Frans Obon

Dahulukan Kemanusiaan

2011-06-21T03:32:00.000-07:00

Pemerintah Kabupaten Lembata mengalokasikan dana Ppengadaan vaksin anti rabies. Namun para korban rabies harus melengkap dirinya dengan kartu tanda penduduk Kabupaten Lembata atau kartu keluarga. Karena korban gigitan HPR dari luar Lembata tidak dilayani karena harga vaksin yang mahal.

Oleh Frans Obon

KITA MEMUJI langkah pemerintah Kabupaten Lembata yang menyediakan dana pembelian vaksin bagi korban gigitan anjing rabies dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Ambil misal pada periode Januari hingga Juni 2011, ada 148 korban gigitan anjing rabies (Flores Pos edisi 17 Juni 2011).

Oleh karena Flores dan Lembata adalah daerah yang belum bebas dari rabies, maka setiap kasus gigitan harus dicurigai sebagai kasus gigitan rabies. Karena itu begitu seseorang digigit anjing, maka dia harus segera mendapatkan pengobatan dari Puskesmas dan rumah sakit pemerintah.

Sejalan dengan hal itu pemerintah Kabupaten Lembata menyediakan dana dalam APBD untuk pengadaan vaksin. Vaksin itu tersedia dan didistribusikan di setiap puskesmas di seluruh Lembata dan rumah sakit pemerintah di Lewoleba.

Namun langkah ini disertai dengan kebijakan tertentu yang dalam pandangan kita dianggap ekstrim. Kebijakan itu adalah korban gigitan anjing (rabies) yang berhak mendapat pelayanan vaksin dari rumah sakit pemerintah hanyalah penduduk Kabupaten Lembata. Karena itu para korban gigitan anjing rabies harus melengkapi diri dengan surat keterangan domisili dari lurah dan kepala desa dan membawa kartu keluarga.

Dengan demikian orang dari luar Lembata yang menjadi korban gigitan anjing rabies yang hendak mendapatkan vaksin dari rumah sakit pemerintah di Kabupaten Lembata tidak dilayani. Karena harga vaksin cukup mahal.

Sikap ini di satu sisi bisa diterima karena dana-dana dalam APBD Kabupaten Lembata adalah dana yang harus digunakan bagi kepentingan rakyat Lembata. Tidak bisa digunakan untuk kepentingan rakyat dari luar Kabupaten Lembata. Karena kalau vaksin habis, maka pemerintah Kabupaten Lembata jugalah yang harus bertanggung jawab kepada rakyatnya yang menjadi korban gigitan rabies.

Pemerintah harus bisa menjelaskan kepada rakyatnya alasan ketiadaan vaksin di rumah sakit pemerintah. Dan memang kalau tidak ada vaksin yang tersedia di rumah sakit pemerintah, hal itu bisa menjadi takaran dan tolok ukur bagi rakyat untuk menilai tanggung jawab dan komitmen dari para pemimpinnya.

Namun dari sisi kemanusiaan, menolak untuk memberikan vaksin anti rabies kepada para korban gigitan dari luar Kabupaten Lembata adalah tindakan yang tidak bisa diterima. Karena menyelamatkan jiwa manusia menjadi jauh lebih penting. Apalagi kalau korban gigitan, yang memang umumnya, adalah masyarakat sederhana dari pedesaan. Karena masyarakat sederhana itulah yang dalam kesehariannya dekat dengan hewan penular rabies (anjing).

Menolak untuk memberikan pertolongan kepada mereka dengan alasan vaksin yang dibeli dengan dana APBD Lembata itu hanya bagi rakyat Lembata tidak bisa dijadikan alasan pembenaran. Secara moral, dahulukan kemanusiaan. Karena keterlambatan untuk mendapatkan vaksin anti rabies bisa berakibat fatal bagi kehidupan para korban.
Jalan terbaik yang bisa diterima demi alasan kemanusiaan adalah kenakan biaya kepada para korban dari luar Kabupaten Lembata. Para korban bisa terima hal itu.

Barangkali dengan itu, mereka akan mengajukan protes kepada pemerintah dan DPRD di kabupaten asalnya agar menggelontorkan dana bagi pengadaan vaksin. Agar pemerintah dan DPRD di kabupaten asalnya juga serius menangani rabies. Kalau pemerintah gagal memberantas rabies, maka rakyatnya bisa menilai tanggung jawab dan komitmen para pemimpinnya.

Bentara, 18 Juni 2011

Lahan Pertanian Menyusut

2011-06-21T03:18:00.000-07:00

Oleh Frans Obon |

KITA sedang menghadapi ancaman serius, terutama masyarakat pedesaan kita di Nusa Tenggara Timur. Ancaman itu tidak lain adalah perkiraan sekitar 3.000 hektare lahan pertanian di NTT beralih fungsi. Pemicunya adalah karena para petani membutuhkan uang sehingga dijual ke pihak lain (Flores Pos edisi 16 Juni 2011).

Meski terjadi penyusutan lahan, namun menurut Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan NTT Cyrilus Timba Mbipi, masalah tersebut tidak mempengaruhi produksi pertanian. Bahkan untuk meningkatkan produksi padi pemerintah merancang program pembukaan sawah baru di sejumlah daerah.

Namun tidak lupa pula pemerintah meminta masyarakat untuk tidak tergantung pada konsumsi beras. Masih banyak pangan lokal seperti jagung dan ubi-ubian yang bisa dikonsumsi.

Berkaca pada pengalaman di daerah lain, akan ada kecenderungan bahwa alih fungsi lahan pertanian akan meningkat tiap tahun. Peralihan itu bisa disebabkan oleh bermacam-macam alasan. Para petani membutuhkan uang sehingga menjual lahannya kepada korporasi, menjadi tempat usaha, tempat hunian, dan lain-lain. Tanah-tanah pertanian, dengan demikian, beralih ke tangan pemilik modal (orang yang berduit).

Dilihat dari total produksi pertanian sebagaimana data pemerintah memang tidak berpengaruh. Artinya produksi pertanian untuk pangan masyarakat tersedia cukup. Masyarakat tidak perlu cemas dengan persediaan pangan meski lahan pertanian merosot. Tapi totalisasi jumlah produksi pangan tersebut tidak terdistribusi secara merata dari segi kepemilikannya. Bisa saja sebagian besar produksi pangan itu ada di satu daerah dan tertumpuk di beberapa para petani, tapi sebagian besar petani tidak menghasilkan produksi pertanian yang bisa mencukupi kebutuhan pangannya, terutama para petani yang tidak memiliki lahan. Dengan demikian, akses mereka terhadap pangan menjadi terbatas.

Jelaslah masalah ini menceritakan tentang kemiskinan yang mendera masyarakat pedesaan kita. Kemiskinan itu akan berlipat ganda karena di satu sisi sektor tenaga kerja pertanian meningkat jumlahnya, tapi di sisi lain luas lahan pertanian berkurang. Sementara itu peluang di sektor jasa dan perdagangan tidak meningkat secara signifikan pada setiap tahun. Karena itu pengangguran di tingkat pedesaan menjadi tinggi. Itulah sebabnya banyak sekali tenaga kerja produktif kita merantau ke daerah lain mencari pekerjaan.

Faktor kemiskinan di pedesaan yang meningkat ini menyebabkan urbanisasi ke perkotaan meningkat pula. Namun beban tenaga kerja di pedesaan itu tidak bisa terserap dengan baik di perkotaan karena minimnya keterampilan dan kreativitas. Karena itulah, tenaga kerja dari NTT yang merantau ke daerah lain sebagian besar adalah para petani yang miskin pengetahuan dan keterampilannya bekerja pada sektor perkebunan dan jasa konstruksi.

Para perantau ini juga berangkat bukan tanpa biaya. Mereka membutuhkan uang. Di sini para petani kita lagi-lagi terperangkap baik oleh calo tenaga kerja maupun para pengedar uang di pedesaan. Situasi makin buruk akan dialami oleh para petani kita.
Benar bahwa pemerintah tidak bisa mencegah dan melarang seseorang untuk menjual tanah pertanian kepada siapapun. Namun pemerintah bisa mencegah dengan memperbaiki iklim pertanian kita. Program yang terarah ke desa harus bisa mengatasi masalah ini. Peralihan lahan itu harus disertai dengan pembukaan usaha baru yang dikendalikan dan dimiliki oleh petani itu sendiri.

Bentara, 17 Juni 2011

Mencegah Perdagangan Orang

2011-06-17T05:27:00.000-07:00

Polisi menangkap suami istri yang merekrut dua remaja putri yang berusia 13 tahun dan 17 tahun untuk bekerja di sebuah perusahaan di Jakarta. Masyarakat memberi informasi kepada polisi. Keduanya ditangkap dan diproses hukum. Polisi mengkategorikan kasus ini sebagai perdagangan orang.

Oleh FRANS OBON

Kasus perekrutan tenaga kerja, terutama perempuan dan anak-anak di Flores, yang dikategorikan ke dalam perdagangan orang (human trafficking) sudah banyak terjadi. Meski demikian, masih sedikit lembaga yang memberikan perhatian pada persoalan perdagangan orang ini di Flores.

Kasus terakhir dua orang remaja di Desa Lenang, Kecamatan Poco Ranaka, Manggarai Timur mau dibawa ke pulau Jawa. Kedua perempuan berusia 13 tahun dan 17 tahun itu direkrut untuk bekerja pada salah satu perusahaan di Jakarta dengan janji akan mendapatkan gaji sekitar Rp600 ribu hingga Rp700 ribu. Berkat laporan dari masyarakat setempat polisi menggagalkan keberangkatan mereka dan memproses hukum perekrut (Flores Pos edisi 15 Juni 2011).

Menurut polisi, perekrutan dua remaja tersebut sudah masuk ke dalam kategori perdagangan manusia, sehingga pelaku diancam dengan Pasal 9 UU No.21/199 tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia.

Ini bukan kasus pertama. Sudah sering terjadi perekrutan berujung penelantaran. Karena itu dugaan kita, kasus-kasus perdagangan manusia di Flores ke depannya akan makin meningkat. Kita memiliki alasan untuk memperkirakan seperti ini.

Pertama, Flores sudah masuk dalam ekonomi pasar di mana uang menjadi faktor utama. Dulu lahan pertanian kita memproduksi padi, jagung, dan ubi-ubian dan kacang-kacangan dan sayur-sayuran sebagai sumber pangan. Puluhan tahun terakhir ketika kebun-kebun dipenuhi komoditas perdagangan, maka para petani kita sudah masuk dalam ekonomi pasar. Beras dan jagung dibeli di pasar. Aktivitas ekonomi pasar meningkat. Perempuan yang dulu hanya bekerja pada sektor domestik didorong untuk terlibat dalam ekonomi pasar ini.

Kedua, komposisi penduduk kita, di mana perempuan melebihi laki-laki membawa konsekuensi bahwa jumlah tenaga kerja perempuan ke depan meningkat dan keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi juga akan meningkat. Dalam konteks ekonomi desa di Flores, tenaga kerja perempuan tidak terbiasa dan tertarik untuk menjadi tenaga kerja di sektor pertanian. Selain karena luas lahan yang makin sempit dan kultur pembagian warisan yang mengabaikan hak perempuan, perempuan lebih tertarik bekerja di sektor jasa dan perdagangan.

Protokol Trafficking yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di Palermo Italia tahun 2000 merupakan konvensi internasional untuk mencegah organisasi kejahatan transnasional yang melakukan perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak.

Ketiga, proses perekrutan umumnya dilakukan setelah membaca konteks lokal. Konteks lokalnya adalah lapangan kerja terbatas. Gaji tidak memenuhi standar upah minimum provinsi. Gaji tenaga kerja di Flores umumnya tidak sesuai dengan standar UMP.
Ketika diiming-imingi dengan gaji yang besar, maka perempuan-perempuan kita tergiur.

Keempat, minim informasi dan pengetahuan. Ini sejalan dengan tidak banyaknya orang atau lembaga yang menaruh perhatian pada masalah perdagangan perempuan dan anak di Flores. Terutama di pedesaan, calon pekerja perempuan tidak mendapatkan informasi dan pengetahuan yang benar mengenai modus dan cara-cara yang biasa digunakan untuk merekrut tenaga kerja dengan tujuan perdagangan orang. Karena itu mereka gampang ditipu.

Pendek kata, tugas kita ke depan adalah meningkatkan usaha-usaha untuk mencegah terjadinya perdagangan orang di Flores. Masyarakat digerakkan sampai ke akar rumput untuk menggalang solidaritas.

Bentara, 16 Juni 2011

Ketahanan Pangan

2011-06-17T05:20:00.000-07:00

Asian Developmen Bank (ADB) mengingatkan Asia untuk meningkatkan produktivitas pangan sejalan dengan makin meningkatnya jumlah pertambahan penduduk. Isu ketahanan pangan ini sudah lama menjadi kampanye pemerintahan lokal, namun lemah dalam impementasinya.

Oleh FRANS OBON

Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) mengingatkan negara-negara berkembang termasuk Indonesia untuk melihat betapa pentingnya isu pangan mengingat makin meningkatnya jumlah penduduk dunia (Flores Pos edisi 14 Juni 2011).

“Dalam janga pendek, kebutuhan pangan penduduk mungkin tercukupi namun ini selalu menjadi isu fundamental yang mengemuka dari tahun ke tahun,” kata Director Managing General ADB Rajat M Nag. Menurut dia pertumbuhan penduduk Asia meningkat, sehingga perlu ada peningkatan produktivitas pangan khususnya beras.

Dalam dua hari di Jakarta, diselenggarakan Forum Ekonomi Dunia untuk Wilayah Asia Timur untuk menghasilkan kerja sama dan memberi peluang pada semua pihak dalam sektor pertanian untuk membantu terwujudnya ketahanan pangan di Indonesia.

Sementara Presiden SBY dalam pertemuan tersebut mengajak negara Asia untuk mengatasi krisis pangan, energi dan air. “Asia harus mengantisipasi dan memperhatikan tekanan yang semakin tinggi terkait ketidakamanan pangan, energi dan air,” kata presiden.

Namun ketahanan pangan ini, meski sudah menjadi isu penting di tingkat daerah, termasuk di Flores, dalam pelaksanaannya, tidak terimplementasi dengan baik. Bendungan yang rusak namun tidak pernah diperbaiki adalah contoh bagaimana isu ketahanan pangan hanya sekadar slogan.

Ratusan hektare sawah di Kecamatan Lelak, Manggarai, terlantar atau tidak bisa dikerjakan karena bendungan Wae Dese tidak pernah diperbaiki lagi. Tembok bendungan jebol (Flores Pos edisi 14 Juni 2011). Namun, pemerintah kita masih bicara soal ketahanan pangan. Masih banyak contoh lain kita temukan di Flores bahwa ada disparitas antara kampanye ketahanan pangan dan pilihan kebijakan pembangunan.

Yang umum kita dengar dalam kampanye pangan pemerintah di Flores dan NTT adalah soal diversifikasi pangan. Kampanye pangan di NTT adalah soal makan makanan lokal. Ubi hutan yang dulu dimakan pada saat musim paceklik dikampanyekan sebagai makan lokal yang perlu dilestarikan.

Yang tidak kelihatan adalah kebijakan pertanian, yang menjadi sumber dari makanan lokal tersebut. Karena para petani kita sudah beralih dari tanaman semusim ke tanaman komoditas perdagangan. Kita belum melihat ada satu program ketahanan pangan di Flores yang bisa menjadi contoh dan inspirasi bagi daerah lainnya dalam isu ketahanan pangan tersebut.

Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dunia maupun juga penduduk di Flores, sudah banyak ramalan dikemukakan bahwa konflik ke depan akan lebih disebabkan atau dipicu oleh perebutan sumber pangan, air dan energi. Hal itu sudah mulai dirasakan sekarang.

Indonesia sudah punya pengalaman dalam soal pinjaman dana dari lembaga-lembaga internasional. Lembaga-lembaga keuangan internasional memasang syarat-syarat yang terkait dengan hak asasi manusia, politik, ekonomi, hukum, dan keadilan dalam pemberian pinjaman. Bagaimana kita bicara harga diri bangsa kalau perut kita masih diisi oleh hasil kerja para petani di negara lain.

Kalau isu ketahanan pangan ini tidak diimplementasikan dengan baik di tingkat lokal, maka ketergantungan kita pada pihak lain akan semakin tinggi. Kita di Flores akan amat tergantung dengan beras dari Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara Barat. Program yang konkret dan terimplementasi dengan baik diperlukan untuk menjamin adanya ketahanan pangan di Flores.

Bentara, edisi 15 Juni 2011

Soal Transmigrasi

2011-06-16T05:29:00.000-07:00

Sebanyak 15 Kepala Keluarga asal Sikka yang bertransmigrasi ke Kalimantan Barat kembali lagi ke Sikka. Karena janji lahan yang tidak terpenuhi dan lokasi masih dipatok pemilik tanah. Para transmigran akan dipulangkan ke kampung halamannya.

Oleh FRANS OBON

Sebanyak 15 kepala keluarga atau 125 jiwa yang ikut transmigrasi ke Kalimantan Barat dari Kabupaten Sikka kembali ke Sikka. Mereka berangkat Desember 2010 lalu, tetapi Juni mereka kembali ke Sikka dengan menumpang KM Dharma Kencana (Flores edisi 13 Juni 2011).

Adapun alasan mereka kembali adalah karena tidak sesuai dengan janji-janji yang mereka peroleh sebelum mereka berangkat. Di tempat transmigrasi itu, tidak ada sarana kesehatan, tidak ada sarana pendidikan, dan tanah 2 hektare yang dijanjikan dan lokasi untuk membangun rumah bermasalah. Ini karena pemilik tanah di lokasi transmigrasi mematok kembali lokasi transmigran.

Janji lahan dua hektare hanya dipenuhi seperempat dan itu hanya cukup untuk lokasi rumah dan pekarangan. Sangat tidak memungkinkan sebagai lokasi untuk usaha pertanian. Sudah begitu, lokasi itu dipatok lagi oleh pemilik tanah.

“Kami mengalami banyak kesulitan selama ada di sana. Kami kurang diperhatikan, ditelantarkan, dan tidak ada pengawasan langsung dari Dinas Sosnakertrans Sikka,” kata Maria Hekolin Lin, seorang peserta transmigrasi.

Secara literer, atau per definisi, transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah yang padat penduduknya ke area wilayah pulau lain yang penduduknya masih sedikit atau belum ada penduduknya sama sekali. Transmigrasi sebagai program nasional dibiayai oleh pemerintah. Para transmigran mendapatkan sebidang tanah, rumah sederhana dan sarana lain yang bisa menunjang hidup mereka.

Dalam konteks cerita transmigran asal Sikka tersebut, kita mendapatkan dua hal. Pertama, lemahnya koordinasi di tingkat pemerintah. Keluhan tidak adanya pengawasan oleh pemerintah sebagaimana disampaikan para transmigran menceritakan tentang peran yang lemah dari pemerintah. Program transmigrasi tersebut memang program pemerintah pusat yang dikelola pemerintah provinsi. Namun tidak berarti peran pemerintah kabupaten menjadi kecil. Pemerintah Kabupaten Sikka telah menangani dengan baik para transmigran yang kembali, tetapi alangkah lebih baik lagi bila penanganan ini dilakukan hingga di lokasi. Komitmen inilah yang hilang dalam pengiriman transmigran ke Kalimantan tersebut.

Kedua, perlawanan masyarakat lokal. Pematokan kembali lahan oleh pemilik tanah di lokasi menunjukkan bahwa masalah lokasi transmigrasi belum tuntas diselesaikan oleh pemerintah setempat. Kalau sejak awal hal ini diketahui, maka pemerintah Kabupaten Sikka mestinya tidak berani mengirim para transmigran ke Kalimantan.

Perlawanan terhadap program transmigrasi oleh penduduk lokal terutama dalam konteks otonomi daerah bermunculan, yang disebabkan oleh komposisi dan konstalasi politik setempat. Dalam kasus Kalimantan Barat (data Harian Equator, Jumat 9 Mei 2008) dalam periode 1965-2005, ada 121.619 KK atau 514.916 jiwa di Kalimantan Barat. Tahun 2006, masuk lagi 820 KK, tahun 2007 sebanyak 650 KK, tahun 2008 sebanyak 770 KK.

Gelombang transmigrasi ini berdampak pada komposisi penduduk setempat baik dalam birokrasi pemerintahan maupun terutama lagi berpengaruh pada konstalasi politik setempat. Dalam konteks pemilihan langsung, hal-hal ini berdampak pada konstalasi politik lokal. Sebagiannya kemudian melahirkan perlawanan lokal terhadap program nasional tersebut.

Dengan demikian, pemerintah kita dalam mengelola program transmigrasi harus pula cermat menanganinya. Arif dan bijaksana.

Gurita Proyek Pemerintah

2011-06-16T05:15:00.000-07:00

DPRD Manggarai Timur mengeluh bahwa lebih dari 100 proyek fisik di kabupaten baru tersebut mendapat catatan merah dari Dewan. Sebabnya karena pengawasan dari pemerintah lemah.

Oleh FRANS OBON

Lebih dari 100 proyek fisik tahun 2010 dari pemerintah Manggarai Timur mendapat catatan merah dari kalangan DPRD. Proyek dengan catatan merah ini hampir ditemukan pada setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).

Menurut Leo Santosa, Wakil Ketua DPRD Manggarai Timur, salah satu poin dari rapor merah itu adalah mutu proyek yang rendah. Salah satu penyebab adalah lemahnya pengawasan di lapangan dan lemahnya pengawasan dari dinas bersangkutan (Flores Pos, edisi 10 Juni 2011).

“Di berbagai pertemuan dengan eksekutif, kami selalu menekankan aspek pengawasan,” kata Leo Santosa.

Willy Nurdin, Wakil Ketua DPRD Manggarai Timur juga sependapat bahwa pengawasan sama sekali tidak berjalan. “Rangking tertinggi catatan kami selama ini adalah rendahnya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek fisik,” kata Willy Nurdin.

Masalah pengawasan tentu saja hanya salah satu dari gurita pelaksanaan proyek pemerintah daerah. Dewan memberi rangking tertinggi soal pengawasan.

Lalu, kita bertanya mengapa pengawasan itu tidak berjalan. Apakah pemilik proyek dan pengelola anggaran tidak menjalankan fungsinya, padahal mereka sudah dilengkapi dengan anggaran untuk melakukan pengawasan melalui mekanisme perjalanan dinas, ataukah ada sebab lain yakni karena tahu sama tahu dalam pengelolaan proyek pemerintah?

Kita sudah sering mendengar keluhan, keprihatinan, bahkan dengan rasa amarah dan geram menyaksikan ketidakberesan dalam pengelolaan proyek pemerintah. Sudah pula kita sering mendengar bahwa proyek fisiknya belum selesai seratus persen, tapi dananya sudah dicairkan.

Proyek fisik pemerintah adalah sebuah gurita kepentingan di lingkaran pengelola dan pengguna anggaran dan kontraktor selaku pelaksana pengerjaan proyek. Antara mereka terjadi tali temali kepentingan yang saling tumpang tindih. Lemahnya pengawasan proyek bukan karena mereka malas, bukan karena pengguna anggaran tidak punya dana, tapi penyebab utamanya adalah mereka telah menjadi bagian dari gurita pengerjaan proyek. Mereka punya kepentingan. Dengan kata lain, pengguna anggaran tidak bisa bertindak tegas karena memang dia telah menjadi bagian dari masalah.

Kalau pengawasan langsung oleh pengguna anggaran tidak berjalan, maka rakyat sebetulnya sangat berharap pada peran DPRD. Dengan kewenangan yang besar di tangan DPRD, maka DPRD sudah seharusnya merekomendasikan kepada pemerintah agar kontraktor-kontraktor yang tidak becus dalam pengerjaan proyek diberi sanksi oleh pemerintah.

Namun karena DPRD juga sering menjadi bagian dari gurita masalah proyek tersebut, maka suara Dewan sering menjadi angin lalu. Karena itu pula catatan DPRD seringkali pula hanya disimpan dalam sebuah bundelan yang penuh debu dalam lemari di sebuah sudut ruangan.

Semula kita berharap bahwa daerah baru seperti Manggarai Timur akan memiliki cara-cara baru dalam pengelolaan pembangunan, pola pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat. Tapi seperti daerah mekaran baru lainnya, ternyata kita tidak pernah beranjak dari cara lama. Daerah-daerah mekaran baru hampir mengalami masalah serupa. Salah satunya adalah pengerjaan proyek yang tidak becus itu. Daerah baru digunakan untuk meraup uang dari pusat dengan proyek-proyek baru, tapi banyak pula proyek dikerjakan tidak berkualitas, mubasir, dan tidak memberikan manfaat kepada rakyat.

Gurita kepentingan di dalam proyek pemerintah memang tinggi. Mulai dari pucuk pimpinan hingga ke lapisan paling bawah. Semua orang baik di legislatif maupun di eksekutif sama-sama mau mengambil keuntungan dari proyek. Sebab keuntungan hanya bisa didapat dari sana. Karena itu tahu sama tahu.

Bentara, edisi 11 Juni 2011

Pemimpin Jangan Sewenang-wenang

2011-06-14T04:29:00.000-07:00

Uskup Ruteng Mgr Hubert Leteng minta pengurus Dewan Pastoral Paroki untuk tidak bertindak sewenang-wenang, otoriter, dan bersikap semena-mena. Kualifikasi ini perlu juga bagi pemimpin publik di Flores, terutama para pemimpin politik.

Oleh FRANS OBON

Uskup Ruteng Mgr Hubert Leteng meminta para pemimpin untuk tidak bersikap sewenang-wenang, bertindak kasar, atau bertindak menggunakan tangan besi. Pemimpin juga tidak boleh bertindak semena-mena menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan diri, keluarga, dan kelompok (Flores Pos edisi 9 Juni 2011).

Meskipun konteks dari kriteria kepemimpinan yang disampaikan oleh Uskup Hubert adalah pelantikan anggota Dewan Pastoral Paroki (DPP), namun karakter kepemimpinan tersebut dapat juga dikenakan dalam konteks pengelolaan kehidupan publik di Flores.

Karena pernyataan itu disampaikan pada pelantikan anggota DPP Paroki Mombok, Keuskupan Ruteng, maka Uskup mengambil tokoh Yesus Kristus sebagai inspirasi utama bagi karakter kepemimpinan dalam Gereja. Namun mengingat iman harus diwujudnyatakan di dalam semua segi kehidupan – jika iman itu ingin berbuah – maka tepat pula karakter kepemimpinan yang disampaikan uskup mestinya juga menjadi inspirasi bagi praktik kepemimpinan di Flores.

Ajakan itu menjadi tepat momen dan tepat locusnya karena mayoritas pemimpin di Flores adalah orang-orang Kristen. Oleh karena itu sudah menjadi keharusan karakter kepemimpinan dari para pemimpin di Flores tidak boleh sewenang-wenang, tidak boleh bertindak otoriter, tidak mengutamakan diri, keluarga dan kelompok.

Yang patut mendapat perhatian serius – barangkali juga menjadi kriteria bagi rakyat untuk memilih pemimpin di Flores – adalah kriteria untuk tidak mementingkan diri, keluarga, kelompok dan golongan. Dengan kata lain, karakter kepemimpinan yang unggul di Flores adalah kepemimpinan yang mengutamakan kepentingan publik.

Telah menjadi praktik lazim di Flores dan juga di seluruh Indonesia, otonomi daerah telah dibajak oleh para pemimpinnya untuk kepentingan diri, keluarga, dan kelompok kepentingannya sendiri, ketimbang kepentingan rakyat umum. Dana yang digunakan untuk kepentingan publik yang besarnya hanya sekitar 40 persen – dibandingkan belanja pegawai 60 persen – tidak dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi rakyat, melainkan dibajak untuk kepentingan ekonomi dan politik diri dan kelompok. Karena itu tidaklah mengherankan, setiap lima tahun kita mengganti para pemimpin, tapi tidak banyak kemajuan yang kita peroleh.

Reformasi politik di Indonesia dengan pemberlakuan otonomi daerah pertama-tama tidak saja mendelegesaikan begitu banyak kewenangan ke daerah, tetapi tujuan utama dari reformasi politik di Indonesia adalah membangun proses demokratisasi di level akar rumput. Dengan pemilihan langsung oleh rakyat, diharapkan terjadi proses demokratisasi di tingkat lokal.

Namun tujuan ini gagal dicapai melalui mekanisme demokratis yang dilakukan seperti pemilukada. Karena itu juga pemimpin yang kita dapatkan melalui mekanisme demokratis seperti pemilukada bukanlah yang terbaik. Pemimpin pilihan rakyat itu banyak kali menggunakan kekuasaannya bukan untuk kepentingan umum, melainkan kepentingan diri dan kelompok yang dilatari oleh keinginan untuk kenyamanan hidup dan kenyamanan kepentingan politik ke depan.

Oleh sebab itu yang diperlihatkan kepada kita dari praktik kepemimpinan seperti ini adalah sebuah kontras. Para pemimpin kita dipilih melalui jalan demokratis, tetapi penggunaan kekuasaan itu sewenang-wenang. Sewenang-wenang tidak dalam pengertian penggunaan tangan besi dalam memerintah, tapi menyelewengkan kekuasaan itu dengan cara semena-mena untuk kepentingan diri dan kelompok kepentingan terutama untuk akumulasi modal demi kenyamanan dan kelanjutan kepentingan politik.

Bentara, edisi 10 Juni 2011

Rumah Sakit Perlu Beri Sanksi

2011-06-14T04:16:00.000-07:00

Seorang bidan memplester mulut seorang ibu karena berteriak saat melahirkan di rumah sakit umum di Maumere. Bayi laki-laki dari perempuan dari Koting ini meninggal. Bidan dan manajemen RS minta maaf. Keluarga sudah memaafkan bidan tersebut.

Oleh FRANS OBON

Nyonya Natalia Nonce dan suaminya Robertus Rudison dari Dusun Wutik, Desa Koting, Kabupaten Sikka telah memaafkan bidan Siti Y Komaria dalam kasus isolasi dengan cara memflakban mulut Nyonya Nonce saat berteriak kesakitan ketika hendak partus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) TC Hillers Maumere (Flores Pos edisi, 8 Juni 2011).

Pemberian maaf ini terjadi ketika bidan Siti Y Komaria dan Direktris RSUD Maumere dokter Imaculata Veronica Djelulut dan sejumlah pejabat penting lainnya dari rumah sakit tersebut mengunjungi keluarga Ny Nonce di Koting.

“Saya dari hati yang tulus menyampaikan permohonan maaf. Kami berjanji ini yang pertama dan terakhir,” kata Direktris RSUD Maumere dokter Ima.

Bidan Siti juga menyampaikan permohonan maaf. “Saya dari hati yang ikhlas menyampaikan maaf,” kata bidan Siti, sambil meneteskan air mata.

Dari segi hukum menurut Ketua Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) NTT Meridian Dewanta Dado, kasus ini bisa dibawa ke ranah hukum dengan tuduhan terjadi malpraktik. Masalah ini bisa dilaporkan secara pidana dan perdata.

Menurut dia, bila kasus-kasus malpraktik medis didiamkan atau tidak diajukan ke pengadilan maka tidak ada peningkatan pelayanan di rumah sakit TC Hillers Maumre.

Secara pidana tindakan ini dikategorikan dalam kasus tindakan tidak menyenangkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 KUH Pidana. Kasus yang sama bisa dilaporkan secara perdata. Yang bertanggung jawab dalam kasus ini tidak hanya bidan, melainkan manajemen rumah sakit.

Pihak keluarga Nyonya Nonce dan suaminya memang telah memberikan maaf kepada pihak rumah sakit. Namun, untuk kebaikan publik dan perbaikan standar penangan pasien di rumah sakit itu sendiri, maka dua langkah ini perlu dilakukan oleh pihak rumah sakit. Dengan dua langkah ini, janji direktris rumah sakit bahwa ini yang pertama dan terakhir bisa terpenuhi.

Pertama, dalam kasus ini, anak dari pasangan ini meninggal dunia. Kejadian seperti ini bukan perkara sepele. Karena itu perlu dilakukan penyelidikan oleh pihak rumah sakit untuk menjawab pertanyaan: apakah memang ada kaitannya dengan kematian bayi itu dengan tindakan isolasi tersebut atau tidak. Dalam kasus ini perlu kejujuran dan sikap berani mengambil risiko oleh pihak rumah sakit. Di sini perlu keterusterangan kepada keluarga korban. Sebab keluarga punya hak untuk mengetahui (right to know) atas apa yang terjadi. Sebab hak untuk mengetahui adalah hak asasi. Inilah bentuk dari tanggung jawab rumah sakit atas kasus ini.

Kedua, pihak rumah sakit harus tetap memberikan sanksi sebagai bentuk punishment atas kelalaian dan atas salah tindak dalam penanganan pasien. Bukan saja terhadap bidan ini, melainkan kepada semua yang bertanggung jawab dalam rangkaian penanganan pasien di ruangan bersalin. Sanksi ini adalah juga sebuah bentuk pembelajaran untuk memperbaiki sikap dan tindakan dalam melayani pasien. Sanksi ini akan menjadi pelajaran bagi pelaku dan orang lain agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi.

Selain itu rumah sakit dapat mengambil hikmah untuk memperbaiki standar pelayanan dan standar penanganan pasien yang mengalami kesulitan seperti ini. Karena itu poin terpenting lain dari kasus ini adalah perlunya pembenahan manajemen rumah sakit dalam menangani pasien.

Sampai saat ini memang belum banyak pasien menggunakan haknya untuk meminta pertanggungjawaban rumah sakit. Tapi kelak, sejalan dengan meningkatnya kesadaran pasien mengenai pentingnya hak untuk mengetahui atas tindakan medik, tuntutan untuk akuntabilitas dari rumah sakit menjadi hal yang lumrah.

Bentara 9 Juni 2011

Impossible Tidak Jadi Makelar

2011-06-14T04:11:00.000-07:00

Kalangan akademisi mengkritik anggota DPRD Sikka karena terlibat dalam penggunaan dana bantuan sosial. Anggota DPRD diminta jangan jadi makelar. Tapi dari berbagai pengalaman, tidaklah mungkin praktik makelar ini hilang dari praktik politik lokal.

Oleh FRANS OBON

DOSEN Fakultas Hukum Universitas Surabaya Marianus Gaharpung menohok langsung ke DPRD Sikka dengan kata-kata pedas: DPRD Jangan Jadi Makelar Dana Bansos (Flores Pos edisi 3 Juni 2011). Kritikan itu dialamatkan ke DPRD Sikka ketika beberapa anggota DPRD Sikka terlibat dalam masalah dana bantuan sosial (bansos) di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sikka. DPRD Sikka telah membentuk panitia khusus (pansus) untuk menelusuri penggunaan dana bansos ini. Kejaksaan Negeri Maumere juga tanggap dan melakukan pengumpulan data dan keterangan. Bupati Sikka Sosimus Mitang juga mendorong masalah ini diproses hukum untuk mengetahui siapa yang akan bertanggung jawab.

“Dengan dipanggil dan diperiksanya keempat anggota DPRD Sikka oleh Tim Pansus Bansos DPRD Sikka sungguh mengecewakan karena ternyata masih saja ada anggota Dewan berperilaku kayak makelar. Kalau dalam bisnis seorang makelar mendapat komisi, tapi oknum-oknum anggota Dewan akan mendapat ‘deposit’ suara untuk pemilu yang akan datang agar suara masyarakat yang dibantu tetap memilih anggota Dewan yang bersangakutan. Ini cara-cara yang licik dan tidak mendewasakan masyarakat,” kritik Gaharpung.

Beberapa anggota Dewan yang terlibat dalam kasus dana bansos ini sudah menjelaskan posisinya atau telah memberikan klarifikasi kepada Pansus bahwa memang dana-dana bansos ini yang mereka minta dari pemerintah dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

Kasus dana bantuan sosial di Sikka hampir pasti terjadi juga di berbagai kabupaten di Flores. Sebab dana bansos adalah dana yang “any time” bisa digunakan oleh elite eksekutif untuk membantu masyarakat tapi dengan efek politik. Artinya dana ini dipakai kapan saja untuk membantu masyarakat yang mengajukan proposal kepada pemerintah. Penggunaannya tergantung pada kebijakan elite eksekutif terutama bupati dan wakil bupati. Efek politiknya sama jika juga dilakukan oleh anggota DPRD.

Dari masalah dana bansos di Sikka, sebenarnya kita mendapatkan gambaran yang jelas bahwa tali temali di lingkaran elite eksekutif dan legislatif sudah terikat kuat untuk menjamin kepentingan masing-masing. Tujuan tetap sama seperti yang dikatakan Marianus Gaharpung sebagai “deposit” politik.

Masyarakat tahu bahwa Dewan punya pengaruh kuat terhadap eksekutif. Dengan dalih “penyambung aspirasi rakyat” Dewan berperan “menjembatani” keinginan masyarakat itu kepada ekskutif. Dengan alasan hak anggaran Dewan, maka aspirasi rakyat tadi itu mau tidak mau diiyakan oleh eksekutif. Keuntungannya adalah bahwa Dewan akan memuluskan “pembengkakan” anggaran dana bantuan sosial ini, sebab nanti dana itu bisa dipakai untuk menunjukkan bahwa politik mendatangkan dan menciptakan sosok politisi yang dermawan. Politik dengan cara membeli (politics by purchasing) memang seperti ini.

Di sini baik eksekutif maupun politisi memiliki deposit bagi masa depan kepentingan politik mereka. Politik dengan cara membeli inilah yang membuat politik makelar menjadi sesuatu yang impossible dihilangkan. Politisi memerlukan deposit dana politik untuk kampanye dan menjamin masa depannya selepas dari politik.

Hal kedua terkait dengan klaim dan legitimasi. Dewan memerlukan legitimasi dan klaim bagi kampanye politik pemilu berikutnya. Eksekutif sebagai pengelola anggaran jauh lebih kuat legitimasi dan klaimnya kepada rakyat ketimbang Dewan. Apalagi kalau anggota Dewan punya keinginan untuk berkompetisi di dalam merebut bupati dan wakil bupati. Dia memerlukan legitimasi dan klaim yang bisa dijual untuk merebut hati rakyat. Jadi, jika politics by purchasing masih tetap dipraktikkan, menghilangkan praktik makelar menjadi sesuatu yang mustahil (impossible).

Bentara, 4 Juni 2011

Pembunuhan Tanpa Pembunuh?

2011-06-14T04:02:00.000-07:00

Konflik antara warga Hero Koe dan Langke Norang menewaskan tiga orang. Satu dari Langke Norang dan dua dari Hero Koe. Tapi sampai tajuk ini ditulis, belum ada satu tersangka yang ditahan penyidik. Padahal kasus ini sudah berlangsung sebulan.

Oleh FRANS OBON

Warga Hero Koe, terutama para korban konflik antara Hero Koe dan Langke Norang di Kabupaten Manggarai, datang bersama para mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pastoral (Stipas) Ruteng ke Polres Manggarai untuk mempertanyakan kepada polisi alasan mengapa sampai sekarang para pelaku pembunuhan dalam konflik tersebut belum ditangkap dan ditahan. Padahal kasus tersebut sudah terjadi sebulan yang lalu.

Karena itulah para korban konflik dan keluarga mereka bertanya-tanya: mengapa polisi belum menahan para tersangka. Apakah karena polisi bersikap diskriminatif dalam kasus ini? (Flores Pos edisi 1 Juni 2011).

Dalam konflik ini ada tiga orang tewas yakni Matias Jemila dan Petrus Jemali dari pihak Hero Koe dan Geradus Gambut dari Langke Norang. Masih ada 10 orang mengalami luka-luka dan harus dirujuk ke Bajawa dan Maumere.

“Menurut polisi sudah ada tersangka dari Langke Norang, tapi kenapa belum ditahan. Ada apa sebenarnya ini,” kata Romo Aleks Popos Pr.

Pendemo lainnya Hubertus Ngabut, salah satu korban, yang luka-lukanya masih diperban, bertanya: mengapa para pelaku belum ditahan? Apakah karena mereka keluarga dengan polisi? “Ini sangat tidak adil dan diskriminatif. Padahal kami sudah diserang dengan membabi buta. Mungkin karena pelaku keluarga dengan polisi makanya tidak ditahan,” kata Ngabut.

Para korban pantas bertanya-tanya, ada apa dengan penanganan kasus Hero Koe ini sehingga polisi tidak mengumumkan nama para tersangka dan menahannya. Begitu rumitkah kasus ini sampai hampir selama sebulan belum ada pelaku pembunuhan yang ditahan? Ini kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dan menimbulkan korban jiwa dan puluhan lainnya menderita luka-luka. Maka wajarlah para korban mendesak agar polisi segera menahan para pelaku dan membawanya ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.

Dalam sejarah perkelahian antarwarga dalam memperebutkan tanah di Manggarai yang menimbulkan korban jiwa meninggal dunia, inilah kasus pertama yang hampir sebulan lewat, belum ada pelaku yang ditahan pihak kepolisian. Padahal dalam banyak kasus lainnya, polisi sigap menahan para pelaku kejahatan untuk dua alasan yang umumnya digunakan yakni mencegah pelaku mengulangi tindakan pidana yang sama dan mencegah pelaku menghilangkan barang bukti.

Dengan hanya mengatakan, sudah ada tersangkanya tapi para pelaku tidak ditahan memang menimbulkan macam-macam kecurigaan, termasuk kecurigaan polisi bersikap diskriminatif dan tuduhan karena para pelaku punya pertalian keluarga dengan polisi.

Memang tidak masuk akal bahwa pembunuhan yang menewaskan dua warga Hero Koe dan satu warga Langke Norang ini tanpa pelaku pembunuhan. Publik pantas bertanya: apakah kasus pembunuhan ini tanpa pembunuh? Jelas, sama sekali tidak mungkin dan tidak masuk akal. Sebab para korban tahu siapa yang menyerang dan mereka tahu siapa-siapa pelakunya. Karena itu tidak ada alasan bagi polisi sampai kasus ini memakan waktu sebulan untuk menangkap dan menahan para pelaku.

Karena itu para korban pantas menduga polisi punya alasan lain sehingga kasus ini sepertinya diulur-ulur. Pelaku masih bebas berkeliaran. Ketika pelaku masih bebas berkeliaran, tidak hanya keamanan para korban yang merasa terancam tapi perasaan keadilan mereka dicabik-cabik. Kalau demikian, para korban sudah jatuh, masih tertimpa tangga pula. Jelas ini sesuatu yang buruk dalam penegakan hukum.

Bentara edisi 3 Juni 2011
Catatan: polisi sudah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini.

Berantas Narkotika di Flores

2011-05-25T05:31:00.000-07:00

Seorang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di Ende ditangkap polisi karena kedapatan sedang bertransaksi ganja seberat 8,35 gram. Polisi sudah membuntuti pelaku sejak turun dari kapal di pelabuhan Ipi.

Oleh FRANS OBON

Polisi menangkap seorang mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi di Ende pada saat hendak melakukan jual beli ganja. Berdasarkan informasi yang diterima, polisi sebenarnya sudah menangkap saat dia hendak turun dari KM Awu, namun polisi pada kesempatan itu tidak menemukan ganja. Namun polisi terus membuntutinya dan beberapa hari kemudian ketahuan dia melakukan transaksi ganja seberat 8,35 gram. Polisi telah menahan pelaku dan mengamankan barang bukti (Flores Pos edisi, 24 Mei 2011).

Kapolres Ende AKBP Darmawan Sunarko kepada media mengatakan, kendati jumlah ganja yang disita polisi tergolong kecil, namun harus sudah diwaspadai bahwa sudah banyak yang beredar. Kapolres berpendapat, peredaran narkotika itu ibarat gunung es, yang di atas permukaan diketahui sedikit tapi di bawah permukaan banyak. Karena itu untuk melindungi masyarakat dan terutama anak-anak sekolah perlu dilakukan sosialisasi, mendorong pemerintah memberikan perhatiannya, dan membentuk badan narkotika di kabupaten-kabupaten.

Kalau kita membolak-balik lagi media, kasus ganja memang sudah beberapa kali terjadi di Flores. Misalnya di Ruteng dan di Maumere, beberapa waktu lalu. Sekarang di Ende. Maka jelas bahwa memang di bawah permukaan gunung es keseharian masyarakat Flores hal-hal semacam ini sudah terjadi.

Dilihat dari pengguna dan korbannya, umumnya kaum muda dan orang-orang yang berusia produktif. Hal inilah yang mencemaskan kita. Karena jelas-jelas hal ini akan mempengaruhi produktivitas masyarakat baik secara sosial maupun secara ekonomis.

Melihat kasus ganja ini dalam konteks sebagai fenomena gunung es memang tepat. Sebab Flores sudah makin terbuka terhadap dunia luar dan makin banyak pula orang Flores pergi ke luar Flores. Untuk memperbanyak contoh, kita bisa sebut kasus HIV/AIDS. Dilihat dari riwayat penderita, sebagian besar orang-orang ini bekerja di luar Flores dalam jangka waktu tertentu. Ini berarti migrasi tenaga kerja dan mobilitas masyarakat Flores ke luar Flores telah membawa dampak serius.

Hal yang sama juga terjadi dalam kasus ganja ini. Kemajuan transportasi udara, laut dan darat di satu sisi memudahkan mobilitas sosial masyarakat kita, namun di sisi lain kita telah membuka halaman rumah kita bagi orang lain. Promosi pariwisata yang gencar kita lakukan telah membuka peluang baru bagi mobilitas orang yang begitu tinggi di Flores. Kita tidak bisa menghindari diri lagi dari kemajuan ini. Kita tidak bisa menjawabinya dengan kembali ke masa lampau dan menolak perubahan yang ada. Namun kita perlu memandang masa depan dengan cara baru.

Kita perlu mengambil dua langkah untuk menjawabi masalah seperti ini. Pertama, polisi dengan kewenangan yang melekat pada tugas dan tanggung jawabnya untuk melindungi masyarakat, melakukan langkah pencegahan dan tindakan hukum. Seluruh pintu masuk di Flores harus dijaga secara ketat.

Kedua, membangun lingkungan sosial yang tanggap dan peduli. Di sini masyarakat diajak untuk peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Lingkungan sosial yang peduli mengharuskan kita untuk tidak membiarkan anak-anak kita jatuh dalam masalah ganja dan narkoba. Dengan ini kita melindungi sumber daya manusia kita dan masa depan generasi yang berkualitas di Flores.

Bentara, edisi 25 Mei 2011

Orang Dalam dan Orang Luar

2011-05-18T19:30:00.000-07:00

SENTIMEN etnik sering muncul pada saat tertentu di Flores. Orang luar dan orang dalam. Pendatang dan orang asli. Kategori ini selalu dimunculkan dalam konteks perebutan sumber daya di daerah-daerah. Kali ini sentimen lama ini datang lagi dalam soal penerimaan pegawai negeri sipil daerah. Tapi dengan wajah lain.

Setelah bicara mengenai komitmen, tanggung jawab, dan integritas di dalam bekerja, Bupati Ngada Marianus Sae dalam acara penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah di Bajawa, Selasa (9/5/2011) juga bicara soal kemungkinan “orang luar” yang lolos seleksi pegawai negeri di Kabupaten Ngada menjadikannya sebagai batu loncatan agar pada satu waktu nanti mereka akan minta pindah ke daerah asalnya (Flores Pos edisi 11 Mei 2011).

“Saya wajibkan untuk membuat surat pernyataan agar mengabdi di Kabupaten Ngada minimal lima tahun. Ke depan salah satu syarat tes masuk CPNS adalah wajib membuat surat pernyataan untuk mengabdi di Ngada minimal sepuluh tahun jika dinyatakan lulus,” kata Bupati.

Syarat ini hanya untuk orang luar. Sedangkan “orang asli” tidak ada persyaratan. Bahkan diasumsikan bahwa “orang asli” itu tidak mungkin minta pindah ke daerah lain.

Ada apa dengan persyaratan ini? Nuansa apa di baliknya. Kalau persyaratan ini diberlakukan maka sejak awal sudah dibedakan mana “orang dalam” dan mana “orang luar”. Dengan itu “orang luar” harus tahu diri. Jelas ini pelabelan dan bentuk diskriminasi. Saya kira memang maksud baik di balik persyaratan ini, namun persyaratan yang sama tidak bisa menyembunyikan nuansa etnis di dalamnya.

