aoh dan Aloysius Dando telah duduk berdampingan. Saya menyalami keduanya. Klik, saya mengambil beberapa gambar.Sedangkan dua bakal calon lainnya Yos Juwa Dobe Ngole dan Elias Djo belum datang. “Kita tunggu sedikit karena Pak Penjabat (Elias Djo) dan Pak Yos belum datang,” kata Paul kepada saya.
Lama menunggu. Orang-orang makin banyak. Panitia mengundang 300 orang. Di luar perkiraan, sekitar 500-an lebih orang menghadiri debat ini. Tidak lama kemudian Yos Juwa Dobe Ngole muncul. Sedangkan Elias Djo, melalui Short Message System (SMS) menyampaikan bahwa dia tidak bisa menghadiri pertemuan itu. Paul yang duduk bersebelahan dengan saya mengaktifkan handphonenya dan menelepon Elias. “Pak Penjabat tidak bisa hadir,” katanya kepada saya. Acara dimulai.
Marianus Waja yang membacakan laporan panitia menegaskan kembali bahwa PPDI punya komitmen untuk mendidik rakyat agar cerdas memilih, mendorong terciptanya politik bersih, dan beretika. Debat publik itu merupakan ruang yang disediakan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam Pilkada Nagekeo. “Nagekeo untuk semua,” katanya.
Dalam sambutan pembukaan, Paul juga bilang bahwa ruang politik adalah wilayah publik dan kewajiban dan tanggung jawab partai untuk mendidik rakyat agar cerdas dalam menentukan pilihan. Dia minta debat publik bukanlah ajang saling cedera, tetapi pilihan komunikasi politik.
Debat ini menunjukkan pentingnya rekrutmen politik yang berkualitas dan mendorong partisipasi politik dari rakyat untuk menjawab kebutuhan Nagekeo. “Debat ini akan jadi medium yang efektif dalam merekrut calon secara terbuka, sehingga rakyat tahu visi, misi, dan program calon. Ini salah satu cara membawa Nagekeo menuju perubahan,” katanya.
Acara break. Minum. Kotak-kotak kue dibagikan. Hari makin sore. Orang-orang terus berdatangan. Ruang telah penuh. Orang-orang tertib. Diam. Tak ada hura-hura. Di luar aula utama, orang berdiri. Orang-orang berdiri dekat jendela, menonton ke dalam. Moderator mempersilakan bakal calon naik ke panggung, mengambil tempat. Empat panelis mengambil tempat: dua sisi kiri (Romo Bene Daghi dan Pater Philipus Tule ) dan dua di sisi kanan (Pater Paul Budi Kleden dan Romo Aster Lado).
Nani Aoh – sapaan akrab mantan bupati Ngada (1994-1999) yang duduk di sebelah kanan saya -- diberi kesempatan pertama. Nani tanpa kehadiran calon wakilnya Paulus Kadju menekankan pentingnya pemimpin Nagekeo menguasai data, kemudian data itu dikonstantir, lalu menyusun visi dan misi untuk memecahkan masalah.
Nagekeo seluas 1.416,96 Km² dengan jumlah penduduk 120.331 yang tersebar di tujuh kecamatan (Aesesa, Boawae, Nangaroro, Mauponggo, Wolowae, Keo Tengah, dan Aesesa Selatan) dengan kepadatan rata-rata 83 jiwa/Km² mau dirajut dalam kebersamaan.
Kabupaten baru ini menghadapi masalah pembangunan di sektor ekonomi yang dicirikan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) masih kecil, masalah tenaga kerja, masalah ketimpangan antardesa dan kecamatan, ketimpangan pendapatan dan penguasaan aset, masalah penanaman modal, masalah pertanian yang produktivitasnya masih rendah dan lemahnya pelembagaan petani, masalah perkebunan, peternakan, perindustrian dan perdagangan, masalah transmigrasi dan urbanisasi, masalah sumber daya manusia, masalah kesehatan, dan masalah di tubuh pemerintahan sendiri.
Data Nani Aoh diambil dari data Badan Pusat Statistik (BPS) 2005 dikonstatir dengan deretan masalah tersebut untuk memproduksi visi, misi dan program-program konkret. Dia bilang dalam mengatasi masalah ini, perlu membangun solidaritas di kalangan rakyat Nagekeo. “Kita bangun dalam kebersamaan, tidak ada lagi kau-ngao. Kitalah yang bangun bersama,” katanya menjelaskan visinya, “Terwujudnya masyarakat Nagekeo yang sejahtera berdasarkan rasa kebersamaan dan solidaritas yang tinggi berkeadilan dan berkelanjutan”.
Dia berjanji akan membawa rakyat dalam kebersamaan. Rakyat tidak hanya pandai mengkritik, tetapi pandai pula membangun dirinya. Di bidang pemerintahan, dia akan melakukan pembenahan dengan cara the right man on the right place (menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat). Pemerintahan akan dibenah dan diubah orientasinya menjadi pemerintah yang pro-rakyat. Selain itu, dia akan menekankan performance pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Jika performansnya tidak betul, “I am sorry, good bye”.
Aloysius Dando, yang berada di sebelah kiri saya bersama wakilnya Firmus Madhu Dhengi, menekankan pentingnya keterlibatan multistakeholder dalam membangun Nagekeo. Dia mengatakan akan memprioritaskan bidang-bidang infrastruktur karena menyentuh langsung pada kepentingan rakyat. Namun, pasangan ini tidak berani menjanjikan pendidikan gratis karena masalah pendidikan begitu kompleks.
Jika nanti terpilih, dia akan menjadikan Nagekeo kabupaten koperasi sebagai langkah memudahkan masyarakat mengakses dana-dana untuk membiayai usaha mereka. Peran koperasi itu penting karena seluruh kewenangan dan kedaulatan ada di tangan anggota.
ABG
Ini bukan singkatan anak baru gede, melainkan academic, business player, and government (akademisi, pelaku bisnis, dan pemerintah). Menurut Alo Dando, pasangan mereka akan memberi peran kepada kelompok akademisi dan kelompok dunia usaha. Sedangkan pemerintah hanya memfasilitasi. “Kita beri peran kepada rakyat,”.
Yosef Juwa Dobe Ngole, tampil sendirian tanpa calon wakilnya mengatakan, visi, misi para calon sama, hanya bahasanya saja yang berbeda. Undang-undang, kata dia, sudah mengatur secara detil. Karenanya, bagi dia, tinggal melaksanakan saja perintah undang-undang itu secara konsekuen, maka rakyat pasti sejahtera.
Keterlibatannya selama 17 tahun sebagai banker telah memberinya pengalaman bahwa uang (modal) bukanlah masalah. Bank-bank saat ini over likuiditas, tapi tidak ada orang yang pinjam.
Masalahnya terletak pada kepemimpinan (leadership). Seorang pemimpin akan jadi teladan kalau kata dan perbuatannya sama. Nagekeo yang akan dibangun, katanya, tidak saja sejahtera tapi bermartabat. Dia mencontohkan, seseorang punya mobil, tapi karena dibeli dengan uang korupsi, maka dia tidak bermartabat.