Apakah semangat ini berlaku juga di dalam pengangkatan pejabat-pejabat penting di pemerintahan? Di masa-masa awal reformasi politik di Indonesia, kita bisa katakan ya. Karena alasan itulah maka ramai-ramai orang minta pindah kembali ke daerah asalnya. Padahal sebelum reformasi, fenomena ini hampir tidak tampak. Bahwa ada satu dua kasus orang minta pindah ke daerah asalnya, tapi alasannya bukan karena perasaan penolakan terhadap orang luar dalam penempatan pejabat penting di pemerintahan.

Semangat “orang dalam” dan “orang luar” ini mengental sejak pemberlakuan otonomi daerah. Dari ujung barat hingga ujung timur Flores. Meski fenomena serupa terjadi di seluruh Indonesia. Reformasi politik karenanya seringkali dilihat sebagai pendefinisian kembali Indonesia sebagai bangsa. Yang ditonjol-tonjolkan adalah identitas komunal atas nama etnis dan agama.

Inilah alasannya mengapa banyak pegawai negeri sipil yang berdasarkan eselon dan golongan sudah memenuhi syarat untuk menempati jabatan tertentu tapi tidak diberi kesempatan hanya karena “orang luar”. Migrasi pegawai negeri ke kabupaten asalnya dan terutama ke kabupaten pemekaran baru meningkat karena semangat memburu jabatan struktural di dalam kalangan pegawai negeri sipil.

Tapi apakah persyaratan ini juga bisa diterapkan dalam pengerjaan proyek pemerintah? “Kontraktor luar” dan “kontraktor dalam”? Kadang-kadang suara semacam itu memang ada sebagai jalan lapang untuk mendapatkan proyek pemerintah, tetapi suara-suara itu tidak bisa kencang karena ini menyangkut kebijakan bupati. Tapi barangkali juga tidak bisa dibuat karena uang tidak mengenal batas daerah dan etnik.

Seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2010 memang sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan dan perangkingan kelulusan dilakukan oleh lembaga independen, sehingga banyak orang “dari luar kabupaten” pergi testing di kabupaten lain. Apalagi lowongan yang tersedia diumumkan oleh pemerintah daerah melalui media massa, sehingga para pencari kerja tahu lowongan yang tersedia di setiap kabupaten. Pencari kerja mengikuti testing di daerah yang paling banyak membutuhkan tenaga tertentu.

Kebijakan ini membawa keuntungan. Banyak orang dari “luar kabupaten” lolos seleksi karena sedikit murni berdasarkan hasil testing. Hal ini yang menyebabkan sentimen etnik di daerah-daerah muncul kembali. “Orang dalam” merasa kesempatan mereka “dirampas” oleh “orang luar”.

Bisa dimengerti karena dalam kampanye untuk memobilisasi dukungan rakyat terhadap pemekaran, salah satu janjinya adalah bahwa kabupaten baru itu akan menampung banyak “anak-anak kita” menjadi pegawai negeri sipil. Karena daerah pemekaran baru itu memerlukan banyak pegawai. Karena itu orang yang bersuara lain, berpendapat lain serta memberikan pemikiran alternatif soal pemekaran dianggap tidak mendukung pemekaran. Lalu cap itu dipakai terus untuk menjegal orang-orang tersebut dalam pemilukada. Klaim paling berjasa mulai muncul. Pemekaran menjadi ajang penciptaan pahlawan baru di daerah-daerah pemekaran.

Namun ketika pemerintah pusat mengubah cara seleksi pegawai negeri sipil dan pemeriksaan dilakukan oleh lembaga independen, janji ini seperti senjata makan tuan. Muncul riak-riak di lapisan masyarakat bahwa seolah-seolah pemekaran itu telah “dicuri” oleh orang-orang dari luar kabupaten baru itu.

Di negara dengan multi etnik dalam merebut sumber daya dan lapangan kerja, banyak digunakan isu etnik dan agama untuk mendapatkan kesempatan. Kita seringkali bicara dengan standar ganda. Kita bilang menjadi pegawai negeri sipil itu terbuka untuk semua orang tanpa memandang agama, etnis, dan jenis kelamin. Sebagai implementasi keindonesiaan, pegawai negeri itu ditempatkan di mana saja dan selalu menyatakan bersedia ditempatkan di mana saja di Indonesia. Namun, kita sering pula menggunakan standar ganda. Kita menyerang yang lain dengan isu etnis, tapi di sisi lain kita melakukan hal yang sama. Etnis dan agama adalah bola liar yang bisa digunakan oleh siapa saja menurut kepentingannya. Akar di massa rumput yang pendek ingatannya, mudah lupa akan pengalaman pahit di sama lalu, dan kurang pendidikannya mudah dimobilisasi untuk kepentingan tersembunyi dari elite politik mereka.

Cara pikir begini tampaknya sudah menjadi bagian dari hidup kita. Di lembaga agama, di pemerintahan, di lembaga sosial, di setiap sudut dari relung pikiran dan realitas sosial kita, kita terperangkap dalam kebangsaan suku dan agama. Kalau begitu keindonesiaan menjadi sesuatu yang nisbi.Oh keindonesiaan. Oh Flores!

- Oleh Frans Obon

Flores Pos, edisi 16 Mei 2011

Orang-Orang Muda Ada dalam Hati Uskup

2010-08-27T06:03:00.000-07:00

Salah satu masalah yang muncul dalam Musyawarah Pastoral (Muspas) VI Keuskupan Agung Ende tanggal 6-11 Juli 2010 adalah problem kaum muda. Pendampingan terhadap kaum muda masih dirasa kurang.

Oleh FRANS OBON

“Orang-orang muda ada dalam hati uskup. Saya merasakan denyut nadi orang-orang muda,” kata Uskup Agung Ende Mgr Vincentius Sensi Potokota pada Sabtu (10/7/2010) usai mendengar rangkuman akhir dari seluruh diskusi dan pembahasan selama Musyawarah Pastoral (Muspas) VI Keuskupan Agung Ende.

Muspas digelar lima tahun sekali dan merupakan pertemuan akbar yang dihadiri utusan dari komunitas-komunitas basis, komisi-komisi keuskupan, organisasi-organisasi gerejani, para pastor, dan biarawan dan biarwati, pemerintah dan anggota legislatif untuk merencanakan strategi pastoral keuskupan lima tahun ke depan.

Mulai dari presentasi hasil survei katekese, kehidupan komunitas umat basis dan self-assessment para fungisonari pastoral hingga diskusi-diskusi sesudahnya, masalah orang-orang muda Katolik mendapat perhatian peserta Muspas. Kelompok-kelompok kaum muda mengangkat masalah mereka di ruang diskusi Muspas.

“Secara pribadi saya punya kepedulian dan keprihatinan terhadap orang muda. Apalagi latarbelakang saya yang pernah bekerja untuk mendidik kaum muda di lembaga pendidikan, meski itu lembaga pendidikan calon imam,” kata Uskup Agung ini, yang Minggu 11 Juli lalu merayakan hari ulang tahun ke-59.

Uskup Agung ini mengatakan, Gereja punya alasan cukup kuat untuk menangkap, mendengar suara, kesan dan pesan yang diungkapkan kaum muda. Meski uskup mengakui bahwa reksa pastoral Gereja belum cukup tanggap terhadap harapan-harapan orang muda.

“Hal ini bukan saja terjadi pada forum-forum kaum muda, tapi ketika saya bertemu dengan orang muda Katolik, saya membaca dengan cukup jelas bahwa betapa besar harapan kaum muda terhadap Gereja. Karena mereka tidak punya siapa-siapa lagi untuk memperhatikan mereka,” katanya.

Namun Uskup mengatakan, “Sayangnya Gereja memiliki keterbatasan untuk menanggapi rintihan kaum muda”.

Menurut Uskup, Gereja belum memiliki cukup metode dan cukup mampu mendesain program yang bisa menjawabi atau menanggapi masalah orang-orang muda. “Desain metode dan program yang sesuai dengan kebutuhan”.

Keterbatasan juga ada pada ketersediaan tenaga. Uskup mengatakan, Keuskupan belum punya tenaga yang secara khusus menangani bidang kaum muda yakni tenaga full timer (tenaga tetap). Para moderator dan ketua-ketua komisi kepemudaan adalah tenaga-tenaga part timer (tenaga paro waktu).

“Saya selalu katakan kepada mereka pada suatu saat kami akan temukan cara yang terbaik untuk membantu, mendampingi dan menanggapi harapan-harapan kaum muda,” kata Uskup. “Orang-orang muda tetap ada dalam hati uskup,” tegasnya sekali lagi.

“Saya selalu katakan kepada mereka pada suatu saat kami akan temukan cara yang terbaik untuk membantu, mendampingi dan menanggapi harapan-harapan kaum muda”

Dari survei katekese umat dan komunitas umat basis, terlihat dengan jelas bahwa keterlibatan kaum muda di dalam kehidupan komunitas umat basis masih belum maksimal. Padahal “ kaum muda adalah masa depan gereja”.

Dalam pernyataan keprihatinan pastoral Muspas VI Keuskupan Agung Ende yang dibacakan Romo Yet Koten Pr di Paroki Mautapaga pada misa penutupan disebutkan bahwa Gereja di masa depan ada pada tangan kaum muda.

“Namun kami menyadari pula perhatian Gereja terhadap kelompok strategis ini yang terjebak dalam situasi yang menyebabkan krisis nilai dan orientasi hidup, bermental instan, konsumtif, dan bersemangat materialistis, masih perlu ditingkatkan,” bunyi keprihatinan pastoral Muspas.

“Kami melihat pula rendahnya pendidikan nilai dan budi pekerti menjadi pemicu kasus-kasus pornografi dan budaya kekerasan, adanya pengaruh lingkungan yang menyebabkan anak-anak kurang betah tinggal di rumah, kaum muda kawin pintas, dan keluarga muda pisah ranjang, belum mandiri dan kerapkali belum harmonis”.

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi kelompok muda ini, Muspas sepakat untuk menghidupkan pendidikan nilai dan budi pekerti dalam keluarga dan sekolah, mendampingi keluarga dan kelompok kategorial, menyelenggarakan kaderisasi basis, latihan kepemimpinan tingkat dasar dan tingkat pratama, menghidupkan pastoral anak-anak dan remaja, pastoral pelajar dan mahasiswa, dan menghidupkan kembali pastoral asrama.

Untuk membantu keluarga-keluarga muda, Muspas memandang perlu meningkatkan peran bapa-mama saksi pernikahan, meningkatkan pendampingan pasca nikah dan memberdayakan seksi pastoral keluarga serta memfasilitasi pendampingan iman yang berkelanjutan.
Perhatian terhadap kaum muda ini akan bergerak di bawah arah dasar pastoral Keuskupan Agung Ende lima tahun ke depan: “Pastoral Pembebasan dan Pemberdayaan Komunitas Umat Basis yang Transformatif dan Misioner”.

Visi Dasar Gereja Keuskupan Agung Ende adalah “Gereja Keuskupan Agung Ende sebagai persekutuan komunitas-komunitas basis yang injili, mandiri, solider dan misioner”.
Di dalam kerangka arah dasar dan visi pastoral demikianlah, akan disusun program-program pastoral yang akan menjawabi masalah dan aspirasi kaum muda.

Flores Pos, edisi 13 Juli 2010

Membangun Kepekaan dan Kepedulian

2010-08-27T02:08:00.000-07:00

Oleh FRANS OBON |

PERSOALAN tambang yang telah lama menjadi pergulatan pemikiran dan menguras tenaga dan perhatian Gereja Katolik di Flores tampaknya telah membawa kita semua untuk membicarakan lagi tentang kepekaan dan kepedulian sosial.

Kotbah Uskup Ruteng Mgr Hubert Leteng di Kapela Torong Besi pada perayaan ekaristi bertema ekologi mengingatkan kita kembali bahwa kebersamaan sosial kita perlu dibicarakan lebih serius lagi agar tidak tergerus oleh kepentingan sesaat terutama oleh kepentingan ekonomi.

Uskup mengatakan dalam kotbahnya, “Tanah ini dan lingkungan alam ini bukan hanya untuk sejumlah orang yang punya uang seperti pemilik atau penguasa tambang dan semua yang mendapatkan uang dari usaha atau izin tambang. Tanah ini dan lingkungan alam ini ada untuk hidup banyak orang dan untuk hidup banyak makhluk ciptaan lain”.

Kesulitan kita selama ini dalam menghadapi berbagai masalah besar di Flores adalah bahwa kita tidak pernah merasa punya tanggung jawab sosial untuk kehidupan orang lain. Kita seakan tidak peduli dengan keprihatinan yang menimpa sekelompok orang.

Di Manggarai misalnya, orang-orang yang berada di sekitar hutan hampir tidak pernah peduli dengan dampak kerusakan ekologis bagi orang lain dari tindakan membabat hutan. Dia hanya memikirkan kepentingan ekonomis diri dan kelompoknya. Keterimpitan dan keterdesakan ekonomi telah menumpulkan kepekaan sosial kita.

Dampak tidak langsung dari sikap ini adalah adanya fenomena pengklaiman hutan sebagai lingko dan penyerobotan lahan orang lain dengan alasan kekuasaan masa lalu dan tidak adanya bukti surat penyerahan. Di dalam kekalutan demikian, ketika tambang menerpa masyarakat kita, ada sebagian orang bertindak tidak memikirkan dampak bagi orang lain.

Uskup menyebutkan salah satu contoh yang kiranya perlu diperhitungkan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat pada umumnya di Manggarai.

Uskup mengatakan, “Bila tanah ini, alam ini dan lingkungan hidup ini rusak, hilang dan tenggelam oleh karena tambang, ke mana umat dan masyarakat sekalian lari untuk tinggal, untuk hidup dan berkembang? Apa kamu bisa tinggal di langit dan mendapat makanan dari langit? Apa kamu bisa merebut dan merampas tanah-tanah baru di wilayah-wilayah lain? Karena itu sembuhkanlah dan obatilah tanah, alam dan lingkungan yang sudah rusak ini!”

Kekhawatiran terbesar dengan melihat apa yang telah terjadi dengan pertambangan di Soga, adalah masyarakat sudah kehilangan lahan. Daerah bekas tambang itu hampir pasti tidak bisa digunakan. Karena itu kekhawatiran uskup kiranya beralasan. “Apakah kamu bisa merebut dan merampas tanah-tanah baru di wilayah-wilayah lain?”

"Konflik perebutan lahan sudah banyak menelan korban. Hampir semua masalah konflik lahan pertanian tidak terselesaikan dengan baik".

Kita tentu tidak ingin menambah lebih berat lagi masalah konflik pertanahan di Manggarai. Beban pertanian terlalu berat. Konflik perebutan lahan sudah banyak menelan korban. Hampir semua masalah konflik lahan pertanian tidak terselesaikan dengan baik.

Uskup ingin menegaskan bahwa kehilangan lahan pertanian hanya karena kepentingan uang yang akan habis dalam sekejab terlalu riskan untuk dipertaruhkan dalam masalah pertambangan di Manggarai. Orang Manggarai perlu membuka matanya untuk melihat lebih jauh ke depan, untuk memikirkan risiko dan dampak yang ditimbulkan baik bagi generasi sekarang maupun generasi akan datang.

Pemerintah dan masyarakat hendaknya mengasah lagi kepekaan dan kepedulian sosial mereka. Semua keputusan yang diambil perlu mempertenggangkan kehidupan dan kebaikan bersama sebagai sebuah komunitas.

Bentara, edisi 26 Juli 2010

Uskup Telah Bicara

2010-08-27T01:54:00.000-07:00

Uskup Ruteng Mgr Hubert Leteng mengunjungi lokasi pertambangan dan mengadakan misa dengan umat Katolik di lingkar tambang. Dia minta masyarakat tidak tergoda dengan tambang karena akan merusak lingkungan. Masalah tambang adalah masalah seluruh masyarakat Manggarai.

Oleh Frans Obon

Bagi rakyat Manggarai, terutama umat Katolik di Keuskupan Ruteng yang meliputi Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur, sudah jelas kiranya sikap Gereja Lokal Keuskupan Ruteng mengenai masalah tambang. Secara eksplisit, sebagaimana diberitakan media ini (Flores Pos, edisi 23 Juli 2010), Uskup Ruteng Mgr Hubert Leteng mengajak umat Katolik untuk sesuara dan sehati menolak pertambangan di seluruh wilayah keuskupan.

Kunjungan Uskup Hubert ke lokasi tambang mangan di Soga dan penanaman pohon perdamaian di sekitar lokasi tersebut, juga kata-kata terucap di dalam kotbah ekaristi, menunjukkan bahwa betapa keuskupan Ruteng selalu berdiri di sisi orang-orang yang terimpit dan terancam nasibnya oleh investasi yang merusak alam dan yang pada akhirnya akan menyingkirkan masyarakat dari tanahnya sendiri.

Uskup melihat masalah pertambangan dalam konteks relasi manusia dengan alam ciptaan. Berkali-kali dia minta masyarakat untuk konsisten menolak tambang karena merusak tanah dan alam lingkungan sebagai sesama ciptaan. Rasa hormat manusia tidak saja dalam kaitannya dengan sesama tetapi juga dengan alam.

Kalau kunjungan ini disatukan dengan perayaan ekaristi dengan tema ekologi, maka hal ini juga menunjukkan bahwa kemeriahan perayaan ekaristi sebagaimana lazimnya di Flores harus membuahkan perubahan sikap terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial.

Iman yang benar adalah iman yang menggerakkan orang untuk melakukan kebaikan bersama. Dengan demikian masalah pertambangan harus pula direfleksikan dalam terang Sabda Allah dan dalam kesatuan komunitas tanpa sekat agama dan suku.

Konsekuensi dari konsep komunitas ini adalah bahwa masalah tambang tidak pertama-tama menjadi masalah orang-orang yang berada di lingkar tambang atau orang-orang yang lahannya akan dijadikan lokasi tambang, melainkan masalah seluruh masyarakat Manggarai sebagai sebuah komunitas. Masalah pemerintah dan masalah masyarakat luas.

"Iman yang benar adalah iman yang menggerakkan orang untuk melakukan kebaikan bersama. Dengan demikian masalah pertambangan harus pula direfleksikan dalam terang Sabda Allah dan dalam kesatuan komunitas tanpa sekat agama dan suku".

Hal ini tentu saja akan mengharuskan pemerintah untuk bertindak berdasarkan kewenangannya menghentikan semua aktivitas pertambangan dan tidak mudah memberikan izin kuasa pertambangan kapanpun. Sebab tindakan mereka akan berdampak serius bagi masyarakat lokal.

Dalam konteks kehidupan Gereja Flores yang masih hirarki-sentris, kunjungan Uskup Hubert ke lokasi tambang harus dapat menghilangkan semua keraguan di kalangan para pastor dan umat Katolik soal tambang.

Semua pastor hendaknya pula seia dan sekata dalam masalah tambang ini. Dan mulai dari sekarang dan ke depannya masalah lingkungan harus menjadi salah satu prioritas pastoral.

Uskup Hubert telah bicara dengan terang benderang. Maka tidak boleh ada lagi keraguan untuk bersikap. Umat Katolik dengan karisma yang mereka miliki mewujudnyatakan ajakan ini dalam tugas dan peran mereka masing-masing dan menyatukan langkah dan tekad untuk bersikap dan bertindak tegas dan jelas.

Gerakan ini hendaknya pula merangkul semua orang yang berkehendak baik lintas agama dan lintas batas untuk melihat bahwa masalah tambang dan masalah lainnya ke depan adalah masalah kita bersama.

Bentara, edisi 24 Juli 2010

Manajemen Air Kita Buruk

2010-04-27T20:36:00.000-07:00

Masalah kekurangan air selalu muncul. Hal ini timbul bukan saja pertama-tama karena kurangnya debit dan sumber mata air tapi juga terutama disebabkan salah urus oleh perusahaan daerah air minum. Mengapa masalah yang sama tidak pernah tuntas dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya?

Oleh Frans Obon

KITA tidak saja kekurangan air, tetapi manajemen penggunaan air kita buruk. Fasilitas-fasilitas dasar untuk pelayanan air bagi publik tidak memadai. Bukan hanya itu, manajemennya juga buruk. Maka tidaklah mengherankan jika di seluruh Flores kita jumpai keluhan yang hampir sama, yakni pelayanan perusahaan daerah air minum dikeluhkan dan diprotes.

Manajemen yang buruk itulah yang diprotes puluhan orang dari Pagal, ibukota Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai. Warga mengatakan, ongkos yang mereka keluarkan tiap bulannya tidak sebanding dengan pelayanan pihak perusahaan daerah tersebut (Flores Pos, 23 April 2010).

Keluhannya berupa penghitungan meteran air yang tidak cermat, yang mengakibatkan pemakaian sedikit tapi angka pembayarannya tinggi. Hal ini disebabkan karena hanya ada satu petugas. Kualitas airnya juga buruk: berlumpur dan cacing. Air sering macet.

Keluhan-keluhan demikian adalah juga keluhan umum di Flores. Sudah bertahun-tahun hal-hal tersebut terjadi, tetapi perbaikan-perbaikan yang dilakukan pemerintah selalu tidak maksimal. Padahal tuntutan-tuntutan itu tidak berlebihan. Itu adalah tuntutan minimal yang sudah menjadi kewajiban perusahaan pemerintah tersebut dalam melayani kepentingan umum. Pengaturan yang bisa memenuhi rasa keadilan semua pelanggan, kualitas air yang baik, pembaruan fasilitas air, dan hal-hal lainnya.

Di negara-negara maju masalah air sangat krusial. Petugas akan memberikan teguran-teguran keras bahkan sanksi hukum kepada pelanggan yang melakukan kecurangan dalam pemakaian air, memberi teguran kepada pelanggan yang memakai air terlalu banyak dalam sebulan melebihi ketentuan pemerintah. Dana yang besar digelontorkan untuk memperbaiki fasilitas air dan teknologi yang menjamin kualitas air.

Mengapa hal ini mereka lakukan? Karena air sebagai kebutuhan dasar harus tersedia bagi semua orang. Kualitas air yang baik mencerminkan juga kualitas pelayanan pemerintah. Air yang kotor berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Karena itulah kebutuhan-kebutuhan dasar dan fasilitas-fasilitas dasar yang menunjang pelayanan publik yang berkualitas diusahakan. Diperbaiki dari hari ke hari.

Sementara di daerah kita, sebagaimana negara berkembang umumnya, fasilitas-fasilitas kebutuhan dasar buruk. Pelayanan buruk. Namun kita tidak merasa itu sebagai suatu masalah serius. Protes dan keluhan terhadap pelayanan dan pendistribusian air yang sering kita dengar sebenarnya adalah sebuah tuntutan wajar dari masyarakat. Yang diperlukan sekarang adalah bagaimana pemerintah melakukan perbaikan-perbaikan yang radikal dan menciptakan strategi-strategi baru yang mampu memperbaiki kualitas pelayanannya.

Mungkin sebuah kebetulan bahwa protes itu bertepatan dengan Hari Bumi dan Air, yang jatuh tanggal 22 April. Namun protes yang dilakukan pada Bumi dan Air ini hendaknya dilihat sebagai blessing in disguised untuk mengubah cara pandang kita. Untuk mengatur dengan lebih baik lagi manajemen air kita baik ketersediaannya maupun distribusinya. Dua elemen dasar ini mesti disatukan-padukan dalam pelaksanaannya. Mesti ada kebijakan yang menunjang ketersediaan air. Mata air yang sudah ada dipelihara dan dijaga. Air yang telah tersedia itu distribusikan bagi kepentingan masyarakat luas dengan kualitas pelayanan yang bagus.

Bentara edisi, 24 April 2010

Busung Lapar dan Gizi Buruk

2010-04-27T20:33:00.000-07:00

MENGAPA masalah gizi buruk dan busung lapar tidak pernah tuntas kita selesaikan? Mengapa kejadian rawan pangan, yang sering kita plesetkan rawan daya beli, busung lapar dan gizi buruk selalu menjadi peristiwa tahunan?

Itulah pertanyaan kita semua ketika kita membaca berita dari Maumere bahwa tiga orang bayi menderita gizi buruk (Flores Pos edisi 21 April 2010). Sudah banyak dana digelontorkan untuk memperbaiki pengelolaan sektor pertanian, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, namun semua usaha itu ternyata tidak bisa menghapus masalah kemiskinan yang memang menjadi akar dari busung lapar dan gizi buruk tersebut.

Masalah kemiskinan memang tidak pernah tuntas karena ukurannya bisa berbeda-beda. Tetapi fenomena busung lapar dan gizi buruk bisa kita atasi. Persoalan ini hampir sebagian besar disebabkan oleh salah kelola anggaran yang ada serta pilihan prioritas dan kebijakan yang diambil oleh para pemimpin kita di Flores. Sudah amat sering media ini menyampaikan bahwa para elite kita Flores tidak memiliki grand strategy untuk membenahi pertanian kita. Padahal hampir 80 persen masyarakat kita hidup dari pertanian. Yang terjadi adalah kita melompat dari satu prioritas ke prioritas lainnya tanpa membangun berdasarkan konteks masyarakat kita.

Kita misalnya dengan amat mudah mengalihkan prioritas kita dari pertanian ke pertambangan, padahal justru sektor pertanianlah yang menyerap sebagian besar tenaga kerja kita. Akibat dari kebijakan lompat-lompat dan tawar lari seperti ini, kita tidak membawa petani kita pada fokus yang lebih tepat dan kena sasar. Dampaknya kemiskinan bertambat akut.

Jika kita perhatikan dan cermati, hampir pada setiap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dibuat dalam kerangka mencapai Millenium Development Goals (MDGs). Delapan MDGs itu yang harus dicapai pada tahun 2015 adalah mengentas kemiskinan dan kelaparan, pendidikan dasar bagi semua, mengusahakan kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan, menurunkan angka kematian bayi, memperbaiki pelayanan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria dan berbagai penyakit lainnya, menjamin pembangunan yang berkeberlanjutan, dan mengembangkan kerja sama global untuk pembangunan.

Sulit rasanya kita akan mencapai target-target MDGs ini. Sebenarnya MDGs ini lebih merupakan sebuah tuntutan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Namun, beban masyarakat Flores untuk mencapai MDGs ini makin berat. Belum tuntas masalah kemiskinan dan kelaparan, kini tambah lagi dengan masalah HIV/AIDS yang makin meluas dan meningkat. Angka kematian ibu dan bayi masih tinggi. Belum lagi pembangunan yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan.

Barangkali masyarakat kita melihat MDGs sebagai sesuatu yang datang dari luar karena ditetapkan oleh bangsa-bangsa. Namun dari delapan MDGs itu, rasanya semua itu adalah masalah-masalah konkret yang memang menjadi medan perjuangan harian kita. Masalah yang menjadi pergumulan kita tiap hari. Itulah yang selalu kita hadapi. Kelemahannya adalah karena kita seringkali tidak tahu harus mulai dari mana. Hal itu terlihat dari prioritas pembangunan kita. Semua ini berawal dari seleksi pemimpin di Flores.

Busung lapar dan gizi buruk berakar dalam kemiskinan. Jangan kita lupa bahwa kebijakan dan tata kelola anggaran ikut di dalamnya mengapa kemiskinan tidak pernah tuntas di daerah ini.

Bentara, edisi | 23 April 2010

Kartini-Kartini Modern

2010-04-27T20:30:00.000-07:00

KITA menggelar kegiatan bermacam ragam dalam rangka memperingati Hari Kartini, yang jatuh pada 21 April. Peringatan Hari Kartini tentu bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum mengenangkan perjuangannya untuk membangkitkan kesadaran bersama bahwa perempuan bukanlah kelas kedua di dalam masyarakat. Jika ada anggapan bahwa perempuan merupakan warga kelas kedua setelah laki-laki, hal itu bukanlah sesuatu yang dilahirkan, melainkan konstruksi sosial budaya.

Raden Adjeng Kartini, anak kelima dari 11 bersaudara lahir di Jepara 11 April 1879 dan meninggal 17 September 1904 dalam usia 25 tahun. Pada usia 12 tahun ia masuk sekolah Europese Lagere School. Itulah sebabnya dia mahir berbahasa Belanda. Di bangku pendidikan inilah dia mendapatkan pencerdasan baru yang lahir dari kegelisahannya tentang nasib kaum perempuan pribumi. Dari surat-surat Kartini kepada teman-temanya yang dari Belanda, kita tahu bahwa dia ingin nasib kaum perempuan pribumi mencapai kemajuan setara dengan laki-laki. Dia membaca buku-buku, koran, dan majalah Eropa. Dari situ ia sadar bahwa nasib kaum mperempuan pribumi harus diperbaiki. Harus ada perubahan. Kedudukannya harus setara dengan kaum pria.

Itulah api yang bernyala di dalam dirinya untuk melakukan perubahan-perubahan berarti bagi perbaikan nasib kaum perempuan. Dia mulai dengan pembongkaran kesadaran kritis melalui korespondensi.

"Dari situ ia sadar bahwa nasib kaum perempuan pribumi harus diperbaiki. Harus ada perubahan. Kedudukannya harus setara dengan kaum pria."

Bagaimana Raden Adjeng Kartini menyikapi dan menanggapi situasi zamannya, itulah yang kita perlu pelajari. Kartini, oleh perjumpaannya dengan pendidikan Eropa dan pergaulannya dengan kalangan perempuan Belanda terdidik, berjuang untuk memperbaiki nasib kaumnya. Dia tidak berpuas diri dengan keadaannya. Dia gelisah dengan situasinya.

Tentu situasi perempuan saat ini tidak seburuk situasi kaum perempuan di zaman Kartini. Ada banyak perempuan-perempuan berprestasi, yang menempati posisi strategis baik di sektor pemerintah maupun di sektor swasta. Persentasenya belum terlalu besar. Tugas kita bersama baik laki-laki maupun perempuan adalah memperbesar persentase ini agar semakin banyak perempuan ambil bagian di dalam urusan publik. Urusan publik itu tidak boleh semata-mata hanya direduksi dalam urusan politik dan pemerintahan. Namun seluruh sektor yang mengelola kehidupan publik.

Kita harus berjuang bersama-sama agar makin banyak perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan secara publik baik di pemerintahan maupun di sektor swasta. Baik di lembaga-lembaga pendidikan maupun di organisasi-organisasi sosial. Harus ada peluang dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Di dalam kompetisi tersebut tidak boleh ada kriteria yang bias gender.

Jika tersedia kesempatan yang sama dan terbuka lebar akses bagi perempuan untuk berpartisipasi di ranah publik dalam sektor apa saja, maka gerakan untuk kesetaraan gender memiliki sinergitas yang lebih besar. Dengan demikian akan ada kemajuan-kemajuan berarti. Dengan demikian pula kesetaraan gender itu bukanlah suatu pemberian, melainkan suatu proses kultivikasi nilai-nilai, suatu proses pembudayaan nilai-nilai kesetaraan. Proses pembudayaan nilai-nilai ini bisa dari keluarga hingga ke lembaga pendidikan, dari organisasi sosial hingga lembaga-lembaga politik. Proses pencerdasan seperti ini akan dapat melahirkan Kartini-Kartini modern.

Bentara, edisi 22 April 2010

Budaya Katrol Lumpuhkan Kompetisi

2010-04-27T20:28:00.000-07:00

BUDAYA katrol untuk menaikkan prestasi kerja atau untuk tujuan agar kawan sekelompok kepentingan menduduki posisi penting di lembaga pemerintahan telah menjadi budaya yang subur dalam sepuluh tahun lebih reformasi. Sejalan dengan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah lokal, seiring itu pula potensi penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan kawan sekelompok dengan cara mengatrol lazim dilakukan.

Barangkali dalam konteks itulah kita dapat memahami dan mengerti apa yang terjadi dengan protes para guru di SMA Negeri 2 Lewoleba yang menolak kepala sekolah yang telah dilantik. Kepala sekolah Yan Sinu, menurut mereka, belum layak menempati posisi kepala sekolah karena pangkatnya belum memenuhi syarat. Masih ada guru di sekolah bersangkutan yang menduduki golongan lebih tinggi daripada kepala sekolah tersebut dan dianggap layak menenmpati posisi tersebut. Para guru ini telah bertemu dengan sekretaris daerah (Sekda) Petrus Toda Atwolo dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Gabriel Bala Warat. Dua pejabat ini, menurut para guru, sudah menjanjikan untuk meninjau kembali keputusan tersebut (Flores Pos edisi 20 April 2010).

Sulitlah kita bicara perbaikan budaya birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik pada aras lokal jika saja praktik-praktik katrol-mengatrol masih dipraktikkan. Fenomena katrol ini yang luput dari perhatian media dan seringkali menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat telah lama menjadi praktik umum di pemerintahan lokal di Flores. Kita masih ingat pada awal-awal pemberlakuan otonomi daerah ada-ada saja kebijakan yang dimungkinkan oleh undang-undang bagi bupati untuk menaikkan pangkat seseorang lebih tinggi melalui jalan tol. Begitu cepat. Ada kewenangan bagi bupati untuk menaikkan pangkat atau golongan seseorang sehingga dalam tempo lima tahun, seseorang bisa menduduki jabatan tertentu. Proses katrol semacam ini jelas hanya bisa dilakukan bagi kawan dari kelompok kepentingan.

Bahaya dari praktik seperti ini adalah menumbuhsuburkan budaya instan, budaya serba gampang, dan budaya tanpa kerja keras. Seseorang bisa saja dikatrol patgulipat golongan dan pangkatnya hanya karena punya koneksi dengan lingkaran kekuasaan pemerintahan lokal atau otoritas penting di dalam pemerintahan. Budaya instan dan budaya cari gampang jelas-jelas merugikan kompetisi yang sehat di dalam birokrasi itu sendiri. Maka dengan demikian budaya katrol-mengatrol akan melumpuhkan budaya kompetisi yang sehat. Melemahkan budaya birokrasi yang sehat. Melumpuhkan prestasi kerja. Dengan sistem komando yang ketat di dalam birokrasi pemerintahan, maka budaya katrol akan dapat memandekkan roda organisasi. Karena top leader dari organisasi itu ada di sana hanya karena dikatrol dan didasarkan pada koneksi. Budaya inilah yang melumpuhkan semangat reformasi birokrasi di mana seseorang ditempatkan pada tempatnya yang tepat (the right man on the right place).

Kalau kita kembali ke persoalan penolakan para guru di Lembata, maka masalah ini mesti dipandang dari sudut kompentesi dan akseptabilitas serta kepatutan. Jika memang penempatan ini melampaui kepatutan sistem birokrasi, maka pemerintah perlu mempertimbangkannya kembali. Tingkat akseptabilitas yang rendah akan dapat memperburuk budaya kerja. Dan yang paling buruk mematikan kompetisi yang sehat.

Bentara, edisi 21 April 2010

Reformasi Birokrasi Setengah Hati

2010-04-18T05:55:00.000-07:00

Reformasi telah berlangsung sepuluh tahun. Cita-cita memperkuat demokrasi di akar rumput kandas. Birokrasi di tingkat lokal tidak punya kerangka acuan yang jelas mengenai konsep reformasi birokrasi. Akuntabilitas dan transparansi kabur air.

Oleh Frans Obon

Belakangan ini kita saksikan melalui media cetak dan elektronik banyak mantan pejabat dan pejabat pemerintahan di tingkat lokal tersandung kasus hukum terutama terkait dengan dugaan korupsi. Tindakan pidana korupsi itu bukan saja soal mereka terlibat menilep uang negara, tetapi juga disebabkan penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan orang lain.

Jauh sebelum itu semua, banyak anggota DPRD yang masuk penjara karena korupsi. Anggota DPRD yang tidak terlatih dengan baik dan tidak melalui rekruitmen partai politik yang teratur dan tersistematisasi terjebak oleh perilaku politik mereka sendiri. Oleh karena tidak menguasai aturan-aturan dan oleh semangat pragmatisme alias bersikap mumpung, banyak anggota DPRD kita terjebak dan tersandung kasus hukum.
Maka lengkaplah sudah bahwa lembaga legislatif dan eksekutif terjebak di dalam pusaran kasus hukum penyelahgunaan keuangan negara dan penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan orang lain.

"Perampingan struktur itu di satu sisi menimbulkan konflik di dalam tubuh birokrasi karena harus ada yang kehilangan jabatan plus fasilitas, tapi juga menghemat anggaran"

Selama 10 tahun reformasi politik di Indonesia sejak kejatuhan Soeharto pada Mei 1998, tidak ada perubahan signifikan dalam pelaksanaan pemerintahan. Optimisme bahwa otonomi daerah akan menjadi momentum penguatan demokrasi dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sama sekali tidak tercapai. Pada awal-awal reformasi fenomena munculnya raja-raja kecil begitu kentara. Fenomena raja kecil itu adalah penyebutan mengenai praktik penggunaan kekuasaan oleh elite kekuasaan eksekutif, elite legislatif dan partai-partai politik. Tujuan otonomi daerah untuk memendekkan rentang kendali, perubahan praktik penggunaan kekuasaan, bertumbuh dan menguatnya demokrasi di tingkat lokal sama sekali jauh panggang dari api. Pelaksanaan pemerintahan jauh dari kesan adanya perubahan yang berarti.

Kemandekan reformasi di tubuh pemerintahan lokal akhirnya telah juga menjadi tema kampanye pada pemilihan umum kepala daerah (Pemilu Kada). Ada banyak janji untuk melakukan reformasi di tubuh birokrasi. Reformasi birokrasi yang disebutkan itu hanyalah sebatas perampingan struktur-struktur organisasi pemerintahan. Perampingan struktur itu di satu sisi menimbulkan konflik di dalam tubuh birokrasi karena harus ada yang kehilangan jabatan plus fasilitas, tetapi di sisi lain memang menghemat anggaran.

Namun aspek-aspek lain dari reformasi birokrasi itu tidak tersentuh. Akuntabilitas dan transparansi yang merupakan dimensi esensial dari ciri tata kelola pemerintahan yang baik sama sekali tidak tampak. Kewenangan yang begitu besar pada birokrasi tidak disertai dengan pertanggungjawaban kepada rakyat. Dalam situasi di mana kontrol media dan masyarakat terhadap praktik kekuasaan lemah maka makin memperbesar lemahnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemerintahan di tubuh birokrasi.

Pemahaman yang begitu simpel soal reformasi birokrasi dan tidak tersedianya kerangka kerja reformasi birokrasi yang dihasilkan oleh para pemimpin kita membuat reformasi birokrasi berjalan tanpa arah. Terjunnya intelektual kampus ke dalam kancah politik baik di eksekutif maupun legislatif juga tidak membantu menentukan arah reformasi birokrasi ini. Akibatnya reformasi birokrasi lokal berjalan setengah hati. Kata yang lebih halus untuk menyebutkan reformasi birokrasi hanya sebatas slogan.

Bentara, edisi 19 April 2010

Wajah Ganda Parpol

2010-04-17T23:04:00.000-07:00

Oleh FRANS OBON |

PENDUKUNG PASANGAN Ngiso Laurensius-Hubertus Manu melakukan protes ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ngada karena KPU menggugurkan pasangan ini setelah melakukan verifikasi partai politik pengusung di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Jakarta dan setelah mempelajari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai (Flores Pos edisi 15 Arpil 2010).

Salah satu partai pengusung paket yang bernama Restu Rakyat ini adalah Partai Demokrasi Pembaruan. Surat Keputusan (SK) penetapan paket ini ditandatangani Ketua Pelaksana Harian Petrus Selestinus dan Sekretaris Matheus Formes. Sedangkan satu paket lagi yakni paket Majus (pasangan Martinus Djawa-Hendra Yusuf), SK penetapannya ditandatangani Pimpinan Kolektif Nasional PDP Roy BB Janis dan Sekretaris Didit Supryanto. Dari klarifikasi dan verifikasi yang dilakukan KPU Ngada di Kementerian Kehakiman dan HAM di Jakarta dan sesuai dengan AD/ART partai, maka KPU menetapkan pasangan Martinus Djawa-Hendra Jusuf. Dengan demikian pasangan Ngiso Laurensius-Hubertus Manu kehilangan tiga kursi dari PDP dan hanya didukung dua kursi dari Partai Hanura.

Dalam menilai kasus-kasus seperti ini yang sudah seringkali terjadi di Flores, energi kita habis dengan memarahi KPU. Karena KPU memang yang terakhir menetapkan pasangan calon dalam Pemilu Kada. Tetapi sejauh yang kita paham, KPU sesuai dengan amanat undang-undang bila menghadapi masalah pengusung ganda begini harus melakukan verifikasi dan klarifikasi di Kementerian Kehakiman dan HAM di Jakarta dan berpatok pada AD/ART untuk mendapatkan kepastian mengenai keabsahan kepengurusan. Tidak ada cara lain bagi KPU selain melakukan verifikasi dan klarifikasi mengenai keabsahan SK Penetapan sesuai dengan peraturan mengenai partai politik.

Bila kita memeriksa dengan teliti dan cermat, kita akhirnya tiba pada kesimpulan (mungkin dengan kemarahan yang luar biasa) bahwa partai politik kita tidak becus di dalam proses rekrumen pemimpin-pemimpin kita. Partai politik sama sekali tidak peduli dengan proses seleksi pemimpin yang berkualitas, yang terikat dan terbingkai di dalam batas-batas etika politik yang baik dan benar. Partai politik sama sekali tidak memberikan kontribusi pada munculnya pemimpin-pemimpin berkualitas di Flores.

Kepentingan partai politik lebih pragmatis dan lebih berfungsi sebagai pemberi tiket bagi para calon untuk masuk dalam kendaraan partai politik, tetapi sama sekali tidak dalam konteks konsolidasi pemantapan demokrasi di tingkat lokal. Pengurus-pengurus partai politik di Jakarta telah memainkan emosi masyarakat di tingkat akar rumput.

Masyarakat di akar rumput hanya memetik buah pahit dari wajah ganda partai politik dan cengkeram kukuh nan kokoh kewenangan elite partai politik di Jakarta. Kita mungkin marah, tapi kita tidak bisa menunggu elite politik di Jakarta untuk memantapkan demokrasi di tingkat lokal. Kitalah yang mengusahakannya sendiri dengan menjauhkan cara-cara kekerasan dan sebaliknya memajukan cara-cara yang lebih demokratis dengan tetap memperhatikan etika politik.

Bentara, edisi 17 April 2010

Kamu Semua adalah Saudara

2010-04-15T21:35:00.000-07:00

Uskup Ruteng Mgr Hubert Leteng Pr pada saat tahbisannya di Ruteng mengajak umat Katolik Manggarai untuk membangun sikap solidaritas. "Kamu semua adalah saudara" itulah moto tahbisan uskupnya.

Oleh Frans Obon

Pertama-tama kita ucapkan profisiat kepada Mgr Hubertus Leteng, yang ditahbiskan uskup pada tanggal 14 April 2010 di Ruteng. Penyambutan yang meriah sejak kedatangannya hingga tumpah ruahnya umat baik di dalam tenda seluas lapangan Motang Rua maupun di luar tenda, tarian dan nyanyian dari berbagai daerah di Flores, serta 500 anggota kor yang dipimpin Pater Piet Pedo Neo SVD menunjukkan bahwa uskup sebagai tokoh sentral di dalam Gereja Katolik sungguh didambakan kehadirannya. Sungguh didambakan suaranya. Sungguh kepada dia semua mata memandang dalam hal-hal yang pelik dan dalam situasi kesukaran yang mendera kemanusiaan umat. Mungkin banyak suara yang menyuarakan suara kenabian menyangkut satu pokok masalah, tetapi umat tetap saja memandang dengan penuh harapan suara dari gembalanya, suara dari uskup.

Kamu semua adalah saudara (Omnes Vos Fratres Estis) telah dipilih menjadi moto tahbisan Sang Uskup. Moto inilah yang membingkai seluruh reksa pastoral, semangat pelayanan dan pengabdiannya sebagai uskup kepada umat yang dicintainya. Umat tempat di mana dia dilahirkan dan dibesarkan. Seperti dikatakan oleh Uskup Hilarion Datus Lega, uskup Sorong Papua, yang juga kelahiran Manggarai, Uskup Hubert sungguh mengenal akar budaya di tanah kelahirannya.

Uskup Hubert setelah acara penjemputan yang meriah itu menegaskan lagi pentingnya sikap solidaritas di antara umat. Sikap solidaritas itu secara kultural bukanlah hal yang baru, bukan sesuatu yang asing dalam kultur Manggarai. Dalam segi kehidupannya, orang Manggarai seperti umumnya tradisi kultural masyarakat Flores, amat menekankan harmonisasi di dalam sistem sosial mereka. Mulai dari bentuk kampung hingga sistem tata berladang, rakyat Manggarai menekankan sikap solidaritas itu.

Sikap solidaritas itu tidak saja menjadi nilai dalam hubungan sosial masyarakatnya, tetapi seluruh kosmologi rakyat Manggarai juga menekankan harmonisasi dengan alam. Dalam praktik-praktik tradisionalnya, banyak ritus digelar untuk memulihkan hubungan antara manusia dan lingkungan biologis-fisis. Ini artinya lingkungan hidup ditempatkan sebagai sesuatu yang sentral di dalam kosmologi masyarakat Manggarai. Karena itu penegasan Uskup Hubert dan uskup pentahbis Mgr Gerulfus Kherubim Parera SVD sebenarnya mengingatkan kembali orang Manggarai untuk memelihara nilai-nilai luhur ini. Uskup Kheru bukanlah orang baru bagi umat Katolik Manggarai. Dia pernah mengajar di lembaga pendidikan calon imam di Kisol dan menjadi Provinsial SVD Ruteng sebelum diangkat jadi uskup Weetebula.

Sikap solidaritas ini dalam pengertian tertentu merupakan kebajikan kristen yang terkait dengan cinta kasih. Dalam pengertian ini, solidaritas dan cinta kasih kristen tidak meniadakan konflik dan perbedaan pendapat. Karena kita sungguh sadar bahwa perbedaan kepentingan dan sikap serta tanggapan terhadap sesuatu masalah, tentulah melahirkan perbedaan dan benturan. Tetapi menyelesaikan perbedaan dan benturan kepentingan itu harus dilakukan dalam bingkai solidaritas, dibingkai dalam konteks demi kepentingan semua orang atau kebaikan bersama. Kebaikan bersama adalah kriteria moral dalam menyikapi sesuatu. Karena itu dalam sikap solidaritas, tidak ada yang mencari untung bagi diri sendiri, melainkan tiap orang berusaha untuk “berpikir sehati dan sejiwa” untuk kebaikan bersama. Di situlah akan tampak bahwa “kita semua adalah saudara”.

Flores Pos | Bentara | Agama
|16 April 2010|

Beban Pasar Tradisional

2010-04-15T21:31:00.000-07:00

Oleh FRANS OBON |

IBU-IBU penjual ikan di Lembata mengadu ke DPRD Lembata. Menurut pengakuan mereka, polisi pamong praja melakukan tindakan kekerasan dan bersikap tidak manusiawi terhadap mereka. Polisi pamong praja melakukan aksi penertiban dengan melarang para penjual ikan ini untuk menjual dari rumah ke rumah dan dari lorong ke lorong (Flores Pos edisi 14 Apil 2010).

Para penjual ikan ini juga mengatakan tindakan kekerasan dan tidak manusiawi itu dipicu karena keterlibatan mereka dalam demonstrasi yang digelar aliansi kebenaran dan keadilan anti kekerasan (Aldiras). Namun kita mengesampingkan kemungkinan dan dugaan bahwa keterlibatan ibu-ibu penjual ikan dalam demonstrasi Aldiras menjadi pemicu aksi penertiban polisi pamong praja.

Masalah pengaturan pasar penjualan ikan di Lembata sudah lama berlangsung. Protes dan perlawanan dilakukan. Tapi tidak kelar-kelar juga. Pemerintah melalui peraturan daerah (Perda) telah melarang para penjual ikan menjajakan dagangannya di pinggir jalan. Pertama-tama karena menjual ikan di pinggir jalan akan menimbulkan pemandangan yang tidak mengenakan. Bau busuk sisa air ikan bisa saja mengakibatkan lalat-lalat. Dan kita tahu lalat adalah medium yang bisa menyebarkan berbagai penyakit. Maka tidak saja masalah mengganggu pemandangan kota, melainkan juga masalah kesehatan konsumen dan masyarakat luas.

Namun peraturan pemerintah yang tertuang dalam Perda yang mengatur tempat penjualan ikan untuk menghindari dampak buruk terhadap kesehatan dilawan oleh penjual ikan. Mereka memang tidak menjual ikan di pinggir jalan, tetapi menjualnya dari rumah ke rumah dan dari lorong ke lorong. Alasan lain adalah pemerintah sendiri tidak konsisten dengan Perda itu. Karena ada bangunan pemerintah dinilai melanggar Perda tersebut. Karena itu para pedagang menilai ada standar ganda di sini. Seolah-olah Perda hanya diberlakukan bagi penjual ikan tapi tidak berlaku untuk pemerintah dan aparatnya. Di sini rasa keadilan terusik. Bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh negara untuk ditaati oleh semua warga negara tidak menjamin adanya kesamaan hak dan kewajiban di depan hukum. Hukum tidak memberikan keadilan bagi semua orang.