Membangun Nagakeo, “sederhana saja” mulai dari apa yang dimiliki rakyat. Rakyat punya apa? “Dekatkan mereka dengan pasar”. Dalam hal produksi, sawah misalnya perlu ada modal dan koperasi dan bank bisa membantu membiayainya. Untuk menjamin kehadiran investor, perlu stabilitas. “Kalau ini tidak beres, orang takut”.
Membangun Nagekeo membutuhkan aparat yang andal. Dia berjanji akan merampingkan struktur birokrasi, tidak terlalu banyak. Pegawai yang lainnya outsourching. Untuk menghemat anggaran, para pejabat tidak perlu membeli mobil dinas, melainkan sewa pakai. Dana sewa pakai itu dipinjam dari bank.
Agar jati diri masyarakat Nagekeo tidak hilang, maka dia mau membangun ekonomi rakyat berbasis budaya. “Semua yang kita lakukan akan sia-sia jika jati diri masyarakat tidak kuat. Bangsa yang kuat, juga secara budaya kuat”.
TEPUK TANGAN muncul dari para peserta. Para calon sudah tuntas sampaikan visi dan misinya. Gagasan, program dan strategi membawa rakyat Nagekeo ke hidup yang lebih sejahtera tertera di dalam buku-buku yang mereka telah siapkan.
Kini giliran panelis. Saya persilakan Romo Bene dan Pater Philipus untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat.
“Luar biasa,” begitu kata Romo Bene membuka sesi ini. “Visi dan misi para calon memperkaya kita. Mereka mau jadi pemimpin Nagekeo karena merasa mampu. Mampu merasakan apa yang dirasakan masyarakat Nagekeo”.
Terkait sumber daya, kita mulai dari mana? Pertanyaan ini ditujukan kepada Nani Aoh. “Mulai dari diri sendiri,” jawab Nani Aoh.
Romo Bene beralih ke pasangan Alo Dando-Firmus Madhu. Soal penegakan hukum, hukum sudah tegak, lurus, lalu apanya yang bengkok sehingga perlu ditegakkan?
“Memperlakukan orang sama di depan hukum. Kalau salah, ya salah, kalau benar, ya benar. Jangan yang curi ayam dipenjara, koruptor tidak”.
Lalu, pertanyaan ke Yos Dobe Ngole. Ide aparat harus andal, the right man on the right place. Ini bukan hal gampang untuk dilakukan. Menemukan masyarakat Nagekeo yang jujur dan bersih tidak gampang. “Saya mau tanya, bagaimana aparat jadi andal?”
“Harus mulai dari diri sendiri. Diri sendiri harus jujur. Saya ingat pepatah latin, verba movent, exemplar trahunt”. Ada dua tipe kepemimpinan, lanjutnya, strong leader dan smart leader. “Yang kita atur itu manusia yang punya perasaan”.
“Pak Yos merasa mampu?” tanya Romo Bene.
“Ya, kita bisa lakukan,” jawabnya.
Mike dioper ke Pater Philipus. Dia mengangkat masalah tanah. “Bagaimana merancang bangun Nagekeo ke depan kalau konflik tanah terus meningkat. Kiat apa?”
“Mesti dibedakan dalam dua kelompok: tanah pemerintah dan tanah persekutuan adat,” jawab Alo Dando. Kalau tanah pemerintah, lihat kembali riwayat penyerahan tanah, aturan hukum yang berlaku, dan semua pihak harus tahu posisi dan aturan main. Kalau itu porsi pemerintah, maka pemerintah yang selesaikan. Kalau itu porsi tokoh adat, serahkan ke tokoh adat.
“Tanah memang masalah krusial,” kata Nani Aoh. Kita selesaikan masalah tanah itu berdasarkan kearifan lokal dan budaya. Kita perlu membedakan apakah ini masalah pidana atau perdata.
“Ke depan, perlu ada penelitian atau studi yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Hasilnya akan jadi masukan bagi pemerintah untuk membuat kerangka kebijakan. Penelitian ini akan membantu atasi konflik tanah dengan lebih baik”.
“Tanah punya nilai ekonomis. Penyelesaian konflik tanah dikembalikan ke akar budaya”. Hukum nasional tidak memberikan penyelesaian yang adil. Penyelesaian adat memberikan rasa keadilan. Masalahnya, banyak masyarakat adat sudah tidak ada. Kembalikan penyelesaian masalah tanah itu kepada masyarakat. Dia setuju perlunya penelitian akademis mengenai masalah tanah.
Pater Philipus kembali mempertanyakan prinsip kebersamaan di dalam koperasi. Alo Dando percaya bahwa koperasi sebagai lembaga keuangan dengan prinsip kebersamaan menjadi institusi keuangan yang mampu membiayai usaha kecil mikro. Dia percaya lapangan kerja dapat tercipta lewat koperasi.
Yose Dobe Ngole mengatakan, bank dan koperasi saling melengkapi. Bank bisa menyalurkan kredit melalui koperasi. Karena koperasi dari segi jaringan sangat kuat. “Kita padukan modal dan jaringan sehingga koperasi jadi penyalur kredit perbankan. UKM paling bertahan terhadap gejolak ekonomi” katanya.
Satu pertanyaan lagi dari Pater Philipus. Saya rasa menukik. Dia bertanya mengenai kaderisasi ke Nani Aoh. Usia Nani Aoh, 63 tahun sekarang (lahir 14 Februari 1945).
Nani Aoh bilang, di jajaran birokrasi perlu peningkatan kualitas pejabat melalui pendidikan dan mereka disiapkan dengan baik untuk menerima tongkat estafet. Di luar birokrasipun, di partai, ada kader yang bagus. Parpol harus dilihat sebagai sarana latih untuk jadi pemimpin. Di sini perlu ada forum dialog antara pemimpin dan kaum muda. “Siapkan mereka untuk terima estafet.
Saya persilakan Pater Paul Budi Kleden dan Romo Aster Lado. Pater Budi bilang, transparansi penting baik di dalam pengelolaan keuangan maupun di dalam rekruitmen pemimpin. Dalam pemaknaan demokrasi kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, tetapi sering bukan untuk rakyat.
“Apa motivasi masing-masing bakal calon jadi pemimpin Nagekeo,” begitu dia bertanya.
Yos Dobe Ngole terhenti sejenak. Dia minum air. “Maaf.” Lalu berkata, “ Sejak kecil saya berkecimpung dengan masyarakat adat. Macam-macam masalah. Saya mencintai dan mengasihi kabupaten ini”.
“Pengalaman saya, mulai dari camat, sebagian besar waktu saya untuk rakyat. Dalam perjalanan, ada sukses dan gagal. Jika dikehendaki, saya kembangkan talenta itu, mengapa saya sembunyikan di bawah bantal. Sisa hidup ini saya abdikan untuk rakyat”.
“Saya merasa terpanggil untuk menggunakan kemampuan yang saya miliki, mengapa saya tidak bisa bangun daerah saya. Masih banyak yang butuhkan sentuhan-sentuhan pembangunan, butuh jalan yang lebih baik, listrik. Demi kepentingan rakyat saya datang,” kata Alo Dando.
Tiba-tiba listrik mati pkl. 19.30. Sekitar 10 menit hidup lagi.
“Ini (listrik mati) jadi motivasi saya untuk jadi bupati. Ada banyak dana,” lanjut Alo Dando.
“Duduk di sini saja, satu providentia Dei (rahmat Tuhan). Saya ingin hidup dengan masyarakat, ingin mendengar mereka,” kata Firmus Madhu.
Pater Budi tanya ke Nani Aoh. “Tadi dalam visi dan misi, Pak Nani gunakan kata saya, bukan kami. Bagimana komitmen dengan wakil bupati, jangan sampai hubungan dua orang ini (bupati dan wakil bupati) jadi macet”.
Karena saat presentasi tidak ada wakil, maka saya gunakan “kata saya”. Ke depan ada pembagian tugas yang jelas antara bupati dan wakil bupati. Jangan karena ego masing-masing, rakyat rugi. Kami akan bicarakan bersama-sama untuk memberikan terbaik kepada rakyat. “Saya tidak mau rakyat tertawakan dua pemimpin yang goblok itu”.
Yos Juwa Dobe Ngole bicara soal perampingan birokrasi. “Apakah itu mudah, padahal ada regulasi yang mengatur birokrasi,” kata Pater Budi.
Kendalanya memang regulasi yang rigid. “Masa satu masalah mesti lewat lima meja”. Kita butuhkan pemimpin yang kuat (strong leader). Undang-undang baik, masalahnya dalam pelaksanaan. “Mesti ada keberanian. Apalagi sekarang pemimpin dipilih rakyat”.
Romo Aster Lado bicara perlunya inovasi dan cara yang lebih cerdas menyejahterakan rakyat Nagekeo. Dia minta kandidat menjelaskan posisi mereka dalam menyelesaikan masalah tanah. “Kita tidak hanya duduk bersama, tapi duduk untuk selesaikan masalah dengan jelas”. Kedua, adalah pemimpin harus penuhi kebutuhan minimum warga.
Romo Aster bertanya soal pendidikan gratis ke Alo Dando. “Saya tidak berani menjanjikan pendidikan gratis. Masa seragam juga gratis. Jika terpilih saya akan melihat kemudahan-kemudahan apa yang bisa diberikan kepada murid dan guru”.
Masih ada waktu. Saya berikan kepada empat panelis satu pertanyaan lagi.
“Ingat ikan busuk mulai dari kepala. Saya sering kelakar, para pejabat mati karena serangan jantung karena kelebihan gizi, sedangkan rakyat mati karena kekurangan gizi,” kata Romo Bene.
“Bagaimana membangun pendidikan Nagekeo?” tanya Pater Budi.
“Kita semua bertanggung jawab untuk pendidikan anak-anak. Yang terpenting adalah anak bisa membaca, menulis, dan berhitung,” kata Yos Dobe Ngole.
Masalah kelulusan siswa harus menjadi atensi semua orang yang terlibat, kata Nani Aoh. Membangun pendidikan bukan membangun tembok yang indah. “Ini pekerjaan berat untuk kita. Komite sekolah harus berfungsi secara benar agar dana itu benar-benar dimanfaatkan untuk anak sekolah. Kadang-kadang tidak proporsional,” katanya.
Tidak mudah meningkatkan pendidikan. Kompetensi guru terbatas. Bagaimana bicara mutu guru kalau perutnya lapar. Harga buku juga sangat mahal. Bagaimana belajar, listrik tidak ada. Kebijakan pemerintah juga jadi awal kebangkrutan mutu pendidikan karena guru dididik secara instan. “Siswa kita bekali dengan life skill,” kata Firmus Madhu.
Malam makin larut. Saya persilakan para calon untuk masing-masing menggunakan satu menit terakhir memberi komentar terhadap debat publik ini. Kemudian debat ditutup. Di akhir debat, panitia menyodorkan kertas untuk ditandatangani para bakal calon. Isinya: mereka tidak akan mempersoalkan keputusan partai mengenai hasil akhir dari proses rekrutmen partai.
Para petarung ini kemudian berjabatan tangan.*
Flores Pos Feature Politik 28-30 Juni 2007
Email: franscoid@yahoo.com
16 Juni 2008
Bumbu-Bumbu Pilkada
Oleh FRANS OBON
Sekarang ini lagi musim pemilihan kepala daerah (Pilkada). Selain pilih gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Juni mendatang, juga beberapa kabupaten di NTT akan memilih bupati dan wakil bupati. Pilkada gubernur dan wakil gubernur dan Pilkada bupati dan wakil bupati di beberapa kabupaten itu adalah “pesta demokrasi” – bila menggunakan istilah Orde Baru -- di mana rakyat secara langsung memberikan suara mereka di tempat pemungutan suara.
Meski kita menghadapi masalah serius mengenai tingkat melek politik rakyat tetapi kita masih percaya suara hati massa rakyat masih murni dan suara hati mereka masih bisa diandalkan sebagai instansi moral yang akan menuntun mereka memutuskan yang terbaik untuk kehidupan kolektif mereka ke depan. Paling tidak dari percakapan sehari-hari kita tahu bahwa kekhawatiran praktik politik uang (political buying) akan mempengaruhi mereka dalam memberikan suara tidak benar seluruhnya. Umumnya mereka mengatakan, uangnya kami terima tapi orangnya kami tidak pilih.
Barangkali inilah saatnya mereka menemukan betapa pentingnya suara mereka dan keputusan mereka dalam memilih pemimpin. Suara mereka tidak lagi dibajak oleh politisi-politisi di Dewan Perwakilan Rakyat. Lagi pula pilihan langsung akan menjadi momen yang mengajarkan kepada partai-partai politik bahwa pilihan partai politik tidak selalu menentukan dan sesuai dengan harapan dan keinginan rakyat. Rakyatlah yang menentukan, yang mengangkat dan menurunkan pemimpin dengan cara terhormat atau tidak dengan hormat.
Preman, Broker, dan Partai
Sudah menjadi kekhawatiran luas bahwa Pilkada mengandung dalam dirinya potensi konflik manakala ada pihak yang tidak mau menerima hasil pemilihan. Kekhawatiran itu lahir dari fakta di kabupaten dan provinsi lain di Indonesia bahwa masyarakat terlibat konflik atau sengketa setelah Pilkada berlangsung. Sengketa Pilkada antara pasangan calon sering tidak hanya diselesaikan melalui jalur hukum negara, tetapi melibatkan rakyat sebagai elemen penekan.
Menurut Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto, Selasa (8/4) penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejak 1999 sampai 2008 dijadwalkan terjadi di 350 daerah, dan 179 diantaranya sudah terlaksana, namun hanya ada empat daerah yang tidak bermasalah.