Ini artinya masyarakat sederhana yang tidak pandai membaca peraturan hanya melihat contoh. Rasa keadilan diukur melalui contoh. Jika dalam hal yang sama, ada standar ganda, maka mudah sekali bagi rakyat sederhana untuk tidak mempercayai hukum. Karena itu pemerintah mesti menanggapi hal ini dengan lebih serius sehingga Perda yang dibuat itu tidak saja menjadi dokumen resmi yang memenuhi rak-rak birokrasi melainkan menjaminkan rasa keadilan dalam masyarakat melalui cara menegakkannya bagi semua orang. Langkah yang sama dilakukan oleh DPRD agar mendorong semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah menaati Perda yang ada. Karena fungsi pengawasan DPRD mesti dilakukan dalam hal ini.

Jika perda ini tidak menjamin rasa keadilan, maka sebaiknya direvisi kembali. DPRD dan pemerintah membuat perda baru yang menjamin kepentingan semua pihak. Rasionalitas dari Perda itu tercermin dari terjaminnya rasa keadilan semua orang. Yang paling penting jika ada perlawanan seperti ini dari masyarakat, pemerintah tidak boleh patah semangat untuk menata pasar tradisional kita. Pasar tradisional kita sudah sarat dengan beban mulai dari modal, pengetahuan, hingga mentalitas.

Semua itu memang tidak bisa dituntaskan dalam satu dua hari. Tetapi mengabaikan dan membiarkan masalah pasar tradisional tidak terurus adalah kesalahan terbesar pemerintah. Karena di sana banyak orang menggantungkan hidupnya, keluarganya, dan anak-anaknya.

Flores Pos | Bentara |
| 15 April 2010 |

Politik Tanpa Roh

2010-04-13T18:45:00.000-07:00

Oleh Frans Obon |

DUA ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ende nyaris adu jotos. Beruntung dua anggota Dewan segera dipisahkan atau dilerai oleh anggota Dewan lainnya. Casus belli atau pemicunya adalah soal perbedaan pendapat mengenai perlu tidaknya dua Wakil Ketua DPRD Ende mendapatkan laptop sebagai peralatan kerja (Flores Pos edisi Selasa, 13 April 2010).

Satunya berpendapat Wakil Ketua DPRD perlu diberi laptop untuk menunjang kinerja kerja. Anggota Dewan lainnya berpendapat, pemberian laptop itu tidak ada guna gananya karena laptop itu nantinya hanya digunakan untuk tujuan di luar dari maksud awal pemberiannya. Namun posisi yang berbeda dalam menilai mendesak atau tidaknya pengadaan laptop itu diwarnai sikap emosional. Perbedaan pendapat berlangsung jauh dari semangat fokus pada masalah, melainkan sudah menjurus ke ad personam.

Baku ribut, baku tuding, baku menggebrak meja sudah sering terjadi di kalangan DPR(D). Namun rakyat mesti melakukan pemeriksaan secara teliti apakah hal-hal yang terjadi ini dilandaskan pada semangat untuk memperjuangkan kepentingan umum atau kepentingan diri yang tersembunyi.

Memperjuankan kepentingan umum adalah tolok ukur objektif untuk menilai keributan seperti ini. Mengapa kepentingan umum? Karena untuk itulah kita memilih mereka agar mereka mewakili kita semua membahas kebijakan-kebijakan yang diabdikan untuk kepentingan rakyat. Dengan ini kita mau menilai sungguhkah pengadaan laptop ini sebagai sebuah fasilitas kerja akan mampu meningkatkan kinerja Dewan dalam menjalankan tugasnya? Apakah ini sesuatu yang mendesak, seakan-akan bila laptop ini tidak diadakan, tugas Dewan akan terganggu? Degan pertanyaan reflektif dan tolok ukur objektif, kita berpendapat pengadaan laptop untuk dua wakil ketua Dewan sebaiknya dibatalkan. Tidak ada hal-hal yang mendesak untuk diadakannya laptop tersebut.

Hal kedua yang mau kita sampaikan adalah baku ribut seperti ini sebagian besar mencerminkan karakter pribadi. Banyak kali kita mengatakan, “nanti saya ribut”, seakan-akan menunjukkan keteguhan dan ketegasan sikap. Sama sekali tidak. Keteguhan dan kokoh seperti batu karang dalam bersikap sama sekali tidak identikan dengan kakasaran dan kekerasan.

Mempertahankan prinsip dalam memperjuangkan kepentingan rakyat tidak membenarkan cara-cara kekesaran. Malah sebaliknya mencerminkan karakter kepribadian. Adagium latin mengatakan, agere sequitur esse. Tindakan mengikuti kodrat keberadaan. Secara moral dan etis, kita dicemooh dan disinis bila tindakan kita tidak mengikuti kodrat keberadaan kita. Itulah alasan mengapa rakyat memandang sinis dan mencela secara moral jika keributan dan kekerasan terjadi di kalangan anggota DPRD. Hal ini lebih disebabkan oleh pengandaian bahwa lembaga legislatif adalah lembaga yang terhormat dan secara inheren anggota Dewan adalah orang terhormat. Praktik politik, perilaku berpolitik dan pola tingkah laku individual harus sungguh mencerminkan kodrat keberadaan lembaga Dewan sebagai lembaga terhormat.

Jika prinsip-prinsip etis semacam ini diabadikan dalam praktik dan perilaku berpolitik anggota Dewan, maka dampak buruknya adalah politik kehilangan roh. Politik tanpa roh. Roh tidak lain adalah dimensi-dimensi etis dari praktik berpolitik.

Flores Pos | Bentara | DPRD
| 14 April 2010 |

Putar Balik di Kalangan Parpol

2010-04-12T21:21:00.000-07:00

Oleh Frans Obon |

PASANGAN Viktor Slamet-Rony Marut (Viktory) mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Ruteng terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan perkaranya akan segera disidangkan (Flores Pos edisi, Senin 12 April 2010). PKB memberikan dukungan ganda pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) di Manggarai yakni kepada pasangan Viktory dan pasangan Frans Salesman-Ignas Lega (Fress). Yang paling menarik adalah adanya fakta pemberian uang dalam jumlah tertentu kepada pengurus partai politik.

Dukungan ganda di kalangan partai politik pada saat pemilihan kepala daerah bukanlah perkara baru atau fenomena baru. Dengan demikian kasus seperti ini bukan saja terjadi di PKB Manggarai, melainkan fenomena umum di kalangan partai politik pada pemilihan kepala daerah di seluruh Flores. Fenomena pecat memecat di kalangan partai politik menjelang Pilkada sudah menjadi pemandangan lazim.

Fenomena dukungan ganda bukan baru pertama terjadi dalam Pilkada Manggarai. Pada Pilkada 2005 lalu, kita ingat PDI Perjuangan, sebuah partai besar terpaksa tidak mengusung calon dalam Pilkada hanya karena ada dua Surat Keputusan (SK) dan sampai akhir pendaftaran di KPU masalah ini tidak pernah tuntas.

Kita sebut saja bahwa kejadian seperti ini adalah fenomena putar balik di kalangan partai politik. Kita tidak tahu fenomena putar balik ini erat kaitannya dengan uang atau lebih sebagai trik politik. Dugaan bisa bermacam-macam. Bisa saja kejadian ini adalah sebagai trik politik untuk memuluskan calon lain. Dalam situasi kisruh seperti ini sudah pasti mesin partai untuk memenangkan pasangan yang diusungnya sudah tidak berfungsi. Partai politik akhirnya lebih hanya sebagai kendaraan politik untuk mendapatkan tiket, bukan secara total untuk kepentingan bersama pasangan calon sebagai institusi politik yang memperjuangkan nasib rakyat.

Dugaan lain bagi kita adalah adanya fenomena uang. Adanya fakta pembayaran dalam jumlah tertentu dalam kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa memang praktik membeli di dalam partai sudah lama terjadi. Maka jelas makin menguat dugaan di masyarakat bahwa perubahan sikap politik di kalangan partai lebih disebabkan karena persoalan pertukaran uang. Ini adalah politik pertukaran atau barter politik. Siapa membayar lebih dialah yang memenangkannya.

Selama ini yang menjadi materi perkara dalam persoalan seperti ini adalah soal sah atau tidaknya dukungan. Siapa yang didukung kepengurusan yang sah sebagai kandidat resmi akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui proses verifikasi. Sejauh yang kita tahu, kasus PKB Manggarai adalah yang pertama di mana parpol digugat secara perdata dengan tuduhan wanprestasi. Bagaimana akhir dari perkara ini bukanlah sesuatu yang penting bagi masyarakat.

Tetapi dampak dari praktik-praktik politik semacam ini di kalangan parpol akan jauh-jauh lebih buruk bagi pengembangan demokrasi. Ketidakpastian di dalam partai politik dalam memberikan dukungan politik kepada pasangan calon sudah jelas merusak demokrasi dan kemantapan peran partai politik sebagai wadah partisipasi politik rakyat.

Putar balik di kalangan partai politik sering membuat kita jengkel, marah, dan cemas. Partai politik sama sekali tidak bisa kita harapkan untuk memantapkan proses demokratisasi di tingkat lokal. Bagi kita yang awam, bagaimana mungkin ada orang yang dengan langkah mantap dan hidup tenang menghidupi kehidupannya di atas cara putar balik. Politik kita memang masih jauh dari moralitas.

Flores Pos | Bentara | Politik
|13 April 2010 |

Kita Sering Jadi Pelupa

2010-04-12T05:42:00.000-07:00

Jumlah penderita HIV/AIDS di Nusa Tenggara Timur terus meningkat tiap tahun. Tapi penanganannya masih datar-datar saja. Padahal HIV/AIDS adalah fenomena gunung es. Penanganan yang lebih dini akan dapat menolong para penderita.

Oleh FRANS OBON

Dokter Asep Purnama, Ketua Pokja Penanggulangan HIV/AIDS RSUD TC Hillers Maumere melakukan kritikan konstruktif pada peliputan media mengenai seorang ibu yang sedang hamil oleh suaminya yang menderita HIV/AIDS (Flores Pos edisi 10 April 2010, hlm 8). Inti kritikannya adalah media tidak menggali lebih dalam apakah ibu yang sedang hamil yang suaminya menderita HIV/AIDS sudah melakukan pemeriksaan atau tidak sehingga dapat diketahui bahwa bayi yang sedang dikandunginya tertular HIV atau tidak. Menurut dokter Asep, paling tidak menurut pengalamannya, masih ada kemungkinan sang bayi bisa diselamatkan dari bahaya HIV jika sejak awal diketahui melalui pemeriksaan yang intensif dan ditangani secara optimal.

Haruslah diakui bahwa liputan media soal HIV/AIDS sering tidak komprehensif dan tidak menggali lebih dalam aspek-aspek yang bisa membantu pembaca dan masyarakat melihat lebih jauh terhadap persoalan yang ada. Pertama hal ini disebabkan karena minimnya juga pengetahuan di kalangan media mengenai HIV/AIDS. Asumsi ini yang paling banyak diakui kebenarannya. Diandaikan, minimnya pengetahuan akan mempengaruhi kandungan berita yang tersajikan kepada pembaca. Hal ini ditunjang oleh sikap taken for granted di kalangan media. Tidak ada lagi usaha yang lebih keras untuk menggali segi-segi peristiwa yang lebih dalam. Belum lagi sisi berita yang lebih human interest sifatnya.

Kedua, tidak seksinya atau tidak menariknya masalah tersebut bagi media. Akibatnya di antara begitu banyak belantara kejadian dan peristiwa masyarakat yang muncul setiap harinya, media memilih berita-berita yang dalam pandangannya jauh lebih seksi dan menarik tapi belum tentu berdampak luas bagi kehidupan dan kemanusiaan. Padahal HIV/AIDS adalah masalah kemanusiaan, menyangkut nyawa manusia, menyangkut masa depan masyarakat, dan jauh-jauh lebih serius. HIV/AIDS adalah ancaman terhadap kualitas kehidupan masyarakat. Dia bisa menghancurkan generasi masa depan Flores.

Jauh lebih dalam sebenarnya perhatian media yang begitu minim dan sumir mengenai masalah HIV/AIDS berakar di dalam mentalitas masyarakat pada umumnya. Kita tahu bahwa masalah HIV/AIDS sudah menggerogoti kehidupan masyarakat Flores. Jumlah penderita HIV/AIDS makin meningkat. Dari tahun ke tahun selalu saja ada kasus baru.

Jika diasumsikan bahwa masalah HIV/AIDS adalah fenomena gunung es, maka angka yang ada di bawah permukaan jauh lebih besar. Yang di bawah permukaan itu mestinya membuat semua kita gentar dan khawatir. Tetapi sikap dan respon masyarakat Flores dan respon pemerintah biasa-biasa saja. Seolah-olah kematian yang diakibatkan HIV/AIDS itu sesuatu yang lumrah karena sudah sering terjadi. Kita menjadi manusia yang sering lupa bahwa tumpukan korban HIV/AIDS makin meningkat.

Sikap lupa ini mengidap pada kesadaran banyak orang Flores. Karena itu cara kita memberitakannya, cara kita menanganinya, cara kita merespon kasus-kasus yang ada, biasa-biasa saja. Makin lama sikap itu mengental dan membeku kesadaran kita. Cara kita berpikir tentu saja sangat mempengaruhi cara kita bertindak. Tidak adanya tindakan yang lebih berarti dalam mencegah HIV/AIDS di Flores mencerminkan cara kita berpikir.

Flores Pos | Bentara | Kesehatan
| 12 April 2010 |

Lembor yang Salah Urus

2010-04-12T05:37:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

Beberapa desa di Kecamatan Lembor, Manggarai Barat mulai dihantui paceklik terutama desa-desa di pinggir pantai. Banyak jagung, padi, dan kacang-kacangan mati akibat kekeringan. Hal ini akan menyebabkan masyarakat rentan terhadap kelaparan. Seperti diberitakan Flores Pos edisi 9 April, Jumat kemarin, bukan saja tanaman pertanian yang menurun produktivitasnya, tetapi juga hasil tangkapan nelayan. Jika dua sumber pendapatan masyarakat ini menurun produktivitasnya, maka sudah pasti masyarakat akan menderita kelaparan.

Masalah di desa-desa pesisir Nangalili dan sekitarnya hanyalah sebagian kecil dari problem Lembor umumnya. Bagi orang di luar Manggarai, mendengar nama Lembor langsung dihubungkan dengan gudang beras. Lembor dipersepsikan sebagai lumbung pangan (beras) bagi masyarakat Manggarai dan Nusa Tenggera Timur. Persawahan Lembor itu dikenal begitu luas karena pada awalnya memang pencetakan sawah dan irigasi di daerah itu dikampanyekan secara luas agar mendapat perhatian pemerintah pusat. Karena itu amat kontradiktif jika dari Lembor kita dengar ada kelaparan.

Namun Lembor sekarang tidak saja dikenal sebagai lumbung pangan dalam citranya, melainkan juga sebagai eksperimen bagi kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkesan kurang terencana dengan baik. Proyek kapas pernah dikembangkan di Lembor. Proyek ini gagal. Terakhir Lembor dijadikan lokasi proyek ubi aldira. Kita tahu proyek itu meninggalkan begitu banyak cerita kenangan pahit dan manisnya. Ada yang harus berada di balik terali sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Banyak dari kita mengira ketika Manggarai Barat berdiri sebagai sebuah kabupaten baru, daerah itu akan melaju dengan cepat. Rakyatnya sejahtera. Sejahtera tidak lain adalah tidak ada lagi cerita makan putak dan berita kelaparan. Tetapi Lembor sampai saat ini masih menyodorkan kisah-kisah pilu seperti ini. Di Lembor irigasi masih menjadi masalah. Petani keluhkan kekurangan air karena hutan sudah gersang. Lembor sudah jauh dari kesan sebagai lumbung pangan.

Lembor mencerminkan salah urus dan salah menetapkan prioritas. Lembor adalah cermin kecil yang memperlihatkan wajah pemerintah kita. Pemerintah telah keliru dan mungkin terlalu gegabah untuk mengalihkan mata pencaharian masyarakat dari pertanian ke sektor investasi. Mestinya investasi pemerintah tetap fokus pada pertanian mulai dari modal kerja hingga peralatan kerja petani. Modal dan peralatan kerja itu penting untuk meningkatkan produktivitas demi menjamin ketersediaan pangan masyarakat. Pilihan itu bukan tanpa alasan. Sebagian besar masyarakat Manggarai Barat adalah petani, yang makin hari makin subsisten. Jumlah penduduk usia produktif menumpuk di desa tanpa diimbangi sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini jelas memberi beban baru yang lebih berat lagi pada sektor pertanian. Kendati demikian tugas pemerintah adalah memberi insentif bagi peningkatan produktivitas pertanian. Hal ini hanya bisa terjadi seandainya pemerintah tetap fokus pada sektor pertanian.

Sektor pertanian dan lingkungan hidup yang terpelihara dengan baik dalam jangka waktu panjang akan menunjang sektor pariwisata, yang menjadi salah satu keunggulan Manggarai Barat. Kita harusnya belajar lebih keras lagi untuk memberi yang terbaik setelah hampir tujuh tahun Manggarai Barat menjadi kabupaten otonom. Semua ini ada pada pundak pemimpin.

Flores Pos | Bentara | Pertanian
| 10 April 2010 |

Proyek Jadi Sumber Masalah

2010-04-12T05:21:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

Pengadilan telah menjatuhkan vonis penjara kepada para terdakwa dalam kasus pembunuhan terhadap almarhum Yoakim Langoday. Ada banyak argumentasi, alasan, dan alibi yang mencuat dalam kasus ini. Kasus tersebut menyedot perhatian banyak orang tidak saja di Kabupaten Lembata tetapi di daerah lainnya.

Dari pemberitaan media, khalayak umum tahu bahwa motif dari kasus ini tidak lain adalah kekecewaan terhadap tender proyek pemerintah di Dinas Perikanan dan Kelautan Lembata. Para terdakwa kecewa karena tidak memenangkan tender proyek di dinas tersebut.

Sebenarnya kasus di Lembata ini memberikan afirmasi bahwa ada banyak masalah di sekitar tender-tender proyek pemerintah di seluruh Flores. Masalah itu tidak saja ada di sekitar kontraktor yang mencari pekerjaan dari proyek-proyek pemerintah yang ingin mendulang keuntungan yang sedapat mungkin sebesar-besarnya, tetapi juga di dalam tubuh pemerintahan itu sendiri yang barangkali juga ingin mendapatkan keuntungan pribadi. Di beberapa daerah, kepala dinas dan panitia tender masuk penjara karena salah mengelola proyek pemerintah. Dengan kata lain, ada banyak cerita miring di sekitar proyek pemerintah baik dari sudut pandang kepentingan politik maupun kepentingan ekonomi dari para pengelola proyek.

Unsur terpenting yang dapat kita petik hikmahnya adalah perlunya pemerintah daerah di seluruh Flores membenahi sistem dan prosedur serta pengawasan terhadap tender dan pengelolaan proyek pemerintah. Sudah ada Keppres 80/2003 yang mengatur prosedur dan standar pelelangan proyek. Keppres ini pada dasarnya mengatur dan menjaga asas fairness dan keadilan di dalam tender-tender proyek pemerintah. Tetapi oleh kepentingan-kepentingan tertentu banyak kali dilanggar. Kepentingan tertentu itu banyak macam rupanya: kepentingan politik dan kepentingan ekonomi. Pertarungan kepentingan inilah yang menimbulkan masalah. Masalah bisa timbul dari diri panitia.

Panitia menjadi tidak fair karena dia ingin memenangkan orang-orang tertentu baik oleh perhitungan politis maupun oleh kepentingan ekonominya. Karena itu panitia akan melakukan rekayasa-rekayasa tertentu untuk menggugurkan para peserta tender. Di pihak lain ada juga peserta tender meski tidak memenuhi syarat melakukan tekanan-tekanan tertentu terhadap panitia. Tekanan itu bisa disertai dengan membawa-bawa nama orang-orang penting tertentu.

Karena itu alternatif untuk menjamin persaingan yang sehat, menaati asas fairness dan keadilan adalah dengan melakukan tender proyek secara terbuka. Langkah ini dapat melepaskan tender proyek dari beban politik dan beban ekonomis baik untuk peserta tender maupun panitia tender. Langkah yang sama akan dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan proyek pemerintah. Pada titik akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih, yang merupakan salah satu ciri dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Tanpa langkah demikian, proyek pemerintah akan tetap menjadi sumber konflik dan sumber masalah baik yang terjadi di bawah permukaan maupun yang terang-terangan muncul ke permukaan.

Flores Pos | Bentara | Proyek
|9 April 2010 |

Partai Bukan Jalan Pintas

2010-04-12T05:10:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

Pidato Megawati, yang disebut-sebut akan terpilih kembali menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan pada Kongres III di Sanur, Bali dinilai oleh banyak kalangan sebagai pidato terbaik. Hampir tidak ada kalimat yang tidak berisi. Para pakar komunikasi politik mengatakan, pidato Megawati ini menggerakkan dan bernas. Pilihan katanya tepat, isinya bernas, dan aksenktuasinya tegas. Dan yang paling penting adalah Megawati menjawabi semua pertanyaan mengenai posisi PDI Perjuangan baik secara ideologis maupun dalam konteks hubungannya dengan pemerintah. PDI Perjuangan memilih untuk menjadi penyeimbang antara pemerintah dan rakyat. Partai moncong putih ini lebih memilih sebagai oposisi daripada berkoalisi dengan pemerintahan sekarang.

Megawati dengan suara terbata-bata seakan menahan rasa harunya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengurus Daerah (DPD) PDI Perjuangan yang berhasil memenangkan partai baik dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Dia mengajak pengurus DPD-DPD yang berhasil memenangkan PDI Perjuangan berdiri dalam ruang kongres tersebut.

Selain hal-hal di atas, Megawati dengan tegas sekali meminta kader-kader partai untuk tidak menjadikan partai sebagai jalan pintas untuk memperkaya diri. Ini tidak lain dia minta kader-kader PDI Perjuangan agar tidak memperdagangkan partai untuk kepentingan pribadi.

Peringatan Megawati mengenai hal ini justru terasa kontekstual. Dalam soal Pilkada misalnya, dan juga menjadi gejala umum -- partai-partai sebagai pintu masuk bagi kandidat-kandidat memang sangat rentan terhadap politik yang memperkaya diri. Pertikaian-pertikaian dalam partai yang tidak pernah habis-habisnya bukan dalam konteks memperjuangkan kepentingan rakyat, tetapi justru dalam konteks menjadikan partai sebagai jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Praktik-praktik politik yang menjadikan partai sebagai lumbung ini diketahui dengan terang benderang oleh rakyat. Persepsi masyarakat terhadap partai terutama dibentuk oleh perilaku kader partai. Bisa saja, misalnya, orang-orang yang secara ideologis sama dengan PDI Perjuangan, tetapi karena dia melihat perilaku politik kader partainya yang tidak membela rakyat, maka mereka mengalihkan pilihan politiknya ke partai lain, sambil mengharapkan adanya perubahan perilaku berpolitik pada lima tahun mendatang.

Peringatan yang sama ini berlaku juga bagi kader-kader partai yang duduk sebagai anggota legislatif pun yang duduk dalam pemerintahan. Kader-kader partai yang berada di lembaga legislatif kurang tampak kinerjanya dalam membela kepentingan rakyat.

Adanya disparitas antara posisi partai sebagai partai wong cilik dan tidak terimplementasi dengan baiknya posisi partai itu dalam aktivitas politik anggota legislatif jelas mempengaruhi citra partai. Demikian juga kader PDI Perjuangan atau orang-orang yang masuk ke dalam pemerintahan melalui PDI Perjuangan hampir tidak bisa menerjemahkan roh partai itu dalam programnya. Roh partai tidak bisa membadan dalam kebijakan-kebijakan yang memihak rakyat. Dengan ini partai hanyalah alat untuk mencapai kekuasaan tanpa menggunakannya untuk membangun kesejahteraan rakyat.

Disparitas antara roh partai dengan tidak membadannya roh itu membuat pilihan rakyat beralih. Dengan kata lain, kembalikan partai sebagai alat perjuangan untuk kesejahteraan rakyat.

Flores Pos| Bentara | Politik
| 8 April 2010 |

DPRD Wajib di Belakang Rakyat

2010-04-12T05:04:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

Polisi telah menetapkan Kepala Teknis PT Sumber Jaya Asih (SJA) sebagai tersangka dalam kasus penambangan mangan di hutan lindung Nggalak-Rego di Soga Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai. Perusahaan tambang mangan ini diketahui tidak memiliki izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan untuk melakukan penambangan di dalam hutan lindung. Karena itu polisi menjerat perusahaan tambang ini dengan UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Polisi masih akan memeriksa yang lainnya yang dinilai terlibat dalam proses pemberian izin penambangan di hutan lindung kepada perusahaan tersebut.

Polisi telah mengambil langkah berani untuk menjerat siapa saja yang terlibat dalam perusakan hutan lindung. Sebelumnya polisi memproses warga yang melakukan illegal logging di hutan Nggalak-Rego dan mereka telah mendekam di balik terali besi. Warga saat ini melakukan gugatan class action di Pengadilan Negeri Ruteng. Sidang gugatan class action ini telah dibuka tetapi beberapa pihak tidak hadir sehingga sidang ditunda sebulan kemudian.

Dalam kasus perusakan hutan lindung negara polisi sudah menunjukkan sikap adilnya baik warga yang melakukan illegal logging maupun terhadap perusahaan tambang yang tidak mengantongi izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan telah diambil tindakan hukum sepadan, yang mencerminkan bahwa penegakan hukum tidak pandang bulu. Penegakan hukum, salah satu elemen konstitutifnya, adalah memperlakukan semua orang sama di depan hukum, entah berduit atau kaum kere dari pedesaan yang tidak bisa membela diri.

Pertanyaan terpenting yang perlu kita periksa kembali posisinya dalam menanggapi masalah para petani Manggarai adalah sikap DPRD Manggarai. Sudah beberapa kali para petani dan aktivis-aktivis lingkungan dan terutama Komisi Perdamaian, Keadilan dan Keutuhan Ciptaan Gereja Katolik menghadap DPRD dan menyampaikan masalah yang tengah menyesakkan kehidupan para petani. Tetapi DPRD Manggarai terus menerus mengulur waktu. Yang paling menyedihkan, mereka seakan tidak percaya dengan keluh kesah para petani itu sehingga mereka harus menyaksikan dengan mata kepala sendiri apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Para petani tidak menolak sikap tersebut: silakan datang ke lapangan. Makin membuat kita heran, setelah melihat kondisi lapangan pun DPRD Manggarai tidak punya sikap. Mengapa mereka menjadi pengecut di hadapan pemerintah? Mereka tidak berdiri di belakang rakyat (petani) Manggarai, yang juga menjadi haribaan mereka dilahirkan. Mengapa penderitaan petani Manggarai tidak menjadi keprihatinan utama DPRD Manggarai.

Tidak aneh sebetulnya untuk kehidupan politik kita di Flores. Partai-partai politik tidak punya sikap dan tidak punya gagasan, apalagi komitmen untuk membela kepentingan rakyat. DPRD Manggarai memahami tugas mereka hanya sebatas membahas APBD dan peraturan daerah lainnya yang tidak menyentuh kepentingan rakyat. Mereka lupa dengan hakikat diri mereka sebagai wakil dari rakyat. Seharusnya DPRD berdiri di belakang rakyat dalam menghadapi keperkasaan negara. Mestinya DPRD Manggarai mengambil langkah-langkah politik untuk membela kepentingan rakyat. DPRD Manggarai oleh kodrat keberadaan mereka sebagai wakil rakyat mestinya berdiri di belakang rakyat. Sayang seribu sayang, DPRD Manggarai gagal bertindak seturut hikikat dan kodrat keberadaannya sebagai wakil rakyat.

Flores Pos | Bentara | Politik
| 7 April 2010 |

Politik yang Mengabdi

2010-04-12T04:59:00.000-07:00

Oleh FRANS OBON |

BARU SAJA umat kristiani merayakan pesta Paskah. Pesta kemenangan atas kematian. Kemeriahannya terasa di seluruh pelosok. Banyak ragam kegiatan menyambut pesta Paskah ini. Sebagai pesta iman tentu saja banyak refleksi teologis praktis yang dibuat oleh umat. Termasuk membuat komitmen untuk melakukan perubahan-perubahan dan pembaruan-pembaruan diri. Pembaruan diri itu diasumsikan menjadi sumber bagi pembaruan masyarakat.

Jika refleksi teologis praktis Perayaan Tri Hari Suci dikaitkan dengan politik Pilkada yang akan dilaksanakan dua bulan ke depan di empat kabupaten di Flores plus bagi pengabdian politik di lima kabupaten yang tidak menggelar Pilkada, kita dapat memetik hikmahnya.

Pertama, kekalahan budaya kematian di hadapan budaya kehidupan. Hal pertama dan utama yang kita petik dari perayaan Paskah adalah takluknya budaya kematian di bawah budaya kehidupan. Kebangkitan Kristus dari kematian memberikan kita gambaran utuh dan terang benderang bahwa budaya kehidupan telah mengalahkan budaya kematian. Konsekuensi dari pemahaman semacam ini tidak lain adalah seluruh kebijakan politik pembangunan yang dilaksanakan entah oleh badan pemerintah ataupun badan swasta tidak boleh mengorbankan kehidupan massa rakyat kebanyakan. Kebijakan pembangunan yang tidak memihak rakyat adalah sama dengan memelihara budaya kematian. Karena akan ada sebagian besar massa rakyat menderita akibat pola kebijakan yang menentang pemeliharaan harkat dan martabat manusia. Umat beriman baik secara individual maupun bersama-sama berjuang untuk melawan budaya kematian dan memelihara dan memajukan budaya kehidupan.

Kedua, melakukan transformasi radikal. Peristiwa pembasuhan kaki para murid oleh Yesus harus dilihat sebagai sebuah tindakan radikal yang membalikkan seluruh asumsi dan keyakinan khalayak umum mengenai tipe kepemimpinan. Yesus mengubah secara radikal melalui tindakan simbolis pembasuhan kaki bahwa seorang pemimpin pada hakikatnya adalah seorang pelayan. Politik yang dijalankannya adalah politik pengabdian. Sehingga seorang pemimpin yang dipilih haruslah pemimpin yang berorientasi mengabdi pada kepentingan masyarakat.

Dengan demikian politik yang perlu dibangun di Flores ke depan adalah politik yang mengabdi pada kepentingan dan kesehateraan umum (bonum commune). Jika politik diabdikan bagi kepentingan bersama, maka politik pertama-tama dilihat sebagai panggilan bagi orang kristen. Politik dilihat sebagai panggilan kemuridan untuk mendedikasikan kemampuan seorang pemimpin untuk kepentingan rakyat.

Kita selalu mendambakan pemimpin yang mengembangkan politik menjadi sebuah pengadian tanpa pamrih dan tanpa henti bagi kepentingan banyak orang. Peristiwa Paskah dengan demikian diharapkan menjadi peristiwa transformatif untuk mengubah orientasi hidup, membangun komitmen untuk bertanggung jawab terhadap kebaikan umum.

Dalam konteks Pilkada di Flores, kita didorong dan dimotivasi untuk melakukan aktivitas politik Pilkada sebagai panggilan untuk mengabdi. Untuk hal ini diperlukan transformasi radikal untuk mengubah seluruh orientasi politik kita dan mengarahkannya kepada kebaikan umum.

Flores Pos | Bentara | Politik
6 April 2010

Menghindari Efek Domino

2010-03-07T03:10:00.000-08:00

Saya diundang oleh Manajer Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit), Mikhael H Djawa untuk mengikuti rapat anggota tahunan (RAT) di Kemah Tabor Mataloko, Kabupaten Ngada. Mikhael adalah teman kelas saya di Ledalero. Pertemuan ini dihadiri para pengurus koperasi kredit dari Ngada, Ende, dan Nagekeo.

Gerakan Koperasi Kredit menghindari efek domino untuk menjamin keberlanjutannya sebagai lembaga keuangan di pedesaan. Berbagai pembenahan dilakukan mulai dari perangkat keras hingga perangkat lunak.

Oleh Frans Obon

PUSAT Koperasi Kredit (Puskopdit) Bekatigade Ende, Ngada dan Nagekeo mengumpulkan para pengurus, pengawas, dan manajemen koperasi kredit (Kopdit) di Kemah Tabor, Mataloko, Kabupaten Ngada. Selama dua hari, Sabtu dan Minggu pertengahan Februari lalu sekitar seratus lima puluhan orang menghadiri rapat anggota tahunan (RAT).

Mikhael H Jawa

Puskopdit adalah lembaga intermediasi yang mendinamisasi dan memfasilitasi gerakan koperasi kredit di tingkat primer. Sejak awal gerakan koperasi kredit di Flores, para penggerak membentuk lembaga koordinasi gerakan koperasi kredit. Namanya berubah-ubah dan terakhir namanya Puskopdit. Lembaga koordinasi ini membagi dua Flores. Bagian barat hingga pulau Sumba di bawah koordinasi Badan Koordinasi yang berpusat di Ende – belakangan Sumba berdiri sendiri dan Manggarai dalam persiapan -- sedangkan bagian timur berpusat di Maumere.

Data jumlah anggota, saham dan non saham serta kekayaan seluruh koperasi kredit primer ada di Puskopdit. Peran Puskopdit adalah memberikan ilmu pengetahuan dan pengenalan teknologi seperti komputerasi sistem pelaporan dan pengelolaan keuangan. Sasarannya hanya satu: koperasi kredit bertumbuh menjadi lembaga keuangan yang andal, efisien dan efektif dalam melayani anggotanya.

Meskipun demikian, masing-masing koperasi kredit primer memiliki otonomi penuh. Mereka menentukan sendiri kapan menggelar rapat tahunan anggota, produk yang mereka ciptakan untuk anggota, termasuk memilih pengurus. Ada beberapa kewajiban bersama yang dipenuhi agar koperasi kredit primer menjadi anggota Puskopdit.

Udara Mataloko yang dingin dihangatkan oleh kegembiraan dan optimisme para pengurus, pengawas, dan manajemen. Di latar belakang ruang pertemuan dipasang tema “Meningkatkan Kompetensi Fungsionaris Koperasi Kredit dalam Rangka Profesionalisme”. Tema ini mencerminkan program besar koperasi kredit dalam lima tahun terakhir untuk keluar dari pengelolaan tradisional menuju pengelolaan yang lebih profesional.

Bekerja sama dengan berbagai lembaga, Puskopdit memberikan pelatihan pengeloloaan keuangan, teknis pemberian kredit, sistem komputerisasi, studi banding ke Thailand, Bangladesh, Filipina, dan di dalam negeri untuk saling belajar, sharing pengalaman, dan menggencarkan promosi. Puskopdit menggunakan radio dan surat kabar untuk memperkenalkan dan mempromosikan gerakan koperasi kredit.

Acara dimulai pada pukul 17.30. Radio Republik Indonesia sengaja didatangkan dari Ende untuk menyiarkan langsung acara pembukaan.

Di pintu masuk ruangan, Sekretaris Kabupaten Ngada Moses Meda, Wakil Ketua DPRD Ngada Moses Mogo dan Wakil Ketua Induk Koperasi Kredit (Inkopdit) Jakarta Theofilus Woghe dikalungi selendang tenunan Lio yang dihiasi bunga. Di meja di depan panggung utama duduk Theofilus Woghe, Moses Meda, Moses Mogo dan Yosep Dopo.

Suara Asti Lengga mengalun merdu mempersilakan petinggi koperasi kredit dan pejabat pemerintah untuk memberikan sambutan. Acara pembukaan ini memang diisi oleh sambutan-sambutan dan himne koperasi serta doa. Acara RAT sendiri baru dimulai setelah makan malam.

Manajer Puskopdit Mikhael Hongkoda Jawa menyebut peserta pertemuan sebagai “keluarga besar” koperasi kredit. Meski ada optimisme dan kemajuan dalam setahun kerja, namun dia mengingatkan para pengurus dan manajemen koperasi kredit untuk bersikap awas menghadapi perubahan-perubahan ekonomi dunia.

“Koperasi kredit perlu memikirkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi tantangan ekonomi pasar global,” katanya. Tantangan pasar global dan krisis keuangan yang melanda dunia, katanya, disiasati oleh gerakan koperasi kredit dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Karena itu dia bilang, selama lima tahun terakhir, gerakan koperasi kredit tidak hanya mengejar pertumbuhan anggota dan peningkatan jumlah kekayaannya dengan menciptakan beragam produk, melainkan diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia dan kompetensi prefesional pengurus dan manajemen. Dia mengajak pengurus dan manajemen untuk terus belajar sebab “hanya dengan belajar pelayanan pengurus dan manajemen terhadap anggota akan menjadi lebih baik”.

Ketua Puskopdit Yoseph Dopo mengakui bahwa kerja keras Puskopdit yang fokus pada peningkatan profesionalisme berwujud dalam peningkatan jumlah kekayaan, jumlah anggota, beragam produk, dan pelayanan kepada anggota yang makin cepat, efektif, dan efisien.

Dalam sambutannya, dia mengatakan, sejak 2000 gerakan koperasi kredit menerapkan sistem koperasi model. Tiap koperasi kredit berusaha meningkatkan jumlah anggotanya minimal seribu orang. Sebab koperasi berbasiskan anggota. Koperasi kredit model ini, kata dia, adalah “sebuah habitus baru”, sebuah cara baru dalam gerakan koperasi kredit. Koperasi kredit bertumbuh subur, tetapi dengan jumlah anggota yang sedikit, jelas menyulitkan peran Puskopdit sebagai lembaga intermediasi. Karena konsentrasi Puskopdit akan terpecah mengurus banyak koperasi kredit tetapi dengan wajah compang-camping.

Karena itu dalam pertemuan tersebut, baik Mikhael Hongkoda Jawa maupun Yoseph Dopo kembali menegaskan lagi gagasan amalgamasi atau penggabungan secara sukarela koperasi kredit primer yang jumlah anggotanya tidak sampai seribu orang dengan koperasi yang jumlah anggotanya lebih dari seribu dan pengelolaannya lebih profesional.

Berdasarkan kesepakatan pengurus Puskopdit, koperasi kredit primer yang tidak mencapai anggota seribu orang pada Desember 2009 secara sukerela menggabungkan diri tetapi kesepakatan ini diberi toleransi lagi hingga Juli 2010.

Bersamaan dengan kebijakan meningkatkan jumlah anggota, disepakati agar tugas manajemen sehari-hari lepas dari tangan pengurus dan diserahkan kepada manajemen yang memang digaji untuk tugas tersebut. Pengurus hanya bertugas mengurus kebijakan. Dengan demikian akan ada pembagian tugas yang jelas dan kontrol bisa efektif dilakukan. Keputusan ini bukan tanpa resistensi pada awalnya.

“Keputusan ini bukan tanpa resistensi. Namun dengan ini tidak ada lagi dualisme. Pengurus fokus pada kebijakan, sedangkan manajemen mengurus pengelolaan keuangan,” kata Yosep Dopo.

Pembenahan yang dilakukan sejak 2000 sudah memperlihatkan hasilnya. Data Desember 2009, jumlah anggota seluruh koperasi kredit di bawah Puskopdit di Kabupaten Ngada, Ende, dan Nagekeo sebanyak 60.308. Pertumbuhan anggota pada tahun 2009 sebanyak 14.306 orang dan anggota yang meninggal 359 orang. Koperasi kredit Sangosay berbasis di Bajawa menyumbang penambahan anggota pada tahun 2009 sebanyak 2.813 orang, diikuti Kopdit Boawae 2.210 orang, dan Bahtera di Ende sebanyak 1.280 orang.

“Kopdit adalah organisasi yang berbasiskan anggota. Perluasan anggota kopdit harus mulai dari keluarga. Keluarga menjadi inti pengembangan,” katanya.

Kekayaan juga bertambah. Hingga Desember 2009, kekayaan koperasi kredit Rp283,6 miliar, simpanan saham Rp155,9 miliar, simpanan non saham Rp74,5miliar,dan pinjaman beredar (kredit) sebesar Rp237,9 miliar.

“Pertumbuah anggota 31,25 persen dan pertumbuhan keuangan 40 persen. Angka ini kecil bila dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, namun kekayaan ini mencerminkan keswadayaan, semangat solidaritas dan kebersamaan,” kata Yoseph Dopo.

Arah dasar gerakan koperasi kredit ke depan, lanjutnya, adalah meningkatkan pertumbuhan anggota, unggul dalam persaingan dengan membenahi manajemen, dan keberlanjutan sebagai lembaga keuangan dengan membarui terus menerus sistem kerja.

Sebenarnya pada RAT kali ini gerakan koperasi kredit hendak menganugerahkan cincin emas kepada Bupati Ngada Piet Jos Nuwa Wea, namun bupati berhalangan hadir karena masih bertugas di luar daerah. Cincin ini sebagai terima kasih. Sebab Bupati Ngada telah menyumbangkan dana untuk membiayai pendidikan dan pelatihan manajemen dan pengurus koperasi kredit. Tahun 2006 sebesar Rp100 juta, tahun 2007 sebesar Rp75 juta, dan 2009 sebesar Rp50 juta. Pemerintah Kabupaten Ngada juga memberikan sebidang tanah kepada Puskopdit sebagai lokasi dibangunnya pusat pendidikan dan pelatihan koperasi kredit di Mbay, ibu kota Kabupaten Nagekeo.

Momentum
RAT kali ini, begitu Wakil Ketua Inkopdit Jakarta Theofilus Woghe, sebuah momentum tepat berkenaan dengan 40 tahun gerakan koperasi kredit di Indonesia. Momentum ini makin memperkokoh semangat solidaritas dengan orang lain dan makin mandiri. Dalam kurun waktu 40 tahun kerja keras telah membuahkan hasil. Dari 300 koperasi besar yang didaftar Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), 146 buah koperasi terbaik direbut koperasi kredit. Delapan buah dari 146 koperasi kredit adalah koperasi kredit di bawah Puskopdit Bekatigade Ende, Ngada, dan Nagekeo. Kopdit Sangosay di peringkat 66, Kopdit Boawae pada peringkat 152,Kopdit Setiawan 226, Kopdit Sinar harapan 230, Kopdit Bahtera 233,Kopdit Sehati 240, Kopdit Jamu 281, Kopdit Handayani 293. Sedangkan koperasi unit desa ada 10 buah yang sebagian besar koperasi peternak sapi, kata Theo.

Efek Domino
Pencapaian ini tidak boleh membuat koperasi kredit lengah, sebaliknya terus menerus membenahi diri. Ini diingatkan Theo karena krisis ekonomi global bisa datang kapan saja seperti pencuri di malam hari. “Kita perlu menghindari efek domino di dalam gerakan koperasi kredit,”katanya, mengingatkan.

Dia menganjurkan agar pengurus dan manajemen “bijaksana dan hati-hati dalam melepaskan kredit, jujur dan profesional dalam mengelola keuangan anggota, dan menghindari konspirasi menyalahgunakan keuangan anggota”.

Meski pertumbuhan kekayaan gerakan koperasi kredit Rp89,4 miliar dan pertambahan anggota 14 ribu lebih, namun dilihat dari pertumbuhan anggota masing-masing koperasi kredit masih ada koperasi kredit yang pertumbuhan anggotanya negatif dalam setahun terakhir.

“Ada dua Kopdit yang pertumbuhan anggotanya negatif, empat kopdit yang pinjaman beredar rendah, tiga kopdit yang aset rendah, empat kopdit simpanan non saham rendah, dan dua kopdit simpanan saham rendah,” ujarnya.

Theo menyebutkan empat fase dalam gerakan koperasi kredit. Fase pertama adalah motivasi (1970-1980) – gerakan koperasi kredit mulai di Flores tahun 1970-an. Pada tahun 1970, Credit Union Counseling Office (CUCO) memperkenalkan koperasi kredit, memberikan motivasi, prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar dari gerakan koperasi kredit. Pada fase ini dibentuk Biro Koordinasi Konsultasi Koperasi Kredit Indonesia (BK3I), lalu menjadi Badan Pengembangan Daerah Koperasi Kredit yang kemudian menjadi BK3D (Badan Koordinasi Koperasi Kredit Daerah).

Fase kedua adalah pengembangan kepemimpinan (1981-1992). Pada fase ini dibentuk Induk Koperasi Kredit (Inkopdit) berbasis di Jakarta dan Pusat Koperasi Kredit. Tahun 1982 dibuat program interlending di berbagai daerah dan 1985 interlending di tingkat nasional.

Fase ketiga adalah profesionalisasi (1992-2006). Pada periode ini di bawah kepemimpinan Menteri Koperasi Adi Sasono Inkopdit Jakarta mendapat Badan Hukum Nomor 18/BH/VII/1998. Fokus pada periode ini adalah pengembangan sistem, kebijakan, produk, pelayanan, lokakarya manajemen, perencanaan strategis dan tata kelola yang baik.

Fase keempat adalah jaminan mutu (2006-2014), dengan fokus utama adalah branding, benchmarking, supervisi berbasis risiko, dana stabilisasi, regulasi kopdit, dan manajemen pelayanan.

Dia bilang pada fase keempat ini dan ke depannya gerakan koperasi kredit mengembangkan cara kerja yang tidak hanya memperhatikan citra diri yang berlandaskan pada to have (memiliki) melainkan pada proses becoming (menjadi). “Strategi lainnya adalah mencegah terjadi pengeroposan dari dalam dengan cara memelihara visi awal gerakan koperasi dan senantiasa memelihara semangat kebersamaan serta membangun kompetisi yang sehat dalam pengembangan anggota,” katanya.

Gerakan koperasi kredit ke depan, ujarnya, harus bisa membebaskan anggota dari masalah finansial, membantu orang miskin memiliki akses pada lembaga keuangan koperasi kredit, dan membantu anggota mengelola keuangan dan pendapatan rumah tangganya.

Pada RAT kali ini dibahas empat strategi besar yang diyakini bisa menjamin keberlanjutan koperasi kredit.

Pertama, membangun keberlanjutan dengan menerapkan sistem manajemen stabilisasi, perlindungan anggota dan perlindungan lembaga koperasi kredit. Elemen dasar dari strategi pertama adalah perlunya dana stabilisasi, pelayanan supervisi berbasis risiko, tata kelola yang baik, dan ansuransi anggota koperasi kredit.

Kedua, menjadikan koperasi kredit lembaga keuangan yang aman dan terpercaya antar lain pemberian kredit jangka pendek yang mampu mengentaskan kemiskinan di kalangan anggota, manajemen keuangan dan deposito serta saham, dan amalgamasi.
Ketiga, menjadikan Puskopdit sebagai lembaga pembelajaran profesional untuk membangun sumber daya manusia.

Keempat, membangun jejaring kerja sama antarkoperasi, pemerintah dan lembaga masyarakat.

Empat strategi ini dibahas dalam diskusi kelompok pada hari kedua. Dalam sesi pleno, sebagian besar disetujui namun ada beberapa usulan-usulan konstruktif.

Visi Awal

Baik Mikhael Hongkoda Jawa, Theofilus Woghe, maupun Yoseph Dopo mengajak para pengurus dan manajemen koperasi kredit untuk tidak melupakan visi awal dari gerakan koperasi kredit. Visi awal itu adalah nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi dan pedoman arah pada gerakan koperasi kredit: swadaya, solidaritas, dan pendidikan.

Theo Woghe menambahkan perlu adanya kebebasan, sukarela, kebersamaan hak, toleransi, saling menghargai, dan tanggung jawab bersama. Bahkan gerakan koperasi kredit harus lintas batas suku, agama, dan ras. “Kita passing over, tidak membawa agama tertentu. Kita lintas budaya dan lintas politik. Kita tidak boleh menjadikan kopdit sebagai gerakan politik,” katanya.

Moses Mogo, Wakil Ketua DPRD Ngada dari PDI Perjuangan mengutip kata-kata Soekarno: jangan sekali-kali melupakan sejarah (jasmerah). “Bukan karena saya dari PDI Perjuangan,” kilahnya.

Moses Mogo memang sejak awal terlibat dalam gerakan koperasi kredit. Jika memakai kategori Theo Woghe, dia ada di dua fase pertama yakni fase motivasi dan fase pengembangan kepemimpinan. Hampir dua puluh tujuh tahun ia bergerak bersama koperasi kredit.

“Puji Tuhan saya dan saudara bertemu kembali di sini. Kita punya hubungan emosional yang kuat dalam gerakan koperasi kredit. Daya tarik gerakan kopdit begitu kuat sehingga kita bersaudara,” katanya.

Dengan secarik kertas di tangan, Moses Mogo sesekali membuat guyon politik. Bahkan dengan blak-blakan dia menyampaikan bahwa dia akan mencalonkan diri sebagai anggota dewan perwakilan daerah (DPD) pada 2014 setelah dua periode duduk di DPRD Ngada.

Setelah mengisahkan tantangan awal dalam gerakan koperasi kredit pada tahun 1970-an, dia mengingatkan lagii perlunya gerakan koperasi kredit menjaga nilai-nilai dasar atau filosofi dasar koperasi kredit.

Swadaya, solidaritas dan pendidikan adalah tiga pilar utama dalam gerakan koperasi kredit. “Tiga pilar utama ini yang membuat koperasi kredit tidak gentar terhadap globalisasi. Kita harus pegang tiga pilar dasar ini,” katanya.

Dia bilang RAT koperasi kredit harus pula menjadi ruang pengembangan demokrasi. Tiap orang punya hak yang sama untuk bersuara. Bahkan “perang urat syaraf” dalam RAT itu adalah bagian dari dinamika koperasi kredit. RAT juga kesempatan membagi pengalaman dan ilmu pengetahuan.

“Kita tidak bicara uang, kekayaan tetapi anggota bersama-sama membicarakan hal-hal penting. Karena keberhasilan kita pada pengembangan sumber daya manusia,” katanya. Dia mendukung langkah Puksopdit menjadi institusi pembelajaran bagi koperasi kredit primer.

Dari segi solidaritas, daperma dan sumbangan kematian tetap menjadi hal penting. Namun dia mengingatkan agar gerakan koperasi kredit mendorong anggotanya menjadi warga negara yang baik dengan membayar pajak. Dia bilang, anggota koperasi bisa membayar pajak melalui koperasi. Dengan ini, bagi dia, koperasi kredit ikut mendorong peningkatan pendapatan pemerintah dan mempertebal kocek pemerintah dari pendapatan asli daerah. Menutup sambutannya, selain mengulang kembali jasmerah, dia mengajak peserta RAT untuk “menjaga performance lembaga koperasi kredit”.

Pemberlakuan pakta perdagangan bebas Indonesia-China, begitu kata Sekretaris Daerah Moses Meda, perlu menjadi peluang dan tantangan bagi anggota koperasi kredit.
“Kopdit perlu menyiapkan langkah-langkah strategis agar bisa berkompetisi. Sebab kita tidak bisa melepaskan diri dari persaingan,” katanya.

Sebab itu RAT menjadi momen evaluasi dan merancang strategi untuk pengembangan koperasi. “Semangat solidaritas perlu dijaga untuk bersama-sama menghadapi perdagangan bebas ini,” ujarnya.

“Nama besar Puskopdit sekarang jangan membuat pengurus lengah. Koperasi kredit harus terus menggalang anggota baru terutama kelompok masyarakat miskin agar mereka memiliki akses pada modal,” katanya.

Dia menjanjikan dukungan dari pemerintah Kabupaten Ngada untuk pengembangan koperasi kredit. “Mari kita kerja sama”.

Usai makan malam, masih ada diskusi-diskusi kelompok mulai dari masalah organisasi hingga rencana-rencana strategis ke depan. Diskusi tidak sampai larut malam. Malah kesempatan ini semacam reuni gaya koperasi kredit karena umumnya para pengurus dan manajemen saling kenal.

Pertemuan dilanjutkan setengah hari berikutnya, setelah perayaan ekaristi di kapela Kemah Tabor. Hari kedua adalah hari Minggu. Karena pertemuan pleno berlangsung lama, maka acara penutupan singkat. Theo Woghe menutupnya dengan mengetuk pada mik tiga kali. Para peserta langsung makan siang dan bergegas pulang. Sedangkan para pengurus teras Puskopdit masih menggelar pertemuan.

Di Kemah Tabor, tempat yang dibangun misionaris Serikat Sabda Allah, pengurus teras koperasi kredit membahas tanggung jawab yang mereka pikul dalam mengelola keuangan anggota. Taman Kemah Tabor yang indah, hijau dan asri menambah optimisme di kalangan gerakan koperasi kredit untuk terus bertumbuh dan bersikap awas demi “menghindari efek domino”.

Rombongan kami yang paling akhir meninggalkan Mataloko. Bersama dengan itu, kita turun dari gunung Tabor untuk menjemput kembali kehidupan nyata, tempat kita bergulat dan mengolah komitmen dan tanggung jawab mengembangkan koperasi kredit. Pintu bagi masyarakat untuk mendapatkan askes pada lembaga keuangan (acces to finance).

Dari lantai dua rumah Kemah Tabor saya memandang seminari Mataloko, tempat persemaian tingkat menengah pertama dan tingkat menengah atas para calon imam Katolik. Saya mengambil beberapa gambar. Saya dibawa kembali ke sebuah masa di mana benih itu ditanam oleh Gereja di tanah Flores. Benih koperasi kredit. Paulus menanam dan Apolos menyiram. Benih itu sudah mulai bertumbuh. Dalam iman yang tidak sebesar biji sesawi kita serahkan benih ini di hadapan Dia yang telah memulainya.

Flores Pos | Feature | Koperasi
|5-6 Maret 2010

Kontrak Politik

2010-03-07T03:07:00.000-08:00

Oleh Frans Obon

BANYAK orang percaya bahwa kontrak politik adalah jalan terbaik untuk tumbuhnya komitmen politik antara konstituen dan aktor politik di lembaga legislatif. Dukungan ditarik jika aktor politik tidak menepati kontrak politik yang telah dibuat. Kontrak politik itu kita dengar lagi menjelang pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah terutama antara calon dan partai politik.

Pada tahun 1999 ketika pertama kali digelar pemilu pada masa Reformasi politik di Indonesia, banyak sekali usulan dan gagasan untuk dibuat kontrak politik. Gagasan ini diyakini bisa mempertebal komitmen aktor politik pada konstituen mereka. Konstituen dapat menarik kembali dukungan terhadap aktor politik jika dia tidak menaati kontrak politik yang telah dibuat. Dengan ini dia akan kehilangan dukungan massa politik.

Bersamaan dengan itu muncul juga kampanye jangan memilih politisi busuk. Tetapi rakyat punya logika sendiri dalam menentukan pilihan. Kampanye media dianggap angin lalu. Hal itu terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai calon tersebut. Bagaimana sepakterjangnya. Bagaimana dia menjalankan bisnisnya. Apa hubungannya dengan kehidupan rakyat.

Bisa dimengerti gagasan ini timbul di tengah kondisi legislatif yang tidak berdaya di arena politik Orde Baru. Pembaruan politik melalui Pemilu1999 dilihat sebagai momentum untuk memperkuat ikatan antara legislatif dan rakyat, agar anggota legislatif bekerja sungguh-sungguh demi kepentingan rakyat. Kontrak politik dibuat untuk mengikat wakil rakyat agar tidak begitu saja mengabaikan aspirasi rakyat. Pendek kata, gagasan kontrak politik lahir dari keinginan yang kuat agar aktor politik tidak mudah begitu saja melupakan rakyat. Ideal yang mau dicapai adalah aktor politik mendapatkan kepercayaan rakyat dan dukungan politik yang memadai tetapi di pihak lain kepentingan rakyat menjadi api perjuangan wakil rakyat.

Saya mungkin satu di antara sekian banyak orang yang tidak percaya pada kontrak politik. Dalam sebuah diskusi di mana saya menjadi moderatornya, saya pernah bertanya kepada satu politisi yang sekarang lagi duduk di legislatif nasional. Saya bilang, kalau kita buat kontrak politik, bagaimana kontrak politik ini dipertanggungjawabkan. Politisi ini tidak menjawabnya secara jelas dan saya memahami bahwa dia harus menjaga kata-katanya sendiri di depan publik. Saya pun tidak mengelaborasi lebih jauh tema ini.

Mengapa saya tidak percaya pada kontrak politik.

Pertama, siapa yang menentukan bahwa aktor politik tersebut sudah tidak lagi menepati kontrak politik yang telah dibuatnya. Bagaimana mengeksekusi keputusan pelanggaran kontrak politik ini. Sudah dapat dipastikan aktor politik bersangkutan tidak akan mengatakan bahwa dia gagal menjalankan kontrak politik yang telah dibuat. Dia akan memberikan seribu alasan bahwa dia telah menjalankan kontrak politik yang telah dibuat. Siapa yang pada akhirnya memutuskan bahwa dia gagal? Jika dia didesak untuk mengundurkan diri dari legislatif, mekanisme pengunduran diri di DPRD diatur oleh undang-undang. Jika dia mengundurkan diri, masih ada mekanisme di partai untuk menggantikannya. Satu-satunya yang dia takut adalah dia kehilangan dukungan massa untuk pemilu lima tahun berikutnya.

Namun itupun masih dipertanyakan lagi, sungguhkah dia akan kehilangan basis massa? Sama sekali tidak. Karakter pemilih kita yang tidak bisa ditebak membuat asumsi seperti ini tidak akan kena tepat sasar. Di beberapa kabupaten misalnya, begitu kuat sekali isu korupsi yang dituduhkan pada calon tertentu dan hampir banyak yang tahu, tetapi rakyat kita tidak peduli dengan itu. Justru rakyat mudah percaya kalau isunya dibelokkan bahwa itu hanyalah black campaign (kampanye politik hitam) terhadap calon.

Di kalangan partai juga ada kesepakatan-kesepakatan. Partai Golkar Manggarai, misalnya, pada Pemilu 2004 membuat kesepakatan bahwa calon legislatif yang mendapatkan suara terbanyak dia akan diberi kesempatan untuk duduk di legislatif. Padahal aturan nasional mengatakan, jika tidak mencapai angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), maka yang berhak duduk di legislatif adalah nomor urut pertama.
Setelah pemilu selesai, perkelahian hebat terjadi. Kesepakatan itu tidak dilaksanakan. Komisi Pemilihan Umum Daerah tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan. Kesepakatan partai tidak bisa mengalahkan undang-undang. Anggota legislatif yang telah menduduki kursi DPRD tidak mau mundur dan menyerahkan kursi mereka begitu saja. Jalan terakhir adalah mereka dipecat dari partai, tapi tidak akan mengakhiri karier politik mereka. Karena mereka bisa pindah partai dan pemilu berikutnya mereka bisa ikut lagi.

Kedua, saya juga tidak percaya kontrak politik antara partai politik dan calon bupati dan wakil bupati. Kontrak politik yang dibuat hanyalah sebuah bangunan citra yang dibuat partai politik seolah-olah kontrak politik itu adalah bagian dari komitmen yang dibangun untuk kepentingan rakyat. Kontrak politik itu hanya untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa ada ikatan komitmen antara calon dan partai pengusung. Ikatan itu berisi kesanggupan calon untuk memenangkan partai tersebut pada pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilu gubernur pada lima tahun berikutnya. Kontrak politik itu hanyalah mengandung hal-hal yang menjamin keuntungan di lingkaran elite partai. Kemenangan bupati dan wakil bupati dalam Pilkada diasumsikan bisa menjadi basis dukungan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan presiden dan wakil presiden dalam pemilu berikutnya.

Kontrak politik ini akan segera dilupakan setelah Pilkada selesai. Kontrak politik ini tidak akan langgeng kendati calon yang diusung memenangkan Pilkada. Pada pemilihan tahun ini dia masuk lewat partai A, tetapi lima tahun berikutnya dia masuk lewat partai B. Mudah sekali untuk melupakan komitmen yang dibangun dalam kontrak politik tersebut.

Seperti yang telah saya sebutkan di atas bahwa kontrak politik itu bukanlah soal komitmen membangun rakyat, melainkan kontrak saling dukung mendukung bagi kepentingan elite partai dan pasangan calon. Pragmatisme mewarnai kontrak politik semacam ini.

Kalau pasangan calon yang menang melupakan kontrak politik, sesungguhnya bukan merupakan malum, sebuah kejahatan moral serius. Karena apa? Mendapatkan restu partai pengusung bukanlah makan siang gratis. Calon mesti menggelontorkan dana dari tingkat lokal hingga tingkat pusat. Makin ke atas, calon harus makin banyak menggelontorkan dana. Jika ada tim kampanye pusat atau provinsi datang, apakah Anda mengira mereka datang dengan biaya sendiri? Bukan. Pasangan calon harus membiayai semuanya.

Karena itu kontrak politik semacam ini hanyalah pemanis bibir. Yang umumnya berlaku adalah bayar tunai. Anda perlu pintu, tunai. Tidak, sorry. Karena itu kalau kemudian kontrak politik itu diabaikan oleh pasangan calon, karena memang elite partai telah mendapatkan apa yang mereka perlukan. Bukankah politik adalah seni mengolah segala kemungkinan agar yang tidak mungkin menjadi mungkin? Kawan dalam politik memang tidak pernah abadi.

Flores Pos | Asal Omong |Politik
|6 Maret 2010 | 9

Rakyat

2010-02-25T23:26:00.000-08:00

Oleh Frans Obon

BANYAK yang bilang, sulit kita menebak ke mana suara rakyat bergerak pada pemilihan kepala daerah. Hari ini dia bicara begini, esok dia bicara lain lagi. Hari ini dia mengaku di pihak kita, esok dia mengaku di pihak lain. Sulit dipegang.

Kehadiran massa di lapangan kampanye tidak mencerminkan dukungan massa sesungguhnya. Mobilisasi massa adalah sebuah arena di mana tim sukses memperlihatkan “kerja keras” mereka kepada calon bupati dan wakil bupati. Tapi ini ibarat pedang bermata dua. Jika tidak dikelola dengan baik oleh tim sukses akan jadi bumerang. Perilaku pemilih yang berubah-ubah itu juga dipengaruhi oleh perilaku tim sukses di lapangan.

Pilihan yang berubah-ubah itu akan dengan mudah ditangkap oleh tim sukses yang mengerti dengan baik perilaku pemilih. Tim sukses yang jeli ini ibarat menunggu di tikungan. Inilah yang disebut dalam kosa kata politik lokal kita adalah serangan fajar. Menjelang malam pemilihan, tim sukses datang dari rumah ke rumah “membagi-bagi rejeki” pemilu kepala daerah. Ketika pemilihan dilakukan oleh DPRD, pola semacam ini juga dilakukan. Arena power by doing (kekuasaan yang dibeli ini) dipindahkan ke arena publik rakyat dengan cara yang lebih masif lagi. Pengawasan penggunaan uang kampanye calon oleh komisi pengawasan pemilu yang lemah membuat pergerakan uang Pilkada tidak terdeteksi.

Mengapa perilaku pemilih ini berubah-ubah.

Pertama, perilaku elite politik lokal. Hampir menjadi praktik umum, setelah pemilihan selesai tim sukses baik dari sektor bisnis maupun sektor birokrasi pemerintahan memperhitungkan semua jasa mereka selama proses Pilkada berlangsung.

Di sektor birokrasi pemerintahan, pembagian jabatan dan posisi menjadi arena baru di dalam pembagian kekuasaan tersebut. Karena itu the right man on the right place masih menjadi mimpi indah. Sedangkan yang berada di luar gerbong harus menerima kenyataan berada di luar panggung kekuasaan selama lima tahun.

Di sektor bisnis, satu-satunya faktor yang diperebutkan adalah pembagian proyek di pemerintahan. Karena itu untuk memahami perilaku kekuasaan di tingkat lokal pembagian proyek-proyek pemerintah dapat menjadi salah satu faktor penting. Ada banyak isu berseliweran di sekitar tender-tender proyek pemerintah. Apa yang terjadi di tingkat elite kekuasaan pemerintahan lokal, salah satu pintu masuk untuk memahaminya adalah dari pembagian proyek-proyek pemerintah. Jadi, untuk mengecek perilaku politik elite kekuasaan birokrasi ikuti saja ke mana uang bergerak (follow the money trail).

Sektor bisnis dan faktor jabatan birokrasi pemerintahan telah menjadi titik api di dalam kerja sama seorang bupati dan wakil bupati. Tidak adanya pembagian yang adil dalam dua sektor penting ini akan memicu keretakan hubungan bupati dan wakil bupati. Karena dua hal ini merupakan resources di dalam pemerintahan. Di atas permukaan proyek-proyek ada di tingkat Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), tetapi di bawah permukaan kendali tetap saja di bawah bupati dan wakil bupati. Konflik menjadi sengit apabila keduanya ancang-ancang untuk menjadi pesaing dalam Pilkada berikutnya.
Di sinilah keuntungan dari calon yang lagi incumbent karena pundi-pundi politik mereka cukup terisi untuk melobi partai-partai politik dari tingkat lokal hingga Jakarta.

Rakyat tahu dengan praktik-praktik kekuasaan seperti ini. Di kampung-kampung tahu bahwa mereka diperlukan pada saat pemilu dan mungkin kecewa karena terlalu banyak berharap pada janji-janji politik Pilkada. Karena itu mereka minta lebih dulu bagiannya. Sebab setelah itu mereka kembali ke kebun dan tidak mau repot dengan apa yang disebut pengawasan dan kontrol pelaksanaan pemerintahan.

Kedua, politik primordial kesukuan. Di Flores agama tidak menjadi faktor determinan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati. Dengan Katolik sebagai mayoritas, maka hampir tidak kelihatan isu agama menjadi faktor yang mempengaruhi persaingan antara calon. Islam sebagai mayoritas kedua, biasanya di daerah yang penduduknya cukup signifikan, mengisi posisi wakil bupati – paling tidak sampai sekarang. Politik Gereja Katolik yang fokus pada kesejahteraan rakyat ikut mempengaruhi isu ini. Pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governeance) menjadi isu pokok di dalam Gereja Katolik.

Yang paling berpengaruh kemudian adalah primordial kesukuan. Apa yang disebut keseimbangan wilayah tidak lain adalah politik kesukuan. Wilayah-wilayah itu adalah kekuasaan-kekuasaan adat yang lebih kecil. Aliansi dibentuk dengan basis kekuasaan adat ini menjadi magnet baru di dalam politik lokal.

Politik kesukuan ini dibangun dengan sistem patron-klien dengan basis kekerabatan perkawinan dan kekuasaan adat lokal di masa lalu. Kebanggaan suku terepresentasi di dalam jabatan dan gelar akademik serta jabatan kekuasaan politik. Sistem ini terpelihara melalui bangunan patron-klien. Politik memberi untuk menerima (do ut des) demi membangun kebanggaan suku. Jika selama berkuasa, seseorang tidak berbuat apa-apa untuk sukunya, biasanya suku-suku mengalihkan dukungan politik mereka. Maka elite politik lokal berusaha memelihara hubungan ini melalui dukungan mereka terhadap kebanggaan suku. Anggota suku pada akhirnya akan mendapatkan keuntungan melalui patron klien seperti ini baik di sektor pemerintahan maupun di sektor bisnis.

Ketiga, konsep rakyat. Politik massa mengambang selama pemerintahan Orde Baru Soeharto mengakibatkan lemahnya masyarakat sipil di hadapan negara. Sepanjang Orde Baru, politik dijauhkan dari rakyat melalui politik massa mengambang. Rakyat hanya dilibatkan pada saat pesta lima tahunan: pemilihan umum yang hasilnya sudah dapat diduga. Sesudahnya rakyat hanya dimobilisasi untuk memberikan dukungan pada program pembangunan yang dirancang pemerintah. Karena itu partisipasi dalam pembangunan tidak lain adalah mobilisasi dukungan terhadap program pembangunan pemerintah.

Dukungan ini bukan tanpa harga yang harus dibayar. Berapa banyak rakyat harus kehilangan lahan untuk proyek pembangunan. Rakyat dimobilisasi untuk menyerahkan tanah pertanian mereka demi pembangunan dan kepentingan umum. Pemerintah bikin proyek kapas, misalnya, rakyat memberikan lahan. Proyek berakhir, tanah juga amblas. Tanah lokasi proyek menjadi milik pemerintah.

Yang tidak setuju dianggap melawan pemerintah. Yang mengkritik dianggap menentang. Rakyat dijauhkan dari panggung politik dan menempatkannya di bangku penonton. Rakyat hanya boleh dilibatkan dalam pembangunan. Karena rakyat bukan makan politik. Mereka makan nasi. Mereka butuh papan, sandang, dan pangan (sembako).

Sistem politik Orde Baru ini ikut memperkuat konteks politik lokal Flores. Menurut Daniel Dhakidae, Flores tidak mengenal konsep rakyat dalam pengertian politik modern. Dalam Katolisisme, Rakyat Katolik dan Demokrasi Indonesia (Menukik Lebih Dalam, Ledalero: 2009, hlm 101-136), Dhakidae menegaskan bahwa dalam sistem kekuasaan tradisional di Flores, paham rakyat tidak dikenal. Paham “rakyat” dan “umat” adalah konsep impor di Nusa Tenggara Timur pada abad 20. “Namun dua-duanya sama dalam satu hal yakni menghirarkikan hubungan sosial antara penguasa dan yang dikuasai. Yang dikenal di Nusa Tenggara adalah konsep ‘kuasi kelas’ atau kelas dalam pengertian primitif di mana semuanya diatur berdasarkan kepemilikan atas tanah yang menghasilkan semacam struktur eksploitatif. Yang di puncaknya adalah tuan tanah atau mosalaki”.

Konsep kultural-politik kuasi kelas semacam ini mempengaruhi bangunan politik lokal Flores. Ada hubungan simbiosis mutualisme antara elite lokal tradisional dengan elite politik lokal. Bangunan politik yang diciptakan akhirnya kembali pada hubungan patron-klien sebagaimana umumnya berlaku di dalam praktik politik Orde Baru.

Rakyat dalam pengertian masyarakat sipil yang kuat hampir tidak ditemukan di setiap daerah di Flores. Konsep rakyat yang digunakan dalam pilkada tidak lebih baik dari pengertian Plato mengenai rakyat yang tidak bisa diberi kuasa untuk mengatur negara karena rakyat dalam pengertian Plato hanyalah kelas yang mementingkan urusan perut. Kelemahan ini pada akhirnya menciptakan spiral atau benang kusut karena rakyat yang kemudian menjadi anggota legislatif tidak bisa menjadi representasi rakyat dengan cara lebih baik karena dia lahir dari haribaan rakyat dengan konsep kerakyatan yang kabur dalam pengertian politik modern.

Flores Pos | Asal Omong | Politik
| 20 Februari 2010 |

Baliho

2010-01-25T19:10:00.000-08:00

Oleh Frans Obon

BANYAK baliho para calon bupati dan wakil bupati yang dipasang di Kota Ruteng dan Labuan Bajo porakporanda akibat angin kencang dan hujan lebat pada awal Januari tahun ini.

Di Flores pada tahun ini ada empat kabupaten yang akan menggelar pemilihan umum daerah (Pilkada) yakni Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, dan Flores Timur. Para kandidat akan diusung oleh partai atau koalisi partai-partai atau melalui jalur independen.

Musim Pilkada memang telah tiba. Seperti pemilu legislatif, Pilkada juga memunculkan banyak calon. Intensitas pertemuan dengan rakyat di kampung-kampung makin meningkat. Tim sukses menyebar menangkap hati rakyat. Karenanya Pilkada seperti perdagangan musiman. Ramai sesaat setelah itu lenyap.

Tiap calon sekarang menawarkan apa yang dalam pandangan mereka dapat memikat hati rakyat. Yang lagi berkuasa (calon incumbent) memberi legitimasi pada apa yang telah mereka buat dan mengatakan yang lainnya masih merupakan janji. Meskipun sama-sama mengumbar janji juga.

Perdagangan musiman hakikatnya tawar lari. Menawarkan harga kepada rakyat, kalau cocok diambil: uang diterima dan barang diambil. Hubungan keterikatan antara pedagang dan pemilik komoditas begitu longgar hanya dalam konteks saling membutuhkan secara momental. Tukar menukar selesai, urusan dan hubungan juga selesai.

Pilkada adalah juga sebuah komoditas musiman. Para calon memburu suara rakyat di kampung-kampung dan pertukaran bisa saja terjadi setelah melakukan tawar menawar. Baliho dan apa yang mereka sebut sosialisasi diri dan program kepada rakyat adalah sebuah perkenalan (introduksi) dalam rangka pertukaran ini.

Dalam konteks sosialisasi ini, muncul perantara-perantara yang menghubungkan para calon dan massa rakyat. Perantara bisa saja memainkan dan menjalankan agenda tersembunyi di dalamnya sesuai dengan kepentingan. Ada dua kemungkinan di sini bisa terjadi.

Pertama, perantara tersebut memiliki agenda mencari keuntungan pribadi dengan mendapatkan “bunga” dari pertukaran antara calon dan massa rakyat. Hal ini bisa terlihat ketika Pilkada selesai. Banyak yang bilang, usai Pilkada yang kaya adalah tim sukses. Dana pilkada yang disediakan para calon menjadi sumber dari pendapatan perantara ini. Menjadi perantara adalah memburu keuntungan seperti ini dengan mengaku punya massa.

Kedua, bermain ganda. Para perantara bisa bermain ganda di dua pintu para calon. Keuntungan berlipat ganda dari seni bermain dua sisi ini. Isunya adalah menyusup ke dalam bilik calon lain untuk mengetahui strategi calon lain. Madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Yang mana yang akan kau berikan: tergantung agendanya. Jangka pendek dia mendapatkan keuntungan finansial, dan jangka panjang kemenangan adalah pundi-pundi untuk jangka waktu lima tahun. Kemenangan adalah cek kosong yang bisa ditulis kapan dan berapa besar yang akan dipetik.

Sumber kekalahan calon bisa juga timbul dari sini. Di kampung-kampung, transparansi dibikin terang benderang. Orang-orang di kampung tidak sungkan-sungkan menceritakan bahwa sebagai tim sukses mereka mendapatkan dana dari calon sebesar berapa. Orang-orang di kampung akhirnya merasa dicurangi oleh perilaku para perantara dan bisa membelokkan pilihannya kepada calon lain.

Dengan demikian sebenarnya yang terjadi di sini adalah bukan saja integritas para calon yang dipertaruhkan, melainkan integritas para perantara atau yang mereka sebut tim sukses tersebut. Dengan demikian integritas tim sukses juga merupakan kunci dari dukungan massa.

Aktivitas politik Pilkada ini memang makin meningkat. Tetapi di tengah makin intensnya para petani mengerjakan lahan-lahan mereka. Sekarang lagi musim kerja. Angin kencang dan hujan lebat. Para petani terus berpacu dengan waktu dan bergulat dengan kerasnya kehidupan petani mengelola lahan yang makin sempit. Hal ini akan memperkecil waktu mereka untuk mendengarkan calon-calon yang datang ke desa-desa dan kampung-kampung.

D sini ada disparitas, jurang antara kepentingan petani-petani di desa-desa dan kampung-kampung dan agenda politik Pilkada para calon. Ini tentu bukan soal timing pilkada, tetapi yang lebih substantif. Ini hanyalah hal sederhana yang mencerminkan betapa ada jurang antara apa yang menjadi kepentingan masyarakat kita yang sebagian besar (hampir 70 persen lebih) adalah petani dengan lahan sempit.

Tugas pemimpin adalah menyelesaikan masalah masyarakat dan menawarkan solusi. Dengan demikian seleksi pemimpin adalah jalan menuju perubahan yang lebih berarti bagi kehidupan masyarakat. Jika kita memperhatikan komunikasi politik para calon dengan masyarakat, maka terlihat jelas bahwa yang dibahas bukanlah hal-hal substatif.

Masyarakat kita sering dilanda bencana, tetapi lihatlah dalam program kerja para calon: apa respon mereka? Hampir tidak kelihatan. Karena itu kalau terjadi bencana, tindakan mereka pun hanya standar: mengunjungi lokasi, ambil tindakan darurat. Kalau jalan putus, buat jalan baru. Beri sumbangan alakadarnya kepada masyarakat. Mereka hampir tidak beda dengan pemadam kebakaran. Padahal yang dibutuhkan adalah tindakan preventif, yang bisa mengeluarkan masyarakat dari bencana. Pendekatannya tidak selalu dari atas bahwa pemerintah punya jalan keluar, tetapi bersama masyarakat. Kewenangan yang ada pada pemerintah itulah yang digunakan untuk menyatukan energi positif di dalam masyarakat membela dirinya dari kebencanaan. Harus ada tindakan berarti yang bisa mencegah masyarakat dari bencana tahunan.

Banyak kasus di mana petani mati karena merebut air. Tetapi apa yang dikampanyekan para calon? Kampung seakan tidak lagi punya daya untuk menyelesaikan masalah dengan jalan damai. Pemerintah seakan juga melihat masalah ini di tengah-tengah cela jari tangan yang menutup mata. Masyarakat dan calon pemimpinnya juga seakan tidak mampu melihat dan memberikan jalan keluar dari masalah ini.

Banyak masyarakat hampir menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk mendapatkan air bersih. Tetapi masalah air bersih ini luput dari perhatian para calon. Mereka hanya omong pukul rata tapi gagal menyentuh masalah spesifik kampung dan desa.

Yang paling banyak dijumpai adalah masalah perebutan lahan pertanian. Masalah lingko adalah masalah komunal di tingkat kampung. Jika pemerintah gagal atau melakukan tindakan pembiaran maka akan memperkuat fenomena banding di tempat, yang tidak lain adalah hukum rimba: siapa kuat dia menang, yang sering terjadi kalangan petani Manggarai. Hal ini akan mengekalkan masalah dan potensi konflik terpelihara dengan baik. Apakah masalah-masalah seperti akan disentuh para calon dalam kampanye politik mereka? Sudah pasti cara pukul rata kembali terulang.

Tiap daerah tentu punya masalah spesifiknya. Justru hal-hal spesifik itulah yang tidak disentuh dalam kampanye para calon. Sebab hal ini akan merugikan para calon. Mereka takut perbedaan pandangan dalam menyelesaikan masalah akan mengurangi dukungan massa. Karena itu umumnya para calon menghindari hal-hal ini dan menggantikannya dengan kampanye kesejahteraan. Meskipun mereka tidak terlalu konkret dalam menentukan jalan menuju kesejahteraan itu. Kesejahteraan adalah kata yang umum dan ukurannya pun berbeda-beda. Karena membuat semua orang sejahtera adalah usaha sepanjang zaman.

Fenomena ini akan makin kuat karena masyarakat tidak mampu untuk secara rasional menelaah dengan cermat janji calon dalam kampanye dan menagih janji mereka. Lemahnya lembaga DPRD sebagai representasi rakyat membuat janji ini hanya impian yang tak pernah tergapai. Belum lagi anggota DPRD sebagai aktor politik memainkan agenda sendiri untuk mendapatkan dukungan massa.

Makin tidak tercerahkannya aktivitas politik pilkada ini karena di ruang publik juga jarang sekali dibuat diskusi-diskusi publik yang mencerahkan masyarakat. Media sebagai medium pembelajaran politik juga tidak memainkan perannya. Padahal diskusi-diskusi cerdas di ruang publik dan publikasi media yang lebih masif akan membantu mencerahkan masyarakat.

Semua kelemahan ini akan menimbulkan apatisme politik rakyat. Dengan demikian pula janji-janji politik para calon dalam kampanye politik mereka akan jatuh begitu saja. Jatuh sama seperti baliho-baliho yang diterpa angin dan dihantam hujan lebat. Baliho jatuh karena topangannya tidak kuat. Ini juga berarti politik tidak mencerahkan karena tidak memberi ruang bagi lahirnya kecerdasan politik. Aktivitas politik pilkada mengekalkan kampanye tanpa menyentuh masalah konkret.

Harapan rakyat kemudian akan jatuh seperti baliho pada musim hujan. Berdiri lagi setelah lima tahun dan jatuh lagi.

Flores Pos | Analisis | Politik
| 26 Januari 2010 | p 9

Hilangnya Tradisi Kampung

2010-01-25T19:03:00.000-08:00

Oleh Frans Obon

KITA sedih, tetapi mungkin tidak terkejut. Seorang petani di Kampung Wereng Desa Tengku Lawar Kecamatan Lambaleda, Manggarai Timur meninggal dibunuh oleh tiga petani lainnya pada Minggu, 10 Januari 2010.

Agustinus Suma dengan usus terburai dibunuh dengan sadis oleh tiga pelaku: Damasus Pasu, Yosef Sang, dan Anselmus Nedon. Motif pembunuhan adalah pembagian air sawah yang tidak merata. Mereka menuduh Sama melakukan ketidakadilan dalam membagi air sawah. Sebagaimana pengakuan pelaku, mereka dendam dengan tindakan korban. Cerita tiga pelaku tidak bisa dikonfirmasi dengan korban karena dia sudah meninggal. Pelaku dituduh telah melakukan pembunuhan berencana dan sudah ditahan oleh polisi.

Cerita pembunuhan merebut air sawah di wilayah tersebut bukan kasus pertama. Kasus yang sama pernah terjadi. Kemungkinan besar kasus serupa akan sering terjadi ke depan, bukan saja di daerah tersebut melainkan di seluruh Manggarai –Manggarai sudah menjadi tiga daerah administratif pemerintahan yakni Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur. Dengan demikian dalam hal intensitas kasus merebut air sawah menempati posisi kedua setelah konflik perebutan kepemilikan tanah pertanian.

Kasus yang dipicu pembagian air pertama-tama bukan hanya masalah ketidakadilan, melainkan terutama karena makin mengecilnya debit air. Ini erat kaitannya dengan makin gundulnya hutan di daerah itu.

Di Flores Manggarai dikenal sebagai daerah pertanian subur dengan pencetakan sawah yang hampir merata di setiap daerah. Mulai dari raja-raja Manggarai hingga para bupati di awal Indonesia merdeka pencetakan persawahan menjadi prioritas di bidang pertanian. Gerakan sawahisasi – bisa disebut demikian – mengakibatkan daerah-daerah perbukitan di lereng-lereng gunung yang bisa dialiri air dicetak sawah. Cara pembagian tanah dengan sistem lodok sebagai pusat membentuk jaring laba-laba. Pencetakan sawah menambah indah sistem jaringan laba-laba tersebut.

Dalam satu dasawarsa terakhir, jumlah penduduk Manggarai makin bertambah. Jumlah penduduk Manggarai secara keseluruhan hampir tujuh ratus ribu, hampir tiga kali lipat dari jumlah penduduk kabupaten-kabupaten lain di Flores. Itulah sebabnya gampang Anda jumpai orang Manggarai di mana-mana di Flores atau di Nusa Tenggara Timur. Daerah yang subur itu memungkinkan banyak orang dari daerah itu menikmati pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Ini sejalan juga dengan pembukaan sekolah-sekolah dasar yang hampir merata di seluruh daerah yang dirintis Gereja Katolik dan ditambah dengan kehadiran sekolah-sekolah negeri milik pemerintah semasa Orde Baru.

Pertumbuhan penduduk yang meningkat mengakibatkan kebutuhan akan lahan pertanian meningkat pula baik untuk menanam tanaman jangka pendek maupun untuk komoditas pertanian terutama kopi. Maka terjadilah proses perambahan hutan. Dampaknya sekarang Anda akan dengan mudah menyaksikan hutan-hutan dulu yang begitu lebat sudah hilang. Anda hanya temukan kopi dan cengkeh dan ladang padi dan jagung.

Apa legitimasi perambahan hutan ini dan ketidakberdayaan negara menghentikan semua ini? Ini adalah tanah ulayat (lingko dalam bahasa setempat). Pemerintah menetapkan lokasi tertentu sebagai hutan tutupan dengan cara otoriter tanpa ada penyerahan dan kesepakatan dari masyarakat lokal. Proses penetapannya tidak melibatkan masyarakat lokal. Perlawanan masyarakat lokal ini terus meningkat belakangan terutama pada masa reformasi di bawah sistem pemilihan langsung.

Dalam konstalasi sistem pemilihan langsung ini perlawanan masyarakat lokal mendapatkan momentum tepat di mana elite-elite politik lokal gamang dalam mengambil keputusan. Politik berbasis komunitas mengakibatkan politisi-politisi lokal tidak berani mengambil risiko. Maka Anda akan mudah menjumpai fenomena ketidaktegasan negara menghadapi tuntutan masyarakat lokal. Anda akan mudah mendapat kesan ada proses pembiaran dari negara terhadap perambahan hutan. Karena itu mengecilnya debit air dan berkurangnya air untuk daerah persawahan erat kaitannya dengan proses penggundulan hutan tersebut. Sekarang di Lembor orang mengeluh soal ini dan di banyak tempat di Manggarai.

Konflik perebutan air sawah menambah beban konflik lahan pertanian di kalangan petani Manggarai. Di beberapa daerah di Manggarai masih sering terjadi konflik perebutan lahan terutama lingko. Potensi itu ada sekarang, meski belum banyak yang muncul ke permukaan saat ini.

Konflik kepemilikan lahan pertanian memang bukan baru terjadi sekarang. Konflik selalu terjadi di mana dan kapan saja karena dia berakar di dalam hati manusia. Tetapi kampung-kampung di Manggarai pada masa dulu memiliki mekanisme untuk menyelesaikan konflik lahan pertanian karena lahan pertanian (lingko) memiliki kaitan erat dengan kehidupan kampung. Ada filosofi lingko’n peang gendang one. Rumah gendang merupakan pusat kekuasaan kampung, tempat di mana semua konflik diselesaikan. Masalah apa saja dalam kampung diselesaikan di rumah gendang. Mulai dari masalah moralitas seksual hingga masalah lahan pertanian. Keputusannya mengikat semua warga kampung.

Karena semua konflik berakibat pada “tidak bersihnya” kampung. Artinya ada konsep kedosaan kampung atau kampung menjadi tercemar oleh perilaku anggota kampung. Karena itu proses “pembersihan kampung” dari dosa-dosa warga kampung baik individu maupun dosa sosial perlu dilakukan melalui ritus potong kerbau atau potong kuda. Ketika saya pergi ke kampung, masyarakat menceritakan kembali konsep ini. Cala manga ndekok kaeng beo atau cala manga hemong kaeng beo. Itulah tanggapan mereka terhadap makin maraknya bencana melanda Manggarai. Perkelahian antar warga kampung juga dilihat dalam konteks kedosaan kampung. Itulah sebabnya semua masalah di kampung di masa lalu diselesaikan di rumah gendang dan melibatkan suku-suku utama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lebih besar.

Sistem ini efektif menyelesaikan masalah di tingkat kampung. Dengan demikian juga tercipta harmoni sosial dan hubungan sosial menjadi ajek. Saya lalu berpikir, mungkin kehilangan tradisi kampung ini memberi kontribusi pada konflik berujung maut seperti ini. Warga kampung tidak menemukan jalan keluar lain, selain menyelesaikannya dengan cara kekerasan.

Sistem hukum nasional tidak begitu dikenal oleh para petani di kampung-kampung. Terlalu banyak biaya dan waktu yang mereka habiskan untuk mengurus perkara dengan menggunakan hukum nasional. Kehidupan kampung yang sederhana itu telah berubah menjadi tempat tanpa ada kepastian hukum sebagai medium penyelesaian konflik lahan pertanian. Akibatnya yang berlaku adalah hukum rimba: siapa kuat dia menang. Istilah yang digunakan masyarakat setempat adalah banding di tempat. Itulah kata lain dari hukum rimba itu.

Flores Pos | Asal Omong | Konflik
| 23 Januari 2010 |

Kompetensi Pribadi Dewan Tetap Penting

2010-01-13T04:33:00.000-08:00

Oleh Frans Obon

SUDAH lama muncul gagasan agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu dilengkapi dengan staf ahli. Diyakini bahwa kehadiran staf ahli ini akan dapat membantu tugas kedewanan. Staf ahli dianggap bisa memperbaiki dan mengimbangi partner mereka dari eksekutif. Hal itulah yang ditegaskan oleh Wakil Ketua DPRD Ngada Moses Mogo dari Fraksi PDI Perjuangan.

Jika kita menanyakan kepada masyarakat mengenai kinerja Dewan kita, akan segera muncul banyaknya kesangsian, keragu-raguan, dan mungkin sinisme terhadap kualitas lembaga DPRD kita. Kita tentu saja tidak bisa menerima anggapan ataupun persepsi yang demikian begitu saja. Tetapi kita juga tentu tidak bisa menepis dan menolak begitu saja. Karena ini berkaitan dengan persepsi masyarakat. Persepsi itu dibentuk oleh pengalaman mereka dengan sepak terjang anggota DPRD, ataupun yang mereka dengar tentang sepak terjang wakil rakyat itu.

Gagasan dibentuknya staf ahli diperlukan agar DPRD kita dapat berfungsi dengan baik. Pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh staf ahli atau telaahan-telaahan mereka tentang suatu masalah merupakan masukan penting agar anggota DPRD dapat mengerti duduk masalahnya, duduk perkaranya, dan terbantu mencarikan solusi yang tepat dalam memecahkan masalah masyarakat. Yang terpenting adalah seleksi untuk menjadi staf ahli ini dilakukan secara transparan dan terbuka, sehingga orang-orang yang duduk di staf ahli ini juga kompeten dalam bidangnya. Mengenal dengan baik duduk masalah masyarakat dan mengenal betul karakteristik daerah. Mereka memiliki kompetensi akademis yang bermutu. Ukurannya tentu saja bukan dari segi gelar saja, tetapi orang-orang itu punya pengalaman dan rekam jejak yang bagus juga. Mereka memiliki publikasi ilmiah ataupun hal-hal lain yang menunjang pelaksanaan tugas sebagai staf ahli.

Kendati kita memerlukan staf ahli, tetapi kita juga mengharuskan agar anggota DPRD secara pribadi terus menerus mengembangkan dirinya. Kita prihatin memang dengan kompetensi wakil rakyat kita. Contoh kecil yang sering diangkat. Tidak banyak anggota DPRD yang berlangganan koran. Padahal koran melakukan reportase tiap hari, menyungguhkan realitas masyarakat. Tidak seluruhnya, tetapi mencerminkan isu-isu strategis di dalam masyarakat kita. Tugas pemerintah dan wakil rakyat adalah merespon kesulitan masyarakat melalui intervensi-intervensi yang memang diperlukan untuk itu.

Bahaya yang umumnya kita temukan sekarang adalah adanya kesenjangan antara kompetensi dengan massa. Ini artinya terjadi kekeliruan di dalam proses seleksi wakil rakyat itu yang dilakukan melalui pemilihan umum. Semangat primordialisme dan kesukuan di dalam politik lokal kita dalam memilih anggota legislatif merupakan akar utama dari kesenjangan ini. Dari segi kompetensi, mungkin seseorang tidak mampu, tetapi karena dia memiliki tali temali keluarga dan suku yang luas, maka duduklah ia menjadi anggota DPRD. Inilah sebabnya juga ditemukan ada anggota DPRD yang hingga selesai masa tugasnya kurang bicara di lembaga Dewan.

Karena itu bagi kita staf ahli penting, tetapi kompetensi pribadi tetap menduduki urutan pertama. Sebab jangan lupa akan tetap ada kesenjangan kompetensi antara anggota DPRD dan staf ahli. Jika anggota DPRD tetap mengembangkan kompetensinya, maka akan terjadi proses “nyambung” antara mereka dengan staf ahli.

Flores Pos | Bentara | DPRD
| 14 Januari 2010

Rabies Kumat Lagi

2010-01-13T04:30:00.000-08:00

Oleh Frans Obon

SEORANG ibu guru dari Ngkiong meninggal. Paling tidak dari gejala yang terjadi pada pasien, kuat dugaan bahwa dia meninggal karena rabies. Sebab dari riwayatnya, dia pernah digigit anjing beberapa waktu lalu. Anjing ini milik keluarga sendiri. Dia terpaksa merenggang nyawa.

Seperti diakui oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ruteng Dokter Dupe Nababan, kasus gigitan hewan penular rabies (HPR), yang umumnya adalah anjing peliharaan masyarakat sendiri, meningkat belakangan ini. Hal itu terlihat dari banyaknya masyarakat yang datang ke RSUD Ruteng untuk mendapatkan pelayanan vaksin anti rabies (VAR). Warga yang datang itu dari tiga kabupaten: Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur.

Lebih celakanya lagi, persediaan VAR telah kosong sehingga sulit rasanya bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan VAR. Kepala Dinas Kesehatan Manggarai Yulius Weng juga mengakui bahwa persediaan VAR telah kosong di RSUD Ruteng. Pemerintah sudah minta bantuan dari pemerintah Manggarai Barat untuk menyuplai VAR.

Bagaimana kita melihat persoalan ini. Pertama, jika fokus kita pada masalah persediaan VAR, maka penyelesaiannya adalah pemerintah menyediakan VAR. Ini artinya dialokasikan anggaran yang lebih besar untuk membeli vaksin. Pemerintah harus berusaha dan berjuang menyediakan dana untuk pengadaan VAR. Jika benar informasi bahwa ada apotik di Manggarai sudah menyiapkan VAR, maka tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk membiarkan masyarakat mencari sendiri. Sebab harganya yang mahal menyulitkan bagi masyarakat untuk menjangkaunya. Apalagi tugas utama pemerintah adalah menyediakan pelayanan publik bagi warganya.

Kedua, jika jumlah korban makin meningkat dan hampir tiap hari orang datang mencari VAR di rumah sakit, ini artinya masalahnya harus dipandang lebih serius. Ini bukan soal persediaan VAR lagi. Sebab ini tindakan kuratif. Pemerintah mesti memberlakukan situasi ini sebagai kejadian luar biasa (KLB). Dengan diberlakukannya KLB, maka akan ada langkah konkret yang lebih sinergis untuk menyatukan kekuatan semua multistakeholder menggempur masalah ini. Tim yang sudah lama dibentuk digerakkan kembali dan dilakukan kampanye besar-besaran ke kampung-kampung terutama di tempat-tempat yang dikategorikan ”titik merah” bagi gigitan anjing rabies. Memang diperlukan kampanye lebih intens untuk menarik perhatian masyarakat.

Ketiga, ada satu hal yang terlupakan dan seringkali luput dari perhatian kita bahwa sebentar lagi Manggarai dan Manggarai Barat menggelar Pilkada. Tetapi seperti pada umumnya partai politik tidak bermain pada level menyelesaikan masalah masyarakat, tetapi lebih pada figur. Partai politik sibuk mencari figur, tetapi sering tidak mendiskusikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Karena partai tidak konsern dengan masalah-masalah sosial ke masyarakatan, maka partai menyerahkan kepada figur untuk membahas masalah-masalah sosial kemasyarakat melalui visi misi dan program calon. Seperti pada umumnya program para calon hanya bersifat umum saja. Karena itu sudah saatnya partai politik dan calon-calon bupati dan wakil bupati Manggarai dan Manggarai Barat membicarakan masalah-masalah masyarakat, termasuk rabies ini, lebih konkret lagi.

Flores Pos | Bentara | Rabies
| 13 Januari 2010

Mengelola Informasi Chikungunya

2010-01-13T04:18:00.000-08:00

Oleh Frans Obon

KITA mendapatkan kabar sebagaimana diberitakan Flores Pos edisi Kamis (7/1) kemarin bahwa Labuan Bajo sedang dilanda penyakit Chikungunya. Beberapa orang mengaku ada banyak warga yang menderita chikungunya. Tetapi pihak Dinas Kesehatan Manggarai Barat membantahnya karena sampai saat wartawan mengkonfirmasikan masalah ini ke pihak Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan dokter IGN Harijaya belum mendapatkan laporan dan data-data penderita. Tetapi kepala dinas mengakui bahwa pemerintah kabupaten telah mendapatkan peringatan dari pemerintah provinsi untuk mewaspadai berbagai penyakit pada musim hujan mendatang.

Ada dua soal yang bisa timbul dari kasus chikungunya di Labuan Bajo tersebut. Pertama, ada kemungkinan generalisasi. Dalam arti satu dua orang yang menderita penyakit yang disebut chikungunya dibuat sebuah generalisasi bahwa sudah banyak orang yang menderita chikungunya. Bahaya itulah yang barangkali bisa terjadi, yang dalam bahasa Manggarai disebut anggom rangko, sebuah logika pukul rata.

Meskipun demikian, jangan lupa bahwa tidak banyak masyarakat kita yang mengenal penyakit chikungunya atau binatang seperti apa lagi chikungunya itu. Ketikdatahuan tersebut seringkali berunjung pada keresahan. Ekspresi dari ketidaktahuan ini tercermin di dalam berita: penyakit aneh sedang melanda masyarakat di wilayah tertentu. “Penyakit aneh” ini wujud nyata dari ketidaktahuan masyarakat.