Yang paling dikhawatirkan adalah elite politik lokal akan menggunakan jaringan kriminal atau premanisme dalam politik. Penggunaan jaringan kriminal (preman) untuk menekan, mengancam, mengintimidasi dan memaksakan kepentingan pribadi dan mengatasnamakan kelompok berpotensi melahirkan konflik horisontal. Situasinya bertambah rumit bila mengatasnamakan agama. Di tengah prasangka sosial yang tinggi masyarakat plural menjadi bejana tanah liat yang rapuh. Kerusuhan-kerusuhan etnis dan agama pada periode akhir kekuasaan Soeharto dan masa-masa awal reformasi Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat multi etnik dan agama seperti Indonesia rentan terhadap berbagai kerusuhan sosial. Umumnya dimulai di jalanan, yakni perkelahian kelas-kelas bawah di jalanan, lalu menyulut konflik yang lebih luas.
Gubernur NTT Piet A Tallo, meski masih dalam kondisi sakit, Jumat (4/4) kepada media meminta rakyat NTT menjaga solidaritas sosial mereka. Dalam arti Pilkada tidak dijadikan momen untuk memicu konflik, melainkan menjadi kesempatan rakyat menentukan pemimpin mereka secara demokratis.
Selain kekhawatiran timbulnya konflik yang akan menyeret rakyat, Pilkada hampir tidak memberikan manfaat banyak bagi tumbuhnya demokrasi dan masyarakat sipil di Nusa Tenggara Timur (NTT). Sedikitnya kelas menengah yang independen di Nusa Tenggara Timur membuat peluang untuk menghasilkan Pilkada yang berkualitas makin kecil.
Dalam arti pemerintahan yang dihasilkan oleh Pilkada ini tidak dapat dikontrol dengan baik karena lemahnya jaringan institusi atau tidak tumbuhnya masyarakat sipil yang independen. Sepakterjang pemerintah dalam menggunakan anggaran publik menjadi tidak terkontrol dengan baik justru karena lemahnya elemen masyarakat sipil yang independen.
Pengusaha-pengusaha lokal, yang umumnya para kontraktor yang mengharapkan proyek-proyek pemerintah tidak bisa bertumbuh menjadi kelas menengah yang independen karena sumber kehidupan mereka berasal dari sektor ekonomi negara atau dari proyek-proyek pemerintah. Belum lagi banyak pengusaha lokal tumbuh karena fasilitas pemerintah dan koneksi kekuasaan. Akibat dari situasi ini, kontraktor adalah elemen yang juga paling berkepentingan dengan Pilkada. Mereka akan menjadi penyandang dana dan memilih bersekutu dengan calon yang berpeluang memenangkan pemilihan. Mereka ingin mendapatkan akses pada proyek pemerintah jika pasangan yang didukungnya memenangkan pemilihan. Jadi, harapan bertumbuhnya kelas menengah perkotaan di level provinsi apalagi di kabupaten masih menjadi impian jangka panjang.
Impian adanya masyarakat sipil yang kuat yang bertumbuh di lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi juga menjadi impian jangka panjang. Tampaknya setelah lima tahun reformasi, lembaga swadaya masyarakat tidak lagi menjadi penyeimbang kekuatan negara dan bisnis. Sudah makin menyusut jumlah LSM yang mengkritik dominasi negara dan bisnis yang menyempitkan ruang gerak masyarakat sipil. Karena banyak juga orang-orang yang kritis di LSM menjabat ketua partai atau menjadi pengurus partai. Karena itu mereka langsung atau tidak langsung bersentuhan dengan kepentingan negara melalui proses pencalonan mereka baik di lembaga legislatif maupun bupati dan wakil bupati. Bahkan aktivitas mereka di pedesaan dijadikan cara baru untuk membentuk citra pro kepentingan rakyat demi pencalonan mereka di lembaga legislatif atau dalam Pilkada. Dengan demikian lembaga swadaya masyarakat di daerah ini tidak bisa diharapkan menjadi masyarakat sipil yang independen.
Adanya keterlibatan aktor-aktor LSM sebagai tim sukses Pilkada mencerminkan bahwa ada godaan besar bagi LSM mengambil bagian dalam proses untuk terlibat di dalam sektor negara. Maka sudah dapat diperkirakan, jika pasangan yang mereka jagokan menang, maka sulit bagi mereka melakukan kontrol atau menjalankan fungsi penyeimbang antara sektor bisnis dan sektor negara.
Kesulitan serupa ada di perguruan tinggi. Kita sudah jarang mendengar dari lembaga pendidikan tinggi suara-suara kritis yang mengontrol sepak terjang pemerintah. Dalam proses Pilkada ini, kita tidak mendengar suara-suara kritis dari lembaga pendidikan tinggi ataupun diskusi-diskusi yang cerdas dan bernas mengenai rancang bangun NTT secara baru dalam konteks pilkada, serta diskusi mengenai rasionalitas janji dan program kerja pasangan calon. Kekuatan analitis dari perguruan tinggi tidak tampak. Perguruan tinggi tidak bertumbuh menjadi sebuah organisasi masyarakat sipil (civil society organisation/CSO) yang independen, tetapi mereka memilih berdiam diri.
Selain kontraktor, yang paling berkepentingan langsung dalam pilkada ini adalah pegawai negeri (kepala dinas, dan pejabat pemerintah penting lainnya). Meski aturan mengatur pegawai negeri netral dalam pilkada, namun justru pegawai negerilah yang paling berkepentingan dalam Pilkada. Retorika fit and proper test hanyalah satu kebohongan publik dari rejim berkuasa. Pejabat yang ditempatkan untuk menduduki posisi penting adalah orang-orang dekat atau yang masuk dalam tim sukses para calon. Karena itu orang yang tidak masuk dalam gerbong calon yang menang akan terpental ke posisi marjinal di dalam pemerintahan.
Partai politik dalam definisi masyarakat sipil memang tidak masuk dalam kategori organisasi masyarakat sipil karena partai politik berada dalam proses perebutan kekuasaan untuk menjadi bagian dari negara. Karena keterlibatan mereka dalam membela kepentingan masyarakat selalu dalam konteks memihak rakyat mendulang simpatik.
Dalam konteks pilkada partai politik memiliki kepentingan dan perhitungan sendiri. Selain kepentingan uang untuk memenuhi pundi-pundi partai dan pribadi, tetapi juga kepentingan untuk menyokong dukungan massa terhadap partai. Partai membuat komitmen pada pasangan calon untuk menjadi vote getter dalam Pemilu Legislatif berikutnya baik langsung maupun tak langsung melalui organ-organ pemerintah yang terlibat langsung dengan proses Pemilu.
Calon-calon yang membutuhkan “pintu partai” akan “menanam” melalui jalan memenuhi kebutuhan partai dan barangkali juga kebutuhan pribadi pengurus partai untuk pada saatnya mereka menuai. Karena itu amat sulit bagi partai untuk mengubah keputusan mereka dalam mencalonkan kandidat meski mereka tahu bahwa kandidat bersangkutan tidak mendapatkan dukungan luas masyarakat atau kemungkinan kecil meraih kemenangan. Prinsipnya menang atau kalah adalah urusan pasangan calon, partai hanya menyediakan pintu masuk. Kupang dan Jakarta ikut pula menikmati proses pencalonan ini pada waktunya mungkin pula dengan porsi yang lebih besar. Apalagi keputusan akhir berada di markas besar partai di Jakarta. Menjelang Pilkada, banyak partai berantakan melalui kepengurusan ganda.