Ketidaktahuan tersebut bisa menimbulkan kepanikan. Pada akhirnya timbul keresahan di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat yang masih kuat percaya magic bisa saja timbul proses kambing hitam. Ada orang tertentu yang dituduh melakuka guna-guna. Artinya ada banyak kemungkinan bisa terjadi.

Kedua, pola dan standar kerja dinas kesehatan. Kasus ini mencerminkan pula sistem dan pola kerja yang berlaku di dalam pemerintahan kita. Sebagai lembaga dengan fungsi koordinatif, dinas kesehatan tentu saja memerlukan data dan laporan dari puskesmas atau petugas yang bergerak di lapangan. Standar dan pola kerja seperti ini sudah lazim di dalam pemerintahan kita. Gap bisa saja tercipta di sini oleh berbagai alasan. Alasan pertama bisa saja jumlah penderita yang sedikit menyebabkan petugas di tingkat bawah merasa mereka bisa menanganinya. Kedua, bisa juga terjadi karena kelalaian untuk memberikan laporan yang disebabkan oleh sikap anggap sepele tadi.

Namun ada satu hal yang seringkali dilupakan: pola berobat di masyarakat kita. Ketiadaan biaya, letak puskesmas yang jauh dan minimnya tenaga kesehatan menyebabkan masyarakat kita memilih obat tradisional. Karena itu mereka tidak bisa terdata di lembaga kesehatan resmi seperti puskesmas. Kalau demikian masalahnya bukan tidak ada penyakit chikungunya melainkan tidak adanya data resmi pemerintah.

Karena itu masalahnya adalah diperlukan strategi baru dalam mengelola informasi kesehatan. Perilaku dan cara memilih pengobatan di dalam masyarakat kita perlu diketahui dengan baik oleh petugas lapangan. Sebab itu meski mereka tidak berobat ke lembaga kesehatan, bukan berarti penyakit itu tidak ada. Karena itu di sini kita perlu mengelola informasi adanya chikungunya itu dengan baik. Pemerintah perlu menjelaskan secara medis-rasional mengenai keresahan penyakit chikungunya tersebut. Proses imersi bagi petugas jauh lebih penting.

Flores Pos | Bentara | Kesehatan
| 8 Januari 2009 |

Damai dengan Alam

2010-01-11T03:00:00.000-08:00

Oleh Frans Obon

MEMBUKA tahun 2010 Paus Benediktus XVI memberi pesan damai kepada semua orang yang mengarahkan pandangannya pada kehidupan yang lebih baik. “If you want to cultivate peace, protect creation” (jika Anda inginkan perdamaian, lindungi alam).“ Paus Benediktus mengulas hubungan segitiga antara Allah, manusia, dan alam ciptaan. Bahwa terdapat relasi yang tak terelakkan dan tak terpisahkan antara Allah, manusia, dan alam ciptaan. Refleksi teologis mengenai perintah Kitab Kejadian “kuasailah alam ciptaan” (Kej. 1:28) tidak dimaksudkan dalam konteks dominasi eksploitatif, melainkan pengelolaan dalam konteks tanggung jawab.

Tema ini pernah dibahas dalam pesan perdamaian Paus Johanes Paulus II tahun 1990. “Peace with God the creator, Peace with All of Creation”. Paus Johanes Paulus II mengatakan, “Dewasa ini sedang bertumbuh suatu kesadaran bahwa perdamaian dunia terancam....juga oleh tidak adanya penghormatan terhadap alam ciptaan”. Jauh sebelumnya pada tahun 1971 Paus Paulus VI juga dalam rangka ulang tahun ensiklik Rerum Novarum dari Paus Leo XIII menghubungkan pemeliharaan lingkungan dengan konsep pembangunan integral manusia. Tema ini kemudian secara konsisten diajarkan kepada kaum beriman oleh wewenang mengajar Magisterium Gereja.

Ada dua masalah mendasar yang menurut pandangan paus menjadi sebab utama dari krisis ekologis itu. Pertama, motivasi ekonomi yang menyebabkan baik individu maupun pada level negara dan komunitas internasional mengeksploitasi sumber daya alam. Eksploitasi yang tidak dilandasi oleh dimensi etis lingkungan hidup menyebabkan adanya ketimpangan dan ketidakadilan dalam pembagian sumber daya ekonomi di mana dalam pertarungan ekonomis negara-negara miskin harus menanggung penderitaan. Ada banyak kelompok masyarakat yang harus mengungsi ke tempat lain atau tercabut dari tanah mereka sebagai dampak dari krisis lingkungan hidup.

Kedua, gaya hidup ikut mempengaruhi motivasi mengeksploitasi alam. Mentalitas konsumtif ikut mempengaruhi sikap dan mentalitas dalam penggunaan sumber daya alam yang tak terbarui.

Dua masalah ini hanya sebagian dari masalah yang disampaikan Paus dalam pesan perdamaian tersebut.

Bagaimana mengatasi masalah tersebut, saya hanya mengambil beberapa poin penting, yang dalam pandangan saya cocok dengan konteks kita.

Pertama, diperlukan solidaritas baru (new solidarity). Secara teologis ada desakan bagi manusia untuk membangun hubungan harmonisasi dengan alam. Harmonisasi itu dirusakkan oleh dosa di mana “Adam dan Hawa (pria dan wanita) ingin mengambil tempat Allah dan menolak mengakui bahwa mereka adalah ciptaanNya”. Konsekuensinya adalah terputusnya hubungan dan munculnya konflik antarciptaan (Kejadian 3:17-19).

Paus Benediktus menegaskan lagi konsep bahwa lingkungan hidup harus dilihat sebagai pemberian Allah kepada semua orang dan karenanya menuntut kita membagi tanggung jawab kemanusiaan dalam pemanfaatannya. Tetapi para paus menyadari bahwa degradasi lingkungan hidup telah terjadi di mana-mana. Seperti yang dikatakan oleh Paus Johanes Paulus II telah “terjadi krisis ekologis” dan perlunya melihat semua ini dalam karakter etis yakni “sebuah tuntutan etis untuk membangun sebuah solidaritas baru” (new solidarity).

Menurut Paus Benediktus tuntutan etis ini terasa mendesak ketika umat manusia menghadapi suatu realitas terkini seperti perubahan iklim, desertifikasi, deteriosasi dan kehilangan produktivitas pertanian, pencemaran sungai, hancurnya biodiversitas dan deforestrasi hutan-hutan tropis.

Krisis lingkungan ini dalam pandangan paus tidak bisa dipisahkan dari konsep pembangunan itu sendiri dan pemahaman manusia tentang relasinya dengan alam ciptaan. Saat ini dibutuhkan pembaruan kultural yang lebih mendalam dan menemukan nilai-nilai yang mendalam sebagai landasan kokoh bagi pembangunan masa depan yang lebih cerah bagi semua orang. Krisis dewasa ini sebenarnya juga adalah krisis moral dan kita perlu memikirkan kembali jalan atau lorong di mana kita bisa berjalan bersama.

Kedua, keadilan antargenerasi. Solidaritas baru ini dibangun dalam konteks individu, negara dan antarbangsa. Solidaritas baru itu dibangun di atas dasar keaadilan antargenerasi. “Kita mewarisinya dari generasi pendahulu dan kita telah mendapatkan manfaat darinya oleh kerja kita dan untuk alasan ini kita memiliki kewajiban untuk semua orang dan kita tidak bisa menolak bagi kepentingan mereka yang akan datang sesudah kita”. Solidaritas universal akan memberikan manfaat sekaligus menjadi kewajiban. “Ini adalah tanggung jawab generasi sekarang untuk generasi masa depan”.
Solidaritas antargenerasi ini merupakan juga sebuah tuntutan moral bagi negara-negara berkembang dan negara-negara industri. Dengan ini paus menempatkan masalah lingkungan hidup sebagai masalah moral lingkungan. Karena “Tiap keputusan ekonomi mempunyai konsekuensi moral”.

Pesan perdamaian paus pada awal tahun 2010 ini juga sungguh menyentuh konteks lokal kita di tengah krisis lingkungan hidup. Kita dihadapkan pada masalah penggundulan hutan dan masalah tambang yang berdampak ekologis dan kultural. Banyak dari kita mungkin tidak terlalu tahu mengenai persoalan perubahan iklim (climate change) sebagaimana didiskusikan pada pertemuan Konpenhagen. Tetapi dampak perubahan iklim itu juga mempengaruhi pertanian kita dan seluruh aktivitas kita.

Ajakan untuk membangun solidaritas baru tersebut terasa relevan dalam konteks kita. Banjir akibat penggudulan hutan di hulu sungai atau tanah longsor mengakibatkan orang lain harus kehilangan nyawa dan harta benda. Sawah-sawah kita kekurangan air karena penghancuran hutan. Produktivitas pertanian kita menurun karena perubahan iklim yang tidak menentu.

Dalam masalah tambang juga sama. Kita memerlukan sebuah solidaritas baru. Pemilik lahan dan penguasa hak-hak ulayat tidak saja memikirkan kepentingan ekonomis mereka sendiri melainkan juga kepentingan yang lebih luas atau kepentingan umum masyarakat. Karena itu keterlibatan banyak orang dalam problematik tambang adalah wujud dari tanggung jawab bersama untuk menciptakan kehidupan sosial yang lebih baik.

Kebijakan pembangunan pemerintah terkait masalah lingkungan hidup juga mesti mempertimbangkan konsekuensi moral. Argumentasi pemerintah bahwa tambang bagi kesejahteraan rakyat perlu dipertanyakan karena seperti kata paus “tiap keputusan ekonomi memiliki konsekuensi moral”. Karena itu kebijakan pemerintah daerah soal tambang mesti pula dilihat dalam konteks pertimbangan etis kemanusiaan terutama hak-hak masyarakat lokal, hak-hak individu dan komunitas dan risiko yang ditimbulkan bagi kehidupan bersama.

Apa yang terjadi sebenarnya adalah kehilangan basis etis dalam kebijakan pembangunan pemerintah terutama dalam soal lingkungan hidup tersebut. Banyak pemimpin kita mengatakan program mereka berbasiskan budaya. Tetapi budaya dalam konteks ini tidak mencerminkan nilai-nilai kultur lokal yang sangat menghargai dan menghormati harmonisasi dengan alam. Kosmologi lokal yakni pemanfaatan waktu dan ruang telah dihancurkan oleh motivasi ekonomi pemerintah.

Keadilan antargenerasi juga menjadi sesuatu yang mengambang. Alasan utamanya adalah terminasasi jabatan yang hanya lima tahun dan lima tahun lagi jika kembali dipilih rakyat (dua periode). Oportunisme muncul dari sini. Tetapi pemimpin yang punya karakter tidak hanya berpikir tentang lamanya waktu kekuasaan melainkan kontribusi yang “mengesankan” bagi kesejahteraan umum. Karena oportunisme kekuasaan menghancurkan keadilan antargenerasi.

Flores Pos | Asal Omong | Lingkungan
| 9 Januari 2010 |

Erosi di Kaki PNS

2009-12-28T03:09:00.000-08:00

Oleh Frans Obon

Apakah ini sebuah kebetulan atau sebuah problem yang mesti diselesaikan? Tentang Pegawai Negeri Sipil dan masalah HIV/AIDS.

Awal Desember lalu dalam rangka peringatan Hari AIDS sedunia, sosialisasi bahaya HIV/AIDS dilakukan di kalangan pegawai negeri sipil. Sosialisasi tersebut memberikan kita dua gambaran.

Pertama, pegawai negeri sipil adalah sosok yang bisa diterima dan didengar oleh masyarakat. Birokrasi memiliki struktur organisasi yang kuat dengan tingkat loyalitas yang tinggi dan garis komando yang terkendali hingga ke kampung-kampung. Karena itu diasumsikan jika mereka memiliki pengetahuan tentang HIV/AIDS maka mereka bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya HIV/AIDS. Mereka menjadi garda terdepan untuk memerangi masalah dan bahaya HIV/AIDS yang sudah mulai – paling kurang dalam satu dua kasus – menyerang desa-desa di Flores.

Tindakan ini dianggap penting karena satu dua kasus di pedesaan memberikan kita gambaran bahwa bahaya sudah begitu parah. Hal ini mengandaikan bahwa desa dengan tingkat loyalitas yang tinggi pada tradisi telah mulai goyah. Perubahan yang begitu cepat dalam bidang transportasi yang berdampak pada mobilisasi penduduk makin mudah telah menggoyahkan nilai-nilai tradisional yang selama ini dipegang teguh.
Sosialisasi ini mendorong para pegawai negeri untuk ikut ambil bagian di dalam kampanye melawan HIV/AIDS.

Kedua, hampir setiap kabupaten di Flores dan Lembata sudah ada fenomena di mana ada pegawai negeri sipil sendiri terkena HIV/AIDS. Apakah dengan fenomena ini kemudian kita bisa mengatakan, pegawai negeri juga masuk dalam kelompok berisiko sehingga mereka perlu mendapatkan sosialisasi?

Dari sudut pandang logika, kita tidak bisa menarik kesimpulan bahwa dengan satu dua kasus terjadi di kalangan pegawai negeri, kita dapat membuat generalisasi bahwa kelompok pegawai juga termasuk kelompok berisiko. Terlalu berbahaya jika kita membuat generalisasi. Meski demikian satu dua kasus terjadi di kalangan pegawai negeri sipil membuat kita perlu waspada. Asumsi itu menjadi benar bila benar bahwa HIV/AIDS adalah fenomena gunung es.

Tiap orang bisa kena HIV/AIDS dengan berbagai cara. Karenanya saya tidak mau menjustifikasi satu dua kasus untuk membuat satu generalisasi. Sama sekali tidak. Tetapi yang ingin saya tegaskan adalah satu dua kasus tersebut menggambarkan adanya pelunturan secara kultural di kalangan masyarakat kita.
Saya ingin menjelaskan hal ini dari sudut sejarah. Bagi masyarakat Flores dan Lembata, guru dan pegawai negeri adalah dua posisi strategis. Bahkan sering dijadikan panutan bagi perilaku di dalam masyarakat kita. Kalau kita belajar dari sejarah perubahan sosial di Nusa Tenggara, sekolah-sekolah yang didirikan di Nusa Tenggara akibat politik etis Belanda telah memproduksi elite modern di wilayah ini.

Usaha memproduksi elite modern ini makin terbuka luas ketika Gereja Katolik (terutama di Flores) dan Protestan terutama dari Gereja Masehi Injili di Timor (Timor dan Sumba) mendirikan sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah ini terutama memproduksi para guru yang kemudian mampu memberikan pendidikan yang baik kepada penduduk-penduduk setempat. Karena itu pada awalnya guru adalah tokoh-tokoh panutan dan pembaru serta penggerak pembangunan di Flores, Lembata, Timor dan Sumba.
Elite-elite politik terkenal di Flores dan Timor umumnya pernah sekolah guru. Di desa-desa guru-guru adalah tokoh panutan dan penggerak utama perubahan.

Perkembangan lanjutannya adalah sekolah-sekolah tersebut tidak saja memproduksi guru tetapi juga elite modern lainnya. Hingga Indonesia merdeka, sekolah-sekolah di Nusa Tenggara mampu memproduksi guru dan elite birokrasi modern. Artinya ketika Indonesia merdeka, pemerintahan baru tersebut membutuhkan birokrat-birokrat andal. Nusa Tenggara telah menyiapkannya dengan sekolah-sekolah yang dibuka Gereja. Dengan demikian dalam Indonesia modern pasca kemerdekaan, lahirlah birokrat-birokrat unggul yang tidak saja tamat dari sekolah-sekolah (menengah) tetapi terutama dari lembaga pendidikan tinggi di Jawa. Kultur birokrasi pasca kemerdekaan ini akhirnya menggeser peran para guru. Hingga sekarang birokrasi yang kita sebut pegawai negeri sipil itu tetap memegang peranan penting sebagai penggerak dan pembaru dalam memobilisasi pembangunan di pedesaan – meski dalam konteks Nusa Tenggara semua lembaga agama terutama Gereja Katolik dan GMIT masih memegang peranan penting atau setidaknya tidak bisa dianggap sepele.

Guru-guru yang pada awal perkembangan Flores modern menjadi panutan perlahan-lahan meredup. Hal ini dalam beberapa hal sebagai dampak dari kebijakan pemerintah yang tidak mempedulikan nasib guru. Pahlawan tanpa tanda jasa tersebut kurang diperhatikan kesejahteraannya. Karena itu kalau pada satu masa kita mengirim tenaga guru yang andal ke Malaysia dan sumbangan ini dianggap penting bagi fondasi kemajuan Malaysia saat ini, maka kemunduran yang terjadi adalah sumbangan dari kebijakan pemerintah yang mengabaikan pengembangan lembaga pendidikan sebagai kawah candradimuka bagi pengembangan sumber daya manusia.

Kasus-kasus amoral yang menimpa atau setidaknya dilakukan oleh oknum guru belakangan ini terhadap anak didik mereka sendiri menunjukkan kepada kita bahwa lembaga pendidikan kita tidak lagi menjadi landasan kokoh bagi pembentukan nilai-nilai luhur. Terjadi erosi di lembaga pendidikan kita. Lembaga pendidikan kita terhanyut oleh derasnya arus globalisasi tanpa saringan yang memadai.

Jika tiang yang kita sebut guru itu goyah dalam perubahan zaman, maka birokrasi sebagai panutan di dalam masyarakat agraris seperti kita masih diandalkan. Siapa bilang pada masa modern ini panutan tidak diperlukan lagi.

Jika tiang yang kita sebut guru itu goyah dalam perubahan zaman, maka birokrasi sebagai panutan di dalam masyarakat agraris seperti kita masih diandalkan. Siapa bilang pada masa modern ini panutan tidak diperlukan lagi. Jangan keliru. Banyak anak-anak kita menjadikan artis, model iklan, bintang sinetron dan bintang film, bintang sepakbola, bintang basket dan lain sebagainya menjadi tokoh panutan. Kita masih memerlukan tokoh panutan sepanjang sejarah.

Dalam soal birokrasi, pengaruhnya masih dominan sampai sekarang. Birokrasi masih menjadi magnet dalam banyak hal. Lihatlah ribuan pencari kerja masih menyerbu loket pendaftaran calon pegawai negeri sipil daerah. Lihatlah pegawai negeri memobilisasi masyarakat untuk politik. Lihatlah anggota DPRD kita, banyak juga mantan birokrasi. Itu artinya mereka jadi panutan.

Dalam soal pilkada, misalnya, birokrasi masih dipercaya bisa memimpin. Jenjang kepangkatan dan kepegawaian serta pendidikan dan latihan yang diikuti pegawai negeri telah menjadi pengembangan diri yang luar biasa dalam kepemimpinan mereka. Karena itu banyak orang masih percaya bahwa birokrasi masih menjadi magnet dalam politik. Persepsi masyarakat kita demikian, meski kita saksikan tidak semua birokrasi cakap dalam memimpin terutama saat memangku jabatan politik.

Karena itu kemudian ketika kita jumpai satu dua kasus HIV/AIDS di kalangan pegawai negeri sipil, kita mencatatnya ini sebagai sebuah pelunturan. Saya tidak ingin memandang masalah ini dari sudut moralitas tetapi dari sudut pandang perubahan sosial. Sebagai jurnalis, saya sekadar mencatat perubahan-perubahan seperti ini. Jika benar ini fenomena gunung es, bagi saya ada erosi di atas tanah tempat pegawai negeri berdiri.

Flores Pos | Asal Omong | Kesehatan
|12 Desember 2009 | Page 9

Tunas dalam Bejana

2009-12-04T03:01:00.000-08:00

Oleh Frans Obon

TIAP tahun selalu ada pesta sambut baru. Kita selalu datang dengan semangat yang sama: merayakannya dengan penuh iman dan kemeriahan. Momen ini dijadikan semacam ”daerah tangkapan air”, kesempatan orang tua mengaku dosa-dosa mereka.

Sejauh yang saya lihat pada pesta sambut baru (komuni pertama), 8 November 2009 lalu di Paroki Onekore, Keuskupan Agung Ende ada banyak orang tua yang datang dan berkesempatan mengaku dosa. Meskipun masih ada yang sengaja menghindarinya. Belum lagi pihak sekolah menyediakan daftar hadir untuk bisa melihat bagaimana tanggung jawab orangtua membimbing anak dalam iman.

Persiapan yang terlihat cukup bagus dan partisipasi umat di lingkungan dan gabungan terutama pada perayaan triduum mencerminkan adanya tanggung jawab sosial dalam memekarkan dan menanamkan iman pada diri anak. Kehadiran umat pada perayaan triduum memang mencerminkan buah dari pola kepemimpinan suportif yang dikembangkan Gereja Katolik Flores, sebab bagaimanapun kepemimpinan kelompok umat basis cukup menentukan model kehidupan menggereja di tingkat akar rumput. Ketua gabungan dan lingkungan yang “mati angin” atau pemimpin yang bersikap taken for granted dalam menggerakkan umat basis bisa terlihat dari partisipasi umat di dalam aktivitas kehidupan menggereja. Hal itu tentu berdampak pula pada menguat atau melemahnya fungsi komunitas basis sebagai lokus dan fokus dari strategi pastoral Gereja Katolik Flores.

Partisipasi di dalam kehidupan gereja tentu saja tidak sebatas menggerakkan semakin banyak orang untuk menghadiri perayaan ekaristi atau kegiatan gerejawi lainnya, tetapi menggerakkan dan mendorong kehidupan komunitas basis agar menjadi ragi, garam, dan lilin yang ditaruh di atas kaki dian. Keterlibatan sosial kelompok umat basis mencakup partisipasi dalam politik yang berpegang pada landasan etika, mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta terlibat penuh dalam mencari solusi dari masalah-masalah kemanusiaan. Jika hal ini menjadi api dari gerakan komunitas basis, maka sudah tercapai tujuan dan cita-cita kehidupan umat basis di Flores yakni menjadi fokus dan lokus kehidupan Gereja Katolik.

Tetapi sejauh yang saya lihat dari beberapa kegiatan di beberapa Gereja, tampaknya birokratisasi sudah mulai masuk dalam perayaan ekaristi. Di Paroki Onekore, misalnya setelah perayaan ekaristi, ada sambutan-sambutan: dari panitia, wakil orang tua, wakil anak-anak, dan dari pastor paroki. Kalau Anda mengikuti acara-acara yang digelar di pemerintahan seperti pertemuan, seminar, dan lain-lain, struktur acaranya sama. Saya lalu berpikir, birokratisasi sudah mulai masuk dalam perayaan ekaristi. Beragam reaksi. Ketika acaranya bertele-tele, birokratisasi semacam ini amat mengganggu.

Apa yang ingin saya sampaikan adalah jika kita hanya terpaku pada gerakan keagamaan yang sifanya massal terutama pada soal kultus, maka tidaklah heran kita memang terjebak dalam rutinisasi dari kehidupan keagamaan kita. Perayaan kita meriah tetapi sepi dari praktik-praktik sosialnya. Akan menambah rutinisasi praktik keagamaan jika birokratisasi yang lazim di pemerintahan masuk di dalam praktik-praktik keagamaan kita. Dengan demikian birokratisasi akan menambah deretan panjang ritualisme agama.
Di samping hal-hal ini saya juga melihat bahwa ada perubahan yang cukup besar bahwa peristiwa komuni pertama sebagai sesuatu yang penting dalam tahapan kehidupan iman umat Katolikdidesain untuk makin meningkatkan komitmen sosial pada diri anak. Pesta-pesta yang meriah makin berkurang.

Kita percaya bahwa ekaristi adalah pusat kehidupan orang Katolik, tempat di mana seseorang berjumpa dengan Tuhan dan merayakan iman mereka dalam kebersamaan. Dimensi ini tetap dianggap esensial dan penting dari praktik keagamaan kita. Ekaristi adalah pusat dan kekuatan dalam kehidupan iman umat Katolik. Namun perayaan ekaristi mesti memiliki relevansi sosialnya dalam kehidupan konkret, sebab kata-kata “kita diutus” pada akhir perayaan adalah sebuah janji untuk mengamalkan inti iman itu di dalam kehidupan konkret di komunitas basis.

Katekese singkat selama perayaan triduum komuni pertama seperti di Paroki Onekore itu merupakan langkah tepat untuk menanamkan kesadaran sosial di dalam diri anak agar kelak mereka menjadi orang yang peka terhadap masalah-masalah sosial. Refleksi mengenai manna, misalnya dalam katekese tersebut membangkitkan kesadaran di dalam diri anak bahwa keamanan semu dalam kelimpahan materi di “tanah Mesir” bukanlah ideal utama orang-orang beriman, sebab hidup kelimpahan materi tetapi terjadi penindasan rohani dan jasmani adalah sesuatu yang hampa. “Allah mengenyangkan mereka dengan manna dan burung puyuh, suatu makanan suci karena turun dari surga. Di padang gurun tidak hanya ada keletihan tetapi juga kekuatan karena mereka dikenyangkan tanpa ada penindasan”, begitu bunyi katekese triduum hari pertama.

Pada hari kedua, temanya: “Kamu harus memberi mereka makan”. Peristiwa memberi makan lima ribu orang dengan cara menggandakan roti dan ikan dari seorang anak. Disebutkan bahwa langkah pertama melahirkan komitmen sosial adalah adanya rasa prihatin, kedua rela memberi dari kekuarangan. Kita hidup dalam kekurangan, tetapi kita rela memberi dari kekurangan itu. Ketiga, memberi adalah bagian dari perwujudan iman. Hari ketiga, “Inilah TubuhKu – Inilah DarahKu”. Disebutkan “ekaristi yang oleh Gereja dianggap sakramen luhur, Sakramen Mahakudus, harus merupakan satu kenangan akan Yesus sebagai pembebas”.
Yang menarik dari sini adalah bagaimana komuni pertama didesain untuk menbangkitkan kesadaran dan komitmen sosial. Tentu dengan katekese sederhana dan singkat semacam ini tidak dengan serta merta akan muncul komitmen sosial yang lebih besar secara serentak pula. Tidak! Tetapi seperti pepatah bilang, guta cavat lapidem (air setitik [yang menetes secara terus menerus] akan dapat melubangkan batu besar). Ini membutuhkan usaha tanpa henti untuk mengubah sebuah cara keagamaan yang mempedulikan keprihatinan orang lain. Iman yang tidak menutup mata terhadap masalah sekitar. Iman yang menjadi ragi bagi kehidupan sosial.

Saya begitu yakin bahwa apa yang kita petik sekarang tentu saja buah dari reksa pastoral di masa lalu dengan berbagai perspektif teologisnya, plus aliran filsafat di belakangnya. Sekaranglah giliran kita untuk memikirkan model penghayatan keagamaan dari generasi sekarang untuk kehidupan puluhan tahun kemudian. Desain pastoral sekarang akan menentukan pola dan model bagi penghayatan keagamaan kita puluhan tahun berikutnya.

Desain pastoral yang peduli dengan masalah sosial dan perlunya iman menjadi nyata dalam kehidupan tentu sebuah urgensi yang tidak dapat ditunda lagi. Tetapi menanamkan iman dan bertumbuhnya akar iman yang dalam bukanlah perkara mudah. Lingkungan sosial tempat di mana anak-anak kita bertumbuh bukanlah sebuah keterberian yang mudah. Dengan kata lain anak-anak kita tumbuh di dalam situasi masyarakat yang terfragmentaris, lingkungan sosial yang konsumeristis, dan lingkungan sosial yang segala sesuatunya diukur dengan uang dan asas manfaat (utilitarianisme dan pragmatisme).

Meskipun demikian, situasi tidak membuat kita patah arang. Sebaliknya kita mengambil langkah berani untuk menyiapkan generasi Flores 50 tahun ke depan, sebuah generasi yang solidaritas sosialnya tinggi, masyarakat yang mencintai kebenaran dan keadilan. Kerentanan situasi tersebut tidak membuat kita pesimistis tetapi sebaliknya memberikan kita kekuatan. Seperti Santo Paulus bilang, “Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah bukan dari diri kami” ( 2 Kor 4:7).

Kita pun dapat berkata bahwa anak-anak kita adalah tunas di dalam bejana, yang perlu dirawat dan disiram imannya. Seperti dikatakan oleh teolog Henri de Lubac, “Hanya sesuatu yang berakar bisa hidup dan bertumbuh”. Kita punya obsesi agar iman berakar dan berkembang di sini agar iman itu bisa memberikan kita hidup.

Flores Pos | Asal Omong | 5 Desember 2009

Iman yang Dewasa

2009-10-15T01:09:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

Di halaman tengah Gereja Paroki Onekore, Keuskupan Agung Ende, Flores, terpampang tema perayaan 50 tahun paroki tersebut” Iman yang Dewasa”, yang difokuskan pada model iman yang membebaskan dan memberdayakan. Senin 21 September lalu, Uskup Agung Ende Mgr Vincent Sensi Potokota memimpin perayaan ekaristi pesta emas tersebut.

Umat menyanyi, menari, dan makan bersama di halaman gereja setelah perayaan. Tiap lingkungan menyiapkan sendiri makanannya. Hal ini sesuai dengan rencana awal dan kebijakan Keuskupan Agung Ende untuk menyederhanakan pesta-pesta di Flores. Dalam pertemuan pastoral di Mataloko, Kabupaten Ngada dua tahun lalu diputuskan bahwa pesta-pesta yang berkaitan dengan kehidupan Gereja disederhanakan. Hal yang sama diharapkan berlaku untuk pesta-pesta budaya dan berbagai pesta lainnya dalam kehidupan masyarakat Flores, yang biasanya memakan banyak ongkos.

Tema iman yang dewasa, iman yang membebaskan dan memberdayakan memang telah lama menjadi komitmen Gereja Katolik Flores. Seingat saya Uskup Sensi pernah menekankan perlunya kedewasaan dalam kehidupan menggereja di Flores pada saat pencanangan musyawarah pastoral di Katedral Ende beberapa waktu lalu. Kedewasaan iman bisa saja ditafsir dari berbagai sudut pandang. Namun bila ditarik benang merahnya dengan pernyataan Uskup Sensi bahwa “iman tanpa perbuatan adalah bohong belaka” yang disampaikannya pada pesta 50 tahun Gereja Onekore, maka sesungguhnya pernyataan itu menunjukkan perlunya umat Katolik secara serius mewujudkan nilai-nilai injili di dalam praksis kehidupannya.

Strategi pastoral Keuskupan Agung Ende sebagaimana tertuang dalam agenda-agenda musyawarah pastoral menekankan praksis komunitas umat basis yang membebaskan dan memberdayakan. Komunitas basis dalam pengertian ini tidak saja menjadi tempat memperlancar kegiatan liturgis gereja sehingga perayaan dirayakan sedemikian meriahnya, melainkan sebuah pendekatan pastoral yang terfokus pada gerakan-gerakan sosial yang membebaskan umat dari belenggu-belenggu. Strategi pastoral yang mengutamakan inisiatif dan prakarsa-prakarsa untuk secara bersama membangun sebuah kehidupan bersama yang lebib baik. Ada usaha untuk memperbarui kehidupan sosial baik secara ekonomis, budaya, maupun politis.

Dalam konteks seperti ini sangatlah ditekankan dibangunnya kebersamaan. Komunitas basis tidak hanya memberi tempat pada kesalehan pribadi melainkan kesalehan sosial. Iman yang peka terhadap kehidupan sekitarnya. Peka terhadap masalah-masalah sosial. Peka terhadap isu-isu politik. Peka terhadap masalah sosial. Kepekaan itu harus disertai dengan munculnya prakarsa dan komitmen untuk terlibat di dalamnya dan aktif mencari solusi. Iman yang peka adalah iman yang merasakan apa yang dirasakan oleh gereja (sentire cum ecclesiae), apa yang menjadi keprhatinan Gereja, dan apa yang menjadi kepentingan umum demi kebaikan manusia. Sebab bagaimanapun gloria Dei, vivens homo.

Karena itu kemeriahan ibadah seperti yang terjadi pada perayaan liturgis Gereja Katolik Flores harus pula dibarengi lahirnya komitmen sosial di dalam masyarakat. Perayaan ekaristi harus bisa membangkitkan semangat untuk semakin terlibat di dalam gerakan sosial untuk membarui masyarakat.

Sebab itu konsep komunitas umat basis sebagai lokus gerakan pembebasan menuntut adanya perubahan mendasar dalam pola kehidupan menggereja. Kesalehan pribadi harus disertai dengan kesalehan sosial. Kesalehan sosial tidak lain adalah sebuah tindakan nyata sebagaimana ditunjukkan orang Samaria di dalam Injil yang membantu sesamanya yang menderita. Kesalehan sosial dipupuk melalui komitmen dan keterlibatan dalam memecahkan masalah bersama agar kehidupan manusia makin sempurna.

Karena itu kemeriahan ibadah seperti yang terjadi pada perayaan liturgis Gereja Katolik Flores harus pula dibarengi lahirnya komitmen sosial di dalam masyarakat.

Keterlibatan sosial ini harus passing over dalam semangatnya. Semangat beralih dari sibuk dengan diri sendiri ke sibuk dengan urusan bersama. Sehingga iman tidak semata-mata soal urusan pribadi dengan Allah tetapi dilihat secara horisontal, dalam hubungannya dengan sesama. Semangat passing over inilah yang mengharuskan orang Katolik membuka tangan dan hatinya kepada semua orang dari berbagai agama, etnis, dan budaya. Gereja sendiri telah menjadi contoh bagaimana pluralisme di dalam suku dan budaya menjadi kekayaan yang luar biasa untuk saling memperkaya satu sama lain.

Pluralisme tidak saja dalam konteks asal, melainkan dalam konteks pandangan dan pilihan politik. Dari apa yang saya lihat di beberapa kesempatan pandangan dan pilihan politik telah memisahkan dan menghancurkan semangat solidaritas. Dalam hal-hal yang krusial, perhitungan kepentingan politik menyumbangkan bagian terbesar pada sikap meremehkan kepentingan umum.

Sebenarnya gagasan-gagasan kemandirian di dalam kehidupan Gereja telah lama menjadi pokok perhatian Gereja Katolik Flores. Seluruh reksa pastoral yang dirancang oleh misi Gereja Katolik baik dalam bidang ekonomi, budaya, dan politik diarahkan menuju kemandirian umat. Membangun Gereja Katolik yang mengakar dalam kehidupan umat. Secara teologis, inkarnasi adalah dimensi terdalam dari berakarnya iman dalam kehidupan umat. Mengakar tidak saja dalam hal secara numerik banyak yang menganut iman Katolik, melainkan bagaimana iman mengarahkan seluruh kehidupan.

Di tengah banyak keraguan, apakah sebuah daerah misi yang usianya masih muda bisa dihasilkan calon imam untuk memenuhi kebutuhan tenaga pastoral gereja, didirikanlah seminari pertama di Lela, Kabupaten Sikka, yang kemudian dipindahkan ke Mataloko. Seminari pertama didirikan setelah Serikat Sabda Allah hadir di Flores sepuluh tahun lebih. Apa yang kita saksikan sekarang yakni hampir tiga ratusan misionaris dari Flores dan Timor bekerja di berbagai negara. Fakta ini menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil atau tidak ada yang terlalu sulit untuk mewujudkan sebuah mimpi besar.

Ketika pemerintah mengambil kebijakan membatasi bantuan tenaga dan dana asing untuk pembangunan keagamaan di Indonesia, Gereja Katolik mengembangkan konsep gereja yang mandiri. Kemandirian gereja dalam beberapa hal seperti tenaga sebagiannya sudah dipenuhi. Yang masih sulit adalah kemandirian finansial. Gereja belum sepenuhnya bisa membiayai dirinya sendiri dengan dana dari umat. Meski kita dapat berharap bahwa hal ini pun akan terpenuhi sejalan dengan kemajuan ekonomi umat dan makin tertibnya pengeluaran ekonomi rumah tangga untuk hal-hal yang produktif.

Di beberapa tempat konsep kemandirian ini memang membawa efek yang positif bagi kehidupan gereja di mana umat Katolik merasa bertanggung jawab terhadap kehidupan gereja. Gereja tidak lagi dimengerti sebagai urusan hirarki gereja melainkan seluruh umat adalah Gereja sesuai dengan konsep menggereja dari Konsili Vatikan kedua. Tapi haruslah diakui bahwa di beberapa tempat konsep kemandirian gereja dalam hal finansial telah membawa gereja pada relasi yang tidak independen pada kekuasaan politik. Bantuan-bantuan pemerintah kepada gereja sering menyulitkan posisi hirarki gereja dalam hal-hal krusial. Jika semua orang belajar dari pengalaman-pengalaman ini dan berusaha membangun sistem finansial yang teratur baik dalam menggalang dana maupun pengelolaannya yang transparan, maka perlahan-perlahan secara finansial paroki-paroki akan bisa lebih mandiri dan membiayai dirinya sendiri.

Iman yang dewasa tidak lain adalah iman yang berakar dalam kehidupan. Iman yang diinspirasi oleh nilai-nilai Injili. Benih-benih Injil telah ada sejak tahun 1516 di Flores yang dimulai oleh imam-imam Dominikan, dilanjutkan oleh Serikat Jesus, hingga penyerahan misi Flores dan Timor ke Serikat Sabda Allah tahun 1913/1914. Secara numerik telah terjadi peningkatan jumlah sehingga disebutkan bahwa Flores memang “naturaliter christiana”. Tetapi pertumbuhan ini tidak berjalan sebanding dengan pertumbuhan dimensi etis keagamaan dalam praksis hidup. Dari respon terhadap politik, korupsi, lingkungan hidup, pertambangan, dan pengorbanan pada kepentingan umum, kita tahu bahwa iman kita belum dewasa.

Melbourne Oktober 2009

Bersama Lawan Kemiskinan

2009-09-18T05:52:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

KRISTEN dan Muslim: Bersama memerangi kemiskinan (Christians and Muslims: Together in overcoming poverty). Inilah ajakan yang diserukan Gereja Katolik kepada saudaranya yang Muslim pada akhir bulan Ramadhan, bulan yang penuh berkah. Pesan ini disampaikan Dewan Kepausan untuk Dialog Antaragama-agama (Pontifical Council for Interreligious Dialogue) yang ditandatangani Presiden dan Sekretatis Dewan Kepausan untuk Dialog Antaragama-agama, Kardinal Jean-Louis Tauran dan Uskup Agung Pier Luigi Celata.

Seruan seperti ini jarang dipublikasikan di media-media umum. Padahal tiap tahun Dewan Kepausan untuk Dialog Antaragama-agama selalu menyampaikan kepada saudara-saudaranya yang Muslim sebuah pesan dengan penuh rasa hormat, kegembiraan dan ajakan bergandengan tangan untuk bekerja sama dalam hal-hal yang menyangkut kemanusiaan. Karena tidak ada alasan yang lebih mendasar untuk menolak dan mengingkari tanggung jawab bersama umat beragama untuk memerangi segala bentuk tindakan yang merendahkan martabat manusia. Karena Allah Mahacinta, Mahapengasih dan Mahapenyayang mencintai semua orang yang mencari Dia dalam kebenaran.

Pesan Ramadhan kali ini difokuskan pada masalah kemiskinan. Setelah menyampaikan ungkapan persahabatan yang mendalam dan kegembiraan hubungan antara kedua agama dan sikap semakin terbuka untuk berdialog, Dewan Kepausan mengajak untuk bergandengan tangan memerangi kemiskinan yang membelenggu manusia.

Dalam pandangan Gereja Katolik, kemiskinan adalah satu medan keprihatinan bersama tanpa sekat dan batas agama dan etnis. Kemiskinan tidak mengenal label agama dan etnis. Kemiskinan adalah masalah bersama, musuh bersama yang harus dilawan agar manusia terbebas dari hidup kemelaratan, hidup yang tidak manusiawi. Memerangi kemiskinan menjadi medan kerja sama yang tidak mengenal batas wilayah agama dan etnis.

Pesan ini mau mengajak umat Kristen dan Islam bergandengan tangan dan memberi perhatian pada masalah kemiskinan agar orang miskin mendapat tempat yang layak, terangkat harkat dan martabatnya dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Mengapa kemiskinan? Karena kemiskinan adalah kekuatan yang bisa merendahkan martabat manusia, menyebabkan penderitaan yang tidak bisa ditolerir dan sering menjadi sumber keterasingan, kemarahan, bahkan kebencian dan sumber perlawanan. Kemiskinan dapat memproduksi tindakan permusuhan dengan mencari pembenaran di dalam pendasaran agama-agama, kemiskinan mengancam perdamaian dan keamanan.

Paus Benediktus XVI pada Hari Perdamaian Sedunia tahun 2009 nanti dalam pesannya sebagaimana juga disinggung dalam ensiklik Caritas in Veritate yakni Cinta Kasih dan Kebenaran menyebutkan ada dua bentuk kemiskinan: kemiskinan yang harus diperangi dan kemiskinan yang harus di-embrace. Kemiskinan yang harus diperangi adalah kelaparan, kekurangan air bersih, akses yang buruk dan terbatas pada pelayanan kesehatan dan perumahan yang tidak layak, pendidikan yang buruk dan sistem budaya, kebodohan, dan tidak lupa menyebutkan ”bentuk-bentuk kemiskinan baru” terutama dalam negara-negara maju seperti marjinalisasi, kemiskinan afektif, moral dan spiritual. Paus mengajak perlu dibangunnya prinsip persaudaraan universal dan tanggung jawab bersama.

“Orang miskin menantang kita dan di atas segalanya mengundang kita untuk bekerja bersama dalam hal ini: memerangi kemiskinan,” kata Dewan Kepausan mengakhiri pesannya.

Pesan ini relevan untuk kita di sini. Nusa Tenggara Timur termasuk dalam salah satu provinsi yang tingkat kemiskinannya masih tinggi. Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih minim. Kita masih sering temukan kasus busung lapar, kurang gizi, tingkat pendidikan yang rendah, masalah lingkungan hidup, masalah etika (korupsi dan kolusi, misalnya). Di Flores dan Lembata juga bersama.

Banyak masalah yang bisa kita selesaikan bersama seandainya semua agama bersatu dan bergandengan tangan. Tidak ada alasan yang mendasar untuk mengingkari tanggung jawab bersama agama-agama untuk mengatasi masalah kemanusiaan. Malah keterlibatan agama-agama dalam memerangi masalah-masalah yang merendahkan martabat manusia merupakan satu keharusan. Karena agama pada hakikatnya menawarkan kebebasan lahir dari batin, mendorong tiap usaha untuk mensejahterakan masyarakat.

Sejarah dan politik sering mengaburkan komitmen agama-agama untuk memerangi masalah-masalah yang membelenggu kemanusiaan seperti kemiskinan. Kita seringkali tenggelam dalam sejarah masa lampau, sejarah yang merenggangkan hubungan antaragama-agama. Kita sering lupa memandang masa depan bersama dan mengusahakannya lebih baik. Kita terperangkap dengan sejarah masa lalu dan sering lupa belajar dari masa lalu untuk membangun kehidupan bersama yang lebib baik di masa depan.

Ini semua terjadi karena politik telah mempolitisasi agama. Agama dipakai hanya untuk melegitimasi kekuasaan dan jalan menuju kekuasaan. Agama yang terperangkap dalam politik mengakibatkan agama kehilangan roh pembebasannya. Agama tidak lagi berfungsi sebagai suara yang berseru-seru untuk selalu mengingatkan pemangku kekuasaan bahwa mereka harus selalu berada dalam semangat dan komitmen untuk memerangi kemiskinan.

Banyak sekali penelitian dibuat dan ditulis yang menunjukkan agama memiliki peran penting dalam mendorong perubahan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi ketika agama terbelenggu oleh sejarah dan politik, agama menjadi salah satu alasan untuk menghindari kerja sama yang lebih erat untuk memerangi masalah kemanusiaan. Karena di sana akan ada kelompok kepentingan politik. Politik sering menciptakan jarak.

Banyak contoh di Flores dan Lembata di mana dalam masalah-masalah kemanusiaan, agama seringkali dipakai untuk membentengi kepentingan ekonomi-politik elite politik lokal kita. Dalam masalah tambang, misalnya, ada usaha dari elite ekonomi dan politik lokal dalam kerja sama mereka dengan pemodal untuk menciptakan kotak-kotak dengan label agama. Padahal agama sejatinya harus selalu memperjuangkan kepentingan orang-orang yang kalah dan menentang setiap usaha pembangunan yang merendahkan martabat manusia dan mengorbankan rakyat kecil-miskin yang tidak berdaya.

Kepentingan ekonomi-politik elite lokal makin memperlebar jarak dan merenggangkan hubungan antaragama-agama. Basis-basis politik dibangun dengan berbasis agama atas nama demi memperjuangkan kepentingan umat. Bukan kepentingan masyarakat luas. Dampak buruk dari ini adalah kita jarang temukan adanya inisiatif bersama agama-agama untuk memerangi kemiskinan. Pemimpin agama seringkali gagal mengajak umatnya bahwa agama bukanlah halangan bagi kerja sama untuk memerangi kemiskinan.

Dalam banyak hal energi sosial kita sering dihabiskan untuk mengurus pertikaian berbasis agama. Padahal agama hanya dipakai untuk melegitimasi kepentingan ekonomi-politik. Akarnya adalah kepentingan ekonomi dan politik. Karena itu kita membebaskan agama dari belenggu kepentingan ekonomi dan politik sekelompok elite tetapi mengembalikan perannya untuk membebaskan manusia dari belenggu-belenggu yang terpasang pada kuk kemanusiaan kita.

Flores dan Lembata adalah tempat kita bersama, rumah kita bersama, yang harus dijaga. Kalau demikian halnya, maka apapun masalah yang dihadapi masyarakat Flores dan Lembata adalah masalah kita bersama. Isu lingkungan hidup, isu pertanian, pengelolaan sumber daya alam, isu kemiskinan, isu politik dan budaya, atau isu apa saja haruslah dianggap keprihatinan kita bersama. Di situlah pentingnya masyarakat Flores dan Lembata membangun komitmen bersama untuk menjaga rumah yang disebut Flores dan Lembata itu.

Kemiskinan adalah salah satu masalah yang paling krusial di Flores dan Lembata. Maka sudah sepatutnya agama-agama di sini memperbanyak prakarsa untuk bersama-sama memerangi kemiskinan. Bahwa agama bukanlah halangan untuk kita bekerja sama. “Orang miskin menantang kita dan di atas segalanya mengundang kita untuk bekerja bersama dalam hal ini: memerangi kemiskinan”. Semoga kata ini selalu menggema di sudut-sudut Flores dan Lembata. Bahwa kita diundang untuk bekerja sama memerangi kemiskinan.

Edisi, 19 September 2009

Lokal

2009-09-11T06:08:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

DALAM rentang sejarah 10 tahun Flores Pos, ada satu masa di mana motonya diubah. Dari “Nusa Bunga untuk Nusantara” diubah menjadi “Membangun Manusia Pembangun”. Moto “Membangun Manusia Pembangunan” adalah moto Surat Kabar Mingguan Dian, yang untuk sementara telah dibekukan oleh pemiliknya. Entah apa yang melatari perubahan itu tidak terlalu jelas bagi kita. Episode tersebut barangkali sesuatu yang sepele, tetapi dalam beberapa hal dia berbicara banyak mengenai dinamika internal pers. Ini barangkali sebuah Wars Within meminjam judul buku Janet E Steele yang menulis mengenai konflik internal Majalah Tempo. Buku ini ditulis dengan cara yang memikat menggunakan narrative reporting atau yang oleh beberapa kalangan disebut jurnalisme sastrawi.

Bupati Ende Don Bosco M Wangge, Frans Anggal, Johanes Don Bosco Do dan Rony So

Moto ini dalam satu hal menjelaskan mengenai yang lokal itu. Bahwa yang lokal dapat menyumbangkan sesuatu bagi yang global. Dalam teori globalisasi, ketegangan terjadi antara negara bangsa (nation-state) dengan situasi global, tetapi sesungguhnya ketegangan juga terjadi di dalam negara-bangsa itu sendiri. Seperti halnya juga di dalam Gereja Katolik terdapat ketegangan antara universalisme gereja dan partikularisme. Hubungan dialektis antara yang universal dan yang partikularis itu di satu sisi menimbulkan ketegangan hubungan tetapi di sisi lain memperkaya kehidupan gereja. Dalam konteks yang sama, yang lokal di dalam negara bangsa dapat memberikan kontribusi bagi kekayaan kehidupan bersama. Tetapi bagaimana yang lokal memberikan kekayaan kepada yang umum atau yang universal jika yang lokal tidak diperkaya, tidak ditapis dengan jernih untuk menemukan yang bernas dan berisi, sehingga pada gilirannya dijadikan sebuah kontribusi yang bermakna.

Dengan keyakinan inilah, Harian Umum Flores Pos ingin memberikan makna pada yang lokal itu. Dalam usia 5 tahun, Harian Umum Flores Pos menggelar seminar dengan tema ”Membangun Ekonomi Flores: Masalah dan Solusinya”. Inti dari seminar itu adalah bagaimana membangun ekonomi lokal di Flores dan Lembata, sehingga terjadi penguatan basis ekonomi di kawasan ini. Pembicaraan di ruang seminar ini tentu dimaksudkan untuk sumbang gagas bagaimana intelektual-intelektual Flores berbicara dan mendiskusikan kehidupan mereka dan menemukan jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi. Saat itu Yoseph Tote (sekarang Bupati Manggarai Timur) bicara soal pengembangan sumber daya manusia, Manajer Cabang PT PLN Flores Bagian Barat Albert Prajartoro bicara soal bagaimana sumber daya listrik mampu mendorong percepatan pembangunan di Flores, Cyrillus Kerong (Redaktur senior Bisnis Indonesia) bicara kehadiran investor dalam membangun ekonomi Flores, Kepala Bappeda Ende Anton Se (mewakili Bupati Ende Paulinus Domi), dan Pastor Paul Budi Kleden SVD yang berbicara mengenai ekonomi kerakyatan. Pater Budi bicara soal politik ekonomi yang memihak rakyat.

Pada usianya ke-10 Harian Umum Flores Pos kembali membahas ekonomi. Kali ini media milik Serikat Sabda Allah (Societas Verbi Divini) ini bicara soal pangan lokal. Bupati Ende Don Bosco M Wangge, Dokter Johanes Don Bosco Do, Pemimpin Redaksi Flores Pos Frans Anggal dan Rony So dari FIRD. Formatnya tidak dalam bentuk seminar atau diskusi, melainkan talk show. Suasananya lebih cair dan santai. Santai dalam cara tapi serius dalam isi. Titik penting di sini adalah bagaimana rakyat Flores dan Lembata tidak jatuh dalam kemiskinan, tidak jatuh dalam kelaparan, tidak jatuh dalam situasi busung lapar, melalui cara memaksimalkan potensi lokal, menggunakan apa yang mereka miliki, dan yang penting adalah makan dari apa yang dihasilkan dari tanah mereka sendiri.

Jika demikian penting isu pangan lokal ini, maka ada tiga unsur penting di dalamnya yang harus dipertahankan yakni tanah, air dan hutan. Penting sekali agar para petani kita memiliki lahan tempat mereka mencangkul, menanam, dan memanen. Para petani mesti memiliki akses pada ketersediaan air yang mengalir dari hutan-hutan kita. Konsekuensinya adalah kebijakan pemerintah yang lebih tegas untuk mempertahankan hutan dan ketersediaan air dan mendorong partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian hutan. Adalah sesuatu yang ironis jika di satu sisi kita bicara pentingnya pangan lokal tetapi di sisi lain kita tidak memberi perhatian pada masalah tanah, air dan hutan.

Karena itu setiap usaha yang mau menghilangkan atau mencabut petani dari lahan pertanian mereka, sudah seharusnya dicegah. Jika kita melihat komposisi penduduk kita dan kontribusi pada pendapatan domestik regional bruto (PDRB) sektor pertanian masih mendominasi. Itu saja sudah menggambarkan bahwa sebagian besar penduduk kita bergerak di sektor pertanian. Karenanya kehilangan lahan pertanian sama dengan menciptakan kemiskinan dan mencabut mereka dari tanah kelahirannya.

Pangan lokal tentu saja bukan semata-mata menghidupkan lagi nostalgia masa lalu akan kekayaan dan keberagaman makanan kita, atau bukan soal ketersediaan pangan yang cukup tetapi terutama bagaimana para petani ikut menentukan apa yang mesti ditanam, yang mesti mereka petik dari kebun-kebun mereka, dan mereka mendapatkan keadilan dari perdagangan komoditas pertanian. Kedaulatan pangan mungkin kata yang tepat di sini. Pangan lokal harus sejalan dengan konsep kedaulatan pangan. Di sini tentu saja tidak hanya soal produksi, tetapi para petani memiliki akses yang luas pada pangan. Akses pangan terjadi dalam kondisi pasar yang adil dan seimbang.

Pangan lokal dan kedaulatan pangan pada gilirannya akan membantu menyelesaikan ketegangan antara apa yang global dan apa yang lokal. Di sini yang lokal akan menjadi yang global. Siapa bisa menyangka bahwa jambu mete Flores, yang bebas dari pemakaian pupuk, bisa dihidangkan di restoran di Paris, di London dan di Amerika. Jambut mete dari Aimere (Ngada) dan dari Tanjung Bunga (Flores Timur) dieskpor ke Eropa dan Amerika. Jambu mete Flores ini tembus pasar Eropa dan Amerika karena bebas dari pemakaian pupuk kimia. Mungkin kita bisa bermimpi bahwa suatu saat ubi nua bosi bisa diekspor asalkan disentuh dengan teknologi yang diterima pasar.

Penghargaan kita pada pangan lokal tentu saja pada satu sisi akan melahirkan dan memunculkan cita rasa kuliner yang khas dari Flores dan Lembata. Dengan ini akan lahir pula kecerdasan kuliner Flores dan Lembata. Konsep pangan lokal dengan sentuhan kecerdasan kuliner Flores dan Lembata ini akan sejalan dengan keinginan pemerintah dan orang-orang Flores untuk mengembangkan potensi pariwisatanya. Dengan demikian kita tidak saja berpikir tentang ekspor ke mancanegara, melainkan orang datang untuk menikmati cita rasa kuliner Flores dan Lembata.

Perubahan cara pandang terjadi hanya dimungkinkan oleh perubahan mindset kita dalam memandang yang lokal. Lokal dalam banyak kesempatan sering dianggap kekalahan. Pangan lokal juga demikian. Makanan-makanan lokal seringkali bertekuk lutut di hadapan kampanye kehidupan global yang diuar-uarkan oleh iklan-iklan.

Harian Flores Pos oleh motonya dari “Nusa Bunga untuk Nusantara” dituntut untuk menghargai yang lokal dan mendorong ekonomi lokal ke arah kemandirian dan kedaulatan. Oleh tuntutan ini pula, media di Flores dan Lembata mesti memainkan peran untuk berada di sisi para petani yang menjadi mayoritas dari penduduknya. Media banyak kali dikritik karena tidak cukup menyediakan tempat bagi isu-isu kemiskinan dan ekonomi lokal. Jarang sekali suara-suara orang miskin muncul di media.

Yang mesti dilakukan media adalah memberi tempat bagi orang-orang miskin di dalamnya, memberi tempat bagi para petani-petani miskin di pedesaan sehingga media memainkan peran mediasi dan menjadi penyambung suara orang-orang miskin (the voice of the poorest atau the voice of the voiceless). Pada gilirannya media membantu publik memberikan sokongan bagi pengentasan kemiskinan dan mendorong kemandirian ekonomi lokal dan membantu para pengambil kebijakan untuk memberikan solusi.

Memperkuat lokal berarti memperkuat masyarakat akar rumput. Pers oleh tugas dan tanggung jawabnya mesti memperkuat masyarakat akar rumput, mendorong kemandirian mereka, dan membangkitkan rasa harga diri.

Edisi, 12 September 2009

Dari Nusa Bunga

2009-09-06T04:06:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

TIDAK terasa Harian Flores Pos, harian pertama di Flores, telah berusia sepuluh tahun pada tahun 2009 ini. Tentu tidak untuk menepuk dada bahwa dalam usia tersebut, Harian Flores Pos sudah memberikan kontribusi bagi perjalanan masyarakat Flores dalam mengasah nalar, dalam mendapatkan hiburan yang sehat dan menjadi medium pendidikan berdemokrasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Banyak isu-isu lokal yang penting yang diangkat Harian Flores Pos dan bahkan kemudian isu-isu tersebut menjadi isu nasional.

Ambillah contoh. Jajak pendapat di Timor Timur yang dimenangkan kelompok pro-kemerdekaan memberikan kita satu residu dari masalah tersebut: selain masalah pengungsi, tetapi juga pemindahan Korem dari Dili ke Flores. Harian Flores Pos, bayi yang baru lahir kala itu – Flores Pos lahir 9 September 1999 -- harus berhadapan dengan kegelisahan masyarakat Flores mengenai pemindahan Korem. Dia memilih menjadi penyambung lidah yang kelut dari masyarakat Flores. Diskusi pemindahan Korem telah menjadi diskusi hangat pada masa-masa itu. Diskusi kemudian sampai pada satu titik tertentu pada masa itu: perlukah fungsi teritorial dari TNI dipertahankan? Diskusi ini hangat dibicarakan di tingkat nasional pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid.

Isu lain yang menjadi penting bagi bayi Flores Pos pada masa itu adalah masalah rabies. Rabies yang tidak pernah tuntas sampai sekarang merupakan hal baru bagi masyarakat Flores. Kematian yang beruntun di beberapa wilayah terutama Ngada dan Ende dan sekarang merata di seluruh Flores telah menggoncangkan sendi-sendi sosial dan budaya. Dari sesuatu akrab menjadi sesuatu yang menakutkan. Anjing adalah binatang peliharaan yang begitu dekat dengan kehidupan masyarakat Flores tetapi tiba-tiba menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kehidupan mereka. Anjing menjadi binatang yang mesti diwaspadai dan dijauhi. Flores Pos terus menerus mengingatkan pemerintah dan semua orang agar penanganan rabies perlu diprioritaskan baik dalam kebijakan maupun dalam alokasi dana. Flores Pos menentang rencana studi banding DPRD ketika masyarakatnya berhadapan dengan masalah rabies.

Pemekaran wilayah adalah juga menjadi isu penting. Harian Flores Pos mendorong pemekaran wilayah terutama kabupaten. Ini menjadi salah satu agenda penting. Obsesi kita pada waktu itu adalah mendorong proses demokratisasi di tingkat lokal. Pemerintahan yang demokratis, yang dicita-citakan oleh reformasi mesti bertumbuh dan berkembang di tingkat akar rumput. Perubahan operasi administrasi birokrasi pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi adalah jalan menuju pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di tingkat lokal. Meski kita sekarang ini harus menerima kenyataan bahwa daerah-daerah pemekaran baru dibajak oleh elite lokal sendiri untuk kepentingan mereka.

Tambang adalah juga masalah yang mendapat perhatian serius koran ini. Harian ini menangkap dengan jelas dan serius kegelisahan petani-petani Flores dan Lembata yang takut kehilangan lahan pertanian karena eksplorasi dan eksploitasi tambang. Pengambil kebijakan di daerah ini dengan tujuan mensejahterakan rakyat menggandeng investor tambang, tetapi kebijakan ini justru menimbulkan kegelisahan di kalangan para petani terutama mengenai lahan pertanian mereka. Para petani takut janji-janji kesejahteraan dari investasi tambang itu tidak terpenuhi, malah berakibat fatal bagi kehidupan mereka karena mereka akan kehilangan lahan pertanian. Mungkin akan kehilangan segalanya karena pemulihan tanah akibat pertambangan adalah sesuatu yang makan waktu dan mungkin juga sesuatu yang mustahil akan terjadi.

Banyak kegelisahan masyarakat Flores dituangkan secara jernih – mungkin kadang-kadang keras dan tidak melingkar-lingkar atau merangkak seperti kepiting. Bolehlah dibilang Harian Flores Pos mengekspresikan cara orang Flores dan Lembata menyampaikan pendapatnya: lugas, tegas, dan to the point. Tentu ini kadang-kadang menyakitkan. Mungkin karena di zaman serba bisa dibeli ini kebenaran sulit didapatkan dan kebenaran mesti diperjuangkan.

Kita tidak bisa mengingkari bahwa Flores Pos bisa seperti pedang. Ada yang tertusuk, ada yang terluka, dan ada yang terhibur. Tetapi media ini dibangun tidak untuk tujuan itu. Tujuan utamanya adalah agar kehidupan masyarakat Flores dan Lembata semakin berkualitas, semakin baik, dan semakin menampakkan wajah kemanusiaan. Wajah masyarakat Flores yang egaliter, toleran, demokratis, berbudaya, dan menghargai dan mempertahankan nilai-nilai kultur mereka yang baik. Media hanya membantu agar masyarakat Flores mendapatkan bahan pertimbangan yang lebih baik dalam mengambil keputusannya. Media hanya membantu masyarakat mendapatkan informasi yang bermutu, mengetahui duduk soal suatu masalah, dan memberikan berbagai perspektif dalam melihat masalah. Pada akhirnya masyarakat sendirilah yang menentukan, yang mengambil keputusan apa yang terbaik bagi kehidupan mereka bersama sebagai masyarakat, bangsa dan negara.

Semua cita-cita mulia ini dilalui dalam berbagai cara dan situasi. Ibarat seorang penabur yang menaburkan benih: ada benih yang jatuh di atas tanah yang subur, ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di atas batu, ada yang jatuh di jalan sehingga mati terinjak orang. Ada benih yang tumbuh subur tetapi ada pula yang tumbuh di antara ilalang. Media menjembatani dan membawa kegelisahan dan kemarahan ke tengah publik. Di wilayah publik itulah masyarakat mendiskusikannya dan menanggapinya. Persepsi bisa berbeda. Tetapi justru karena itulah ada kekayaan dalam memandang satu masalah. Di situlah tumbuh demokrasi, tempat di mana perbedaan pandangan dan ideologi bertaut satu sama lain dan diterima sebagai sesuatu yang wajar dan lumrah. Di situ kehidupan menjadi lebih kaya dan berwarna. Tetapi kalau di wilayah publik hanya ada tafsiran tunggal maka otoritarianisme bertumbuh dan berkembang di sana. Kehidupan akan berubah menjadi kerdil. Kualitas kehidupan pun akan menurun.

Jika kita menelusuri sejarah pers di Flores dan Lembata -- mungkin umumnya di Nusa Tenggara Timur – maka akan segera tampak bagi kita bahwa sejarah pers di wilayah ini adalah sejarah jatuh bangun. Satu tumbuh hilang berganti. Pemiliknya bukan berasal dari kelompok raksasa industri pers, melainkan lahir dari serba-keterbatasan dalam hal modal, sumber daya manusia, dan fasilitas. Pers di Flores lahir dari visi dan misi untuk mencerdaskan masyarakat Flores meski tumbuh di dalam situasi serba terbatas.

Seperti di dalam sejarahnya, pers dan dunia perbukuan tumbuh berkat kemajuan di bidang mesin cetak. Mesin cetak memunculkan revolusi di dalam industri komunikasi dan meretas jalan baru bagi konstruksi hubungan sosial di dalam masyarakat. Pertumbuhan pers di Flores-Lembata juga tidak terlepas dari kehadiran mesin cetak. Percetakan Arnoldus Nusa Indah hadir pertama kali tahun 1925. Sejak itu sampai sekarang mesin percetakan Arnoldus Nusa Indah tidak pernah berhenti mencetak bahan-bahan bacaan bermutu bagi masyarakat Flores khususnya – dalam sejarahnya hasil cetakan Percetakan Arnoldus menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Majalah bulanan Bintang Timoer yang sebelumnya dicetak di Yogyakarta pada tahun 1928 mulai dicetak di Percetakan Arnoldus. Berturut-turut Bentara dan Anak Bentara. Majalah Dian dan sekarang Flores Pos.

Sejarah pers di Flores dan Lembata (juga NTT) akhirnya memberikan kita gambaran utuh bahwa ada usaha tanpa henti untuk mencerdaskan masyarakat Flores dan Lembata khususnya dan NTT umumnya. Ada usaha serius bahwa diperlukan alat yang kita sebut media untuk mengontrol penggunaan kekuasaan publik agar dia diabdikan sepenuhnya bagi kesejahteraan umum. Ada alat kontrol agar hukum tidak diselewengkan karena kalau diselewengkan akan melahirkan ketidakadilan. Ada alat kontrol agar masyarakat tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah mereka tetapi menggunakan cara-cara demokratis. Ada alat kontrol agar kehidupan bersama menjadi lebih demokratis dan lebih bermutu. Ada alat kontrol agar masyarakat bisa tahu bahwa pluralisme adalah sesuatu yang lumrah. Kontrol ini akan berjalan timbal balik yakni masyarakat juga mengontrol media agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya.

Dari Nusa Bunga untuk Nusantara adalah ikhtiar bahwa Flores Pos ikut ambil bagian dalam membangun karakter bangsa Indonesia (nation building) yang demokratis. Orang Flores akan terus berjuang tanpa henti untuk terus ambil bagian dalam membangun karakter bangsa Indonesia. Meskipun jalan ke arah itu tidak selalu mudah.

Flores Pos, edisi 5 September 2009

Dewan

2009-09-01T07:02:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

KRITIKAN terhadap anggota parlemen baik lokal maupun nasional tak pernah padam. Banyak sekali kritikan disampaikan baik melalui puisi maupun lagu. Iwan Fals mengkritik anggota DPR RI pada era Soeharto. “Jangan tidur waktu sidang soal rakyat,” kata Iwan Fals. Grup band PADI mengkritik DPR era reformasi. Mulai dari Sabang hingga Merauke, dari Talaud hingga Mianggas, banyak suara kritik ditujukan ke anggota parlemen (lokal dan nasional). Banyak pula anggota Dewan dijebloskan ke penjara karena terlibat skandal korupsi dana-dana proyek. Anggota Dewan jadi broker proyek dari pusat hingga daerah. Pendek kata seabrek kritikan dialamatkan ke anggota Dewan.

Banyak orang tidak mau menggunakan hak pilihnya karena lelah dengan situasi politik yang terkesan mengabaikan moralitas. Rakyat merasa dipecundangi. Mereka aktif memberikan suara di tempat-tempat pemungutan suara, tetapi mereka merasa tergadai suaranya oleh perilaku politik. Seperti kritikan Benita Chudleigh, Feeling cheated, acting apathetic (Inside Indonesia 97, July-September 2009), banyak mahasiswa tidak mau menggunakan suara mereka – angka golongan putih meningkat – akibat perilaku anggota Dewan yang keluar dari etika politik yang benar. Orang-orang yang tidak mau menggunakan lagi suaranya merasa kecewa, merasa dicurangi dan merasa suara mereka disia-siakan oleh politik anggotaDewan yang tidak lagi memperhatikan kepentingan rakyat.

Banyak anggota Dewan tidak mengindahkan lagi kepentingan rakyat, tetapi berebut kue pembangunan menurut cara mereka sendiri. Persekutuan politik dan pemodal telah menodai perjalanan demokrasi dan meminggirkan kepentingan rakyat. Hal itu bisa kita lihat dari masalah tambang di Flores-Lembata. Anggota Dewan kita ikut rombongan pemerintah melakukan studi banding dengan biaya ratusan juta. Mereka tidur di hotel-hotel mewah. Dilengkapi berbagai kebutuhannya. Dipenuhi berbagai keinginannya. Mereka mencari bandingan soal tambang, tapi menampik bandingan yang diberikan oleh rakyatnya sendiri. Mereka mengabaikan data-data yang diberikan oleh kelomppok-kelompok masyarakat dan mencari bandingan sendiri dengan mengusulkan dana ke pemerintah. Di satu sisi mereka berdiri membela rakyat, tetapi di sisi lain mereka mencari celah untuk mendapatkan dana anggaran pemerintah dengan berbagai modus kegiatan. Dampak buruknya adalah siapa mengontrol siapa.

Tidak semua anggota DPRD berperilaku buruk. Tidak semua. Ada banyak yang baik-baik. Ada banyak yang berjibaku dari desa ke desa dan satu tempat ke tempat lainnya untuk merasakan denyut nadi hidup rakyat. Tetapi suara mereka tidak cukup kuat di parlemen karena jumlah mereka yang bersuara kritis dan baik-baik itu terlalu sedikit. Sikap sekelompok kecil ini lama-lama juga luntur. Karena waktu lima tahun bukanlah waktu yang panjang.

Hal ini beralasan. Jika kita melihat dan menilai kembali cara kerja dan cara mereka mendapatkan kursi Dewan, ada banyak tangan-tangan lain baik terang-terangan mapun tersembunyi yang bekerja untuk mereka. Dalam kurun waktu lima tahun, mereka harus “melunasi utang politik” itu. Artinya mereka telah mendapatkan kursi Dewan, lalu orang-orang yang ikut mengantarnya ke kursi Dewan “menagih” bagian mereka. Akibatnya anggota Dewan berada dalam dilema. Di satu sisi dia tidak mau kehilangan basis massa terutama di daerah pemilihan karena ini akan berdampak pada masa depan politiknya, tetapi di sisi lain dia harus menjalankan perannya sebagai wakil rakyat karena dia mewakili seluruh rakyat. Umumnya banyak anggota Dewan terpaksa melepaskan citra mereka sebagai wakil dari rakyat kebanyakan lalu menukarkannya dengan kepentingan kelompok massa pendukungnya. Hal ini disuburkan oleh perilaku dan sikap politik masyarakat kita. Masyarakat kita sering tidak memikirkan kepentingan rakyat secara keseluruhan, melainkan selalu bertanya: saya dapat apa? Atau kelompok kami dapat apa? Jadi, kondisi psikologi politik masyarakat kita sendiri sering tidak memungkinkan DPRD berperan lebih baik dalam menjalankan fungsinya.

Mungkin deretan keluhan kita terhadap perilaku anggota Dewan tidak akan pernah berhenti. Dari pemilu ke pemilu. Kita mengkritik anggota Dewan era Soeharto. Ternyata perilaku yang sama tidak pernah mati di masa reformasi ini. Dari ujung barat Flores hingga ujung timur, kita mendapati perilaku sosial dan politik anggota Dewan yang sama. Kalau kita merasa dicurangi, kita semua bisa maklum. Tetapi bagaimanapun lembaga Dewan tetap diperlukan dalam sebuah negara yang demokratis. Mereka tetap memegang kendali untuk menentukan kebijakan publik yang berlaku bagi kita semua.

Saya ingat benar kata-kata Uskup Agung Ende Mgr Vincent Sensi Potokota menjelang Pemilu Legislatif bahwa jangan biarkan orang lain yang menentukan nasib kita. Artinya kita tidak memberikan suara dan tidak cerdas dalam memilih, sama artinya kita menyerahkan keputusan publik lima tahun pada orang lain atau pada orang yang salah. Dengan kata lain, betapapun buruk rupa anggota Dewan kita, lembaga itu tetap diperlukan dalam sebuah negara demokrasi atau masih dianggap penting untuk proses demokratisasi. Tugas kita adalah bagaimana kita mengisi dan mengutus wakil-wakil kita yang berkualitas dan peduli dengan nasib rakyat serta peka dengan kebutuhan rakyat.

Menjelang Pemilu Presiden, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) menulis surat kepada calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang bertarung dalam Pemilu Presiden 8 April 2009 lalu. KWI mengumpamakan presiden dan wakil presiden itu sebagai nahkoda yang membawa kapal yang bernama Indonesia menuju ke sebuah pelabuhan masa depan rakyat Indonesia nan aman, damai dan sejahtera.

Ada enam poin yang disotori KWI. Pertama soal Pancasila, UUD’45, Bhineka Tunggal Ika dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kedua, pendidikan yang tidak mencerdaskan. KWI minta pemerintah menciptakan pendidikan yang bermutu. Ketiga, lemahnya penegakan hukum. Presiden dan wakil presiden terpilih hendaknya menjamin kepastian hukum bagi pemberantasan korupsi, memberantas tindakan-tindakan anarkis, main hakim sendiri dengan cara-cara brutal dan premanisme.

Keempat, perusakan lingkungan hidup. Perusakan lingkungan yang berkepanjangan merupakan tindakan yang melanggar hak hidup seluruh ciptaan. Kelima, kesenjangan tingkat kesejahteraan. Kemiskinan yang mencolok mata adalah busung lapar, yang menyebabkan terjadi generasi hilang.

Keenam, penyalahgunaan simbol agama. Kekuatan bangsa Indonesia ada pada kebhinnekaan agama, keyakinan, budaya dan etnis.

Keenam pesan yang sama ini kita alamatkan ke DPRD Flores dan Lembata yang baru. Konteks sosio-politik kita tentu berbeda dengan daerah lainnya. Yang kita butuhkan sebetulnya adalah anggota Dewan yang mengerti kondisi masyarakatnya dan berani menentang segala bentuk ketidakadilan yang menimpa masyarakatnya. Dalam kasus tambang, misalnya, banyak anggota Dewan kita sepertinya tidak mengerti dan mungkin juga tidak mau tahu dengan situasi masyarakat. Mereka mengabaikan begitu saja isu-isu lingkungan hidup. Mereka abaikan isu-isu pertanian yang melekat dengan masyarakat kita. Dengan kata lain banyak anggota Dewan tidak bisa berperan baik karena mengasingkan dirinya dari kondisi riil masyarakat. Mereka tidak mau tahu dengan situasi rakyatnya. Kita memang seringkali merasa dipecundangi.

Flores Pos | Asal Omong | DPRD
| 29 Agustus 2009 |

Aktor Sosial

2009-09-01T06:59:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

KITA selalu terjebak dalam mentalitas ini: menunggu orang lain bertindak dan berbuat sesuatu untuk mengatasi masalah kita atau kita sendiri harus berjuang menemukan solusi atas masalah yang kita hadapi. Mentalitas ini tidak saja berlaku secara individual tetapi juga menyerang kita secara sosial. Kita temukan banyak masalah di dalam kehidupan bersama kita, tapi kita sering pula menunggu orang lain untuk memberikan solusinya. Sedemikian kuatnya mentalitas menunggu orang lain memberikan solusi atas masalah kita baik secara pribadi maupun sosial menyebabkan kita tidak bisa keluar dari lingkaran masalah. Masalah datang silih berganti seperti benang kusut. Kita terperangkap.

Mentalitas ini sudah menyerang kita secara individual dan sosial. Di tingkat negara pun hal ini bisa terjadi. Di dalam pemilihan umum, misalnya, kita punya hak untuk menaikkan dan menurunkan seorang pemimpin. Tetapi serentak kita menggunakan kesempatan yang sama untuk menuntut sedemikian dari para calon agar memberikan kita sedekah sebagai barter dengan suara kita. Barangkali inilah akar mengapa praktik politik uang tidak juga mati-mati di dalam budaya politik kita. Dengan demikian para pemimpin kita pun mendapatkan kekuasaan dengan cara membeli (power by purchasing). Hal ini berlaku untuk segala level seleksi pemimpin politik kita.

Hal ini disebut untuk menjelaskan bahwa mentalitas menunggu orang lain berbuat untuk kita memiliki dampak luas atau seperti yang sering kita dengar orang plesetkan NTT sebagai Nanti Tuhan Tolong. Ini melahirkan sikap apatis, sikap masa bodoh. Lebih celaka bila apatisme sosial menguat. Kita sering menjadi tidak peduli dengan masalah orang lain di sekitar kita. Kesetiakawanan sosial menghilang. Individualisme bertumbuh subur.

Ada banyak usaha yang dilakukan untuk menghilangkan mentalitas ini. Pemerintah melakukannya. Lembaga-lembaga sosial keagamaan melakukannya. Intinya usaha-usaha ini adalah mau memberdayakan masyarakat atau membangun kapasitas masyarakat untuk bisa mengatasi sendiri masalah mereka.

Untuk keperluan yang terbatas ini, saya hanya menyoroti usaha Gereja Katolik melalui strategi pengembangan komunitas umat basis. Sejak Muspas IV dan Muspas V Keuskupan Agung Ende, misalnya, telah memproklamasikan bahwa komunitas umat basis yang mau dikembangkan Gereja Katolik adalah komunitas umat basis sebagai wadah perjuangan dan pemberdayaan. Ini mengharuskan seluruh program kerja dan pelayanan pastoral bermatrakan pemberdayaan umat di komunitas umat basis, yang pada akhirnya akan mampu membebaskan mereka dari belenggu masalah. Sehingga komunitas basis ini akan menjadi wahana perjumpaan dengan Allah dan sesama dalam menyelesaikan masalah yang membelenggu dan melilit kehidupan konkret mereka. Dengan demikian komunitas basis menjadi wadah perjuangan di tingkat akar rumput menuju hidup yang lebih manusiawi, solider, adil dan inklusif.

Seluruh perjuangan dan pemberdayaan umat basis itu bersifat inklusif dalam pengertian orang-orang Katolik tidak hanya bergelut dengan dirinya sendiri ke dalam melainkan melihat keluar dan bergerak untuk menolong orang lain, menolong sesama tanpa memandang agama dan etnis. Dia harus membangun solidaritas lintas batas. Ini artinya komunitas basis yang didefinisikan sebagai sebuah kelompok kecil terdiri dari 10-20 keluarga itu akan bersama-sama dengan anggota kelompok lainnya di tempat mereka tinggal membahas bersama masalah-masalah konkret kehidupan dan berusaha mencari solusinya bersama. Masalah-masalah ini kemudian mereka refleksikan bersama dalam terang Kitab Suci. Jika ada masalah bersama dan peserta pertemuan datang dari berbagai agama, misalnya, maka pengalaman keagamaan mereka bisa memperkaya perspektif dalam menemukan solusi.

Dengan demikian hal yang paling menonjol di sini adalah anggota komunitas basis menjadi aktor-aktor sosial di lingkungan tempat tinggal mereka dan mereka bertindak sebagai agen perubahan sosial. Mereka adalah pelopor dan pembaru bagi kehidupan sosial mereka. Dampak positifnya adalah masyarakat punya masalah dan mereka sendiri yang menyelesaikan masalah mereka. Mereka tidak hidup dalam budaya menunggu orang lain untuk memberikan h mereka solusi.

Pada satu sisi strategi ini kemudian akan memperkuat demokratisasi di tingkat akar rumput. Masyarakat sudah terlatih untuk bernegosiasi, berembuk, bertukar gagasan dan memperdebatkan solusi yang ditawarkan. Masyarakat akan menjadi terbiasa dengan perbedaan pendapat, terbiasa dengan perbedaan pandangan, bersikap terbuka dan melahirkan rasa saling menghormati. Demokrasi akan berkembang. Masyarakat punya kapasitas untuk menyelesaikan masalahnya. Menghilangkan apatisme individual dan apatisme sosial.

Bagi Gereja Katolik sendiri seperti yang dikatakan Pastor John M Prior SVD (Doing Mission Theology in Asia, The Need for a Analitical-Critical Methodology, 1992), tidak ada model teologi yang siap jadi yang secara otomatis menjawab masalah konkret umat pada setiap kebudayaan dan suku bangsa. Dia bilang, misi dan panggilan gereja selalu konkret, terwujud dalam situasi konkret. Allah berbicara kepada Gereja dalam situasi konkret. Untuk mewujudkan panggilannya, Gereja membutuhkan teologi yang bisa menjawab masalah konkret umat. Sebab teologi adalah refleksi atas iman. Hal ini makin mudah diterima karena juga dorongan yang diberikan oleh Konsili Vatikan II. Konsili mengakui pluralisme budaya. Budaya tidak lagi dipandang dari sudut pandang filsafat tertentu tapi juga diterima adanya fakta empiris dan dari sudut pandang ilmu sosial. Inkarnasi iman itu dalam konteks lokal akan melahirkan pluralisme teologi entah itu lahir dari kebudayaan primal atau budaya yang lebih kompleks.

JB Banawiratma dan Tom Jacobs (Inculturing Theology, Indonesia, 1989) juga menegaskan refleksi teologis yang berangkat dari situasi konkret kehidupan. Refleksi teologis yang berangkat dari situasi konkret tentu saja membutuhkan pendekatan interdisipliner. Refleksi teologis membutuhkan disiplin ilmu antropologi, sosiologi, psikologi, sejarah, dan lain-lain. Semua disiplin ini akan memperkaya refleksi iman, yang disebut teologi itu. Teologi dalam konteks ini menjadi sesuatu yang praktis, bukan spekulatif.

Gereja Katolik Flores hampir selama dua puluh tahun telah mengembangkan komunitas basis sebagai strategi pengembangan dan pembangunan masyarakat. Gereja Katolik Keuskupan Agung Ende, misalnya hampir selama 22 tahun menyelenggarakan Musyawarah Pastoral (Muspas) sejak 1987. Tahun depan 2010 keuskupan akan mengelar Muspas VI dengan fokus dan lokus yang sama yakni pengembangan komunitas umat basis. Pencanangan Muspas telah dilakukan Uskup Agung Ende Mgr Vincent Sensi Potokota, Minggu lalu.

Tetapi harus diakui bahwa hasil dari proses panjang ini belum secara maksimal diperoleh. Hal itu dapat kita lihat dalam masalah tambang, lingkungan hidup, masalah pariwisata, masalah politik legislatif dan politik pilkada. Meski begitu, tidaklah berarti pengembangan komunitas basis sebagai wadah perjuangan dan pemberdayaan tidak efektif. Komunitas basis tetap menjadi wadah tepat untuk mengembangkan proses demokratisasi di tingkat akar rumput. Pada gilirannya kita akan menuai buahnya: lahirnya aktor-aktor perubahan di dalam masyarakat kita.

Flores Pos | Asal Omong | Perubahan
| 22 Agustus 2009 |

Muspas yang Menggigit

2009-09-01T06:40:00.000-07:00

Hampir selama 22 tahun strategi pastoral Gereja Katolik Keuskupan Agung Ende dirancang dalam Musyawarah Pastoral (Muspas).

Oleh Frans Obon

SUDAH 22 tahun lamanya, sejak 1987 Keuskupan Agung Ende di Flores tengah merancang strategi pastoralnya dalam pertemuan akbar yang disebut Musyawarah Pastoral (Muspas) yang tiap kali dihadiri hampir tiga ratusan lebih umat Katolik, berlangsung secara bergilir di tiga kevikepan: Ende, Bajawa dan Maumere. Dalam kurun waktu itu telah dilangsungkan lima kali Musyawarah Pastoral. Dengan terbentuknya Keuskupan Maumere, maka tinggal dua kevikepan: Ende dan Bajawa, meski secara administratif pemerintahan Kabupaten Ngada telah dimekarkan menjadi dua kabupaten dengan terbentuknya Kabupaten Nagekeo.

Bupati Ende Don Bosco M Wangge, Uskup Agung Vincent Sensi Potokota dan Rm Cyrilus Lena

Perjalanan panjang yang kurang tiga tahun mencapai usia perak menuntut diperlunya evaluasi yang lebih serius mengenai pencapaian-pencapaian atau mungkin lebih tepat efektivitas perhelatan akbar dengan biaya tidak sedikit ini.

Uskup Agung Ende Mgr Vincent Sensi Potokota pada pencanangan Musyawarah Pastoral (Muspas) VI di gereja Katedral Ende, Minggu (16/8) menegaskan lagi perlunya evaluasi lebih dalam mengenai efektivitas dan daya guna dari strategi pastoral yang diambil dalam Muspas. Muspas sebagai medium demokratis karena melibatkan umat di lapisan akar rumput dan datang dari berbagai latarbelakang profesi dan etnik tetap dilihat sebagai medium yang tepat bagi perumusan strategi pastoral. Karena Muspas, kata Uskup Sensi, mengandung mimpi, visi, cita-cita umat Katolik Keuskupan Agung Ende yang mencerminkan “Gereja Katolik sebagai sakramen yang memberikan kesaksian tentang cita-cita hidup dan hakikat dirinya”.

Tiga kali Uskup Sensi memukul gong yang ditempatkan di sisi kiri altar Katedral Ende dan disaksikan Bupati Ende Don Bosco M Wangge, Direktur Pusat Pastoral Keuskupan Agung Ende Romo Cyrilus Lena, Vikaris Episkopus Ende Romo Ambros Nanga dan Vikaris Episkopus Bajawa Romo Hengky Sareng. Umat yang memenuhi gereja tua itu menyambutnya dengan tepukan tangan yang meriah.

Pemukulan gong ini menandai pencanangan Muspas VI Keuskupan Agung Ende. Sebuah perayaan ekaristi meriah dipersembahkan dipimpin Uskup Sensi dan dihadiri para imam dari Bajawa dan Ende dan ratusan umat Katolik. Delapan penari putri mengantar para imam dari depan gereja hingga altar diiringi lagu Lio.

Seperti umumnya di Flores, perayaan liturgis di gereja-gereja Katolik selalu dimeriahkan dengan tarian. Jiwa musikal umat Katolik Flores memang telah terlihat sejak misi Katolik merambah pulau yang disebut Nusa Nipa oleh Sareng Oringbao alias Pater Piet Petu SVD, dosen antropologi di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero. Romo Reginaldo Piperno pastor paroki Katedral mengatur seluruh perayaan ekaristi semeriah mungkin. Katedral sebagai “gerejanya” Uskup memang mesti memelihara tradisi perayaan ekaristi yang meriah, penuh khidmat dan patut sebagai sumber kekuatan iman.

Romo Cyrilus Lena, Direktur Pusat Pastoral Keuskupan Agung Ende membacakan teks pencanangan Muspas dan sesudahnya Uskup Sensi memukul gong menandai dimulainya keseluruhan proses Muspas yang akan berjalan hampir selama setahun. Susunan kepanitiaan dibacakan Romo Efraim Pea. Musyawarah yang berlangsung lima tahun sekali ini baru akan digelar Juli 2010. Tetapi karena prosesnya akan berjalan secara partisipatif agar mencerminkan aspirasi dan keinginan umat di tingkat paling bawah, maka diperlukan waktu setahun agar produk Muspas benar-benar menjawabi kebutuhan dan harapan umat, sekaligus memberi kesempatan kepada umat untuk melihat kembali hasil-hasil Muspas sebelumnya.

Proses ini sejalan dengan arah dasar strategi pastoral Keuskupan Agung Ende yang menjadikan komunitas umat basis sebagai fokus dan lokus dari seluruh perjuangan Gereja Katolik dalam menyumbangkan kemajuan bagi masyarakat. Arah dasar pengembangan komunitas umat basis itu adalah komunitas umat basis menjadi kelompok perjuangan dan pemberdayaan. Garis dan arah dasar inilah yang dihidupkan dan dipelihara untuk mengokohkan tradisi kekatolikan di pulau yang disebut cabo da Flores oleh M Cabot pada tahun 1521 ini sekaligus mencerminkan usaha tanpa henti Gereja Katolik dalam memberikan kontirbusi bagi kesejahteraan rakyat Flores.

Inklusif
Komunitas umat basis yang didefinisikan sebagai satuan umat yang relatif kecil (berkisar 10-20 keluarga) dan inklusif yang bertemu secara teratur dan tetap (berkala) untuk berbagi masalah-masalah hidup harian dan bersama-sama mencari pemecahannya dalam terang Sabda Allah (Kitab Suci) dari satu sisi merupakan sumbangan Gereja Katolik dalam memperkuat proses demokratisasi di tingkat akar rumput. Komunitas umat basis sebagai komunitas pemberdayaan dan perjuangan dari satu sisi pula merupakan ejawantah dari prinsip subsidiaritas tempat di mana anggota komunitas dengan kekuatan dan kemampuan mereka sendiri mencari jalan keluar dari masalah-masalah konkret yang mereka hadapi. Dengan demikian komunitas umat basis dapat bertindak sebagai komunitas alternatif.

Komunitas umat basis ini sifatnya inklusif, terbuka pada semua orang dari berbagai latarbelakang dan terbuka untuk bekerja sama dengan siapa saja terkait masalah konkret kehidupan. Dalam komunitas umat basis karenanya terbuka kemungkinan dibangunnya kerja sama lintas agama dan lintas suku untuk memecahkan masalah konkret bersama. Masalah-masalah konkret dihadapi bersama dan dicarikan solusinya. Di sinilah kesempatan setiap pemangku kepentingan menyeringkakan kekayaan iman mereka untuk menemukan solusi terbaik atas masalah yang dihadapi bersama.
Masyarakat tidak statis alias dinamis. Nafas zaman berbeda. Barangkali itulah hukum alam. Namun manusialah yang harus disiapkan untuk selalu mengarahkan perubahan zaman itu dalam trek yang benar sehingga bergerak di atas rel kebenaran yang memerdekakan dan membebaskan.

Musyawarah Pastoral dalam konteks ini merupakan kesempatan berkumpulnya pemangku kepentingan dari berbagai latarbelakang untuk bersama-sama “menyusun strategi-strategi (pastoral) yang bisa menjawab masalah zaman tersebut”. Dalam arah inilah Uskup Agung Vincent Sensi Potokota dalam kotbahnya menegaskan bahwa Muspas adalah “gerakan pembaruan pastoral”. Dia bilang ada kerinduan yang besar di kalangan umat agar “Gereja sebagai persekutuan iman berjuang menemukan strategi pastoral yang tepat sasar dan berdaya guna. Untuk menemukan strategi yang tepat Gereja mesti membuka dirinya menerima semangat zaman. Membiarkan roh zaman masuk ke dalam Gereja untuk memberikan kesegaran baru dalam strategi pastoralnya”.

Keinginan ini akan muncul bukan “dari rasa aman” berpuas diri ke dalam, tetapi mesti lahir dari kesadaran akan hakikat Gereja sendiri sebagai sakramen dan sebagai saksi. Bolehlah dibilang kehadiran Gereja Katolik di Flores harus bisa dirasakan oleh masyarakat Flores. Kehadiran Gereja Katolik sungguh dirasakan hanya jika Gereja memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kesejahteraan bersama masyarakat Flores. Hal ini menuntut pula Gereja Katolik merentangkan tangannya ke luar dan menjangkau sebanyak mungkin orang untuk bersama-sama dan membawa mereka kepada kesejahteraan lahir batin. Ini tentu saja menuntut Gereja untuk bersikap inklusif dan membuang jauh-jauh sikap eksklusif.

Roh Ilahi
Perjalanan Muspas selama 22 tahun, demikian Uskup Sensi, mesti memberi konsekuensi tumbuhnya kematangan dalam hidup menggereja dan meninggalkan rasa aman yang semu. Sebaliknya perjalanan yang panjang reksa pastoral tersebut memberikan anggota Gereja kedalaman kesadaran dan keteguhan komitmen untuk “memberi lebih” pada kemajuan masyarakat sehingga “kehadirannya makin nyata dan dirasakan”. Kehadiran yang dirasakan itu baru nyata bila Gereja Katolik sebagai persekutuan dan komunitas perjuangan “mampu membebaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan”. Dengan ini, katanya, Gereja makin berpengalaman dan dewasa. “Apa benar kita sudah dewasa. Saya tidak ingin mendahului proses”.

Proses Muspas yang berjalan selama setahun ini, lanjutnya, mesti digunakan oleh umat untuk merenungkan dengan lebih sungguh dalam doa-doa dan pertemuan-pertemuan di komunitas-komunitas umat basis. Hal ini penting menurut Uskup karena umat harus menimba “inspirasi pada kebijaksanaan Ilahi”. Uskup ingin menegaskan bahwa strategi pastoral yang bermutu dan menggigit tidak saja mengandalkan kekuatan manusiawi belaka melainkan mesti bersandar pada kekuatan Allah.

“Muspas akan terus berlanjut tetapi kita mesti yakin hikmah Ilahi akan bersama kita, memelihara nilai-nilai keutuhan, cinta kasih, ketekunan. Hikmah Allah akan memperkuat tekad hati kita dan membebaskan kita dari kebodohan. Mari kita bersatu erat dengan Yesus sepanjang proses Muspas berjalan,” katanya.

Uskup sadar bahwa bergerak dalam “gerbong kepanitiaan yang besar” dan proses yang partisipatif bukan tanpa godaan. Pasti ada yang bersikap memegahkan diri, roh moke, roh tuak yang penuh dengan berbagai ambisi. Uskup mengingatkan agar seluruh umat bekerja dalam kesatuan yang erat.

“Keseluruhan proses Muspas harus dilaksanakan dengan penuh sukacita, disposisi batin yang lebih baik, penuh sukacita, damai dan murah hati, lemah lembut. Kita butuh daya rohani sehingga Muspas dihiasi disposisi batin yang penuh inspirasi dari hikmah dan kebijaksanaan Allah,” ujarnya.

Lebih Menggigit
Zaman berubah, lain pula tuntutannya. Konsili Vatikan II menuntut adanya keterbukaan hati anggota Gereja untuk selalu pandai dan mampu “membaca tanda-tanda zaman”. Dengan demikian tidak ada formula jadi dalam menjawab semua tantangan zaman ini.
Uskup bilang, Muspas harus bisa menawarkan kesejahteraan yang utuh, yang mengalir dari Roh dan hikmat Allah sendiri. Hanya dalam kesatuan yang erat dengan seluruh anggota, dapatlah dirumuskan terobosan-terobosan baru yang lebih menggigit dan menjawab masalah zaman. “Muspas VI harus bisa menghasilkan terobosan-terobosan baru yang lebih menggigit yang bisa menjawab tantangan-tantangan masyarakat milenium ini,” tegas Uskup.

Karena itu ukuran kesuksesan bukan terletak pada kelancaran lalulintas sidang, tetapi diukur dari apa yang kita capai. Hal itu tercermin dari Muspas sebagai gerakan transformasi kehidupan masyarakat. “Ini bukan melulu karya manusia, tapi embusan Roh Allah yang kudus agar hasil Muspas mampu dititipkan dari generasi ke generasi,” katanya.

Strategi pastoral yang lebih menggigit itu diibaratkan oleh Uskup sebagai jembatan penyeberangan bagi generasi berikutnya. Gereja Keuskupan Agung Ende perlu secara sungguh-sungguh menjadi jembatan penyeberangan menuju masyarakat sejahtera. Produk Muspas itu adalah tongkat estafet yang akan diserahkan kepada orang-orang milenium ini.

“Mari kita bicarakan lagi komitmen kita untuk mengungkapkan dan menangkap aspirasi masyarakat agar karya kita berdaya guna dan dirasakan oleh umat manusia. Kita ingin tampil lebih nyata dan menjadi saksi yang nyata di mana saja tempat kita diutus,” kata Uskup.

Representasi
Pada pertemuan di aula Paroki Katedral setelah perayaan ekaristi hari yang sama Uskup Sensi kembali mengingatkan bahwa “Panggilan kristianilah yang menjadi dasar keterlibatan aktif umat dalam seluruh proses Muspas VI ini”. Keterlibatan semua orang itulah yang menjadi landasan bagi “produk Muspas yang lebih menggigit”.
Sehingga dia bilang, “kesuksesannya tidak diukur dari lancarnya sidang, melainkan dari hasil yang dicapai dalam Muspas” karena “itulah yang akan dipersembahkan Gereja Keuskupan Agung Ende kepada masyarakat atau demi kepentingan umat”.

“Gereja Keuskupan Agung Ende dipanggil untuk semakin aktif di tengah dunia dan saya yakin kita siap dan kita makin dewasa. Produk Muspas yang lebih menggigit itulah yang akan menentukan efektivitas dan daya guna tidaknya reksa pastoral gereja sehingga “kehadiran gereja menjadi sebuah kesaksian dan mitra lebih berdaya guna”. Gereja sendiri, ujarnya, siap bekerja sama dengan semua pihak dalam menghantar manusia menuju hari esok yang lebih baik. “Sehingga bila kita membangun dalam kemitraan, maka kemitraan kita makin terarah yang tercermin dalam perencanaan yang cocok”. Karenanya Uskup minta semua pihak bekerja jujur dan ikhlas. “Katakanlah apa yang benar dan apa yang salah sehingga Muspas akan memberikan yang terbaik,” tegasnya.

Direktur Puspas Romo Cyrilus Lena yang duduk mendampingi Uskup Sensi pada pertemuan di aula Paroki Katedral menggambarkan seluruh proses Muspas mulai dari persiapan panitia hingga persiapan-persiapan selama setahun menjelang Muspas. Muspas ini, kata mantan Vikep Bajawa ini, tidak saja membahas hal-hal internal gereja, melainkan juga membahas konteks eksternal seperti konteks sosial-politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Pada aras internal, akan dibuat evaluasi kehidupan komunitas basis, arah dasar dan strategi pastoral, dan sekaligus membahas pastoral ad extra serta sumber daya.
Muspas yang akan berlangsung 6-11 Juli 2010 bertempat di Paroki Mautapaga Kevikepan Ende ini akan dihadiri 371 peserta dari berbagai latarbelakang profesi. Muspas, dia bilang, akan memperhatikan representasi gender. Keterlibatan perempuan dalam Muspas akan diperhatikan.