Ana Tana dan Agama
Keseimbangan, begitu masyarakat biasa menyebutnya, adalah faktor kunci di dalam penempatan jabatan politis dan penentuan pasangan calon. Keseimbangan dilihat dari faktor etnisitas dan agama.
Hal itu tercermin juga di dalam Pilkada NTT. Keseimbangan wilayah antara Flores dan Timor, Flores dan Sumba, Sabu-Rote dan Flores. Dari sudut agama, ada keseimbangan antara Katolik dan Protestan.
Di sebagian kabupaten di NTT, keseimbangan wilayah dipahami sebagai keseimbangan sejarah masa lampau dan kekuasaan tradisional dan berdasarkan peta baru kekuatan politik. Di Flores, misalnya, hanya Kabupaten Ende di mana pasangan calon memperhitungkan representasi Islam dalam pencalonan bupati dan wakil bupati, karena populasinya sekitar 20 persen lebih yang disumbangkan oleh migrasi penduduk dari daerah-daerah lain.
Representasi seperti ini dalam Pilkada adalah pencerminan polarisasi di dalam masyarakat kita. Kabupaten Ende adalah contoh bagaimana politisi dan elite lokal memainkan sentimen etno-religius ini di dalam banyak hal. Elite politik memakai retorika etno-religius untuk mempertahankan hegemoni negara atas masyarakat maupun bagaimana negara menjawab kritik organisasi masyarakat sipil terhadap sepakterjang negara.
Sebagai ibu kota pemerintahan Flores di masa lalu, Ende menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan keberagaman politik. Kota ini menjadi titik singgung pertemuan etnis dan agama bukan saja karena menjadi pusat pemerintahan Flores, melainkan juga karena pusat misi Katolik di masa lalu tempat di mana percetakan pertama di Flores dibuka, perbengkelan misi, kursus pertukangan, dan sekolah-sekolah bermutu yang dibuka Gereja Katolik. Karena itu dari semua kota-kota di Flores, Ende memperlihatkan keberagaman etnis dan agama yang cukup representatif sehingga masyarakatnya pun heterogen.
Dari satu sisi, heterogenitas masyarakat ini menjadi kekuatan, yang membaptis Kota Ende sebagai pusat kegiatan intelektual Flores di masa lalu dan pergerakan politik etis Katolik. Keberagaman ini di satu sisi menimbulkan sinergi dalam banyak hal, tetapi di sisi lain melahirkan persaingan yang tidak sehat antaretnik.
Momentum pemberlakuan otonomi daerah kemudian tidak saja dimengerti sebagai pelimpahan wewenang mengurus diri sendiri lebih leluasa sekaligus mendorong proses demokratisasi dan partisipasi politik yang lebih luas di level daerah, namun membawa serta sentimen etno-religius. Pada level akar rumput sentimen etno-religius ini tidak terlalu terasa, dalam arti masyarakat di level bawah menerima keberagaman ini sebagai anak sah dari masyarakat modern. Tetapi di level birokrasi pemerintahan sebagai representasi negara elite birokrasi dan politisi lokal justru memainkan sentimen etno-religius ini untuk membungkam kritik. Kategori ata mera (ana tana) dan ata mai (pendatang) digunakan oleh negara untuk menjawab kritik atas penyelewengan pelaksanaan pemerintahan. Negara membangun wacana ini untuk membungkam suara-suara kritis. Tujuannya adalah menarik simpatik komunitas lokal untuk melihat kritik atas sepakterjang negara sebagai serangan dari luar yang merusak kesatuan komunitas lokal itu.
Retorika yang juga dibangun adalah pemerintah mau mengatur rumah tangganya sendiri. Kultur politik Orde Baru kembali terlihat di sini bahwa negara dipandang sebagai sebuah rumah tangga. Kritik yang dilakukan orang-orang yang karena kelahirannya bukan di kabupaten ini adalah sebagai intervensi di dalam urusan rumah tangga. Pemerintah menghaluskan kategori pendatang dan ana tana ini dengan retorika mengurus rumah tangga sendiri. Yang dikembangkan adalah sebuah kultur birokrasi patrimonial (patron-klien). Tetapi tampaknya kultur birokrasi patrimonial ini dihidupkan dalam konteks kultur lokal ana kalo fai walu di mana pemerintah sebagai representasi negara bertindak seperti mosalaki puu sedangkan massa rakyat sebagai ana kalo fai walu. Kritikan dari luar adalah bentuk intervensi ke dalam urusan ana kalo fai walu. Di sini kita lihat bagaimana budaya dimanipulasi untuk kepentingan negara, bukan untuk memperkuat masyarakat lokal.
Gereja Katolik
Kekosongan kelas menengah yang kuat dan lemahnya organisasi masyarakat sipil di Flores umumnya, menyebabkan sepakterjang negara tak terawasi dengan baik. Bahkan hegemoni negara begitu kuat ke dalam organisasi masyarakat sipil. Bersekutunya sektor bisnis dengan negara melalui pendanaan-pendanaan kampanye calon bupati dan wakil bupati yang tidak transparan makin melemahkan masyarakat sipil.
Sekolah-sekolah yang dibuka misi Katolik pada masa kolonial Belanda memang telah menjadi pabrik elite birokrasi pada masa kemerdekaan. Karena itu sekolah-sekolah ini memperkuat sektor negara, tapi tidak berhasil menciptakan kelas menengah yang independen. Struktur ini terus timpang hingga saat ini. Karena sektor negara ini begitu kuat, maka menjadi birokrat pemerintahan memiliki magnet yang kuat. Banyak tamatan perguruan tinggi atau sekolah menengah atas mengejar, berapapun harganya, untuk menjadi pegawai negeri. Karena dengan cara itu mereka akan mengambil bagian di dalam sektor negara yang begitu dominan.
Komunitas masyarakat adat yang merupakan organisasi masyarakat sipil tertua ternyata juga rapuh. Banyak sekali pemimpin-pemimpin adat tidak lagi mampu melindungi ana kalo fai walu. Hal ini kita bisa lihat dalam soal tanah baik untuk pembangunan maupun untuk investasi. Jadi, komunitas adat yang tidak terorganisir dengan baik tidak bisa menyeimbangkan dominasi negara di sektor publik.
Satu-satunya yang bisa memberi inspirasi dan menjadi penyeimbang dominasi negara di sini adalah lembaga agama karena relatif terorganisir dengan baik. Mestinya agama-agama memainkan peran memperkuat masyarakat sipil, bukan berada di pihak negara. Agama tidak saja soal rajin beribadah, mengenakan simbol-simbol agama, tetapi memperjuangkan keadilan dan kebenaran, memperjuangkan dan mempertahankan harkat dan martabat pribadi manusia terutama orang-orang yang tidak bisa membela diri mereka yakni orang-orang sederhana di kampung-kampung kita.