Inilah Muspas, kata Ketua Umum Panitia Dominikus M Mere, dengan persiapan yang cukup lama. Karena fokus dan lokusnya pada aspek pemberdayaan dan pembangunan kapasitas, maka dia mengusulkan agar strategi pastoral ini diseleraskan dengan program yang sama di pemerintahan. Ada banyak usulan diberikan terutama soal keterwakilan peserta.
Bupati Ende Don Bosco M Wangge yang duduk di samping Uskup Sensi pada pertemuan di aula Paroki Katedral usai perayaan ekaristi mengatakan, keterlibatan dalam Muspas seperti ini telah menjadi bagian dari tugasnya. “Sebagai bupati saya mendukung penuh Muspas karena sasaran kita sama hanya kita berbeda kaca mata,” katanya. Karenanya dia menganjurkan agar kepala bappeda dari tiga kabupaten diundang sehingga terjadi sinergitas di dalam perencanaan antara pemerintah dan gereja.

“Saya kira kita bisa gandeng tangan untuk bangun umat yang sama ini,” katanya.
Muspas yang lebih menggigit barangkali itulah harapan terbesar dari Muspas VI. Kurun waktu 22 tahun, melompat dari satu muspas ke muspas lainnya, memberikan kita kesempatan untuk melihat lebih jeli, mencerna lebih tepat dan menganalisis lebih tajam masalah manusia zaman ini. Kehadiran Gereja Katolik sejak 1516 di Flores yang dimulai di ujung timur adalah kehadiran tanpa henti untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan masyarakat Flores. Tiap generasi memikul dan membawa satu batu dan menempatkan satu batu di atas batu lainnya, direkatkan oleh iman, membentuk sebuah bangunan. Apakah bangunan itu kokoh atau ibarat bangun di atas pasir juga salah satunya disumbangkan oleh tepat tidaknya reksa pasotral yang dirancang. Muspas yang lebih menggigit mungkin itulah kata kuncinya.

Gong sudah dipukul di sebuah gereja tua, tempat di mana semuanya berawal. Di hadapan kita ada banyak masalah. Kita dituntut menjawabinya bukan esok tapi hari ini. Karena hanya dengan itu kehadiran Gereja Katolik akan makin terasa. Gereja akan tampil sebagai saksi yang membebaskan dan memerdekakan.

Flores Pos |Feature | Agama
|22 Agustus 2009 |

Komodo

2009-08-10T21:45:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

KOMODO, binatang purba raksasa (Flores komodoensis) sekarang menimbulkan perbantahan. Seperti pedang perbantahan itu membelah jiwa masyarakat Manggarai, Riung, Flores, dan Nusa Tenggara Timur. Pedang membelah jiwa itu datang dari Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan MS Kaban, yang mengijinkan pemindahan sepuluh ekor komodo dari habitatnya di Wae Wuul, Manggarai Barat Flores ke taman safari di Bali. Alasannya adalah demi pemurnian genetik. Sebab di habitat aslinya di Wae Wuul komodo sudah terancam punah.

Di Jakarta, di Kupang, di Manggarai dan di Riung orang protes dan menentang surat Menteri Kehutanan tersebut. Pemindahan komodo dari habitatnya di Flores dilihat sebagai pencabutan hak masyarakat lokal atas kekayaan daerahnya. Permunian genetik di tempat lain dilihat sebagai dalih semata sebab memisahkan komodo dari habitat aslinya sama sekali tidak sepenuhnya bisa mengatasi masalah punahnya warisan keajaiban dunia tersebut.

Gubernur NTT Frans Lebu Raya dan Wakil Gubernur NTT Esthon Foenay sudah menyampaikan aspirasi dan sikap tegas masyarakat Nusa Tenggara Timur yang tidak menyetujui keputusan Menteri Kehutanan, sekalipun dimungkinkan oleh undang-undang. Ketua DPRD NTT Melkianus Adoe dan beberapa anggota DPRD NTT dari Flores sudah menyampaikan protes dan pendapat mereka mengenai pemindahan komodo Flores ke Bali.

Di Bali mahasiswa Manggarai melakukan demonstrasi di DPRD Bali. Mereka menentang rencana pemerintah pusat membawa komodo Flores itu ke Bali. Sebab empat ekor komodo di Bali itu kalau bukan dari Flores, dari mana lagi. Sudah banyak komodo Flores dikembangbiakkan di tempat lain di Indonesia. Di Jakarta orang-orang Manggarai dan berbagai elemen dari Nusa Tenggara Timur sudah menggelar demonstrasi dan menuntut Menteri Kehutanan mencabut Surat Keputusannya. Anggota DPR RI dari Manggarai Cyprianus Aoer melakukan interupsi soal pemindahan komodo itu pada sidang DPR RI. Mantan Menteri Lingkungan Hidup Sony Keraf dari Lembata juga menentang. Sonny Keraf meminta peninjauan ulang Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 384/Menhut-II/2009 tertanggal 13 Mei 2009. Setuju dengan rencana penyelamatan komodo jadi prioritas pemerintah, tetapi konservasi tetap dipusatkan di Flores.

Ronny R Noor, guru besar pemuliaan dan genetika di Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor dalam arikelnya di Kompas, 5 Agustus lalu menegaskan agar perlunya kehati-hatian memindahkan komodo Flores dari habitat aslinya. Dia bilang begini: “Karena populasi ini khas dan terisolir, maka tujuan memindahkan populasi komodo Manggarai untuk memurnikan genetik menjadi pertanyaan besar. Apanya yang akan dimurnikan? Apakah sudah diteliti bahwa populasi ini tidak murni? Apakah sudah diteliti tingkat keragaman populasinya? Standar apa yang diacu untuk mengatakan bahwa populasi ini tidak murni. Justru sebaliknya, biasanya populasi yang tergolong ke dalam island population ini memiliki kemurnian yang tinggi dan spesifik lokasi”.

Dia melanjutkan: “Ditinjau dari ilmu genetika, ekologi, dan populasi, diperlukan kehatian-hatian untuk melakukan konservasi ex situ (keluar dari tempat aslinya). Sebab, jika dilakukan tanpa tinjauan ilmiah yang mendalam, hasilnya justru membantu mempercepat kepunahan suatu populasi. Jika suatu individu atau kelompok individu dipindahkan dari habitatnya, biasanya individu ini mengalami berbagai stres, mulai dari stres akibat penangkapan, stres akibat tidak sesuainya dengan habitat baru, stres perubahan pakan, stres perubahan iklim, dan lainnya”.

Menurut dia, “Diperlukan suatu kehatian-hatian dalam menerapkan kebijakan pemindahan komodo. Jangan sampai niat baik ini akan menjadi petaka kehilangan subpopulasi komodo yang hanya dapat ditemukan di wilayah Nusa Tenggara Timur”.

Dari Paraguay Pastor Martin Bhisu SVD asal Riung, Kabupaten Ngada seperti disampaikannya dalam milis lontoleok ikut berjuang bersama jaringan Vivat Internasional, sebuah lembaga swadaya masyarakat milik Serikat Sabda Allah yang sudah terdaftar di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menganjurkan kerja sama yang luas dengan media internasional dan Vivat Fransiskan. Kerja sama tersebut akan menjadi lebih efektif. Dia berjanji akan membuat kontak pribadi dengan seorang tokoh dari Nikaragua di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membawa masalah ini ke tingkat internasional.

Demonstrasi di Jakarta beberapa hari lalu menentang pemindahan komodo dan masalah tambang di Manggarai Barat telah disiarkan melalui radio-radio internasional seperti radio Jerman Deutsche Welle di Bonn, Radio Belanda Nederland Wereldomroep di Hilversum, Radio French International, VOA (Voice of America) dan RSI (Radio Singapore International). Termasuk pada koran-koran nasional di Jakarta. Diskusi tambang dan pemindahan komodo terus bergulir. Perlawanan terus dilakukan.

Kita mendapat banyak pertanyaan: bagaimana orang-orang Flores menyikapi masalah tambang dan pemindahan komodo? Apakah ada suara dari DPRD sedaratan Flores? Bagaimana sikap mahasiswa di seluruh Flores? Apa kata perguruan tinggi? Bagaimana kontrol masyarakat terhadap kebijakan para bupati dan wakil bupati sedaratan Flores?
Beberapa tahun lalu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memprakarsai pertemuan forum pariwisata Flores-Lembata. Saya kira sampai sekarang gagasan membangun pariwisata dalam bingkai Flores-Lembata masih hidup di benak kita.

Pemerintah provinsi juga membentuk badan serupa yang diyakini bisa mendorong pengembangan pariwisata Flores secara keseluruhan. Gagasan ini muncul dari kesadaran bahwa fragmentasi dalam masyarakat terutama fragmentasi oleh etnis telah merugikan pengembangan pariwisata di Flores. Karena tiap kabupaten yang memang sejak awal dibentuk berdasarkan pembagian etnis telah memberikan kontribusi bagi lambannya pengelolaan pariwisata Flores-Lembata. Ego sektoral dan ego daerah dalam rancang bangun pembangunan Flores-Lembata telah menghambat optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah ini.

Berdasarkan kesadaran itu digelar berbagai pertemuan yang coba mendorong dan mempersatukan energi masyarakat Flores untuk melihat Manggarai Barat sebagai pintu gerbang barat Flores dan Larantuka sebagai gerbang timur Flores. Di barat Flores (Mabar dan Riung) ada komodo, di Ende ada Kelimutu dan di Flotim ada Semana Santa dan di Lamalera ada tradisi penangkapan ikan paus dengan seluruh filosofinya. Tapi mengapa kita selalu memandang semua itu secara fragmentaris?

Ke depan, tugas kita bersama dari barat sampai ke timur Flores adalah mengawasi para pemimpin kita yang sudah terperangkap oleh semangat kapitalisme global yang mengambil dari masyarakat miskin dan masyarakat malas pikir apa yang menjadi kekayaan mereka. Di Afrika, di Asia, dan di Amerika Latin, kapitalisme global mengeruk kekayaan masyarakat miskin. Kapitalisme global hanya bisa dilawan dalam semangat kebersamaan. Kita di Flores juga harus bisa bersama-sama menghadapi kerakusan kapitalisme global dan semua hasrat yang mau mencabut dari kita apa yang kita miliki.*

Edisi, 8 Agustus 2009 | asal omong

Dari Sumur Kami Sendiri

2009-07-31T19:09:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

DI MAUMERE para uskup Nusa Tenggara (Keuskupan Denpasar, Keuskupan Atambua, Keuskupan Agung Kupang, Keuskupan Sumba, Keuskupan Ruteng, Keuskupan Larantuka dan Keuskupan Agung Ende) membahas bersama para petani dan nelayan tentang kedaulatan pangan. Para petani dan nelayan menyeringkan pengalaman mereka mengenai kesulitan, kepahitan, keprihatinan, dan kegembiraan serta harapan mereka. Dari rekomendasi pertemuan kita tahu bahwa ada banyak kesulitan yang mengadang petani, tetapi juga ada harapan.

Suasana pertemuan mencair. Seorang uskup bisa bincang-bincang tanpa jarak dengan para petani dan nelayan. Para petani dan nelayan juga tanpa sungkan. Suasana ini sengaja diciptakan karena memang para uskup mau mendengar langsung keluhan para petani dan nelayan. Suka duka petani dan nelayan adalah suka duka Gereja. Keprihatinan petani-nelayan adalah keprihatinan Gereja. Konteks pelayanan Gereja lalu menjadi nyata dan konkret. Karena sebagian besar umat di Nusra adalah petani-nelayan miskin.

Kemiskinan, gizi buruk, dan busung lapar telah juga menjadi perhatian dan kegelisahan Gereja. Sebuah keteledoran besar jika Gereja berpangku tangan tanpa intervensi apapun dalam mengatasi masalah ini. Karena kemiskinan, gizi buruk dan busung lapar adalah sebuah proses degradasi terhadap mutu sumber daya manusia. Jika mutu sumber daya manusia kita terus tertinggal, maka kemerosotan akan menyusup ke setiap sendi kehidupan kita.

Interaksi pemimpin Gereja dan petani-nelayan adalah sejarah tanpa henti dari reksa pastoral Gereja sejak awal di kawasan ini. Tentu ini lahir dari pemahaman yang utuh-komprehensif mengenai ekonomi keselamatan. Keselamatan tidak semata-mata soal keselamatan jiwa, tetapi keselamatan utuh menyeluruh. Bahwa Allah tidak memprasyaratkan kemiskinan agar orang bisa masuk Surga. Tetapi manusia harus mengembangkan talentanya agar menghasilkan buah yang berlimpah. Bahkan dia menghukum orang yang menyembunyikan talentanya di bawah bantal. Karena itu refleksi biblis-teologis mengenai pertanian dan ekonomi bersama petani-nelayan menjadi penting.

Sudah banyak usaha dilakukan untuk melihat bahwa agama memberikan kontribusi pada kemajuan ekonomi masyarakat. Pandangan agama mengenai pembangunan, mengenai ekonomi dan politik ikut memberi kontribusi pada kemajuan ekonomi. Studi Max Weber misalnya telah menginspirasi banyak studi untuk meneliti pengaruh agama pada bangsa-bangsa yang maju dan bangsa-bangsa yang tidak berkembang secara ekonomis. Produk refleksi biblis-teologis ikut berkontribusi pada kemajuan sebuah bangsa.

Dengan demikian sebenarnya pertemuan pastoral para Uskup Nusa Tenggara bersama para petani-nelayan tersebut yang mengambil tema kedaulatan pangan menjadi sendi dan sebuah batu penjuru baru untuk merefleksikan bersama kesulitan dan kepahitan hidup bersama kita. Busung lapar, gizi buruk dan kemiskinan adalah produk dari pengabaian kita terhadap pengelolaan sumber daya yang kita miliki. Kita punya sumber daya yang cukup tetapi kita tidak cukup cakap mengelolanya. Bisa oleh faktor mentalitas, bisa oleh produk kebijakan, dan bisa oleh lemahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kedaulatan pangan adalah bicara soal kebijakan pengelolaan sumber daya yang kita miliki. Apa yang kita miliki dan apa yang bisa kita lakukan atas apa yang kita miliki itu. Kita miliki lahan pertanian yang luas. Kita miliki laut yang kaya. Kita punya potensi wisata, kita punya kultur yang beragam dan eksotik. Kita punya sesuatu.

Kedaulatan pangan didefinisikan sebagai hak rakyat, hak setiap komunitas untuk menentukan sendiri produksi pertaniannya, produk perikanan, produk pangan dan tanah serta kebijakan-kebijakan ekologi, ekonomi dan budaya menurut kondisi setempat. Di sini ada kebebasan. Komunitas masyarakat lokal menentukan produksinya, menentukan distribusinya, dan mengatur sendiri cara mengamankan pangan mereka. Dalam konsep ini masyarakat setempat melawan segala bentuk penguasaan oleh kekuatan-kekuatan modal, investasi dan kebijakan lainnya yang mengakibatkan masyarakat setempat tidak bebas dan tidak punya hak lagi untuk menentukan pemanfaatan aset pertanian, laut dan tanah mereka.

Sederhananya tidak ada orang lain yang bisa menentukan atau mendikte apa yang mesti ditanam di atas kebun-kebun para petani di ujung barat Flores hingga ujung timurnya. Petani sendiri yang menentukan. Mereka mengatur distribusi pertanian mereka. Menyimpannya. Mereka bebas dan punya hak untuk memiliki pangan secara teratur. Karena itu konsep kedaulatan pangan melebihi konsep keamanan pangan (food security). Kita aman punya pangan. Produksi dan jumlahnya cukup. Tapi apalah artinya jika kita tidak bebas memproduksi, tidak bebas menentukan apa yang mesti kita tanam menurut kebutuhan kita. Kita mungkin punya cukup pangan tapi semuanya lepas dari kendali kita. Kita cukup pangan tapi semuanya diimpor.

Konsep kedaulatan pangan dalam pengertian ini mengandung tiga elemen dasar. Pertama, kita tidak menjual hak pengelolaan atas sumber daya yang kita miliki pada kekuatan lain. Kita tidak bisa membiarkan orang lain menentukan apa yang mesti kita tanam. Apa yang akan kita petik dari kebun-kebun kita. Di banyak tempat kita konversikan lahan pertanian kita untuk perkebunan. Lalu, kita “makan gaji” dari perkebunan. Gaji sebagai buruh tani tidak cukup untuk membeli kebutuhan. Kita jatuh miskin di atas kelimpahan sumber daya kita. Kita diajarkan tanam ubi aldira melalui proyek, misalnya, tapi sawah-sawah kita tidak diolah dengan cara yang lebih baik.

Kedua, kebijakan. Kekalahan kita dan kekalahan petani juga disebabkan oleh kebijakan para pemimpin kita. Petani punya konsep sendiri mengenai tanah dan bagaimana memelihara kesuburannya. Tapi pemimpin kita yang lahir dari rahim tanah ini menganggap tanah yang luas yang belum digarap sebagai lahan kosong tak bertuan. Atas nama kesejahteraan rakyat dia menjualnya ke pemilik modal. Demi investasi dan mungkin demi kepentingannya sendiri. Ini melucuti petani dari hak atas kedaulatan pangan.

Ketiga, solidaritas petani. Para petani harus bersatu membangun kekuatan bersama untuk melawan segala bentuk tindakan yang merampas kedaulatan mereka atas pangan. Termasuk melawan segala kebijakan yang menyingkirkan petani dari lahan kehidupan mereka. Tidak ada kedaulatan pangan tanpa tanah. Kehilangan tanah berarti kehilangan kedaulatan pangan.

Pertemuan para petani dan para pemimpin Gereja di Maumere itu adalah sebuah bentuk solidaritas dan reksa pastoral tepat sasar. Para pemimpin Gereja oleh tanggung jawabnya dan desakan Injil bahu membahu bersama petani untuk mempertahankan kedaulatan komunitas petani atas pangan. Bukankah Yesus seperti dikisahkan dalam Injil menggandakan dua ketul roti dan lima ekor ikan untuk lima ribu orang. Roti dan ikan diambil dari orang-orang yang hadir di situ. Dia menggandakan apa yang mereka miliki. Gereja mesti membawa para petani kepada seruan yang sama dengan perempuan Samaria itu: “ ... Bapa Kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya”.

Kita pun demikian. Kita di Flores harus minum dari “sumur kita sendiri” yang kita terima dari generasi-generasi sebelumnya dan akan kita wariskan ke generasi-generasi berikutnya. Biarlah dari generasi ke generasi, orang Flores akan selalu berkata: “Kami tidak akan pernah makan dan minum dari yang bukan dihasilkan dari tanah kami sendiri”.

Edisi 1 Agustus 2009 | asal omong

Masyarakat Lokal

2009-07-27T04:29:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

BANYAK dari kita berharap berlebihan dari kunjungan Menteri Kehutanan MS Kaban ke Batu Gosok, Manggarai Barat. Karenanya kita tunggu-tunggu apa kata menteri. Ternyata di luar harapan banyak orang, dia bicara secara normatif saja. Dia bicara dalam bingkai tugas dan wewenangnya. Dia bilang bahwa Batu Gosok di luar kawasan konservasi TNK. Kalau ada di dalam kawasan hutan lindung, maka langsung dipidana.

Secara tidak langsung Menteri MS Kaban mengatakan hal yang sama ketika Ketua Gerakan Masyarakat Anti Tambang (Geram) Bernadus Barat Daya mengatakan bahwa ada delapan titik lokasi eksplorasi tambang dan ada yang berada di dalam kawasan hutan lindung. Menteri bertanya kepada Edward, Kepala Dinas Kehutanan Manggarai Barat mengenai lokasi tambang di Nggilat. Kadis mengatakan, lokasi tambang di Nggilat itu berada di luar kawasan hutan, sekitar 50 meter. Asumsinya sejauh di luar hutan lindung dan kawasan konservasi, maka Menteri Kehutanan tidak bisa ikut campur tangan dan tidak menyalahi aturan. Dia hanya menjaga dan menangani lokasi di dalam kawasan hutan lindung atau konservasi.

“Bukan soal dukung dan tidak dukung tambang. Tetapi yang jelas Batu Gosok ini di luar jalur kawasan hutan dan jauh di luar kawasan Taman Nasional Komodo,” kata MS Kaban di lokasi Batu Gosok, Jumat pekan lalu.

Dengan ini dia menegaskan bahwa kasus ini sudah ada di luar kewenangan Menteri Kehutanan. Dia tidak bisa mengambil tindakan karena tidak berada di dalam kawasan TNK dan di dalam kawasan hutan lindung. “Saya memang yakin bahwa tambang itu tidak berada di TNK. Pak Bupati tidak mungkin lakukan itu. Jarak TNK dengan Batu Gosok/Loh Mbongi sekitar 20 kilometer,” kata Menhut.

Sebaliknya Menteri MS Kaban mengkritik pengelolaan Taman Nasional Komodo, yang menurut dia tidak mampu menggenjot kunjungan wisatawan. Seharusnya jumlah kunjungan wisatawan delapan juta setahun. Dia bilang akan mengevaluasi kembali manajemen TNK. Konservasi TNK ke depan, kata Menhut, perlu melibatkan masyarakat. Masyarakat harus mendapatkan keuntungan dari keberadaan TNK. “Kita jangan hanya melarang masyarakat menangkap ikan dan lain-lainnya di kawasan itu tetapi harus melibatkan masyarakat dengan berbagai pemberdayaan agar mereka dapat keuntungan dari sana”.

Sebagai seorang tamu yang baik, Menhut MS Kaban telah melakukannya dengan baik. Dia tidak mau memberikan keputusan untuk sesuatu yang ada di luar kewenangannya secara normatif. Dia tidak mempersoalkan jarak lokasi tambang dari kawasan hutan lindung. Hal itu bisa tampak dari sikapnya ketika lokasi tambang di Nggilat yang jaraknya hanya 50 meter di luar kawasan hutan lindung.

Demikian juga soal kawasan Taman Nasional Komodo dengan lokasi tambang Batu Gosok. Bagi dia kalau ada di dalam kawasan TNK atau ada di dalam kawasan hutan lindung, langsung dipidana. Tapi dia tidak bicara daya dukung terhadap kawasan TNK terutama ekologi di sekitar kawasan konservasi tersebut. Batu Gosok memang jaraknya sekitar 20 kilometer dari kawasan konservasi Taman Nasional Komodo. Tapi 20 kilometer di luar kawasan konservasi sebenarnya bukanlah jarak yang luar biasa jauhnya. Karena taman konservasi punya daya turistik yang bagus, maka lokasi di sekitar kawasan itu seharusnya dipandang sebagai ekologi yang mendukung kekuatan turistik bagi Taman Nasional Komodo. Tempat dibangun hotel dan semua tempat yang coba mengais rejeki dari taman konservasi tersebut.

Selain masalah tambang, masyarakat juga memprotes Surat Keputusan Menteri Kehutanan bernomor SK.384/Menhut-2/2009 tanggal 13 Mei 2009 yang memberi izin penangkapan dan pemindahan sepuluh ekor komodo (lima jantan dan lima betina) untuk pemurnian genetik pada Taman Safari Indonesia. Disebutkan bahwa pada lokasi Wae Wuul, Desa Macangtanggar, Manggarai Barat komodo hanya dua belas ekor. Jika sepuluh diambil maka yang tersisa hanya dua.

Pemerintah provinsi sebagaimana disampaikan Wakil Gubernur Esthon Foenay berkeberatan dengan surat Menteri Kehutanan tersebut. Maskot pariwisata NTT adalah komodo. Jika komodo dipindahkan, maka masyarakat NTT akan kehilangan.

Ada satu pernyataan Menhut, yang bagi saya perlu dielaborasi lebih jauh. Soal masyarakat lokal. Baik soal Taman Nasional Komodo maupun soal tambang dia mengingatkan agar masyarakat lokal tidak dirugikan. Saya rasa inilah poin yang paling menarik dari kunjungan ini. Sebuah sinyal yang amat jelas bagi pemerintah daerah.

Di mana tempat kami (masyarakat lokal) dalam konteks pengelolaan kekayaan alam kami sendiri. Apakah kami harus tercabut dari tanah kami sendiri demi investasi? Apakah kami harus kehilangan tempat kami berpijak demi kekuatan uang dan modal? Mengapa dari kami dituntut terus menerus pengorbanan atas nama kesejahteraan, atas nama pembangunan, dan kemajuan? Itulah pertanyaan yang terus bergema di Leragere, di Kedang, di Riung, di delapan titik eksplorasi di Manggarai Barat, di Serise, di Satarpunda dan di banyak tempat lainnya.

Henning Borchers, seorang antropolog pembangunan pernah menulis di The Jakarta Post mengenai tempat masyarakat lokal di konteks pengelolaan Taman Nasional Komodo. Komodo Park: A Future Jurasic Tragedy (The Jakarta Post, 15 Agustus 2005). Dia menulis tentang penembakan seorang nelayan oleh petugas pada tahun 2002. Dia mengatakan: Local stakeholders have to be involved in decicions pertaining to park management, conservation and economic development, ascertaining their right to prior, free and informed consent. They have the right and capacity to make their own decisions about their livelihoods.

Tulisan ini ditanggapi oleh Lousia Tuhatu: The Role of Local People in Komodo National Park (The Jakarta Post, 19 Agustus 2005). Tuhatu mengatakan, dana yang dikucurkan untuk masyarakat lokal sebesar 25,5 persen yang digunakan untuk pendampingan masyarakat lokal, termasuk alternatif berganti mata pencaharian, pengembangan komunitas, dan pemberian mikro kredit. Dengan kata lain, masyarakat mendapat keuntungan dari pengelolaan TNK. Masyarakat punya tempat dalam pengelolaan TNK. Manajemen TNK sendiri sifatnya kolaboratif.

Masyarakat lokal di sini dimaksudkan terutama bagi para nelayan tradisional di sekitar kawasan TNK. Namun hanya sebatas itukah pengertian masyarakat lokal? Tidakkah kita bisa memperluas pengertian masyarakat lokal itu bukan hanya orang di sekitar lokasi konservasi, tetapi masyarakat Manggarai Barat keseluruhan? Sebab TNK adalah aset seluruh masyarakat Manggarai Barat. Mereka punya hak politik dan hak dasar untuk mendapatkan keuntungan dari keberadaaan taman nasional tersebut.

Inti dari sini adalah masyarakat lokal Manggarai Barat tidak boleh dikorbankan atau diabaikan hak-hak politiknya untuk menjaga kawasan tersebut. Karena itu merupakan aset mereka yang harus diwariskan turun temurun. Itulah mata air yang perlu mereka jaga agar dari generasi ke generasi mereka menimba keuntungan daripadanya. Saya kira itulah keprihatinan yang mendasar mengapa masyarakat Manggarai Barat bertahan mati-matian agar pengelolaan pariwisata Manggarai Barat dengan maskot TNK tidak berdampingan dengan eksplorasi dan eksploitasi tambang. Jarak 20 kilometer dari kawasan TNK adalah sebuah rentangan spasial yang pendek. Komitmen kita adalah menjaga ekologi di sekitar kawasan.

Pemindahan komodo dari Wae Wuul ke Bali atau keluar dari Flores, misalnya adalah juga sebuah bentuk penghilangan aset masyarakat lokal. Jadi, kontradiktif rasanya jika di satu sisi kita bicara kepentingan masyarakat lokal, tapi di pihak lain kita dalam berbagai rupa mengambil aset masyarakat lokal.

Edisi, 25 Juli 2009

Efek Getar

2009-07-20T00:56:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

DI BAWAH rezim Orde Baru, semua serba tunggal. Semuanya diarahkan untuk menopang kepentingan kekuasaan Orde Baru. Partai politik dikendalikan dan disederhanakan. Organisasi massa diarahkan. Tidak terkecuali lembaga ekonomi. Kalau pemerintah bicara koperasi, itu sama artinya pemerintah sedang bicara koperasi unit desa (KUD) – yang diplesetkan jadi ketua untung duluan. Di luar itu, dipandang remeh. Itulah yang dialami oleh gerakan koperasi kredit (credit union) di masa lalu.

Kita di Flores terbilang sedikit beruntung. Mungkin karena jauh dari pusat kekuasaan di Jakarta dan oleh rasa hormat pemerintah daerah terhadap Gereja Katolik, tidak ada hambatan berarti mengenai perkembangan gerakan koperasi kredit. Dicurigai, ya. Tapi dihambat tampaknya tidak.

Koperasi kredit, dulu dikenal dengan sebutan credit union, pertama diperkenalkan di Flores oleh Gereja Katolik pada tahun 1972. Ketua Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi atau waktu itu dikenal sebagai Delegatus Sosial, Keuskupan Agung Ende dijabat Pastor B J Baack SVD. Juni 1974, credit union Jayakarta bekerja sama dengan Delegatus Sosial Keuskupan dan CUCO menggelar kursus dasar mengenai credit union. Pesertanya datang dari seluruh Flores.

Saya ingat Yoseph Kama, guru agama saya di SMP Negeri Pagal, Manggarai saat itu menulis credit union untuk Majalah Busos tahun 1980-an. Satu-satunya majalah Mingguan waktu itu di Flores adalah Mingguan Dian milik imam-imam dari Serikat Sabda Allah yang didirikan Oktober 1973. Majalah ini menjadi medium untuk membentuk opini dan penggerak perubahan di Flores selama puluhan tahun sampai ditutup Februari 2007. Karena baru tumbuh maka pada awal gerakan koperasi kredit majalah ini tidak bisa mendorong penuh gerakan koperasi kredit sebagai alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan akses pada lembaga keuangan. Pada saat itu juga lembaga keuangan seperti bank belum bertumbuh di Flores.

Tetapi media massa seperti banyak pengalaman di banyak tempat, sering pula tidak menaruh minat pada masalah ekonomi. Isu-isu kemiskinan jarang menjadi berita utama pada surat kabar. Sampai sekarang pun isu-isu media lebih banyak berorientasi pada masalah kebijakan publik lembaga negara ketimbang masalah-masalah ekonomi kelompok miskin perkotaan dan pedesaan.

Karena koperasi kredit sudah dibentuk cukup banyak, maka dibentuklah Badan Pembina dan Pengembangan Credit Union (BPP CU) wilayah Nusa Tenggara Timur Bagian Barat dengan cakupan wilayah Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat. Pengurusnya Guido Lakapung, Frans Fernandez dan Agus Beu Mude.

Pada tahun 1978, badan ini berganti nama: Badan Pengembangan Daerah Koperasi Kredit NTT Barat dengan wilayah koordinasi yang sama. Tahun 1982 diubah lagi jadi Badan Koordinasi Koperasi Kredit Daerah (BK3D - NTT Barat). Februari 1995, dibentuklah pra-pusat koperasi kredit (Puskopdit) Sumba dan Manggarai.

Pada 22 Agustus 1998 koperasi kredit primer sepakat mengalihkan status BK3D NTT Barat menjadi Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit) Bekatigade Ende-Ngada. Badan ini mendapat pengesahan dari pemerintah dengan nomor badan hukum: 03/BH/KWK.24/III/1999 tanggal 13 Maret 1999. Wilayah kerjanya Kabupaten Ende, Ngada, dan Nagekeo.

Dalam kurun 1974 hingga tahun 2000 koperasi kredit sebagai lembaga keuangan terseok-seok. Banyak yang macet. Sebab utamanya adalah kredit macet, pengelolaan yang tidak transparan, pembukuan seadanya. Ini semua mengakibatkan kepercayaan anggota menurun baik terhadap lembaga maupun terhadap inisiatif-inisiatif pembenahan. Pesimisme menyelimuti banyak orang.

Meski begitu masih ada sejumlah besar penggerak koperasi kredit yang coba membenahi dan membangun fondasi dasar yang kuat. Puskopdit sebagai lembaga intermediasi memainkan peran besar dalam membenahi lembaga koperasi kredit. Berbagai pelatihan dibuat. Mulai dari manajemen pengelolaan hingga penggunaan sistem komputerisasi keuangan. Mulai dari pengaturan yang ketat pemberian kredit hingga jaminan kredit.

Koperasi kredit tidak lagi menerima dana-dana dari luar untuk menjadi modalnya, lalu diberikan kepada anggota. Tetapi koperasi kredit memegang teguh pada prinsip dasarnya: keswadayaan, pendidikan, dan solidaritas. Saya ingat kata-kata Moses Mogo, mantan Ketua Badan Koordinasi Koperasi Kredit Daeah (BK3D) NTT Barat bahwa jika koperasi kredit menerima dana dari luar, lalu dana itu dipinjamkan kepada anggota, maka menjadi anggota koperasi sama seperti burung merpati. Ada jagung, merpati datang. Jagung habis, merpati pergi.

Mikhael Hongkoda Jawa, Manajer Puskopdit Bekatigade Ende, Ngada, dan Nagekeo (BENN) sekarang memegang teguh garis komitmen ini. ”Katakah tidak untuk modal dari luar koperasi”. Semua modal koperasi berasal dari simpanan anggota. Pinjaman diberikan kepada anggota. Dengan demikian jika sekarang kekayaan Koperasi Kredit Sangosay di Bajawa per Juli 2009 sebesar 70 miliar rupiah, itu adalah uang anggota koperasi kredit; beredar di antara anggota untuk membangun kesejahteraan anggota dan tidak bergerak keluar.

Tahun 2000 ke atas pembenahan terus dilakukan. Pengurus dan manajemen harian dipisahkan. Pelatihan keuangan dan pengelolaan kredit diberikan. Sistem komputerisasi. Pelayanan cepat. Semua hal dibenahi. Perlahan-lahan koperasi kredit bertumbuh sebagai lembaga keuangan profesional.

Sampai saat ini ada 61 koperasi kredit bernaung di bawah Puskopdit. Per Juni 2009 jumlah anggotanya 52 ribu lebih, simpanan saham 127 miliar rupiah, simpanan non saham 56 miliar lebih, pinjaman beredar 192 miliar dan kekayaannya 225 miliar lebih.

Di kaki Inirie di Kopdit Sinar Harapan di Malapedho tempat saya menginap semalam, di Kopdit Kenisah di Mauponggo, Sangosay di Bajawa dan masih banyak kopdit di Kota Bajawa, pada kelompok ibu-ibu di Mataloko, Kopdit di Soa, di Nangapanda, Kopdit Boawae di kaki gunung Ebulobo, saya melihat optimisme bertumbuh di kalangan anggota koperasi kredit. Saya melihat antusiasme masyarakat. Bagaimana ibu-ibu datang mengenakan sarong meneteng buku koperasi.

Di Boawae tahun lalu, lima ratus orang yang merupakan utusan dari lima ribu anggota datang menghadiri rapat anggota tahunan. Ada kemeriahan. Ada optimisme bahwa koperasi kredit akan tumbuh menjadi sebuah lembaga keuangan, tempat di mana orang-orang desa memiliki akses mendapatkan dana untuk menggerakkan ekonomi, membiayai pendidikan anak, dan kebutuhan lainnya. Koperasi kredit tidak bisa mengalahkan lembaga keuangan seperti bank. Memang bukan itu tujuannya. Koperasi kredit tumbuh di desa karena mendapat tempat di hati masyarakat sebagai sebuah alternatif.

Saya beruntung oleh tugas jurnalistik keliling mengunjungi koperasi kredit di Bajawa dan di Ende. Saya melihat dan dapat merasakan kuatnya optimisme yang tumbuh dari kegetiran hidup. Sejalan dengan pembenahan berlanjut institusi koperasi kredit dengan intermediasi Puskopdit, gerakan koperasi kredit telah menimbulkan sebuah efek getar (ripple’s effects) yang makin besar ke depan. Seperti batu yang dijatuhkan ke dalam air menimbulkan lingkaran getaran. Makin besar batu yang dijatuhkan, makin besar pula efek getarannya.

Edisi 17 Juli 2009 | asal omong

Menonton Mabar

2009-07-16T05:51:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

KITA BISA berbeda dalam memandang Manggarai Barat belakangan ini. Masing-masing kita punya interprestasi. Sebagai sebuah daerah mekaran baru, yang usianya baru lima tahun, Manggarai Barat coba menemukan cara untuk membuat masyarakatnya sejahtera. Jika setahun pertama, penjabat bupati hanya melakukan pekerjaan administratif, maka lima tahun kemudian setelah bupati dan wakil bupati terpilih, perlahan-lahan kabupaten baru itu mulai menggeliat membangun dirinya.

Manggarai Barat memang penuh dinamika. Sejak awal pembentukannya. Kita semua tahu bagaimana orang berteriak, menggebrak meja, dan mencemooh satu sama lain. Isu-isu politik berseliweran di Ruteng, di Labuan Bajo, di Kupang dan Jakarta. Mobilisasi kita lakukan di kampung-kampung. Semua orang mau menggunakan momentum yang diberikan oleh negara untuk pemekaran Kabupaten Manggarai.

Orang memuntahkan berbagai janji, mimpi-mimpi indah. Pemekaran akan mendekatkan rentang kendali pemerintahan. Mendorong proses demokratisasi. Membangun jati diri masyarakat. Membangun kesejahteraan masyarakat. Memelihara budaya. Macam-macam. Manggarai Barat pada akhirnya terbentuk.

Sekarang Manggarai Barat kembali penuh dinamika. Pilihan kebijakan pemerintah terutama soal tambang menimbulkan problem serius. Sejauh yang kita tahu, pemerintah telah memberikan delapan kuasa pertambangan (KP) kepada investor tambang. Di sebuah daerah yang begitu kecil dengan dua ratusan ribu lebih penduduk. Di sebuah daerah yang begitu subur pertaniannya, lautnya yang indah, taman nasionalnya yang terkenal, bahkan mau masuk dalam tujuh keajaiban dunia. Di daerah yang harum semerbak cengkehnya.

Ini jelas merisaukan banyak kalangan. Pertama, soal keadilan antargenerasi dan kerisauan ekologis. Tambang punya daya rusak yang masif. Janji reklamasi oleh investor atau tanggung jawab sosial perusahaan tambang untuk memulihkan kondisi lingkungan hampir pasti tidak akan terlaksana. Ketika investor tambang selesai mengeruk isinya, mereka pergi, membiarkan lokasi tambang menganga. Apa yang tersisa untuk generasi berikutnya? Tidak ada. Maka jelas kita menciptakan ketidakadilan antargenerasi. Lingkungan kita akan jadi rusak. Tambang bukan bergerak di permukaan, tetapi ke dalam. Bagaimana kita bisa memulihkan kerusakan tersebut. Bagaimana kita bisa meminta pertanggungjawaban dari investor yang telah pergi?

Kedua, masyarakat lokal jadi korban. Di mana-mana, masyarakat jadi tumbal. Air mereka tercemar. Lingkungan mereka rusak. Orang baku bunuh di Manggarai karena masalah tanah. Yang mereka punya diberikan kepada investor. Apa yang tersisa? Nothing. Mereka menjadi korban dari inkonsistensi dari kebijakan pemerintah.

Sebenarnya ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meneken Peraturan Pemerintah No.02/2008 pada tanggal 24 Februari 2008 yang memberi izin menambang di hutan lindung, kekhawatiran utama adalah masyarakat lokal jadi korban. Aset mereka dijual ke investor tapi dampaknya akan mereka tanggung. Risiko yang ditanggung masyarakat tidak sebanding dengan keuntungan yang mereka peroleh dari pertambangan tersebut.

Ketika saya menulis artikel ini, saya teringat akan tulisan Myrna Eindhoven, seorang peneliti. Myrna Eindhoven menulis tentang pembentukan Kabupaten Mentawai, yang terpisah dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra. ”Penjajahan Baru? Identitas, Representasi, dan Pemerintahan di Kepulauan Mentawai Pasca Orde Baru” (lihat Henk Schulte Nordholdt dan Gerry van Klinken, Politik Lokal di Indonesia, Jakarta: KITLV-Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm 87-115).

Buku ini bicara mengenai politik lokal pasca jatuhnya Soeharto. Mulai dari soal pemekaran daerah, tambang timah di Bangka Belitung, gerakan masyarakat sipil, premanisme yang terorganisasi, identitas lokal, hingga nepotisme dalam politik. Cakupannya mulai dari Aceh hingga Papua minus Nusa Tenggara Timur.

Myrna Eindhoven bicara tentang Mentawai. Sebelum pemekaran, masyarakat Mentawai merasa inferior, terkebelakang. Mereka merasa tersisihkan. Mereka merasa kekayaan mereka dinikmati oleh oleh elite di kabupaten induk. Elite Mentawai menggunakan momen pemekaran daerah yang diberikan oleh negara untuk memperkuat kedudukan politis mereka. Proses perjuangan politis ini diintenskan oleh elite politik Mentawai. Asumsinya adalah kabupaten baru yang dibentuk ini akan memberdayakan dan memperkuat komunitas lokal, menjadi sarana proses demokratisasi, dan memperkuat masyarakat sipil. Kabupaten Mentawai terbentuk.

Apa yang terjadi? Komunitas adat ditafsirkan menurut kepentingan politis masing-masing kekuatan politik. Ketegangan politik pun terjadi. Rivalitas politik antara eksekutif dan legislatif berlangsung tajam. Pertikaian dipicu pemanfaatan potensi alam Mentawai. Pada tahun 2004, ada 20 izin baru yang dikeluarkan pemerintah untuk konsensi tebang kayu dalam skala kecil dengan luas keseluruhan 30.000 hektare. Dalam tempo sekian, hutan gundul. Kontribusi kepada daerah berapa? Samar-samar. Pada umumnya diyakini, kata Myrna Eindhoven, dari konsensi itu ada yang menikmati fee, yang biasanya selalu samar-samar pula di mata publik, tetapi nyaris semua orang tahu.

Buku ini sudah lama tidak lagi saya baca. Sudah mulai agak berdebu. Beruntung bungkusannya dari plastik putih. Menonton Manggarai Barat belakangan membuat saya membacanya kembali. Membandingkan Mentawai dan Manggarai Barat tentu bukan dua kutub yang selalu klop. Persambungannya bisa pas dan bisa tidak pas. Bisa mepet dan bisa longgar. Bisa dekat tapi juga bisa jauh sekali.

Saya berusaha memandang Manggarai Barat lebih dekat. Dan saya temukan satu buku Manggarai Barat (Keringat, Air Mata, dan Perjuangan untuk Sebuah Kabupaten). Buku ini ditulis John A Syukur, diterbitkan Juli 2006. Dia bicara tentang sejarah pembentukan Manggarai Barat. Dia menyebut orang-orang dan pandangan, sikap, dan posisi mereka dalam konteks pemekaran Manggarai kala itu. Dalam pandangan saya, buku ini adalah sebuah catatan harian, yang diterbitkan dalam bentuk buku. Karena penulisnya adalah salah satu pelaku, maka sama sekali tidak ada cek dan ricek. Ada yang diagungkan, ditokohkan, dan ada yang jadi pecundang. Tapi paling tidak buku ini memberikan kita sedikit gambaran bagaimana di satu masa, banyak orang bersatu dalam perjuangan membentuk kabupaten tapi bisa berseberangan dalam mengisi pembangunan di kabupaten baru tersebut. Semua itu amat gamblang menggambarkan adanya perbedaan kepentingan.

Di manakah posisi rakyat? Di manakah posisi masyarakat lokal dalam konteks pemekaran dan isinya itu?

Ketika membaca Myrna Eindhoven, kerisauan saya makin mendalam. Manggarai Barat, gerbang barat Flores, sebuah keberuntungan atau sebuah pradiso yang terkoyak. Menonton Manggarai Barat, menonton sebuah kerisauan. Manggarai, kuni agu kalo, akankah kami dengar sanda dan mbatamu, syair dan dendangmu, mistik ragasaemu, gita cintamu?

Flores Pos | Asal Omong |
| 11 Juli 2009 |

Komunikasi Antaretnik Lewat Bolakaki

2009-07-16T05:47:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

PEKAN DEPAN terunamen tahunan bergensi di Nusa Tenggara Timur (NTT) akan berlangsung di Bajawa, ibu kota Kabupaten Ngada, Flores. El Tari Memorial Cup adalah sebuah turnamen yang dirintis mantan Gubernur El Tari.

Pertandingan sepak bola tingkat provinsi ini pertama-tama dimaksudkan oleh Gubernur El Tari untuk menciptakan keseimbangan di dalam pembangunan. Bahwa dalam tubuh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sehat, terdapat jiwa yang sehat pula.

Kalau sekarang masih terdapat kasus gizi buruk, kemiskinan masih jadi kubangan masyarakat kita, hal itu menunjukkan bahwa strategi pembangunan para pemimpin kita kurang tepat. Resep yang mereka berikan bisa saja copy paste dari strategi di tempat lain. Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa para pemimpin kita memang tidak mengenal realitas masyarakat mereka. Atau mereka mengenal realitas masyarakatnya, tapi mereka tidak cermat dalam menganalisis masalahnya.

Pembangunan bisa juga berjalan di tempat meski anggaran yang makin meningkat tiap tahun. Tidak adanya dampak signifikan, bisa pula disebabkan karena anggaran tersebut tidak meresap sampai ke masyarakat akar rumput karena memang terlalu banyak lubang korupsi di setiap pos pemerintah. Hal serupa sekarang telah menjalar sampai ke masyarakat pedesaan.

Ajang pertandingan bolakaki yang digelar tiap tahun dimaksudkan oleh Gubernur El Tari agar masyarakat NTT terlatih dalam olah fisik dan olah mentalnya. Alam NTT yang keras telah pula membentuk kepribadian masyarakat NTT. Tempaan alam yang keras ikut membentuk kultur masyarakat kita. Tentu saja hal ini berpengaruh pada interaksi antaretnik di Nusa Tenggara Timur.

Masyarakat NTT yang multietnik adalah sebuah bejana indah, tetapi bisa rapuh. Dia bisa pecah jatuh berantakan oleh relasi antaretnik yang tidak ajek. Dengan demikian olah mental diperlukan di sini agar masyarakat bisa membangun komunikasi yang lebih baik dan lebih efektif untuk memelihara kemajemukan masyarakat NTT. Pada gilirannya kemajemukan ini akan dapat berubah menjadi sebuah potensi besar bagi pembangunan masyarakat di daerah ini.

Jika ajang El Tari Memorial Cup ini dimaksudkan sebagai tempat olah fisik dan mental, maka sudah pada tempatnya pertandingan ini tidak boleh dinodai oleh pertikaian di lapangan. Tidak boleh ada kekerasan yang mengarah pada rusaknya komunikasi antaretnik di NTT. Malah sebaliknya ajang El Tari Memorial Cup harus menjadi ajang dan kesempatan untuk memupuk komunikasi yang lebih baik.

Kualitas El Tari Memorial Cup pun tidak saja diukur oleh kemajuan dunia sepakbola NTT, tetapi juga bisa ditakar dari kualitas hubungan antaretnik. Karena kalau ukurannya sebatas bolakaki, sudah dapat dipastikan El Tari Memorial Cup tidak pernah berlangkah maju. Jika kualitas hubungan antaretnik jadi baik, kita tidak akan pernah menyesal telah mengucurkan dana begitu banyak untuk ajang ini.

Flores Pos | 14 Juli 2009 | bentara

Saatnya Koperasi Jadi Andalan

2009-07-16T05:45:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

SELAMAT kepada Koperasi Kredit (Kopdit) Sangosay atas prestasi yang diraihnya. Koperasi yang beranggotakan sekitar 8.902 anggota ini dengan aset Rp70 miliar lebih dan simpanan non saham Rp59 miliar lebih memperoleh predikat koperasi kredit berprestasi tingkat nasional. Anggota Kopdit ini ada di Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo dan sebagian di Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bersamaan dengan itu Bupati Ngada Piet Jos Nuwa Wea dinobatkan sebagai tokoh koperasi.

Gerakan koperasi kredit di Ngada, Nagekeo dan Ende sungguh luar biasa. Pertumbuhan anggota tiap tahun meningkat. Sejalan dengan itu aset koperasi juga bertambah baik simpanan saham maupun simpanan non saham. Pengelolaannya pun sudah dilakukan secara komputerisasi. Manajemen diberi peluang untuk mengikut pelatihan, studi banding pada gerakan koperasi kredit di Jawa dan Kalimantan, dan studi banding di Bangkok (Thailand) Filipina, dan Bangladesh.

Tidak kurang dari itu banyak tenaga ahli di bidang koperasi terutama dari Gerakan Koperasi Kredit Asia (ACCU) Bangkok datang ke Puskopdit untuk memberikan pelatihan manajemen, pelatihan kelompok lapangan, dan para pengurus. Selain itu bekerja sama dengan VSO dan lembaga nirlaba lainnya dalam hal pelatihan pengelolaan keuangan. Networking yang dibangun berhasil memajukan gerakan koperasi kredit.