Di dalam konteks Flores, misalnya, satu-satunya organisasi masyarakat sipil yang independen yang diharapkan sekarang ini adalah Gereja Katolik. Karena Gereja Katolik melalui komisi-komisi keuskupan relatif terorganisir dengan baik dan para pastor mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Bahkan banyak di antara mereka mendapatkan pendidikan Barat. Yang lebih membanggakan lagi adalah sudah banyak para pastor yang tidak takut lagi dengan intimidasi, ancaman ketika mereka membela kepentingan masyarakat kecil.
Kalau Gereja Katolik juga diam seperti organisasi masyarakat sipil lainnya atau terkooptasi oleh negara, maka tidak ada lagi organisasi masyarakat sipil yang bisa menyeimbangkan dominasi negara. Tidak ada lagi yang bisa mengontrol sepakterjang negara. Memang disadari bahwa umat Katolik menjadi mayoritas sehingga mayoritas juga di dalam elite birokrasi akan berhadapan dengan Gereja Katolik sendiri. Hal ini tentu akan menimbulkan kesan adanya keterpecahan, melawan orang sendiri, dan menghancurkan kader sendiri, dan lain-lain. Tapi kalau Gereja Katolik juga diam menyaksikan ketidakadilan yang menimpa masyarakat kecil, maka kehadiran Gereja Katolik tidak berarti apa-apa.
Karena itu proses interaksi negara dan Gereja Katolik dalam konteks organisasi masyarakat sipil harus dipandang sebagai bentuk pemurnian emas di dalam tanur api. Ini adalah ujian apakah memang rejim yang berkuasa memihak rakyat atau menindas rakyatnya sendiri. Apakah retorika kesejahteraan yang disampaikan rejim berkuasa sungguh-sungguh dilaksanakan atau hanya impian kosong belaka?
Adalah jauh lebih strategis dan bermakna jika Gereja Katolik memelihara dan terus menjaga independensinya terhadap negara sehingga dia bisa berperan sebagai penyeimbang, sekaligus akan lebih mudah berdiri di sisi masyarakat lemah.
Flores Pos | Opini | Pilkada | 10 April 2008 |
email: franscoid@yahoo.com
Sekarang ini lagi musim pemilihan kepala daerah (Pilkada). Selain pilih gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Juni mendatang, juga beberapa kabupaten di NTT akan memilih bupati dan wakil bupati. Pilkada gubernur dan wakil gubernur dan Pilkada bupati dan wakil bupati di beberapa kabupaten itu adalah “pesta demokrasi” – bila menggunakan istilah Orde Baru -- di mana rakyat secara langsung memberikan suara mereka di tempat pemungutan suara.
Meski kita menghadapi masalah serius mengenai tingkat melek politik rakyat tetapi kita masih percaya suara hati massa rakyat masih murni dan suara hati mereka masih bisa diandalkan sebagai instansi moral yang akan menuntun mereka memutuskan yang terbaik untuk kehidupan kolektif mereka ke depan. Paling tidak dari percakapan sehari-hari kita tahu bahwa kekhawatiran praktik politik uang (political buying) akan mempengaruhi mereka dalam memberikan suara tidak benar seluruhnya. Umumnya mereka mengatakan, uangnya kami terima tapi orangnya kami tidak pilih.
Barangkali inilah saatnya mereka menemukan betapa pentingnya suara mereka dan keputusan mereka dalam memilih pemimpin. Suara mereka tidak lagi dibajak oleh politisi-politisi di Dewan Perwakilan Rakyat. Lagi pula pilihan langsung akan menjadi momen yang mengajarkan kepada partai-partai politik bahwa pilihan partai politik tidak selalu menentukan dan sesuai dengan harapan dan keinginan rakyat. Rakyatlah yang menentukan, yang mengangkat dan menurunkan pemimpin dengan cara terhormat atau tidak dengan hormat.
Preman, Broker, dan Partai
Sudah menjadi kekhawatiran luas bahwa Pilkada mengandung dalam dirinya potensi konflik manakala ada pihak yang tidak mau menerima hasil pemilihan. Kekhawatiran itu lahir dari fakta di kabupaten dan provinsi lain di Indonesia bahwa masyarakat terlibat konflik atau sengketa setelah Pilkada berlangsung. Sengketa Pilkada antara pasangan calon sering tidak hanya diselesaikan melalui jalur hukum negara, tetapi melibatkan rakyat sebagai elemen penekan.
Menurut Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto, Selasa (8/4) penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejak 1999 sampai 2008 dijadwalkan terjadi di 350 daerah, dan 179 diantaranya sudah terlaksana, namun hanya ada empat daerah yang tidak bermasalah.
Yang paling dikhawatirkan adalah elite politik lokal akan menggunakan jaringan kriminal atau premanisme dalam politik. Penggunaan jaringan kriminal (preman) untuk menekan, mengancam, mengintimidasi dan memaksakan kepentingan pribadi dan mengatasnamakan kelompok berpotensi melahirkan konflik horisontal. Situasinya bertambah rumit bila mengatasnamakan agama. Di tengah prasangka sosial yang tinggi masyarakat plural menjadi bejana tanah liat yang rapuh. Kerusuhan-kerusuhan etnis dan agama pada periode akhir kekuasaan Soeharto dan masa-masa awal reformasi Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat multi etnik dan agama seperti Indonesia rentan terhadap berbagai kerusuhan sosial. Umumnya dimulai di jalanan, yakni perkelahian kelas-kelas bawah di jalanan, lalu menyulut konflik yang lebih luas.
Gubernur NTT Piet A Tallo, meski masih dalam kondisi sakit, Jumat (4/4) kepada media meminta rakyat NTT menjaga solidaritas sosial mereka. Dalam arti Pilkada tidak dijadikan momen untuk memicu konflik, melainkan menjadi kesempatan rakyat menentukan pemimpin mereka secara demokratis.
Selain kekhawatiran timbulnya konflik yang akan menyeret rakyat, Pilkada hampir tidak memberikan manfaat banyak bagi tumbuhnya demokrasi dan masyarakat sipil di Nusa Tenggara Timur (NTT). Sedikitnya kelas menengah yang independen di Nusa Tenggara Timur membuat peluang untuk menghasilkan Pilkada yang berkualitas makin kecil.
Dalam arti pemerintahan yang dihasilkan oleh Pilkada ini tidak dapat dikontrol dengan baik karena lemahnya jaringan institusi atau tidak tumbuhnya masyarakat sipil yang independen. Sepakterjang pemerintah dalam menggunakan anggaran publik menjadi tidak terkontrol dengan baik justru karena lemahnya elemen masyarakat sipil yang independen.
Pengusaha-pengusaha lokal, yang umumnya para kontraktor yang mengharapkan proyek-proyek pemerintah tidak bisa bertumbuh menjadi kelas menengah yang independen karena sumber kehidupan mereka berasal dari sektor ekonomi negara atau dari proyek-proyek pemerintah. Belum lagi banyak pengusaha lokal tumbuh karena fasilitas pemerintah dan koneksi kekuasaan. Akibat dari situasi ini, kontraktor adalah elemen yang juga paling berkepentingan dengan Pilkada. Mereka akan menjadi penyandang dana dan memilih bersekutu dengan calon yang berpeluang memenangkan pemilihan. Mereka ingin mendapatkan akses pada proyek pemerintah jika pasangan yang didukungnya memenangkan pemilihan. Jadi, harapan bertumbuhnya kelas menengah perkotaan di level provinsi apalagi di kabupaten masih menjadi impian jangka panjang.
Impian adanya masyarakat sipil yang kuat yang bertumbuh di lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi juga menjadi impian jangka panjang. Tampaknya setelah lima tahun reformasi, lembaga swadaya masyarakat tidak lagi menjadi penyeimbang kekuatan negara dan bisnis. Sudah makin menyusut jumlah LSM yang mengkritik dominasi negara dan bisnis yang menyempitkan ruang gerak masyarakat sipil. Karena banyak juga orang-orang yang kritis di LSM menjabat ketua partai atau menjadi pengurus partai. Karena itu mereka langsung atau tidak langsung bersentuhan dengan kepentingan negara melalui proses pencalonan mereka baik di lembaga legislatif maupun bupati dan wakil bupati. Bahkan aktivitas mereka di pedesaan dijadikan cara baru untuk membentuk citra pro kepentingan rakyat demi pencalonan mereka di lembaga legislatif atau dalam Pilkada. Dengan demikian lembaga swadaya masyarakat di daerah ini tidak bisa diharapkan menjadi masyarakat sipil yang independen.
Adanya keterlibatan aktor-aktor LSM sebagai tim sukses Pilkada mencerminkan bahwa ada godaan besar bagi LSM mengambil bagian dalam proses untuk terlibat di dalam sektor negara. Maka sudah dapat diperkirakan, jika pasangan yang mereka jagokan menang, maka sulit bagi mereka melakukan kontrol atau menjalankan fungsi penyeimbang antara sektor bisnis dan sektor negara.
Kesulitan serupa ada di perguruan tinggi. Kita sudah jarang mendengar dari lembaga pendidikan tinggi suara-suara kritis yang mengontrol sepak terjang pemerintah. Dalam proses Pilkada ini, kita tidak mendengar suara-suara kritis dari lembaga pendidikan tinggi ataupun diskusi-diskusi yang cerdas dan bernas mengenai rancang bangun NTT secara baru dalam konteks pilkada, serta diskusi mengenai rasionalitas janji dan program kerja pasangan calon. Kekuatan analitis dari perguruan tinggi tidak tampak. Perguruan tinggi tidak bertumbuh menjadi sebuah organisasi masyarakat sipil (civil society organisation/CSO) yang independen, tetapi mereka memilih berdiam diri.
Selain kontraktor, yang paling berkepentingan langsung dalam pilkada ini adalah pegawai negeri (kepala dinas, dan pejabat pemerintah penting lainnya). Meski aturan mengatur pegawai negeri netral dalam pilkada, namun justru pegawai negerilah yang paling berkepentingan dalam Pilkada. Retorika fit and proper test hanyalah satu kebohongan publik dari rejim berkuasa. Pejabat yang ditempatkan untuk menduduki posisi penting adalah orang-orang dekat atau yang masuk dalam tim sukses para calon. Karena itu orang yang tidak masuk dalam gerbong calon yang menang akan terpental ke posisi marjinal di dalam pemerintahan.
Partai politik dalam definisi masyarakat sipil memang tidak masuk dalam kategori organisasi masyarakat sipil karena partai politik berada dalam proses perebutan kekuasaan untuk menjadi bagian dari negara. Karena keterlibatan mereka dalam membela kepentingan masyarakat selalu dalam konteks memihak rakyat mendulang simpatik.
Dalam konteks pilkada partai politik memiliki kepentingan dan perhitungan sendiri. Selain kepentingan uang untuk memenuhi pundi-pundi partai dan pribadi, tetapi juga kepentingan untuk menyokong dukungan massa terhadap partai. Partai membuat komitmen pada pasangan calon untuk menjadi vote getter dalam Pemilu Legislatif berikutnya baik langsung maupun tak langsung melalui organ-organ pemerintah yang terlibat langsung dengan proses Pemilu.
Calon-calon yang membutuhkan “pintu partai” akan “menanam” melalui jalan memenuhi kebutuhan partai dan barangkali juga kebutuhan pribadi pengurus partai untuk pada saatnya mereka menuai. Karena itu amat sulit bagi partai untuk mengubah keputusan mereka dalam mencalonkan kandidat meski mereka tahu bahwa kandidat bersangkutan tidak mendapatkan dukungan luas masyarakat atau kemungkinan kecil meraih kemenangan. Prinsipnya menang atau kalah adalah urusan pasangan calon, partai hanya menyediakan pintu masuk. Kupang dan Jakarta ikut pula menikmati proses pencalonan ini pada waktunya mungkin pula dengan porsi yang lebih besar. Apalagi keputusan akhir berada di markas besar partai di Jakarta. Menjelang Pilkada, banyak partai berantakan melalui kepengurusan ganda.
Ana Tana dan Agama
Keseimbangan, begitu masyarakat biasa menyebutnya, adalah faktor kunci di dalam penempatan jabatan politis dan penentuan pasangan calon. Keseimbangan dilihat dari faktor etnisitas dan agama.
Hal itu tercermin juga di dalam Pilkada NTT. Keseimbangan wilayah antara Flores dan Timor, Flores dan Sumba, Sabu-Rote dan Flores. Dari sudut agama, ada keseimbangan antara Katolik dan Protestan.
Di sebagian kabupaten di NTT, keseimbangan wilayah dipahami sebagai keseimbangan sejarah masa lampau dan kekuasaan tradisional dan berdasarkan peta baru kekuatan politik. Di Flores, misalnya, hanya Kabupaten Ende di mana pasangan calon memperhitungkan representasi Islam dalam pencalonan bupati dan wakil bupati, karena populasinya sekitar 20 persen lebih yang disumbangkan oleh migrasi penduduk dari daerah-daerah lain.
Representasi seperti ini dalam Pilkada adalah pencerminan polarisasi di dalam masyarakat kita. Kabupaten Ende adalah contoh bagaimana politisi dan elite lokal memainkan sentimen etno-religius ini di dalam banyak hal. Elite politik memakai retorika etno-religius untuk mempertahankan hegemoni negara atas masyarakat maupun bagaimana negara menjawab kritik organisasi masyarakat sipil terhadap sepakterjang negara.
Sebagai ibu kota pemerintahan Flores di masa lalu, Ende menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan keberagaman politik. Kota ini menjadi titik singgung pertemuan etnis dan agama bukan saja karena menjadi pusat pemerintahan Flores, melainkan juga karena pusat misi Katolik di masa lalu tempat di mana percetakan pertama di Flores dibuka, perbengkelan misi, kursus pertukangan, dan sekolah-sekolah bermutu yang dibuka Gereja Katolik. Karena itu dari semua kota-kota di Flores, Ende memperlihatkan keberagaman etnis dan agama yang cukup representatif sehingga masyarakatnya pun heterogen.