Koperasi primer ini ada di bawah naungan Pusat Koperasi Kredit Bekatigade Ende, Ngada, dan Nagekeo (Puskopdit BENN). Lembaga intermediasi ini sukses mendinamisasi dan memfasilitasi gerakan koperasi kredit terutama di tingkat primer. Lembaga ini terus menerus memberikan pelatihan, memperbaiki sistem dan cara kerja, serta mengubah sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan standar lembaga keuangan, dan membuka diri terhadap kerja sama dengan berbagai pihak. Pada tahun 2009 aset 61 koperasi kredit di bawah Puskopdit BENN sebesar Rp225 miliar lebih, dengan simpanan saham Rp127 miliar lebih, simpanan non saham Rp56 miliar lebih, pinjaman (kredit) Rp192 miliar lebih, dan anggota 52 ribu lebih.

Kalau bupati di Ngada dan Nagekeo mendapat pujian dan penghargaan, hal itu sudah seharusnya. Pemerintah Kabupaten Ngada dan Nagekeo telah mendukung dana bagi pelatihan-pelatihan gerakan koperasi kredit. Mereka tidak memberikan dana untuk dipinjamkan kepada anggota karena itu akan menghancurkan semangat mandiri dalam gerakan koperasi. Gerekan koperasi kredit memang perlu sentuhan manajemen profesional. Karena koperasi kredit tumbuh di desa-desa dan mengelola keuangan masyarakat desa. Sehingga kuncinya adalah bagaimana manajemen koperasi memberikan keamanan bagi keuangan anggota.

Dengan pertumbuhan seperti sekarang ini, memang sudah saatnya koperasi kredit diandalkan agar masyarakat desa memiliki akses ke lembaga keuangan.

Flores Pos | 13 Juli 2009 | bentara

Budaya Bukan Sebatas Seremoni

2009-07-16T05:42:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

ORANG MULAI bertanya apakah ada agenda tersembunyi di balik peresmian kantor Bupati Manggarai yang dilakukan selama dua pekan? Karena pada kesempatan ini Bupati Christian Rotok dan Wakil Bupati Kamelus Deno mengundang tokoh-tokoh dari kecamatan-kecamatan menghadiri acara tersebut. Karena kemungkinan besar pasangan Christian Rotok-Kamelus Deno akan melanjutkan duet mereka untuk jilid II, maka orang menduga Bupati dan Wakil Bupati menggunakan kesempatan ini untuk kepentingan suksesi 2010. Namun Bupati Rotok menyangkal dugaan ini pada konferensi persnya.

Kita tidak ingin masuk dalam duga menduga seperti ini. Kalau duet Christian Rotok-Kamelus Deno dilanjutkan untuk periode berikutnya dan memobilisasi dukungan melalui kunjungan kerja dan kegiatan pemerintah, mungkin itu adalah keuntungan mereka sebagai orang yang lagi berkuasa (incumbent).

Yang ingin kita tekankan di sini adalah pendekatan budaya yang dilakukan pemerintah tidak boleh hanya menyentuh permukaan atau kulit luar. Karena kalau hanya sekadar kulit luar, permukaannya saja, terdapat peluang yang lebih besar untuk memanipulasi budaya untuk kepentingan kekuasaan.

Kebudayaan pada intinya adalah pencerminan dari persepsi terhadap diri dan terhadap lingkungan di dalam sebuah komunitas. Kebudayaan adalah ungkapan jati diri, ungkapan kuni agu kalo Manggarai. Siapa orang Manggarai itu dapat dilihat dari kebudayaan mereka. Bagaimana orang Manggarai memaknai lingkungan sosial dan lingkungan bio-fisisnya. Kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa dan karsa.

Karena itu mobilisasi dukungan melalui rumah gendang atau yang laizim disebut politisasi rumah gendang adalah sebuah bentuk manipulasi terhadap budaya. Karena budaya dipakai sebagai alat untuk memobilisasi dukungan suara dan bukan untuk membantu masyarakat menemukan dan membentuk jati diri mereka. Dan mobilisasi tokoh adat menjelang Pilkada memang dapat ditanggapi sebagai salah satu medium memobilisasi dukungan.

Pendekatan budaya yang dilakukan pemerintah mesti menyentuh inti jati diri. Komunitas lokal Manggarai menunjung tinggi harmonisasi dengan alam. Lihatlah ritus-ritusnya. Barong wae, misalnya, adalah simbol bahwa air adalah sesuatu yang vital dalam kehidupan manusia. Bukan mau takung poti atau menyembah Tuhan melalui mata air. Upacara itu adalah simbol rasa syukur. Inti dari sini adalah bagaimana masyarakat dan pemerintah menjaga ketersediaan air dengan memelihara hutan.

Pemerintah tidak boleh memberi izin pertambangan di hutan lindung atau lokasi pertambangan yang potensial merusak ketersediaan air. Sebab kalau tidak, kita melakukan barong wae, tapi kita merusak ketersediaan air. Jangan memahami budaya hanya sebagai seremoni.

Flores Pos | 11 Juli 2009 | bentara

Jangan Main-Main dengan Proyek Irigasi

2009-07-16T05:40:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

KALANGAN DPRD Ngada mempersoalkan proyek irigasi pedesaan di Boti, Kelurahan Mataloko Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Proyek bernilai dua ratusan juta lebih itu terkesan tidak tuntas dan tidak bermutu karena dikerjakan asal jadi. Meski begitu pemerintah sudah mengajukan ke DPRD tambahan dana lima puluh juta. Dinas Pekerjaan Umum sebagai pemilik proyek mengatakan, penambahan tersebut diajukan karena ada permintaan dari masyarakat.

Mengapa kita ingatkan agar dalam proyek irigasi, pemerintah harus bisa menunjukkan komitmen seriusnya agar mutu proyek menjadi lebih baik. Pertama-tama karena proyek irigasi erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasar kita semua. Risikonya amat besar jika kontraktor yang mengerjakan proyek irigasi setengah hati. Apalagi kalau proyek irigasi itu terbengkalai.

Kita punya pengalaman banyak. Para petani sawah kita tidak bisa mengerjakan lahan mereka pada waktunya karena keterlambatan penyelesaian proyek irigasi. Dampak lanjutannya adalah produksi sawah menurun. Stok beras menjadi tidak aman. Para petani jatuh miskin.

Mengapa miskin? Karena karakter petani sawah kita sebagian besar mengandalkan panen padi untuk membiayai semua kebutuhan mereka. Ongkos produksi padi sawah cukup tinggi dan semua ongkos tersebut dibayar setelah panen selesai. Tentu saja bukan hanya para petani sawah yang rugi, tetapi semua kita yang makan beras. Kita akan membayarnya mahal. Kita terpaksa memasok beras dari daerah lain. Kita menjadi tergantung pada produksi daerah lain. Yang menikmati keuntungan dari perdagangan seperti ini tentu bukan petani kita melainkan petani di daerah lain.

Di negara-negara maju, masalah pangan sungguh diperhatikan oleh pemerintah. Bagaimana pemerintah Amerika Serikat melakukan negosiasi dan perundingan dengan negara-negara Eropa mengenai harga gandum dan bea impor masuk untuk produk pertanian.

Ini kita sampaikan untuk mengingatkan pemerintah kita bahwa masalah pangan haruslah menjadi agenda prioritas mereka. Bahkan bila perlu keberhasilan dalam meningkatkan produksi pangan menjadi ukuran dan prioritas pertama dalam menilai sukses atau tidaknya kepemimpinan di daerah kita. Jika ini menjadi ukurannya, maka pemerintah kita tidak bisa lagi main-main dengan pertanian. Tidak lagi setengah hati urus pertanian. Tidak lagi menggali potensi daerah seperti tambang, yang merusak pertanian kita. Yang merusak daya dukung pertanian kita. Tidak lagi menunjuk kontraktor yang tidak beres mengerjakan proyek irigasi. Dengan kata lain pemerintah akan menunjuk kontraktor yang bermutu untuk mengerjakan proyek irigasi karena irigasi merupakan proyek vital.

Flores Pos |10 Juli 2009 | bentara

Kutuk Kekerasan di Mabar

2009-07-16T05:37:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

RUMAH KEDIAMAN Sekretaris Gerakan Masyarakat Anti Tambang (Geram) didatangi orang-orang tak dikenal. Kornelis Rahalaka, Sekretaris Geram tidak berada di rumah. Yang ada hanya istrinya Yuliana Tati Hartati. Kejadian itu berlangsung pada tengah malam. Kasus ini telah ditangani pihak kepolisian.

Aksi premanisme di Manggarai Barat sudah sering kita dengar. Ada orang-orang tertentu dengan maksud membela kepentingan atau kebijakan-kebijakan publik tertentu melakukan aksi-aksi premanisme. Mereka mengancam orang yang mengkritik kebijakan atau menolak kebijakan tertentu.

Jika kita melihat kembali esensi dari pemekaran daerah, maka pertama-tama pemekaran daerah dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah dengan masyarakat. Makin dekat pemerintahan dengan rakyatnya diasumsikan makin baik pelayanan pemerintah tersebut. Asumsi itulah yang mendasarkan perjuangan pembentukan Manggarai Barat. Interaksi yang begitu dekat antara pemerintah dan rakyatnya mendorong menciptakan dua hal ini.

Pertama, pemerintah sungguh melayani masyarakat. Itu pulalah yang kita janjikan sewaktu kita meneriakkan di jalan-jalan di Ruteng, di forum-forum di Kupang dan yang kita jual ke pemerintah pusat. Karena kita bilang, pemekaran akan makin mendekatkan rentang kendali pemerintahan. Kedua, rentang kendali yang pendek itu memprasyaratkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Jika pemerintah begitu dekat dengan rakyatnya, hal lain yang muncul dari situ adalah tidak ada yang rahasia. Semua rakyat tahu apa isi di kantong seorang bupati dan wakil bupati, seorang kepala dinas, seorang anggota Dewan, dan aparat bawahan lainnya. Ini tidak lain mencerminkan tidak ada sesuatu yang bisa disembunyikan. Apa yang terjadi di Labuan Bajo akan diketahui rakyat di sebuah kampung di Kecamatan Kuwus.

Interaksi yang meningkat dan semakin dekatnya jarak antara pemerintah dan rakyat mestinya membawa perubahan dalam mengelola pemerintahan. Pemerintah tidak bisa lagi merasa bahwa kebijakan publik yang diambilnya hanyalah urusan pemerintah melulu.

Hanya pemerintah yang boleh menentukan nasib dua ratusan juta rakyat Manggarai Barat. Fungsi representasi Dewan sama sekali tidak menghapus partisipasi rakyat dalam mengontrol kebijakan pemerintah. Dengan demikian efek lain dari pemekaran adalah bertumbuhnya proses demokratisasi di wilayah tersebut. Dengan demikian pula pemerintah mesti mengubah cara pengelolaan pemerintahan. Kritikan dan protes dari manapun datangnya harus diterima untuk mempertajam kebijakan publik pemerintah.

Kalau proses demokratisasi yang tengah berkembang di Mabar dimatikan dengan premanisme hanya karena kepentingan sesaat, maka tujuan dari pemekaran sudah gagal. Jika kita ingin menarik lagi garis yang tepat dari esensi pemekaran, maka sudah seharusnya kita mengutuk segala bentuk premanisme di Mabar.

Flores Pos | 9 Juli 2009 | bentara

Dari Tanah Flores

2009-07-06T06:51:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

FLORES boleh berbangga. Dari sekian tempat pembuangan Presiden Soekarno, Flores punya tempat yang sentral. Bukan soal lama atau tidaknya dia ada di suatu tempat tetapi soal yang lebih strategis. Di tempat kita, di tanah kita, dia mengaku telah menemukan Pancasila. Di tepi laut, di bawah pohon sukun.

Interaksi Soekarno selama empat tahun di Flores (1934-1938) dengan misionaris dari Serikat Sabda Allah (Societas Verbi Divini/SVD), dengan masyarakat Ende dan sekitarnya, dengan memandang laut dan gunungnya, flora dan faunanya, telah memberi dia sebuah insight bagi fondasi masa depan Indonesia modern. Keterlibatan Soekarno dalam pergerakan politik Indonesia, perjumpaannya dengan ideologi besar dunia dan kegandrungannya pada pustaka filsafat dan politik, telah membawa dia pada sebuah puncak untuk menemukan dasar yang kuat bagi Indonesia modern. Dan itu di Flores.

Dari tanah kita, sejauh yang kita tahu dari surat-suratnya, dia punya keinginan yang kuat dalam dirinya agar Indonesia tidak didasarkan pada agama tertentu, tetapi memberi tempat bagi semua. Dari korespondensinya kita tahu bahwa dia juga ingin agama-agama membarui diri dan belajar dari satu sama lain tentang kekayaan iman untuk pembaruan kehidupan masyarakat. Agam-agama harus saling belajar untuk memperkaya makna kehidupan.

Hati kita tergerak dan mata kita terbuka tiap kali ada para pejabat datang ke Ende, berhenti sejenak di bawah pohon sukun, dan mengunjungi museum Bung Karno. Museumnya tidak hebat amat. Berada di antara rumah penduduk. Sebuah rumah yang bila dilihat dari jauh tidak terlalu mencolok di antara rumah penduduk. Semua itu dilakukan untuk merasakan sedikit bagaimana bisa di sebuah tempat yang periferi, daerah pinggiran dalam politik Indonesia, salah satu pendiri bangsa ini menemukan inspirasi yang demikian besar dan kuat bagi fondasi Indonesia modern. Bila kemudian orang berbicara tentang pluralisme atau ketunggalikaan dalam kebhinekaan (unity in diversity), orang barangkali ingat tentang di mana ideologi Pancasila itu ditemukan. Justru bukan di tempat di mana guruh gemuruh gerakan politik dan revolusi bergelora sedemikian hebat membakar jiwa kaum muda bangsa Indonesia, tetapi di sebuah tempat di ujung timur Indonesia, yang jauhnya sekitar 1.650 kilometer dari Jakarta.

Inspirasi dari tanah Flores bukan hanya ini. Secara tidak sengaja saya menemukan sebuah tulisan, yang menceritakan bahwa dari tanah Flores, ada sebuah kontribusi yang juga besar sekali khususnya pada Konsili Vatikan II mengenai dialog dengan agama-agama non-Kristen. The Dialogue between the Church and Other Religions and Cultures, judul karya tersebut ditulis Uskup Denpasar (almarhum) Vitalis Djebarus SVD. Paper ini dibacakan pada pembukaan Minggu Misi di Trier, 28 September 1977 (lihat Verbum SVD, fasciculus ½ volumen 20 1979, hlm. 33-38).

Gereja Flores, begitu kata Uskup Vitalis, boleh berbangga karena salah satu uskup yang mengusulkan dibentuknya sebuah Sekretariat tetap di Vatikan untuk dialog dengan agama-agama Non-Kristen, adalah seorang uskup Flores. Sekretariat yang diusulkan itu strukturnya sama seperti Sekretariat untuk Persatuan Kristen. Uskup itu adalah Uskup Anton Thijssen SVD yang menyampaikan proposal tersebut pada konferensi pers di Roma pada awal April 1963. Sekretariat itu adalah sekretariat tetap tempat di mana semua komunitas agama terwakilkan.

Menurut Uskup Thijssen, lanjutnya, sekretariat inilah yang akan mendekatkan pribadi-pribadi dari berbagai agama dan memberikan kesempatan kepada teolog-teolog Katolik dan non Kristen untuk saling menukarkan pandangan mereka. Jadi semua pihak mendapatkan manfaat dari sekretariat ini. Usulan ini bertujuan mau memperbaiki kesalingpengetian antargama-agama. Sekretariat ini sampai sekarang masih berdiri kokoh di Vatikan.

“This proposal made by a Bishop from Flores may be only a small contribution to the great emerging question of the dialogue between the Church and other religions, but we wanted to mention it in this context because it came from our Church” (Proposal ini yang diusulkan oleh seorang uskup dari Flores barangkali hanya sebuah kontribusi kecil untuk sesuatu yang besar berkaitan dengan masalah dialog antara Gereja dan agama-agama lain, tetapi kita menyebutkan hal ini dalam konteks ini karena hal itu datang dari gereja kami (baca: Flores).

Seperti dikatakan oleh Uskup Vitalis, proposal ini barangkali sebuah kontribusi kecil dalam sebuah mainstream baru dalam ruang Konsili Vatikan II mengenai perlunya pembaruan Gereja agar Gereja, ibunda yang selalu merentangkan tangannya untuk menghirup nafas jaman, membuka jendela agar angin pembaruan masuk ke dalamnya dan kesegaran baru lahir. Bahwa itu datang dari Flores, sebuah tempat yang sekuku hitam dalam peta dunia, mengagumkan.

Dalam konteks Gereja Katolik, Flores adalah sebuah daerah misi yang relatif muda. Dari sebuah daerah misi, tempat iman belum berakar kuat, terbit sebuah gagasan besar berperspektif jauh ke depan. Yang intinya adalah bagaimana Gereja Katolik disiapkan untuk menghadapi jaman modern, menangani masalah-masalah manusia modern sehingga Gereja Katolik dan umatnya tidak terasing dengan perubahan zaman.

Pluralisme adalah salah satu ciri jaman modern. Pluralisme dalam hal agama, ideologi, pandangan dan cara hidup. Bagaimana kita dari berbagai latarbelakang berbeda bersatu sebagai bangsa, sebagai negara, dan sebagai sebuah komunitas. Pada masa modern tidak ada komunitas berwajah tunggal, melainkan komunitas berwajah plural. Spirit inilah yang terus dan akan terus dihidupkan oleh Gereja Katolik Flores.

Kita menyebutkan dua kontribusi ini dari tanah kelahiran kita, pertama-tama bukan sekadar untuk sebuah nostalgia. Kita menyebut dua hal ini sebagai pencapaian dari kekayaan sosio-kultural kita. Bahwa dari tempat kita berpijak, kita menyumbangkan sesuatu yang berharga untuk kehidupan bersama kita sebagai bangsa, sebagai negara dan sebagai warga dunia. Tetapi pencapaian itu akan tinggal sebagai sebuah kenangan jikalau kita tidak terus menerus menghidupi semangat pembaruan itu dalam kehidupan bersama kita. Meski kita berada di daerah periferi dari politik Indonesia, kita perlu terlibat aktif menyumbangkan gagasan-gagasan dan diskusi-diskusi cerdas untuk memperkuat fondasi kebangsaan kita.

Kegelisahan mengenai praktik politik yang kotor dan praksis politik yang tidak diarahkan untuk kesejahteraan rakyat adalah bentuk lamentasi dari gradasi dalam kehidupan sosio-kultural kita. Pemimpin-pemimpin kita, yang lahir dari rahim tanah ini, kehilangan orientasi dalam membawa perubahan sosio-kultural kita. Banyak sekali keputusan politik yang kita ambil jauh dari semangat untuk kebaikan umum. Masyarakat kita sudah kehilangan solidaritasnya.

Degradasi dalam politik, degradasi dalam soal lingkungan hidup, degradasi dalam soal mutu pendidikan, degradasi dalam hal nilai. Kalau pemimpin-pemimpin kita di Flores tidak bisa mencegah proses degradasi ini, kita akan kehilangan momentum. Tanah ini tidak akan pernah lagi melahirkan sesuatu yang besar karena kita sendirilah yang merusaknya.

Edisi, 4 Juli 2009 | asal omong

Jangan Biarkan Perempuan Terpuruk

2009-07-06T06:48:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

TELEVISI dan media menyajikan kepada kita situasi buruk yang menimpa perempuan migran kita. Mereka diseterika, dipukul, disiksa dan disekap. Kita menyebut para pekerja migran kita sebagai pahlawan devisa. Tetapi kita selalu menjadi pahlawan kesiangan karena sering telat melakukan aksi nyata menolong perempuan tak berdaya ini. Yang paling segar dalam ingatan kita adalah penderitaan Modesta Rengga Kaka (26), yang disiksa majikannya. Kita rasa ngeri menyaksikan nasib tragis yang menimpa perempuan asal Sumba Barat ini.

Tidak ada yang salah jika seorang perempuan bekerja di luar negeri. Siapa saja bisa bekerja di manapun. Yang kita usahakan selama ini adalah mengajak semua pekerja yang hendak bekerja di luar negeri mengikuti prosedur resmi (melengkapi semua dokumen dan bukan pergi secara ilegal) dan memberikan pelatihan-pelatihan.

Namun masalah pekerja migran kita begitu kompleks. Pertama-tama harus kita sadari bahwa memang ada gap dalam hal etos kerja, pengetahuan dan ketrampilan, dan nilai. Umumnya pembantu rumah tangga kita yang bekerja di luar negeri itu sebagian besar berasal dari kampung-kampung kita. Bisa dibayangkan tingkat pengetahuan mereka tentang budaya bangsa lain, etos kerja para majikan, dan terutama ketrampilan dalam hal mengasuh anak dan menangani urusan rumah tangga (dapur). Meski kita akui kondisi psikologis dan karakter majikan ikut menentukan juga dalam kasus kekerasan tersebut.

Kedua, pemerintah mesti menciptakan berbagai program pemberdayaan perempuan secara ekonomis. Kalau kita memperhatikan statistik pendidikan kita, pada tingkat sekolah dasar partisipasi perempuan masih tinggi. Tetapi pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, partisipasi perempuan makin sedikit. Itu berarti fondasi piramida angkatan kerja kita didominasi pendidikan sekolah dasar dan terbanyak di sini adalah kaum perempuan. Karena itu tidaklah heran jika desa kita dijejali dengan pekerja perempuan di sektor informal. Situasi mereka akan terpuruk jika dalam hal ekonomi mereka tidak berperan. Dengan kata lain, jika tidak ada pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi, maka kita membiarkan proses pemiskinan perempuan. Budaya patriakat akan terus mengental dan perempuan akan tetap terpojok.

Kerentanan nasib perempuan itu dapat kita lihat dalam soal orang tua tunggal (single parent) yang diakibatkan oleh pekerja migran kita. Para suami meninggalkan istri mereka di kampung-kampung. Perempuan-perempuan itu belajar untuk menjadi orang tua tunggal. Anak-anak mereka dibesarkan tanpa kehadiran ayah mereka. Oleh sebab itu fokus perhatian kita tidak saja ke luar negeri, tetapi kita membenahi situasi perempuan kita secara ekonomis. Kata kuncinya adalah jangan membiarkan perempuan terpuruk.

Edisi, 7 Juli 2009 | bentara

Bertumpu pada SKPD

2009-07-05T07:31:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

SELAMA DUA hari, Jumat dan Sabtu (3-4/7) berbagai pemangku kepentingan menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Kabupaten Ende. Pertemuan ini membahas rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD adalah sebuah tonggak dan pedoman kerja pemerintah selama lima tahun ke depan. Seluruh arah dan strategi kebijakan pemerintah dalam tempo lima tahun berpedoman pada RPJMD.

Untuk mempertajam isi dan memperkaya perspektif dokumen ini peserta membahasnya di dalam sidang komisi-komisi yakni komisi tata pemerintahan, komisi kesejahteraan sosial dan komisi ekonomi. Sejauh yang kita pantau, peserta memberikan kontribusi konstruktif untuk memperkaya perspektif dan mempertajam cakupan strategi dokumen. Draf dokumen ini tentu berlandaskan pada data-data dari Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Karenanya dalam sidang komisi, peserta mengacu pada draf yang telah disediakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), sambil menambah perspektif baru ke dalamnya untuk makin meningkatkan mutu dokumen. Dokumen ini belumlah final karena masih harus dibahas lagi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dokumen ini tentu mencerminkan banyak hal. Pertama, dari dokumen ini kita dapat mengetahui orientasi pembangunan seorang bupati dan wakil bupati. Di sini kita bisa melihat bahwa apakah dokumen ini sungguh mencerminkan janji kampanye bupati dan wakil bupati atau dokumen merupakan sebuah copy paste dari program-program yang lalu-lalu. Jika hanya sebuah copy paste, kita hampir pastikan bupati dan wakil bupati bakal gagal memenuhi janji-janji kampanyenya. Ini juga menunjukkan bahwa birokrasi di tingkat pelaksana tidak bisa menangkap visi dan misi seorang bupati.

Kedua, bertumpu pada SKPD. Seluruh data dan rancangan program dalam dokumen ini juga didasarkan pada usulan dari SKPD. Pada acara pembukaan Musrenbang, Bupati Don Bosco Wangge menegaskan bahwa dia akan melakukan kontrak performance dengan kepala dinas. Kepala SKPD yang tidak beres, akan dia ganti. Dari dokumen ini kita sudah dapat tahu SKPD mana yang menangkap dengan baik visi dan misi bupati untuk lima tahun ke depan. Sebab dari program yang mereka tawarkan, kita tahu orientasi yang mau dicapai oleh SKPD. Bupati harus sudah membacanya dan bisa memperkirakan apa yang bakal dicapai setelah lima tahun ke depan.

Kalau dokumen ini gagal mempresentasikan visi dan misi, orientasi dan arah kebijakan bupati dan wakil bupati, maka kita sudah memastikan bupati dan wakil bupati akan gagal memenuhi janji kampanyenya. Karena sukses tidaknya seorang bupati amat tergantung pada SKPD. Seorang bupati dan wakil bupati sudah bisa mengukur kinerja SKPD dari dokumen RPJMD. Penilaian awal dari kontrak performance itu sudah mulai dari dokumen RPJMD tersebut.

Flores Pos | Bentara | Bappeda
| 6 Juli 2009 |

Sumpah Adat

2009-07-05T07:29:00.000-07:00

Frans Obon

KOMUNITAS adat Lewo Pulo Tana Lema di Solor Barat, Flores Timur menggelar sumpah adat. Memeteraikan sumpah adat ini, mereka sembeli seekor babi. Kegiatan ini diprakarsai oleh pemerintah kecamatan. Tujuannya adalah mencegah pembakaran padang di pulau tersebut yang terjadi setiap tahun. Dalam kasus pembakaran hutan ini, petugas seringkali kesulitan karena mereka tidak tahu pelakunya. Karena itu dibuatlah sumpah adat agar masing-masing orang waspada tidak membakar hutan baik dengan cara sengaja maupun tidak sengaja.

Di balik tindakan ini ada asumsi dasar dari pemerintah bahwa sumpah adat akan dapat menghapus tindakan membakar padang. Karena orang tidak bisa menipu dirinya sendiri. Sekalipun perbuatannya tidak dilihat orang, tetapi dia tidak bisa menipu nenek moyangnya.

Dalam kasus ini tampaknya pemerintah menggunakan pendekatan budaya untuk melahirkan dan bertumbuhnya nilai-nilai menjaga kelestarian lingkungan hidup. Diasumsikan bahwa pendekatan budaya ini akan melahirkan efek jera karena masyarakat akan jauh lebih takut dengan sumpah adat daripada hukum positif. Kita mengandaikan bahwa masyarakat setempat memang sungguh meyakini nilai-nilai dari sumpah adat ini. Tetapi meskipun sumpah adat ini representasi dari kultur mereka, tetapi tetap saja dilihat sebagai sesuatu yang arbitrer. Sesuatu yang dipaksakan dari luar, bukan lahir dari kesadaran diri untuk menjaga lingkungan hidup. Artinya dia tidak berani membakar hutan karena takut dihukum nenek moyangnya.

Ketakutan pada bala bencana nenek moyang inilah yang mendorong masyarakat tidak merusak lingkungan hidupnya. Idealnya adalah tidak membakar hutan harus lahir dari kesadaran diri masyarakat. Mereka harus yakin bahwa tindakan membakar hutan akan merusak lingkungan hidup mereka.

Tetapi kita ingatkan saja, pemerintah kadang-kadang memanipulasi kultur untuk kepentingan mereka. Di daerah tandus seperti Lembata, misalnya, di satu sisi pemerintah mendorong masyarakat melestarikan lingkungan hidupnya. Miliaran dana Gerhan dikucurkan terus menerus dari pusat untuk mereboisasi lingkungan hidup, tetapi serentak pada satu sisi pemerintah justru mendorong eksplorasi tambang yang jelas-jelas merusak lingkungan hidup. Pemerintah berada di pihak investor. Demikian halnya di Manggarai Barat. Jika pemerintah terus memaksakan tambang, maka rakyat akan sukar percaya program pemerintah tentang pelestarian hutan dan lingkungan hidup serta kampanye wisata ramah lingkungan (eko-wisata).

Dengan demikian, kesannya pemerintah bisa memanipulasi budaya seturut kepentingannya, bukan terutama untuk mengembangkan nilai-nilai luhur dalam kultur masyarakat. Menjaga lingkungan hidup mesti lahir dari kesadaran diri dan pemerintah harus membantu dan mendorong masyarakat ke arah proses internalisasi nilai. Bukan sebaliknya melakukan sesuatu yang kontrapoduktif seperti tambang itu.

Flores Pos | Bentara |Lingkungan Hidup
| 4 Juli 2009 |

Pemda Terkesan Tak Serius

2009-07-05T07:27:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

MASYARAKAT Lembata mengeluh soal pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lembata. Keluhan mereka disampaikan oleh Komisi C DPRD Lembata dalam pandangan umumnya. Intinya rumah sakit milik pemerintah itu tidak maksimal melayani masyarakat. Obat selalu kurang. Masyarakat disuruh membeli obat di apotik-apotik. Cara seperti ini dilihat oleh masyarakat sebagai bentuk ketidakberesan pelayanan rumah sakit.

Keluhan terhadap pelayanan rumah sakit umum seperti ini seingat kita bukan baru pertama kali disampaikan oleh Dewan. Beberapa waktu lalu, keluhan serupa pernah diutarakan dalam sidang seperti ini. Masalahnya sekarang apakah pandangan umum DPRD ini sebuah copy paste dari pandangan yang sama atau masalah yang sama tidak pernah tuntas ditindaklanjuti oleh pemerintah. Kuat dugaan kita keluhan yang sama muncul karena memang pemerintah terkesan tidak serius membenahi pelayanan publik pemerintahan.

Lembaga publik pemerintahan seperti rumah sakit tugas utamanya memang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu anggaran pegawai dan anggaran pembelian obat serta seluruh kebutuhan rumah sakit dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah( APBD). Karena itu tidak ada alasan pelayanan rumah sakit tidak maksimal. Sudah seharusnya pihak rumah sakit berdasarkan pengalaman mereka tahu obat-obat yang amat vital yang dibutuhkan masyarakat di suatu daerah. Karena itu kelangkaan obat mestinya tidak terjadi.

Karena tidak beres dalam hal yang vital ini, maka masyarakat menduga bahwa para dokter dan para medis melakukan inside trading. Mereka sengaja tidak menyediakan obat-obat di rumah sakit umum dan sebagai gantinya mereka menyuruh pasien dan keluarganya membeli obat di apotik. Maka dugaan ada kerja sama yang saling menguntungkan antara dokter dan para petugas medis dengan apotik-apotik.

Tindakan demikian tentu merugikan masyarakat dan merugikan daerah. Masyarakat dirugikan karena dia harus pergi ke apotik lagi, membuang-buang waktu mereka padahal mereka punya kemampuan membeli. Di sisi lain daerah dirugikan. Karena keuntungan dari penjualan obat tidak masuk ke kas daerah, yang pada gilirannya tidak memberi keuntungan kepada rakyat.

Sudah banyak sekali keluhan disampaikan mengenai pelayanan publik di rumah sakit pemerintah. Hal krusial yang membuat masalah ini terulang terus di rumah sakit milik pemerintah adalah faktor kepemimpinan. Jika saja ada kepemimpinan yang kuat, kemampuan mengontrol seluruh kinerja paramedis dan mendorong energi bersama semua stakeholder di rumah sakit, maka pelayanan akan berjalan maksimal. Karena masyarakat akan mengikuti dan mentaati seluruh aturan main yang digariskan pihak rumah sakit. Kuncinya di sini. Tanpa faktor ini, masalah akan terus berulang.

Bentara, edisi 3 Juli 2009

Pejabat Siap Dikritik

2009-07-01T06:41:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

HAMPIR 30 tahun di bawah Orde Baru, pemerintah kita menghidupi sebuah budaya antikritik. Kritikan tidak dianggap sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi sebaliknya dianggap sebagai fitnah. Sehingga banyak pengkritik utama dalam sejarah Orde Baru dibatasi hak-hak politiknya, dicekal, dan dituduh anti-Pancasila bahkan didakwa dengan pasal pencemaran nama baik. Sisa dari budaya itu masih terlihat di dalam wacana politik Indonesia. Kita mengadopsi cara-cara kampanye Amerika, tetapi kita mentabukan kritik dan mencapnya sebagai fitnahan.

Sikap itu telah berurat akar di dalam praktik pemerintahan kita. Banyak sekali para pejabat publik kita tidak siap menerima kritikan dalam ranah publik kebijakan.
Pejabat publik yang kita maksudkan bukan saja pejabat pemerintahan, tetapi juga anggota Dewan atau pejabat negara yang mengurus kepentingan publik atau kepentingan semua warga negara. Karena tidak siap banyak sekali usaha untuk membungkam kritik baik langsung maupun melalui jalur hukum.

Pada masa reformasi, ruang publik negara memang dipenuhi kritikan-kritikan pedas terhadap kebijakan pemerintah atau kebijakan publik pemerintahan. Keran demokratisasi di ruang publik telah dibuka dan semua pihak boleh bicara soal kebijakan pemerintah menyangkut nasib kita bersama. Kritik yang dilontarkan memang kadang-kadang proporsional (seimbang) tapi kadang-kadang tidak proporsional (tidak seimbang). Tetapi di pihak lain penerimaan terhadap kritik sering proporsional tapi juga kadang-kadang tidak proporsional. Itulah demokrasi yang memberi tempat kepada semua orang untuk bicara.

Karena itu demokrasi menerima pluralisme pendapat dan pandangan sebagai hakikat dari dirinya. Tiap orang diberi ruang untuk menyampaikan perspektifnya mengenai sebuah kebijakan pemerintah. Karena itu bertentangan dengan hakikat demokrasi jika di dalam sebuah negara demokratis, keputusan menyangkut hajat hidup banyak orang diserahkan kepada segelintir orang tanpa pengawasan dan partisipasi publik. Bertentangan dengan hakikat demokrasi jika kritik dilihat sebagai bentuk pemfitnahan.
Salah satu esensi dari otonomi daerah adalah pendemokratisasian pelaksanaan pemerintahan karena makin dekat pemerintahan itu dengan rakyat diandaikan makin demokratis dalam pengambilan kebijakan publik. Yang kita saksikan justru sebaliknya otonomi daerah tidak lagi dilihat dalam perspektif tersebut. Sehingga pejabat publik daerah menciptakan dirinya sebagai orang yang tak tersentuh oleh kritikan. Ruang publik pemerintahan dibentengi sedemikian rupa sehingga menjadi kedap kritikan.

Karena itu betapapun kuat suara masyarakat yang mengkritik kebijakan pemerintah, ruang publik pemerintahan itu tak bisa ditembusi. Karenanya seorang bupati dan wakil bupati bisa melenggang bebas di tengah hujan kritik terhadap sebuah kebijakan publik. Siap dikritik tidak saja tahan terhadap kritikan tetapi membuka diri terhadap kritikan agar keputusan kita sungguh bernas dan memberikan kemaslahatan kepada banyak orang.

Edisi, 2 Juli 2009 | Bentara

Fenomena Tonggurambang

2009-06-30T06:42:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

KOMISI A DPRD Nagekeo mengecam pemerintah dalam kasus tanah Tonggurambang. Menurut anggota DPRD, pemerintah tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui bahwa lokasi tersebut sudah diberikan kepada institusi TNI sebagai hak pakai. Sementara pihak pemerintah mengatakan, lokasi itu diberikan kepada purnawirawan Angkatan Darat agar mereka bisa seperti warga lainnya mengolah lahan tersebut. Bukan menelantarkannya. Mengatasi masalah ini sekarang, pemerintah dan Komisi A DPRD membentuk sebuah tim identifikasi masalah yang sebenarnya.

Kasus tanah Tonggurambang mencuatkan beberapa hal.

Pertama, pemerintah tidak konsisten. Tanah tersebut diserahkan oleh masyarakat karena pemerintah mau mengaturnya untuk irigasi pertanian. Irigasi pertanian adalah tidak lain lahan tersebut akan digunakan untuk lahan produksi pertanian, yang dalam anggapan masyarakat akan mendatangkan kesejahteraan bagi para petani sendiri. Itulah alasan mendasar mengapa para petani menyerahkannya kepada pemerintah. Bukan untuk alasan lain. Pembelokan pemanfaatan oleh pemerintah terjadi karena adanya pengertian bahwa tanah tersebut sudah jadi milik pemerintah. Seperti di banyak daerah, karena telah diserahkan maka seratus persen lahan itu terserah mau diapakan oleh pemerintah. Pemerintah yang peka dengan nasib rakyatnya akan konsisten memanfaatkan tanah tersebut untuk kepentingan yang telah disepakati bersama. Ketidakkonsistenan itu terlihat juga dengan terbentuknya Desa Tonggurambang, hasil mekaran dari Desa Mbay II. Berarti pemerintah sendiri tidak tahu persis apa yang terjadi.

Kedua, menimbulkan multitafsir. Kasus ini kemudian menimbulkan multitafsir. Itu terlihat dari klaim TNI AD bahwa tanah itu telah diserahkan oleh pemerintah menjadi miliknya. Karena itu TNI AD berhak menggunakannya untuk kepentingan TNI. Sementara pemerintah berpendapat, penyerahan tersebut bukan untuk hak milik melainkan hak pakai. Namun sampai kapan TNI AD menggunakan tanah tersebut dan menyerahkannya kembali ke pemerintah? Jangan-jangan ini sebuah ilusi.

Ketiga, berikan yang terbaik untuk rakyat. Pemerintah harus meluruskan kembali masalah ini dan berani mengambil langkah-langkah strategis yang tidak merugikan masyarakat Tonggurambang. Karena sumber masalah adalah ketidakkonsistenan pemerintah mengatur tanah yang telah diserahkan oleh masyarakat. Pemerintah harus memenuhi janji dan ucapannya dalam pertemuan bersama pemerintah dan DPRD bahwa tidak akan ada masyarakat yang dirugikan dalam persoalan ini. Kita percaya Bupati Nagekeo Johanes Samping Aoh tidak akan mengorbankan rakyatnya sendiri.

Bentara, edisi 1 Juli 2009

Jangan Lagi Korbankan Petani

2009-06-30T06:40:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

SALAH SATU sisi yang mencuat dalam masalah tambang adalah pengklaiman hak atas tanah. Pemerintah termasuk jago memberi label baik melalui pernyataan politik mereka maupun melalui regulasi yang mereka tetapkan. Lahan-lahan yang belum digarap secara retoris sering disebut lahan tidur dan lahan kosong. Pada waktunya lahan kosong ini dianggap sebagai tanah tak bertuan, bukan milik masyarakat lokal, melainkan milik negara. Lalu, merasa sebagai representasi negara pemerintah boleh menggunakan dan memberikannya kepada siapa saja atas nama kepentingan negara dan atas nama kepentingan rakyat. Tapi dia tidak sadar bahwa negara berkewajiban melindungi hak warga negaranya termasuk dari perampasan hak masyarakat oleh negara.

Dalam masalah tambang, klaim pemerintah atas lokasi tambang sebagai tanah negara hanya karena belum digarap dan belum mendapatkan sertifikat dari pemerintah adalah menyesatkan. Masyarakat punya sejarah atas tanahnya. Dalam masyarakat lokal kita kenal hak ulayat. Jadi, menyesatkan kalau pemerintah mengklaim tanah yang belum tergarap sebagai tanah tak bertuan dan disebut sebagai tanah negara. Pemerintah tidak bisa atas nama kepentingan negara melanggar begitu saja hak pribadi tiap-tiap warga negaranya. Malah dalam konteks kita sebaliknya dilakukan oleh pemerintah adalah melindungi masyarakat lokalnya sendiri. Seorang bupati dan wakil bupati yang lahir dari rahim masyarakat lokal mesti mempertahankan dan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, bukan menjual masyarakat lokalnya untuk kepentingan pemodal.

Dalam banyak kasus di Flores, pemerintah buat satu proyek. Masyarakat menyerahkan tanah. Proyek itu hanya satu tahun. Tapi tanah sudah terlanjur diserahkan dan menjadi pemiki pemerintah. Tanah itu tidak bisa dikembalikan ke masyarakat lokal. Ini saja sudah satu bentuk perampasan hak masyarakat lokal dan mencabut mereka dari tanah kelahirannya.

Kita mesti menghentikan semua tindakan-tindakan pemerintah yang terus menerus mengorbankan masyarakat lokalnya, masyarakat yang mereka kampanyekan ketika Pilkada. Jangan lagi kita korban petani.

Bentara, edisi 30 Juni 2009

Tambang

2009-06-26T07:06:00.000-07:00

Oleh Frans Obon

BEBERAPA tahun belakangan ini, orang-orang Flores dan Lembata berteriak: tolak investasi tambang di Flores-Lembata. Investasi tambang akan merugikan petani. Tambang tidak memberi nilai tambah pada petani. Tambang merusak lingkungan dan menghancurkan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) seperti dicanangkan pemerintah. Tanah adalah aset petani. Kerusakan yang diakibatkan tambang tidak akan dengan mudah dipulihkan. Mereka melihat tambang di Sumbawa, mereka saksikan di Buyat dan mereka tercengang melihat Papua.

Orang-orang yang mengerti tentang tambang berkat pengetahuan yang mereka miliki dan berdasarkan pengalaman di tempat lain di belahan dunia yang mereka pelajari berdiri merapat di sisi petani Flores-Lembata yang minim pengetahuannya. Mereka berdiri di sisi masyarakat yang mudah dibohongi dan mudah ditipu oleh jargon pembangunan. Dibohongi oleh investor yang didukung oleh kongsi mereka di pemerintahan yang tidak lain adalah bupati dan wakil bupati yang mereka pilih.

Di sisi lain kita mendengar banyak sekali jargon pemerintah untuk meyakinkan masyarakat mengenai rencana investasi tambang. Mulai dari ancaman penggabungan kembali daerah mekaran baru dengan kabupaten induknya hingga perlunya menggunakan pendekatan budaya dalam penyelesaian konflik tambang serta mempertanyakan keterlibatan Gereja Katolik di dalam ranah kebijakan publik pemerintah.

Di daerah pemekaran baru, pemerintah bicara mengenai pendapatan asli daerah. Kalau pendapatan asli daerah tidak naik-naik, maka daerah mekaran baru itu akan digabungkan lagi dengan kabupaten induk. Mereka menebarkan ketakutan seolah-olah rakyatlah yang paling menikmati keuntungan dari daerah mekaran itu. Padahal justru sebaliknya merekalah yang menikmati keuntungan finansial dari daerah pemekaran baru. Para pejabat birokrasi membagi-bagi jatah jabatan. Membagi-bagi jabatan sama dengan membagi-bagi kue pembangunan di daerah mekaran baru itu. Mereka membentuk jaringan kekuasaan lewat rekrutmen birokrasi yang nepotisme dan menikmati proyek-proyek pemerintah yang mereka bagi-bagikan kepada kongsi politik mereka. Mereka mengkampanyekan jalan raya, proyek sarana fisik, dan proyek sarana kesehatan, tetapi kita semua tahu mereka menikmati kue pembangunan itu bersama pemilik modal dari kongsi politik mereka.

Anehnya, mereka hanya bicara mengenai pendapatan asli daerah tetapi mereka tidak bicara mengenai korupsi yang melipat-lipat di daerah mekaran baru itu. Padahal daerah mekaran baru itu dibajak oleh elite birokrasi dan sehabat kental mereka sang pemilik modal. Pemilik modal bekerja sama lebih erat dengan pemerintahan tersebut dan membentuk sebuah negara bayangan (shadow state). Pemerintah didikte oleh pemilik modal, yang mencukongi mereka pada waktu pilkada.

Elite pemerintahan berbicara mengenai kearifan budaya tetapi ajakan itu bukan sungguh lahir dari keinginan untuk menggunakan budaya sebagai medium memahami diri masyarakat dan komunitasnya, melainkan hanyalah alat di tangan penguasa iuntuk menguasai masyarakat. Dalam banyak hal, kita memanipulasi isu-isu budaya untuk mendukung kepentingan elite, bukan untuk pengembangan masyarakat. Kita memiliki banyak sekali kasanah tempat di mana kita bercermin dalam membangun masyarakat atau komunitas masyarakat setempat. Tapi yang terjadi budaya dimanipulasi elite birokrasi untuk mendukung kepentingan politik mereka bukan untuk memberdayakan masyarakat.

Di Manggarai, misalnya, pemberdayaan rumah gendang sama sekali tidak dimaksudkan untuk merevitalisasi peranan-peranan pemimpin adat di dalam masyarakat kita untuk memediasi dan menyelesaikan konflik-konflik di tingkat kampung atau mendorong perubahan sosial di kampung-kampung mereka, tetapi rumah adat (rumah gendang) didorong untuk menjadi sebuah pusat baru mobilisasi politik elite perkotaan yang ingin merebut kekuasaan. Politik rumah gendang ini berupa pemberian bantuan untuk pembangunan rumah adat bukan pertama-tama mau merevitalisasi peranan kultur masyarakat setempat demi memperkaya komunitas mereka, melainkan cara baru memobilisasi dukungan bagi kepentingan politik. Ketika konflik tambang terjadi, elite birokrasi kita mengajak masyarakat menggunakan medium kultur setempat untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat lokal dan pemerintah. Namun sesungguhnya di balik itu, mereka mau memanipulasi budaya agar tidak ada suara yang lebih keras lagi mengkritik kebijakan mereka yang merugikan rakyat banyak.

Ajakan menggunakan pendekatan budaya memang amat cocok menjelang pergantian kepemimpinan di daerah (pilkada). Karena dengan budaya itu, diharapkan suara menentang makin menurun. Kesempatan itu digunakan untuk membangun kembali citra pemerintahan dan citra diri elite politik. Hal ini memudahkan kita mengerti fenomena bahwa di saat kita sedang gencar mengadvokasi masyarakat mengenai bahaya tambang, justru dari lokasi tambang tiba-tiba muncul surat dukungan politik untuk figur-figur tertentu. Menjadi jelas bagi kita bahwa masyarakat dalam ketidaktahuan mereka dimanipulasi untuk kepentingan elite politik.

Karena di sisi lain, sudah jamak kita tahu bahwa elite birokrasi kita menggunakan pola memacahkan masyarakat dalam dua kelompok untuk melemahkan kekuatan mereka dalam menilai kebijakan pemerintah. Masyarakat terbelah dalam dua kepentingan: membela kepentingan pemerintah yang dibaptis sebagai kepentingan banyak orang dan membela kepentingan komunitas mereka.

Lembaga yang membela kepentingan komunitas masyarakat lokal makin tipis sekarang karena politik kooptasi pemerintah telah menggurita ke dalam masyarakat. Masyarakat kita oleh kemiskinan seringkali menggadaikan persatuan dan kepentingan komunitas mereka dengan uang sirih pinang. Mereka tidak pernah memikirkan generasi masa depan mereka sendiri. Tidak banyak lembaga sekarang ini membela komunitas lokal karena telah terkooptasi oleh politik pemerintahan terutama politisasi proyek-proyek pemerintah untuk kepentingan politik kekuasaan. Barangkali dalam konteks itulah, ketika negara bersatu dengan pemodal, masyarakat menjadi lemah.

Dari Kedang dan kawasan Leragere, dari Riung hingga Labuan Bajo, masyarakat kita berteriak dan menjerit mengenai kemungkinan-kemungkinan yang terburuk dari investasi tambang. Kita semua ibarat kodok rebus yang airnya tengah mendidih. Kita semua terperangkap oleh operasi pemerintahan yang tertutup dan tidak transparan. Pemerintah kita menjual apa yang mereka sebut potensi kemakmuran bagi rakyat kepada investor. Mereka dibawa ke hotel-hotel mewah di Jakarta, ke tempat-tempat wisata, ke negara-negara asal investor. Mereka menikmati pelayanan prima dari pemilik modal. Mereka memberikan ijin kuasa pertambangan, tetapi masyarakat kita tidak tahu sama sekali bahwa tanah ulayat mereka, kampung mereka, dan lahan mereka telah diberikan kepada investor oleh pemerintah yang mereka pilih. Pemerintah yang sama ketika Pilkada bicara tentang kepentingan rakyat. Mereka menampilkan wajah ganda: mereka bicara kepentingan rakyat dan serentak menyembunyikan kepentingan mereka di balik kepentingan rakyat. Tambang memang menampilkan banyak wajah.

Flores Pos | Asal Omong | Tambang
| 27 Juni 2009 |