Dari satu sisi, heterogenitas masyarakat ini menjadi kekuatan, yang membaptis Kota Ende sebagai pusat kegiatan intelektual Flores di masa lalu dan pergerakan politik etis Katolik. Keberagaman ini di satu sisi menimbulkan sinergi dalam banyak hal, tetapi di sisi lain melahirkan persaingan yang tidak sehat antaretnik.
Momentum pemberlakuan otonomi daerah kemudian tidak saja dimengerti sebagai pelimpahan wewenang mengurus diri sendiri lebih leluasa sekaligus mendorong proses demokratisasi dan partisipasi politik yang lebih luas di level daerah, namun membawa serta sentimen etno-religius. Pada level akar rumput sentimen etno-religius ini tidak terlalu terasa, dalam arti masyarakat di level bawah menerima keberagaman ini sebagai anak sah dari masyarakat modern. Tetapi di level birokrasi pemerintahan sebagai representasi negara elite birokrasi dan politisi lokal justru memainkan sentimen etno-religius ini untuk membungkam kritik. Kategori ata mera (ana tana) dan ata mai (pendatang) digunakan oleh negara untuk menjawab kritik atas penyelewengan pelaksanaan pemerintahan. Negara membangun wacana ini untuk membungkam suara-suara kritis. Tujuannya adalah menarik simpatik komunitas lokal untuk melihat kritik atas sepakterjang negara sebagai serangan dari luar yang merusak kesatuan komunitas lokal itu.
Retorika yang juga dibangun adalah pemerintah mau mengatur rumah tangganya sendiri. Kultur politik Orde Baru kembali terlihat di sini bahwa negara dipandang sebagai sebuah rumah tangga. Kritik yang dilakukan orang-orang yang karena kelahirannya bukan di kabupaten ini adalah sebagai intervensi di dalam urusan rumah tangga. Pemerintah menghaluskan kategori pendatang dan ana tana ini dengan retorika mengurus rumah tangga sendiri. Yang dikembangkan adalah sebuah kultur birokrasi patrimonial (patron-klien). Tetapi tampaknya kultur birokrasi patrimonial ini dihidupkan dalam konteks kultur lokal ana kalo fai walu di mana pemerintah sebagai representasi negara bertindak seperti mosalaki puu sedangkan massa rakyat sebagai ana kalo fai walu. Kritikan dari luar adalah bentuk intervensi ke dalam urusan ana kalo fai walu. Di sini kita lihat bagaimana budaya dimanipulasi untuk kepentingan negara, bukan untuk memperkuat masyarakat lokal.
Gereja Katolik
Kekosongan kelas menengah yang kuat dan lemahnya organisasi masyarakat sipil di Flores umumnya, menyebabkan sepakterjang negara tak terawasi dengan baik. Bahkan hegemoni negara begitu kuat ke dalam organisasi masyarakat sipil. Bersekutunya sektor bisnis dengan negara melalui pendanaan-pendanaan kampanye calon bupati dan wakil bupati yang tidak transparan makin melemahkan masyarakat sipil.
Sekolah-sekolah yang dibuka misi Katolik pada masa kolonial Belanda memang telah menjadi pabrik elite birokrasi pada masa kemerdekaan. Karena itu sekolah-sekolah ini memperkuat sektor negara, tapi tidak berhasil menciptakan kelas menengah yang independen. Struktur ini terus timpang hingga saat ini. Karena sektor negara ini begitu kuat, maka menjadi birokrat pemerintahan memiliki magnet yang kuat. Banyak tamatan perguruan tinggi atau sekolah menengah atas mengejar, berapapun harganya, untuk menjadi pegawai negeri. Karena dengan cara itu mereka akan mengambil bagian di dalam sektor negara yang begitu dominan.
Komunitas masyarakat adat yang merupakan organisasi masyarakat sipil tertua ternyata juga rapuh. Banyak sekali pemimpin-pemimpin adat tidak lagi mampu melindungi ana kalo fai walu. Hal ini kita bisa lihat dalam soal tanah baik untuk pembangunan maupun untuk investasi. Jadi, komunitas adat yang tidak terorganisir dengan baik tidak bisa menyeimbangkan dominasi negara di sektor publik.
Satu-satunya yang bisa memberi inspirasi dan menjadi penyeimbang dominasi negara di sini adalah lembaga agama karena relatif terorganisir dengan baik. Mestinya agama-agama memainkan peran memperkuat masyarakat sipil, bukan berada di pihak negara. Agama tidak saja soal rajin beribadah, mengenakan simbol-simbol agama, tetapi memperjuangkan keadilan dan kebenaran, memperjuangkan dan mempertahankan harkat dan martabat pribadi manusia terutama orang-orang yang tidak bisa membela diri mereka yakni orang-orang sederhana di kampung-kampung kita.
Di dalam konteks Flores, misalnya, satu-satunya organisasi masyarakat sipil yang independen yang diharapkan sekarang ini adalah Gereja Katolik. Karena Gereja Katolik melalui komisi-komisi keuskupan relatif terorganisir dengan baik dan para pastor mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Bahkan banyak di antara mereka mendapatkan pendidikan Barat. Yang lebih membanggakan lagi adalah sudah banyak para pastor yang tidak takut lagi dengan intimidasi, ancaman ketika mereka membela kepentingan masyarakat kecil.
Kalau Gereja Katolik juga diam seperti organisasi masyarakat sipil lainnya atau terkooptasi oleh negara, maka tidak ada lagi organisasi masyarakat sipil yang bisa menyeimbangkan dominasi negara. Tidak ada lagi yang bisa mengontrol sepakterjang negara. Memang disadari bahwa umat Katolik menjadi mayoritas sehingga mayoritas juga di dalam elite birokrasi akan berhadapan dengan Gereja Katolik sendiri. Hal ini tentu akan menimbulkan kesan adanya keterpecahan, melawan orang sendiri, dan menghancurkan kader sendiri, dan lain-lain. Tapi kalau Gereja Katolik juga diam menyaksikan ketidakadilan yang menimpa masyarakat kecil, maka kehadiran Gereja Katolik tidak berarti apa-apa.
Karena itu proses interaksi negara dan Gereja Katolik dalam konteks organisasi masyarakat sipil harus dipandang sebagai bentuk pemurnian emas di dalam tanur api. Ini adalah ujian apakah memang rejim yang berkuasa memihak rakyat atau menindas rakyatnya sendiri. Apakah retorika kesejahteraan yang disampaikan rejim berkuasa sungguh-sungguh dilaksanakan atau hanya impian kosong belaka?
Adalah jauh lebih strategis dan bermakna jika Gereja Katolik memelihara dan terus menjaga independensinya terhadap negara sehingga dia bisa berperan sebagai penyeimbang, sekaligus akan lebih mudah berdiri di sisi masyarakat lemah.
Flores Pos | Opini | Pilkada | 10 April 2008 |
email: franscoid@yahoo.com
Langganan:
Postingan (Atom)